Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE Indonesia Symposium on Computing Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Bina Hukum Lingkungan EQIEN - JURNAL EKONOMI DAN BISNIS Jurnal ICT : Information Communication & Technology Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Pendidikan Jasmani (JPJ) Jurnal Olahraga dan Kesehatan Indonesia (JOKI) Bina Hukum Lingkungan JUSTICES: Journal of Law Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Asep Suherman Asep Suherman
Telkom University
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Clause Dalam Kontrak Bisnis- Analisis Yuridis Efektivitas Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Indonesia. Rahmat Rizziawan; Habib Dwi Putra; Bagas Prithajaya Putra; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis di Indonesia memunculkan kebutuhan mendesak akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, efektif, dan berkeadilan. Multi-Tiered Dispute Resolution Clause (MTDRC) atau klausula penyelesaian sengketa berjenjang, yang mengatur tahapan mediasi, negosiasi, dan arbitrase sebelum berlanjut ke litigasi, menjadi pilihan yang kian populer dalam kontrak bisnis modern. Namun, implementasi klausula ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait kepastian hukum dan daya eksekutorial hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan tematik melalui analisis bahan hukum sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan terkait ADR. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis urgensi penerapan MTDRC dalam kontrak bisnis dan menilai efektivitasnya dalam mendukung kepastian hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MTDRC mampu mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, namun masih memerlukan penguatan normatif terutama terkait eksekusi kesepakatan hasil ADR. Dengan demikian, urgensi klausula penyelesaian sengketa berjenjang dalam kontrak bisnis tidak hanya mendukung efektivitas ADR, tetapi juga mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan berdaya saing. Kata kunci:Multi-Tiered Dispute Resolution Clause, kontrak bisnis, alternative dispute resolution, efektivitas hukum, kepastian hukum.
Efektivitas Metode Mediasi  Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepuasan Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Rafa Ardhian; Rusma Renal Cholif; Togarma Sinaga; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/6e9q2c03

Abstract

Business disputes in Indonesia frequently arise from differences in interests, contract violations, and misunderstandings in the implementation of agreements. Litigation often proves inefficient due to high costs, lengthy processes, and the potential to damage long-term business relationships. Mediation emerges as a more efficient and flexible alternative dispute resolution mechanism, firmly supported by a normative foundation through Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution as well as Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving business disputes, examine the driving and inhibiting factors, and assess its implications for party satisfaction. The findings indicate that mediation can be effective when supported by trust in the mediator, confidentiality of the process, and the willingness of parties to preserve long-term business cooperation, while challenges include the low level of legal awareness, uncooperative attitudes of disputing parties, and the limited availability of competent mediators. In conclusion, mediation has the potential to ensure satisfaction and strengthen substantive justice if implemented optimally, making it a strategic instrument in resolving business disputes in Indonesia.
Pengaruh Penerapan Alternative Dispute Resolution(ADR) Melalui Mediasi Terhadap EfektivitasPerlindungan Hak Konsumen Di Indonesia Nadine Alysa Azura; Dhiyaa Husniyyah; Fourega Gamelia Lubis; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/9x6th027

Abstract

Perkembangan transaksi konsumen di Indonesia semakin kompleks, khususnya dengan meningkatnya perdagangan elektronik (e-commerce) yang kerap menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi sering kali tidak efektif karena memakan waktu, biaya, serta menimbulkan beban psikologis bagi para pihak. Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui mediasi hadir sebagai instrumen penting dalam memperkuat efektivitas perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan ADR melalui mediasi dapat memberikan perlindungan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta literatur akademik terkait ADR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sebagai bagian dari ADR mampu meningkatkan akses keadilan bagi konsumen melalui penyelesaian yang win-win solution, namun masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran konsumen akan haknya serta keterbatasan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Aura Faraz Az Zahra; Indah Ayu Zhafira; Fatrisia Yuristi; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/1dazjz66

Abstract

Business disputes in Indonesia have increased along with the development of the business world, but court resolution is considered slow, expensive, and incapable of restoring relationships between the parties. Mediation, as part of Alternative Dispute Resolution (ADR), is a solution regulated normatively through Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. This study aims to describe the legal basis for mediation in resolving business disputes and analyze its effectiveness in practice. The research method uses a normative juridical approach with an analysis of legislation, legal literature, and court decisions. The discussion shows that mediation can reduce costs, expedite resolution, and maintain business relationships, but faces obstacles such as a lack of public understanding and uneven quality of mediators.
Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Mutia Aulia Apriadi; Naurah Edsa Nakiyah; Miriam Mahalia; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/gv7nd577

Abstract

Penyelesaian sengketa bisnis internasional kerap menimbulkan persoalan kompleks, terutama karena perbedaan yurisdiksi, sistem hukum, dan kepentingan para pihak. Dalam konteks ini, Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui arbitrase internasional hadir sebagai instrumen yang mampu menawarkan efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas dalam proses penyelesaian sengketa. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan ADR dalam mekanisme arbitrase internasional dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan tematik melalui studi literatur, peraturan internasional seperti UNCITRAL Model Law, Konvensi New York 1958, serta peraturan nasional terkait arbitrase. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan hubungan antara ADR dan kepastian hukum serta menganalisis efektivitas penerapan arbitrase internasional terhadap sengketa bisnis lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADR, khususnya arbitrase internasional, tidak hanya memperkuat posisi para pihak dalam memperoleh keadilan substantif, tetapi juga memberikan jaminan enforceability melalui pengakuan putusan arbitrase oleh berbagai negara. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa disparitas interpretasi hukum nasional dan potensi benturan kepentingan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Dengan demikian, penguatan harmonisasi regulasi dan implementasi ADR dalam arbitrase internasional merupakan langkah penting guna menjamin kepastian hukum penyelesaian sengketa bisnis global.
Peran Mediasi Sebagai Bentuk Diversi Dalam Alternatif Penyelesaian SengketaTindak Pidana Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Kota Bengkulu) Baihaqi Mumtazy; Muhammad Reyhan Saputra; Muhammad Rofiq; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/vapet481

Abstract

The purpose of this study is to analyze the role of mediation as a form of diversion in Alternative Dispute Resolution (ADR) for juvenile crimes at the Bengkulu City Police Resort, focusing on its position as a non-litigation mechanism recognized by positive law. This study uses a normative approach with a literature review method. The results of the study indicate that mediation as a form of diversion is the simplest and most flexible form of Alternative Dispute Resolution (ADR), as it allows the parties to communicate directly with the involvement of a third party as a mediator. Mediation not only produces a mutually beneficial solution (win-win solution) but also maintains good relations between the disputing parties, unlike litigation processes that tend to produce winners and losers. Furthermore, the results of mediation can be legally binding if outlined in a peace agreement and ratified by the court, thus having the same legal force as a court decision. Thus, mediation as a form of diversion plays a strategic role in resolving disputes involving juvenile crimes peacefully and efficiently while maintaining long-term relationships between the parties
Pengaruh Kompetensi Mediator dan Biaya Penyelesaian Sengketa terhadap Efektivitas Alternative Dispute Resolution Ramaji Themas; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/17d08c70

Abstract

This study aims to analyze the influence of mediator competence and dispute resolution costs on the effectiveness of Alternative Dispute Resolution (ADR) as one of the non-litigation mechanisms in the Indonesian legal system. The competence of the mediator is seen as an important factor because it reflects the expertise, communication skills, and ability to maintain neutrality in facilitating the agreement of the parties. Meanwhile, the cost of dispute resolution is a significant consideration for the public in choosing ADR over litigation which is often time-consuming and expensive. The research method used is a quantitative approach with data collection through questionnaires that are distributed to respondents who have experience in the ADR process. Data analysis was carried out using multiple regression to determine the magnitude of the influence of each independent variable on the bound variable. The results show that both the competence of the mediator and the cost of dispute resolution have a significant positive influence on the effectiveness of ADR, so both need to be considered to improve the quality of non-litigation dispute resolution in Indonesia.
Pengaruh Kinerja Aparat Penegak Hukum Terhadap Tingkat Efektivitas Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang Sakinah, Yurika Sakinah; Rahma Adzkia Putri; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/kw4wcy63

Abstract

Human trafficking is a serious violation of human rights because it harms the dignity, freedom, and safety of the victims. The main issue in dealing with human trafficking crimes in Indonesia is the effectiveness of law enforcement agencies, which often face obstacles from both structural and cultural factors. This paper aims to analyze how well the legal institutions perform in protecting victims' rights, identify the challenges faced, and develop strategies to improve the effectiveness of legal enforcement. The research method used is normative legal analysis with a legislative and conceptual approach. This study reviews various national legal instruments, such as Law Number 39 of 1999 on Human Rights and Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crimes, as well as international instruments that have been ratified by Indonesia. The findings show that the role of law enforcement agencies is crucial in the success of enforcing human rights, whether in the functions of repression, prevention, or rehabilitation. However, there are still challenges such as limited resources, lack of coordination between agencies, corruption practices, and low understanding of human rights principles among law enforcement. Therefore, a comprehensive strategy is needed through strengthening the capacity of law enforcement, using modern investigation technologies, improving cooperation between national and international agencies, and ensuring victim-centered recovery.
Perlindungan Hukum Dan Ham Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan Di Indonesia Dwitami, Syaftiara Alissa; Jennever Enjelina Gultom; Dea Agusti Saputri; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/c0gmmk85

Abstract

Rape cases in Indonesia remain a serious issue that place women in a vulnerable position, both physically and psychologically. Although many national and international legal instruments regulate the protection of sexual violence victims, the actual implementation is often far from effective. This problem is not only related to law enforcement but also involves social stigma and the revictimization experienced by victims. This research aims to analyze the importance of legal and human rights protection for women victims of rape in Indonesia. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The sources of legal materials consist of primary sources in the form of legislation and court decisions, secondary sources including legal doctrines and scholarly opinions, and tertiary sources such as legal dictionaries. The analysis is conducted qualitatively by interpreting legislation, legal theories, and judicial practices. The findings reveal that although both national and international legal instruments exist, including the 2022 Sexual Violence Crimes Law and CEDAW, their implementation has not been fully effective in providing comprehensive protection to victims. This research emphasizes the need for synergy between law enforcement, the government, and society to establish a fair, comprehensive, and victim-oriented protection system that upholds human rights.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kerangka Hukum Dan Ham Di Indonesia Acintya, Reka Saditri; Dzakyyah Ameizki Atmaja; Zaqia Salsabillah; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/0xaevw22

Abstract

Children are the nation’s next generation whose fundamental rights to live, grow, and develop safely must be guaranteed. However, along with the changing times and weak supervision, cases of sexual violence against children still frequently occur and cause serious physical and psychological impacts. Based on this, the purpose of this research is to analyze the criminal liability of perpetrators of sexual violence against children within the framework of national law and the perspective of human rights. The type of research used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and qualitative analysis of secondary data. The results show that the criminal liability of perpetrators of sexual violence against children has been regulated in Law Number 35 of 2014 in conjunction with Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, as well as Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. However, in practice, there are still court decisions that are considered not to provide an optimal deterrent effect due to relatively light sanctions. Therefore, judges should place greater emphasis on child protection as victims, principles of justice, and the objectives of punishment, so that they align with human rights values and help prevent the recurrence of similar crimes. The central government’s efforts to prevent human rights violations are carried out through the establishment of regulations, stricter criminal sanctions, victim rehabilitation, and dissemination of child protection awareness.
Co-Authors Acintya, Reka Saditri Afiat, Intan Ahmad Zaid Al Baihaqi Akbar Hidayat Fu Aditya Akhmad Dimyati Amelia Suci Rahmadani Aura Faraz Az Zahra Aurellya Ramadhani Syainda Putri Bagas Prithajaya Putra Baihaqi Mumtazy Cut Oktaviyana Dea Agusti Saputri Dera Marshanda Dhiyaa Husniyyah Djohar Syamsi Dwi Putri Lestarika Dwitami, Syaftiara Alissa Dzakyyah Ameizki Atmaja Elia Setri Farhan Nurhadi Bajri Fatrisia Yuristi Fauziah Fauziah Febi Kurniawan Fitriyani Fitriyani Fourega Gamelia Lubis Gilberto Ingot Manuel Simaremare Habib Dwi Putra I Putu Robin Sunjaya Indah Ayu Zhafira Irfan Zinat Achmad Jennever Enjelina Gultom Kuntoro Aji Lukman Anthoni Miriam Mahalia Muhammad Akbar Dzakira Muhammad Alvin Sandjaya Muhammad Ilham Adi Nugroho Muhammad Nasir Muhammad Reyhan Saputra Muhammad Rofiq Mutia Aulia Apriadi Nadine Alysa Azura Nana Suryana Nasution Naurah Edsa Nakiyah Pitria Wulan Dari Rafa Ardhian Rahma Adzkia Putri Rahmat Rizziawan Ramaji Themas Remonic Elisabeth Sitanggang Reza Tri Mahendra Riqa Kurnia Sabilla Rusma Renal Cholif Sakinah, Yurika Sakinah Saputra, Rifqi Daffa Susi Ramadhani Tedi Susanto Tenti Ayu Togarma Sinaga Yudi Anugrah Pratama Yunika Indah Sari Yusuf Yusuf Zaqia Salsabillah