Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.71
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNES Journal of Swara Justisia IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Susi Delmiati
Universitas Ekasakti
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu  Kota Solok Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah  Serentak Saktiko, Rizki; Delmiati, Susi; Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/n7ft5e54

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran Sentra Gakkumdu Kota Solok dalam mengurangi tindak pidana pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala daerah Tahun 2024 adalah melakukan investigasi untuk memastikan bahwa telah terjadi tindak pidana, menangani kasus kampanye di luar jadwal. Melakukan pemantauan terhadap segala bentuk aktivitas kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Menginvestigasi dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelaku yang terbukti melanggar aturan. Kendala dalam Peran Sentra Gakkumdu Kota Solok Mengurangi Tindak Pidana Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diantaranya keterbatasan regulasi yaitu adanya ketentuan batas waktu yang sangat singkat dalam menangani dugaan tindak pidana pemilu, kurangnya koordinasi antar instansi, minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pemilu, hingga pengaruh politik yang kuat dalam proses penegakan hukum pemilu. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penunjang dalam menjalankan tugasnya. Optimalisasi Peran Sentra Gakkumdu Kota Solok Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah dilakukan dengan meningkatkan sinergi yang kuat agar setiap laporan pelanggaran kampanye dapat ditangani secara cepat dan tepat. Melakukan pelatihan bagi anggota Gakkumdu perlu dilakukan secara berkala agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran kampanye. Membentuk tim pemantau siber yang bertugas mengawasi konten-konten kampanye yang beredar di media sosial. Dengan sistem pemantauan yang berbasis teknologi, Sentra Gakkumdu dapat lebih cepat mendeteksi pelanggaran dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebelum dampaknya semakin luas. Memperkuat sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti layanan pengaduan berbasis aplikasi, hotline khusus pelanggaran pemilu, atau posko pengaduan yang tersebar di berbagai titik strategis di Kota Solok.
Penerapan Pidana Tambahan Dalam Bentuk Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara Oleh Pejabat Pemerintah Daerah Delmiati, Susi; Sari, Anggela Intan; Helen, Zennis
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/06gne570

Abstract

Penjatuhan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti kerugian negara merupakan instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg yang menjatuhkan pidana tambahan terhadap dua pejabat daerah akibat tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp309.181.563,00 dan Rp286.000.000,00. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan faktor non-yuridis seperti sikap terdakwa, dampak sosial, dan nilai keadilan substantif. Selain itu, putusan tersebut mencerminkan fungsi korektif dan restoratif pidana tambahan serta sejalan dengan asas individualisasi pidana dan keadilan restoratif sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, pelaksanaan pidana tambahan masih menghadapi kendala karena terdakwa umumnya tidak memiliki aset yang cukup atau tidak kooperatif dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini menuntut peningkatan efektivitas peran kejaksaan sebagai eksekutor putusan, guna menjamin pemulihan kerugian negara secara optimal.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Delmiati, Susi; Angraini, Nia
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/crbqdq42

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara, penyelenggaraan pemerintahan, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penanggulangannya tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum represif, tetapi juga melalui upaya preventif dengan memanfaatkan instrumen administrasi negara. Salah satu instrumen tersebut adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang berfungsi sebagai sarana verifikasi rekam jejak hukum seseorang sebelum diberikan akses terhadap jabatan atau posisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan SKCK pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SKCK telah dilaksanakan secara konsisten, sah, dan akuntabel berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, serta berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal (early screening) untuk mencegah individu dengan rekam jejak tindak pidana korupsi memperoleh kembali akses terhadap jabatan strategis. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan regulasi, jumlah dan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta faktor budaya hukum. Dengan demikian, penerbitan SKCK memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif non-penal dalam sistem penanggulangan tindak pidana korupsi yang perlu terus diperkuat melalui peningkatan koordinasi antarlembaga dan penguatan sistem administrasi kepolisian.
Pertimbangan Hakim Terhadap Asas Kepentingan Militer Dalam Penjatuhan Sanksi Pemecatan Delmiati, Susi; Gunawan, Aldi; Patmawanti, B.
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/zdqame38

Abstract

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan sifat pelanggaran, keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan kepentingan dinas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, hal ini memberikan dasar Hakim Militer memberikan putusan mempertimbangkan asas kepentingan militer. Pengadilan Militer Padang memberikan putusan tidak dipecat terhadap prajurit dengan mempertimbangkan asas kepentingan militer. Yaitu putusan Putusan DILMIL I 03 Padang Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 dan Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024. Rumusan masalah penelitian ini Adalah bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap asas kepentingan militer dalam penjatuhan sanksi pemecatan? bagaimanakah putusan hakim terhadap asas kepentingan militer dalam penjatuhan sanksi pemecatan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan hakim terhadap asas kepentingan militer dalam penjatuhan sanksi pemecatan, terlihat dari pertimbangan yuridi dan non yuridis, dimana jika dilihat dari aspek yuridis, didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mewajibkan hakim memperhatikan sifat pelanggaran, keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta kepentingan dinas militer. Secara non yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor psikologis, latar belakang sosial-ekonomi, dan sikap kooperatif terdakwa. Dalam dua putusan, yaitu Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 dan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024, hakim memutuskan tidak menjatuhkan pemecatan karena dinilai tidak mendesak untuk menjaga disiplin militer. Majelis hakim dalam kedua perkara tersebut memilih untuk tidak menjatuhkan pemecatan, meskipun terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) sebagaimana diatur dalam Pasal 86 KUHPM. 
Implementation of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation for Addicts and Victims of Drug Abuse Susi Delmiati; Irsal
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.3

Abstract

The implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and victims of drug abuse by the National Narcotics Agency of Payakumbuh City is for drug addicts who are undergoing judicial proceedings can be placed in medical rehabilitation institutions and / or social rehabilitation. For addicts, both those caught and those through the IPWL program, before rehabilitation is carried out, they will first go through an assessment carried out by an integrated assessment team.  In addition to medical treatment and/or rehabilitation, healing of drug addicts can be organized by government agencies or the community through religious and traditional approaches. The obstacle faced by the Payakumbuh City National Narcotics Agency in the implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation of addicts and victims of drug abuse is that the recommendation letter of the integrated assessment team consisting of the medical team and the legal team is only a recommendation. Rehabilitation places in each area have not been fulfilled (none). Weak coordination between law enforcement, health services and social services. Optimization of the implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and victims of drug abuse at the National Narcotics Agency Payakumbuh City is carried out with counseling, supervision and monitoring, carried out so that victims of narcotics abuse do not return to using narcotics under any conditions by checking periodically for 4 months after completing rehabilitation at BNNK Payakumbuh. Optimization is measured from the results of the rehabilitation and the number of people who participate in rehabilitationRehabilitation participants then no one repeats. This shows that the implementation of rehabilitation has been optimal.
Application of Elements of Criminal Acts of Plantation Land Clearing in National Park Areas by Investigators of the South Coast Police Crime Squad Ryki Yovrizal; Susi Delmiati
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/tp5vzf08

Abstract

The South Coast Police Crime Squad conducted an investigation into the crime of carrying out plantation activities without ministerial permission in forest areas. The difficulty of the South Coast Police Detective Investigator is to implement 'Elements in forest areas'. This happened because of the unclear boundaries of the National Park forest area. In the investigation process, the Investigator applied the provisions of Article 17 paragraph (2) letter b Juncto Article 92 paragraph (1) letter a of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction as Police Report Number:  LP/25/A/II/2019/ Res-Pessel dated February 12, 2019. The application of the elements of the criminal act of clearing plantation land in the National Park area consists of subjective elements and objective elements. The subjective element is a person, then what is meant by everyone in this article is the perpetrator as a person who can account  for his actions and the objective element is that his actions are unlawful, namely: "Elements intentionally, elements carrying out plantation activities,  elements without the permission of the Minister and elements dnature forest area". According to investigators, the suspect's actions have fulfilled the formulation and elements of Article 17 paragraph (2) letter b Juncto Article 92 paragraph (1) letter a of Law Number 18 of 2013.
The Effectiveness of Patrol Implementation by the Padang Police Traffic Unit in Combating Wild Racing Andes Junaidi; Susi Delmiati; Fahmiron
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/dt33aj19

Abstract

One of the efforts made to prevent Kamtibmas disturbances by the Police is to conduct patrols, which are regulated in the Regulation of the Head of the Security Maintenance Agency of the National Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2017 concerning Patrols. This is important because it is an essential need for everyone in various aspects of life, and is free from all worries, threats, disturbances of kamtibmas. One of the triggers for kamtibmas disturbances is the wild racing action that occurred in Padang City. Research is descriptive analytical with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Based on the results of research and analysis obtained first, the effectiveness of the implementation of patrols by the Padang Police Traffic Unit in tackling wild racing has not been maximally proven until now there are still wild racing actions at several road points in Padang City. In addition, the actions of the Police only use repressive measures, namely fines based on traffic violations. Second, the obstacles encountered in the implementation of patrols by the Padang Police Traffic Unit in tackling wild racing include internal obstacles , namely the absence of a Special Unit that handles wild racing actions so that it is limited to control and disbandment, as well as the lack of personnel of the Padang Police Station considering the large number of illegal racing actors who often move around in holding wild racing actions. External constraints are the absence of integrated cameras with traffic units at road points that are used as wild racing actions so that patrols must still be carried out directly to areas prone to wild racing and betting culture among people who love speed racing and the absence of special facilities and places or racing arenas in Padang City.
Prevention of Criminal Acts of Forgery of Motor Vehicle Owners' Books through Blocking the Electronic Registration Identification (ERI) System Oki Saputra Syamer; Susi Delmiati
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/xkymeb37

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The blocking action by the West Sumatra Regional Police Directorate as an effort to prevent the misuse of the motor vehicle owner's book is a proactive step in efforts to prevent the misuse of BPKB, especially in the context of violations of the law such as fraud, document forgery, and other criminal acts. The process of blocking action is that the vehicle owner, the police, the leasing institution, or an interested third party (such as a legal institution or court) can apply for a blocking. After receiving the application, the Directorate will verify the completeness and validity of the documents submitted. The block will be recorded in the system. A block can be removed if the legal or administrative issues that led to the block have been resolved. This blocking makes a significant contribution to narrowing the space for criminals who try to use fake BPKB for various illegal acts. Obstacles in preventing the misuse of motor vehicle owners' books with blocking by the West Sumatra Regional Police Directorate are the lack of public knowledge related to the importance of extending vehicle documents, lack of coordination between financing institutions (leasing) and the West Sumatra Regional Police Directorate in reporting vehicle data that must be carried out in the blocking process. This slows down the handling of cases and the removal of blocks for vehicles that have resolved legal or administrative problems. The implementation of the validity of BPKB and the blocking of BPKB must be through the Regident ranmor application system. This happened because the West Sumatra Regional Police Directorate received many cases related to fake BPKB and the leasing party also did not submit a confirmation and block of BPKB at the West Sumatra Regional Police Directorate.
As a result of the legal issuance of the Financial Services Authority Regulation on the Obligation to Fulfill the Minimum Core Capital for the Existence of People's Economic Banks (Study on PT. People's Economic Bank Straightforward Dana Mandiri Padang) Arisman Susanto; Susi Delmiati; Laurensius Arliman
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/yz7wpz50

Abstract

Article 13 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 5/POJK/03/2015 concerning Minimum Core Capital Provisions for People's Credit Banks has required all People's Credit Banks to fulfill the minimum core capital of Rp. 6 billion until the deadline ending December 31, 2024. Based on the above provisions, Bank Perkreditan Rakyat which does not have a core capital of Rp. 6 billion must find funds, including by selling its personal assets, looking for new investors and also for shareholders to sell their Bank Perkreditan Rakyat to other parties. The approach of this research is normative juridical supported by empirical juridical juridical The data used in this study are secondary data and primary data in the form of interviews. Based on the results of the research, the discussion and analysis were concluded. First, the legal consequences of the issuance of financial services authority regulations regarding the obligation to fulfill the minimum core capital for the existence of the People's Economic Bank are subject to administrative sanctions in the form of: 1) it is stated that the health level of BPR has decreased; 2) it is forbidden to open an office network; 3) it is prohibited to carry out Foreign Exchange Business Activities and electronic banking device services; 4) subject to restrictions on the area of disbursement of funds to one district that is the same as the location of the BPR office; 5) subject to remuneration restrictions or other forms equivalent to it to members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of BPR, or in return to related parties, 6) revocation of BPR's operational license. Second, the obstacles faced in the implementation of the Financial Services Authority Regulation on the obligation to fulfill the minimum core capital by the People's Economic Bank are divided into two, namely: legal and non-legal constraints. Legal obstacles are 1) limited BPR business activities, 2) merger efforts (consolidation) can eliminate the historical traces of BPR Lugas Dana Mandiri, 3) takeover efforts have the potential to cause the relocation of BPR business locations, and non-legal obstacles, namely; 1) the financial ability of BPR shareholders, 2) the existence of sectoral egos in BPR merger efforts.
Co-Authors A. Kana, Philips Abdelmufti, Muhammad Athio Abdi Amiruddin Andes Junaidi Andiko Angraini, Nia Anton Luter Arisman Susanto Arvi, Muhammad Ashari, Arya Beatrix Benni Candra, Fifriki Darma, Yunes Prawira Eko Kurniawan Elizabeth Gozali Fahmiron Fahmiron Fahmiron Firmansyah Firmansyah Firmansyah Firmansyah Fujianto, Hariman Gunawan, Aldi Helen, Zennis Helmiranita, Siska Irfantoni Irsal Irsal Irvan Ismail Agus Saputra Ismansyah Ismansyah Ismansyah Iyah Faniyah, Iyah J. Sam Miekhel Jaya, Urip Indra Junaidi, Andes Khairi, Thariq Ilhamdi Laurensius Arliman Laurensius Arliman S Lazzuardy, Aldy Luter, Anton M, Susrida Miekhel, J. Sam Mochammad Ridha MT, Edward Muhammad Arvi Oki Saputra Syamer Otong Rosadi Patmawanti, B. Philips A. Kana Purnama, Fadli Ilham Putra Sinurat, Roy Suganda Putra, Undra Rahman, Mutia Rahmatul Husna Rahmatul Husna, Rahmatul Rianda prima putri Ridha, Mochammad Roy Suganda Putra Sinurat Rudi Chandra Ryki Yovrizal Saktiko, Rizki Sari, Anggela Intan Surya Putra, Eka Undra Putra Urip Indra Jaya Waruwu, Linda Krisdawenta Wiraladini, Arief Yovrizal, Ryki Yunes Prawira Darma Yuspar