Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.707
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion Lex Renaissance Widya Yuridika Res Judicata JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Riau Law Journal
IRZHA FRISKANOV. S, IRZHA
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Karakter dan Etika Pelajar Dalam Berorganisasi di Madrasah Aliyah DDI Lonja Irzha Friskanov S; Dewi Kemala Sari
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v4i4.6393

Abstract

Era digital saat ini mengajarkan siswa cara belajar yang cepat dan efektif dengan memanfaatkan berbagai media. Namun kebutuhan akan peran orang dewasa cukup besar. Bagi yang memahaminya, jumlah informasi dan pengetahuan tentang karakter dan plot sangat sedikit. Hal ini krusial karena menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sarana pembinaan baik akademik maupun pengembangan karakter pada peserta didik. Kemampuan diri untuk membantu memahami karakter dan etika untuk potensi diri dalam organisasi baik di dalam maupun di luar sekolah. Salah satu organisasi yang ada di sekolah adalah Organisasi Dalam Sekolah atau OSIS. Jika seseorang memiliki etika yang baik, maka nilai-nilai sikap akan mengembangkan karakter yang kuat dalam dirinya, berfokus pada perempuan untuk dapat memahami dirinya sendiri. Permasalahannya adalah bagaimana membentuk karakter dan etika pelajar dalam berorganisasi. Metode kegiatan ini adalah metode ceramah dan metode tanya jawab dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri dengan sasaran yakni Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Kesimpulannya adalah pemahaman tentang karakter dan etika pelajar dalam organisasi timbul dari berbagai aspek yang diterima atupun dialami oleh setiap individu atau kelompok. Hal yang sangat mempengaruhi yakni pembentukan ideologi dan tingkah laku yang juga dapat mempengaruhi orang lain
Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Pengguna Media Sosial Bagi Siswa di Madrasah Aliyah DDI Lonja Rahmia Rachman; Maulana Amin Tahir; Irzha Friskanov. S
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v4i4.6499

Abstract

Media sosial merupakan media teknologi yang dibantu lewat jaringan sebagai wadah interaksi dalam dunia maya dan dapat menghubungkan seseorang untuk mendapatkan informasi atau mencari informasi. Media sosial juga sering digunakan untuk membangun citra diri. Kegiatan penyuluhan hukum ini diperuntukan siswa-siswi Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Sigi untuk dapat lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Juga memberikan pemahaman hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik. Kegiatan sosialisasi ini menggunakan metode ceramah dan diskusi yang dilakukan yakni tanya jawab. Kesimpulannya adalah perlunya pelajar memahami penggunaan media sosial dan pemahaman hukum yang cukup agar pengguna lebih bijak dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Maka akan mewujudkan nilai kesadaran hukum bagi pelajar dan dapat mencegah tindak pidana di masa yang akan datang
Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Donggala Friskanov. S, Irzha
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2657

Abstract

Village funds are an important tool for the village government in carrying out village development initiatives, one of which is the election of the village head. Democracy in the context of village head elections (Pilkades) can be interpreted as an acknowledgment of the diversity of society and participatory political views in the context of village democratization. Elections for village heads are direct, general, free, confidential, honest and fair, which is interpreted as an acknowledgment of the diversity of political views. The problem is how to analyze the law in managing village funds in the village head election in Donggala Regency. This study uses normative legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. With the conclusion that village fund management has a significant influence on the success of the village head election committee. The village community apart from implementing it is also a determining factor in the success of oversight in the management of village funds. Apart from being able to answer the needs of the community, village funds are also able to play an important role in village development in realizing justice and prosperity for village communities.
Legal Problems in Regional Financial Management Policy in Central Sulawesi Province S, Irzha Friskanov.; Anandy, Widyatmi
Widya Yuridika Vol 7, No 2 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i2.5023

Abstract

The Central Government makes full use of the resources assigned to the region in order to support the realization of regional autonomy, the effectiveness of the national economy, and the application of the principles of good governance, transparency, and accountability. The government increases professionalism, transparency, and responsibility in its administration as a manifestation of regional financial management. There is no denying that managing a nation and its government takes a lot of resources. How to handle regulations and issues pertaining to financial management in Central Sulawesi Province is the issue. The examination of statutory and doctrinal literature was prioritized in this research, which was undertaken utilizing normative legal research and analysis techniques. Deciding on policies while making use of legislative documents, contextual methods, and case approaches, as well as the broad concepts of the philosophy of power and government action. The community, as well as managers, supervisors, and regulators, work together to supervise regional financial management. The conclusion is that in order to achieve good governance and the involvement of local governments and people in achieving regional development goals, regional financial management strategies must incorporate openness and accountability.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DAN BERINTERGRITAS Abdullah, Abdullah; S, Irzha Friskanov.
Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i2.8211

Abstract

AbstractParticipatory election supervision is an important part of realizing democratic elections and integrity. Village governments and village communities contribute fully in strengthening important elements to protect democracy in holding elections. The holding of elections and voters are important things to determine the quality of good democracy. Creating legal awareness about rights, obligations and political participation is an important component. The general problem is how participatory supervision of village communities in the implementation of elections is to realize elections that are democratic and have integrity. Second, what is the role of the village government in realizing democratic elections and integrity. The conclusion is that the role of village communities as political participation and support from the village government in providing political understanding is cooperation to realize democratic elections and integrity. AbstrakPengawasan partisipatif pemilu merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Pemerintah desa dan masyarakat desa berkontribusi penuh dalam memperkuat elemen penting guna melindungi demokrasi pada penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu dan partisipasi pemilih merupakan hal penting untuk menentukan kualitas demokrasi yang baik. Terciptanya kesadaran hukum tentang hak dan kewajiban partisipasi politik merupakan komponen penting. Permasalahannya adalah bagaimana pengawasan partisipatif masyarakat desa dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kedua, bagaimana peran pemerintah desa dalam mewujudukan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kesimpulannya adalah peran masyarakat desa sebagai partisipasi politik dan dukungan pemerintah desa dalam memberikan pemahaman politik merupakan kerjasama untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas.
Application of Good Governance Principles in Land Registration Service in Parigi Moutong Surahman; Wahid, Abdul; S., Irzha Friskanov; Anandy, Widyatmi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i1.43330

Abstract

The purpose of this article is to determine and analyze the application of good governance principles in land registration services in Parigi Moutong Regency. The findings showed that the law that covers the land certificate policy states that land can be owned by people either alone or jointly with other people and legal entities. By using empirical juridical research methods and using the theory of the rule of law and general principles of good governance as well as identifying with legal and conceptual approaches. It is concluded that the implementation of good governance in the performance of land registration public services in Parigi Moutong based on regulations can be measured through the elements of productivity, responsiveness and accountability. The element of responsiveness to the implementation of BPN Parigi Moutong's performance still has a less than optimal attitude towards parties applying for land permits.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Terhadap Perlindungan Pekerja Migran di Kecamatan Lindu Lasatu, Asri; Friskanov. S, Irzha
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i1.11664

Abstract

Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi terkait pemahaman perlindungan hukum bagi masyarakat yang berniat untuk menjadi pekerja migran. Tujuannya adalah mendeskripsikan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi kepada masyarakat terkait pekerja migran serta menjelaskan perlindungan hukum yang dapat dipahami oleh masyarakat terkait meminimalisir kasus-kasus pelanggaran hak. Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan artinya setiap warga negara mau dan mampu bekerja supaya diberi pekerjaan agar mereka dapat hidup layak. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi yang bekerja sama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi yang dilaksanakan di Kecamatan Lindu dengan dihadiri kurang lebih 20 orang masyarakat desa. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Peraturan Daerah mengenai pelindungan pekerja migran. Fenomena pekerja migran yang kerap terjadi mencerminkan kondisi ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, dengan banyak individu yang mencari pekerjaan di luar negeri karena terbatasnya lapangan kerja domestik dan rendahnya kesejahteraan ekonomi. Salah satu langkah krusial adalah pemahaman masyarakat tentang hak dan kwajiban pekerja migran terutama terkait penyelesaian sengketa dan pemenuhan hak melalui musyawarah atau bantua dari dinas terkait. Dengan melaksanakan penyuluhan hukum ini yang berfokus pada pemahaman Peraturan Daerah, makan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi memiliki peran penting dalam mengurangi kasus pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kegiatan pengabdian ini juga memperkuat pemahaman dan melindungi pekerja migran dari potensi kerugian atau pelanggaran hak dengan harapan mendorong keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sigi
Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Siswa MTs Alkhairaat Parigi Lestari, Titie Yustisia; Tahir, Ridwan; Friskanov. S, Irzha
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i1.11733

Abstract

Kekerasan seksual merupakan isu hangat yang terjadi di lingkungan pendidikan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami pada anak menjadi konsentrasi dunia pendidikan untuk dapat tindakan khusus pemerintah baik melalui pencegahan maupun tindakan sanksi ringan hingga berat. Namun lemahnya sanksi hukum bagi pelaku kejahatan seksual masih menjadi perbincangan di akademisi maupun masyarakat awam. Pentingnya pengetahuan dasar tentang kekerasan seksual bagi pelajar menjadi pokok materi yang akan dilaksanakan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan yang dihadiri 20 peserta di MTS Alkhairaat Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Bukan hanya itu, materi ini juga mengajak peserta untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengetahui tentang sadar hukum kekerasan seksual dan memberikan sikap pada tindakan yang tepat. Kekerasan seksual merupakan isu serius yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional siswa, terutama di kalangan remaja. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman siswa tingkat menengah pertama mengenai kekerasan seksual, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan persepsi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang kekerasan seksual masih rendah, dengan perbedaan signifikan antara siswa perempuan dan laki-laki. Siswa perempuan cenderung lebih menyadari tanda-tanda kekerasan seksual, sementara siswa laki-laki menunjukkan ketidakpahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan non-fisik. Selain itu, pengaruh media sosial dan budaya tabu di masyarakat turut memperburuk situasi ini. Juga menekankan pentingnya peran guru dalam memberikan edukasi yang tepat dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa. Diperlukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang kekerasan seksual. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan siswa dapat lebih mengenali, mencegah, dan melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka hadapi atau saksikan
Penyuluhan Hukum Tentang Bijak Penyebaran Berita dalam Perspektif Hukum Pidana di MAN 2 Palu Hasnawati; Muh. Tavip; Irzha Friskanov. S
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i1.11836

Abstract

Batasan antara kebebasan berekspresi dan penyebaran berita palsu, serta implikasinya terhadap stabilitas sosial dan ketentraman publik. Keterlibatan publik juga menjadi faktor kunci dalam pencegahan penyebarluasan berita tanpa dasar hukum maupun tujuan tertentu seperti pencemaran nama baik ataupun provokasi kebencian antarkelompok sosial tertentu. Pentingnya kesadaran akan dampak dari tindakan penyiaran tersebut akan membantu meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi legal dari pelanggarannya. Oleh karena itu, bijaksana bagi semua pihak terlibat untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip hukum pidana saat menyebarkan berita ataupun melakukan aktivitas jurnalistik lainnya. Pemerintah pun dituntut untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif agar para pelaku media dapat bekerja dengan aman dan bertanggung jawab sesuai ketentuan undang-undang yang ada demi tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Sekolah MAN 2 Kota Palu dengan dihadiri peserta pengurus OSIM. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Di era digital, penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial membawa tantangan tersendiri terkait validitas dan keakuratan berita yang dibagikan. Kurangnya pemahaman dalam menyaring informasi dapat memicu penyebaran hoaks yang berpotensi menimbulkan keonaran serta melanggar hukum, maka sebagai pelajar, guru, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital yang sehat melalui penyebaran berita yang valid. Bukan hanya siswa, guru juga berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa memahami pentingnya verifikasi berita dan berpikir kritis. Dengan penerapan etika digital yang tepat, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif penyebaran berita bohong dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih bijak dalam bermedia sosial
Kesetaraan Suami-Isteri dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Lasatu, Asri; Jubair, Jubair; Insarullah, Insarullah; Fattah, Virgayani; Friskanov. S, Irzha
Amsir Law Journal Vol 4 No 2 (2023): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i2.205

Abstract

The Government of Indonesia is committed to advancing social and political rights through various means, by protecting, respecting and fulfilling the civil and political rights of every citizen. Likewise with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women which has been ratified. These two aspects are interesting things to study, including: how are the laws related to these matters made and how are these laws complied with?—remembering that Indonesia is a large country consisting of many islands and different customs—Discrimination against women often occurs between married couples in marriage. This study aims to determine the responsibilities of husband and wife in marriage from the perspective of human rights and Kulawi customary law. The results of the study illustrate that the responsibilities of husband and wife in marriage in the perspective of Kulawi customary law are in line with the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman. Women in the view of Kulawi customary law are given protection both legally, economically and socially. ___ Referensi Buku dengan penulis: Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang. Jakarta: Kencana. Davidson, Scott. (1994). Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Faisal, Sanapiah. (2005). Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa. Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media. Artikel jurnal: Kalalo, J. J. J., & Irwansyah, I. (2019). Dikotomi Politik Hukum Nasional dengan Politik Hukum Adat di Daerah Perbatasan. Amsir Law Journal, 1(1), 22-35. Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 12(4), 716-734. Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 1-12. Laitupa, S., & Kartika, E. D. (2022). Eksistensi Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam Pembuatan Perjanjian Internasional. Amsir Law Journal, 3(2), 63-75. Miqat, N., & Bakhtiar, H. S. (2017). Harmonization of Uang Panaik as Customary Term in Bugis-Makassar Ethnic Group and Dowry in Indonesian Marriage System. JL Pol'y & Globalization, 67, 41. Miqat, N., Nur, R., Fattah, V., Sulilawati, S., & Purnamasari, I. (2021). Local Wisdom of Customary Law Community to Realize Food Sovereignty in Central Sulawesi. Jambura Law Review, 3(2), 277-294. Rahayu, N. (2012). Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian and Implementation. Jurnal Legislasi Indonesia, 9(1), 15-32. Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal HAM, 12(2), 261-272. Rakia, A. S. R., & Hidaya, W. A. (2022). Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Amsir Law Journal, 4(1), 69-88. Syarifuddin, J. S., Karim, K., & Suardi, S. (2021). Legum Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 70-76. Ulil, A., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(1), 1-18.
Co-Authors Abdul Wahid Abdullah Iskandar Andi Afdhaliah Sri Hayati Andi Bustamin Dg. Kunu Andi Bustamin Dg. Kunu Asri Lasatu Dewi Kemala Sari DEWI KEMALASARI Djohas, Saharuddin Erlan Ardiansyah Fidyah Faramita Utami Gunawan Arifin Hasnawati Hasnawati Hasnawati Insarullah, Insarullah Iskandar, Abdullah Jubair, Jubair Lestari, Titie Yustisia Manga Patila Maulana Amin Tahir Moh Tavip Mohammad Saleh Mohammad Tavip Muh. Ayub Mubarak Muh. Ayub Mubarak Muh. Tavip Rahmia Rachman Ridwan Tahir Surahman Surahman Virgayani Fattah Widyatmi Anandy