Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Kesadaran Politik pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala Gunawan Arifin; Insarullah Insarullah; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 3 No 1 (2023): JAMSI - Januari 2023
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.579

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini telah bertransformasi menjadi Pilkada serentak. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan dari Pilkada serentak sebagaimana yang dikehendaki undang-undang. Pertama, menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif, serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, Kedua, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang efisien dan efektif dan Ketiga, untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala daerahnya. Untuk itu dibutuhkan pemahaman kesadaran politik di kalangan masyarakat terkhususnya pemilih pemula. Lokasi kegiatan pengabdian ini yaitu Desa Wani Satu Kabupaten Donggala dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis. Disimpulkan bahwa pemahaman terkait kesadaran politik pada masyarakat di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala belum tercapai maksimal. Pengetahuan politik yang masih sangat minim terutama pada kalangan pemilih pemula. Kehadiran dapat terlihat dari antusias peserta pada pemaparan materi yang diberikan. Partisipasi masyarakat dari kalangan pemilih pemula juga terlihat dari kehadiran di kegiatan pengabdian. Ini menunjukan bahwa kesadaran politik dimulai dari diri sendiri kemudian mencari pengetahuan dari kegiatan desa maupun informasi dari pakar dibidangnya.

Penyuluhan Hukum tentang Urgensi Perlindungan Konsumen di Masa Covid-19 di SMAN 1 Palu Asri Lasatu; Manga' Patila; Irzha Friskanov. S
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Consumers and business actors are the main actors in the process of transacting goods and / or services. In addition to consumers and business actors, the Government acts as a regulator in regulating the pattern of legal relations. This service activity is carried out to be able to increase students' knowledge and understanding of consumer law protection. By using the lecture and discussion method with the target students at SMAN 1 Palu. The conclusion is the lack of information and socialization of students regarding consumers and their protection. For the students, they only know the purchase of goods without realizing that every thing used must be protected. Especially if there are goods that are not suitable even to the detriment of consumers.

Analisis Hukum Terhadap Sengketa Hak Pengelolaan Antara PT Sari Dewi Membangun dengan Pemerintah Kota Palu Widyatmi Anandy; Irzha Friskanov S
Res Judicata Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i2.4925

Management rights are the controlling rights of the State whose implementing authority is partially devolved to the holder, such authority includes the authority to use the land for its business purposes and hand over parts of the land to third parties. There are problems in the transfer of land rights over land management rights as well as legal settlement efforts to solve the problem of land transfer. This problem of state land management then gives rise to a separate right, namely the right to state land management. PT Sari Dewi Membangun with the Palu City Government. The problem to discuss it is how to analyze the legal analysis of the management rights dispute between PT Sari Dewi Membangun and the Palu City Government. This research was conducted by research methods with empirical juridical analysis. By using a general foundation race on the Theory of Legislation, the Theory of Authority and Government Action. As well as identifying with a statutory and conceptual approach. The transfer of rights to management land carried out without the consent of the holder of the Management Right cannot be said to be valid according to law, it is determined that any transfer of the use of land that is part of the management rights land to a third party by the holder of the management right, whether accompanied or not accompanied by the erection of buildings on it, must be carried out by making a written agreement between the party holding the management right and the third party that Concerned.

PENGATURAN KAMPANYE PILKADA SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK Gunawan Arifin; Saharuddin Djohas; Irzha Friskanov. S
Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i1.7977

AbstractIn principle, regional elections are a means of implementing the people in the area in order to realize people's welfare. Therefore, regional election arrangements are designed not only as a mechanism for changing regional leaders but also as a means of increasing the political education of the people so that they can build local democracy with integrity. The problem is that the current election campaign arrangements can encourage an increase in people's political education as well as the concept of an ideal campaign arrangement as a means of political education using empirical juridical research methods. The current campaign settings are not optimal for providing reinforcement for increasing public political education. At the campaign stage, people who have voting rights receive information regarding the candidate's vision and mission and guarantee the autonomous participation of the community. Strengthening campaign materials that are oriented towards increasing political awareness of the people should be carried out, which can support the realization of local democracy with integrity, as well as optimizing the functions of the KPUD in improving political community education.AbstrakPada prinsipnya pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di di daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengaturan pilkada didesain bukan hanya sebagai mekanisme pergantian pemimpin daerah semata. Namun menjadi sarana dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat sehingga dapat membangun demokrasi lokal yang berintegritas. Permasalahannya adalah pengaturan kampanye pilkada saat ini dapat mendorong peningkatan pendidikan politik masyarakat serta konsep ideal pengaturan kampanye sebagai sarana pendidikan politik dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengaturan kampanye saat ini kurang optimal dalam memberikan penguatan dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat. Pada tahapan kampanye, masyarakat yang memiliki hak suara hendaknya mendapat infomasi terkait visi misi kandidat serta menjamin partisipasi otonom masyarakat. Hendaknya dilakukan penguatan materi kampanye yang beriorientasi pada peningkatan kesadaran politik masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya demokrasi lokal yang berintegritas, serta optimalisasi fungsi KPUD dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

EDUKASI PENCEGAHAN PENYEBARAN INFORMASI HOAKS MELALUI MEDIA SOSIAL BAGI SISWA DI SMAN 1 PALU Abdullah Iskandar; Widyatmi Anandy; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Abdi Masyarakat November 2022
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v6i1.3379

Social media can be understood that media is a tool used in communication activities. The dissemination of learning information is something that must be considered so that learning activities become more optimal and the objectives of learning can be achieved. The dissemination of information has so far experienced obstacles due to limited communication space. Various social media features used by the community, especially student students, to get learning materials in online learning activities. Fake news or hoaxes are now widely encountered on a daily basis and often even use provocative sensational titles. Based on that description, the problem is what efforts must be made in order to prevent the spread of hoax information with the knowledge and understanding of high school students in filtering information through social media. This service activity provides education to high school students about the importance of knowledge and understanding in preventing the spread of hoax information through social media for everyone. The service location will be carried out at SMA Negeri 1 Palu with the target of school students. The method of implementation is by lectures and discussions.

Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Karakter dan Etika Pelajar Dalam Berorganisasi di Madrasah Aliyah DDI Lonja Irzha Friskanov S; Dewi Kemala Sari
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v4i4.6393

Era digital saat ini mengajarkan siswa cara belajar yang cepat dan efektif dengan memanfaatkan berbagai media. Namun kebutuhan akan peran orang dewasa cukup besar. Bagi yang memahaminya, jumlah informasi dan pengetahuan tentang karakter dan plot sangat sedikit. Hal ini krusial karena menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sarana pembinaan baik akademik maupun pengembangan karakter pada peserta didik. Kemampuan diri untuk membantu memahami karakter dan etika untuk potensi diri dalam organisasi baik di dalam maupun di luar sekolah. Salah satu organisasi yang ada di sekolah adalah Organisasi Dalam Sekolah atau OSIS. Jika seseorang memiliki etika yang baik, maka nilai-nilai sikap akan mengembangkan karakter yang kuat dalam dirinya, berfokus pada perempuan untuk dapat memahami dirinya sendiri. Permasalahannya adalah bagaimana membentuk karakter dan etika pelajar dalam berorganisasi. Metode kegiatan ini adalah metode ceramah dan metode tanya jawab dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri dengan sasaran yakni Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Kesimpulannya adalah pemahaman tentang karakter dan etika pelajar dalam organisasi timbul dari berbagai aspek yang diterima atupun dialami oleh setiap individu atau kelompok. Hal yang sangat mempengaruhi yakni pembentukan ideologi dan tingkah laku yang juga dapat mempengaruhi orang lain

Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Pengguna Media Sosial Bagi Siswa di Madrasah Aliyah DDI Lonja Rahmia Rachman; Maulana Amin Tahir; Irzha Friskanov. S
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v4i4.6499

Media sosial merupakan media teknologi yang dibantu lewat jaringan sebagai wadah interaksi dalam dunia maya dan dapat menghubungkan seseorang untuk mendapatkan informasi atau mencari informasi. Media sosial juga sering digunakan untuk membangun citra diri. Kegiatan penyuluhan hukum ini diperuntukan siswa-siswi Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Sigi untuk dapat lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Juga memberikan pemahaman hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik. Kegiatan sosialisasi ini menggunakan metode ceramah dan diskusi yang dilakukan yakni tanya jawab. Kesimpulannya adalah perlunya pelajar memahami penggunaan media sosial dan pemahaman hukum yang cukup agar pengguna lebih bijak dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Maka akan mewujudkan nilai kesadaran hukum bagi pelajar dan dapat mencegah tindak pidana di masa yang akan datang

Penyuluhan Hukum Tentang Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jono Oge Kabupaten Donggala Surahman Surahman; Widyatmi Anandy; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 3 No 6 (2023): JAMSI - November 2023
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.983

Sejak diberlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki kewenangan sebagai daerah otonom. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus pemerintahan sendiri, termasuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan keuangan Desa kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dananya bersumber dari APBN dan sumber lainya. Desa yang tidak terbiasa dengan sistem keuangan Negara dikhawatirkan belum siap melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Olehnya itu diperlukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat desa dan pemerintahan desa. Adapun tujuan dilakukan penyuluhan yakni meningkatkan pemahaman kepala desa dan aparat desa terkait pertanggungjawaban hukum pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi yang dihadiri masyarakat dan aparat desa. Hasilnya adalah peningkatan pengetahuan tentang tanggung jawab hukum bukan hanya pemerintah desa melainkan juga untuk masyarakat desa. Pemahaman tentang pengelolaan dana desa sebaiknya digunakan untuk kemanfaatan bersama guna meningkatkan kesejahteraan desa.

Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Perjanjian Kerja di SMKN 7 Palu Andi Bustamin Dg. Kunu; Muh. Ayub Mubarak; Hasnawati Hasnawati; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 3 No 6 (2023): JAMSI - November 2023
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.986

Pada dasarnya, perjanjian kerja dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Kurangnya pemahaman siswa-siswi tentang pentingnya memahami hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Maka tim pengabdi melaksanakan kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum agar siswa-siswi dapat memahami unsur-unsur pada perjanjian kerja. Pemahaman tentang perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu juga menjadi topik untuk memperkaya pemahaman siswa-siswi. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 7 Palu yang dihadiri 40 peserta. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi di mana peserta berperan aktif dalam pelaksanaan pengabdian ini. Dari hasil kegiatan pengabdian ini, maka diketahui pemahaman siswa-siswi SMK Negeri 7 Palu masih sangat minim apalagi berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan penerima kerja. Salah satunya mengenai asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subyek dan objek perjanjian, serta penyelesaian jika terjadi sengketa atau wanprestasi.

Penyuluhan Hukum tentang Urgensi Perlindungan Konsumen di Masa Covid-19 di SMAN 1 Palu Asri Lasatu; Manga' Patila; Irzha Friskanov. S
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v4i1.3554

Consumers and business actors are the main actors in the process of transacting goods and / or services. In addition to consumers and business actors, the Government acts as a regulator in regulating the pattern of legal relations. This service activity is carried out to be able to increase students' knowledge and understanding of consumer law protection. By using the lecture and discussion method with the target students at SMAN 1 Palu. The conclusion is the lack of information and socialization of students regarding consumers and their protection. For the students, they only know the purchase of goods without realizing that every thing used must be protected. Especially if there are goods that are not suitable even to the detriment of consumers.

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search