Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE Indonesia Symposium on Computing Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Bina Hukum Lingkungan EQIEN - JURNAL EKONOMI DAN BISNIS Jurnal ICT : Information Communication & Technology Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Pendidikan Jasmani (JPJ) Jurnal Olahraga dan Kesehatan Indonesia (JOKI) Bina Hukum Lingkungan JUSTICES: Journal of Law Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Asep Suherman Asep Suherman
Telkom University
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Tenti Ayu; Asep Suherman
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i8.6997

Abstract

Tiap-tiap individu mempunyai hak atas pendidikan yang dilindungi Pasal 31 UUD 1945 dan regulasi lainnya. Negara harus menghormati, menjunjung tinggi, serta melindungi hak warga negara, agar tiap-tiap warga negara dapat menikmati dan menggunakan hak nya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami urgensi perlindungan terhadap hak atas pendidikan dan bagaimana Perlindungan serta pemenuhan hak ini di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung dengan metode kualitatif, penelitian ini memakai data sumber primer dan sekunder serta tinjauan pustaka. Dari hasil kajian diperoleh hasil bahwa perlindungan terhadap hak atas pendidikan sangat diperlukan mengingat peran penting pendidikan bagi pengembangan sumber daya manusia, dan memperhatikan tujuan bangsa. Perlindungan hak atas pendidikan di lingkungan perguruan tinggi saat ini belum optimal, sebab masih harus dihadapkan dengan segudang tantangan dalam perlindungannya diantaranya meliputi kurang nya kesadaran hukum mahasiswa, praktik diskriminasi, disparitas akses pendidikan, dan tantangan lainnya.
APLIKASI KESETARAAN GENDER DALAM MENEGAKKAN HAK DASAR Elia Setri; Asep Suherman
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i8.7026

Abstract

Seluruh warga negara memiliki hak-hak dasar yang diatur dan dijamin konstitusi berdasarkan Pasal 27 sampai 34 UUD 1945 dan instrument HAM nasional. Setiap manusia memiliki hak dasar tanpa memandang perbedaan gender. Akan tetapi, perempuan sering mengalami berbagai masalah dan hambatan dalam mengakses hak dasar berbeda halnya dengan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa dibutuhkan prinsip kesetaraan gender dan untuk mengetahui aplikasi kesetaraan gender dalam menguatkan penegakkan hak dasar perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur riview dan hukum normatif dengan metode kualitatif dan mengggunakan data yang diperoleh melalui sumber hukum primer serta sekunder dan tinjauan pustaka. Dari hasil kajian ditemukan bahwa prinsip kesetaraan gender sangat diperlukan guna menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera dan menjunjung hak asasi perempuan. Aplikasi kesetaraan gender dalam menegakkan hak perempuan dapat menjadi solusi pemenuhan hak dasar perempuan, penerapan ini dapat dilakukan dalam menjamin pemenuhan hak atas Pendidikan, hak atas perkerjaan yang layak, dan hak-hak lainnya.
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TERHADAP LGBTQ DI INDONESIA DAN NIGERIA Reza Tri Mahendra; Muhammad Ilham Adi Nugroho; Gilberto Ingot Manuel Simaremare; Akbar Hidayat Fu Aditya; Asep Suherman
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i12.11491

Abstract

This think about points to compare the discipline for LGBTQ in Nigeria and Indonesia so that likenesses and contrasts can be drawn between the two legitimate frameworks. This think about could be a regulating think about employing a comparative method. This consider found that: To begin with, there are similitudes within the legitimate frameworks embraced, to be specific both follow to colonial legacy law, customary law, and Islamic law (Sharia). With respect to Sharia Law, the Sharia criminal law embraced within the northern states of Nigeria and through the Sharia Territorial Regulation in a few locales of Indonesia, specifically the Aceh Area which is based on Extraordinary Independence, permits the area to make territorial controls based on Islamic Law (Sharia). Besides, there are likenesses in terms of discipline beneath Sharia Law for Nigeria and Indonesia, to be specific both apply caning, but for male sexual intercut which can be rebuffed by stoning to passing beneath Nigerian Sharia Law. Moment, there are contrasts within the indictment of LGBTQ individuals based on appropriate national laws. In Nigeria, beneath the Criminal Code, anybody who has sexual intercut with another man or with a lady through butt-centric intercut is subject to a jail sentence of 14 a long time. In Indonesia, beneath the current Criminal Code, it as it were forbids gay person acts between grown-ups and children of the same sex. At that point within the 2023 Criminal Code, gay person sex requires it to be wiped out open or distributed as explicit substance or with viciousness. On the other hand, gay person behavior (between 2 adults) without impelling (with the assent of both) isn't considered a wrongdoing. Pemikiran ini bertujuan untuk membandingkan disiplin LGBTQ di Nigeria dan Indonesia sehingga persamaan dan perbedaan dapat ditarik antara kedua kerangka hukum yang sah tersebut. Pemikiran ini dapat menjadi pemikiran yang mengatur dengan menggunakan metode perbandingan. Pemikiran ini menemukan bahwa: Pertama-tama, terdapat kesamaan dalam kerangka hukum yang dianut, khususnya keduanya mengikuti hukum warisan kolonial, hukum adat, dan hukum Islam (Syariah). Mengenai Hukum Syariah, hukum pidana Syariah yang dianut di negara bagian utara Nigeria dan melalui Peraturan Teritorial Syariah di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Daerah Aceh yang didasarkan pada Kemerdekaan Luar Biasa, memungkinkan daerah tersebut untuk membuat kontrol teritorial berdasarkan Hukum Islam (Syariah). Selain itu, terdapat kesamaan dalam hal disiplin berdasarkan Hukum Syariah untuk Nigeria dan Indonesia, khususnya keduanya menerapkan hukuman cambuk, tetapi untuk hubungan seksual laki-laki yang dapat ditolak dengan rajam hingga menjalani Hukum Syariah Nigeria. Kedua, terdapat perbedaan dalam dakwaan terhadap individu LGBTQ berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Di Nigeria, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, siapa pun yang melakukan hubungan seksual dengan pria lain atau dengan wanita melalui hubungan seks anal dapat dikenai hukuman penjara selama 14 tahun. Di Indonesia, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini, hanya melarang tindakan homoseksual antara orang dewasa dan anak-anak dengan jenis kelamin yang sama. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, hubungan seksual homoseksual mengharuskannya dilakukan secara terbuka atau disebarkan sebagai konten eksplisit atau dengan kekerasan. Di sisi lain, perilaku homoseksual (antara dua orang dewasa) tanpa paksaan (dengan persetujuan keduanya) tidak dianggap sebagai kejahatan.
The Role of the Constitutional Court in Protecting Human Rights (HAM) in Indonesia Muhammad Alvin Sandjaya; Asep Suherman
JUSTICES: Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v4i1.140

Abstract

The Constitutional Court (MK) has an important role as the final interpreter of the constitution and protector of human rights (HAM) in Indonesia. The Constitutional Court is tasked with examining the constitutionality of laws, ensuring the conformity of regulations with the 1945 Constitution, and protecting individual rights through decisions that confirm the basic rights of citizens. The Constitutional Court also plays a role in resolving general election disputes to maintain the integrity of democracy. The Constitutional Court's important decisions, such as freedom of expression, protection of minority rights, and the right to legal protection in detention, demonstrate this institution's commitment to upholding human rights. However, challenges in implementing MK decisions include low public legal awareness, complicated bureaucratic procedures, and resistance from parties with certain interests. The success of upholding human rights depends on political commitment, support from relevant institutions, and public acceptance of the necessary changes.
Analisis Praktik Program Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Farhan Nurhadi Bajri; Asep Suherman; Akhmad Dimyati; Irfan Zinat Achmad
Jurnal Olahraga dan Kesehatan Indonesia (JOKI) Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Olahraga dan Kesehatan Indonesia (JOKI)
Publisher : Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/joki.v3i1.749

Abstract

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan sesorangmenolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat, oleh karena itu kajian tentang Analisis Praktik Program Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat perlu dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan teknik pengumpulan data menggunakan literature review adalah dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan topik masalah penelitian menggunakan database google scholar, berdasarkan 5 artikel yang diterbitkan antara tahun 2015 sampai 2022. Berdasarkan hasil analisis dari beberapa artikel yang telah di riview yang berkaitan dengan Analisi Praktik Program Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat menunjukan bahwa sebagian siswa sudah memahami tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya mendapatkan hasil dengan kategori ”baik” dan sudah paham tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta sebagian besar sudah melakukannya dengan benar dan secara alamiah.
Menawarkan Pengaturan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Perilaku Menyimpang LGBT Saputra, Rifqi Daffa; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 3 (2025): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

LGBT is an immoral phenomenon that threatens the security of society. This study aims to obtain information on the criminalization of LGBT behavior and the imposition of rehabilitation measures for such criminal acts. This study uses normative juridical research method with data obtained through literature study. The primary and secondary data collected are analyzed in a culaitative manner. The result of this research informs that LGBT behavior can be criminalized. Furthermore, rehabilitation measures are an effective form of punishment for LGBT criminal offenses.
Perbandingan Hukum Pidana Negara Singapura Dan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Riqa Kurnia Sabilla; Aurellya Ramadhani Syainda Putri; Yudi Anugrah Pratama; Muhammad Akbar Dzakira; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 3 (2025): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal law is a set of regulations aimed at preventing criminal acts by deterring individuals from committing offenses. In the field of comparative criminal law, the study of its object focuses on analyzing criminal law disciplines to gain a deeper understanding of investigative methods and legal procedures. One example of comparative criminal law can be seen in the study of premeditated murder offenses in Indonesia and Singapore, which share similarities and differences in their legal systems. This discussion focuses on two main aspects: the application of sanctions for premeditated murder based on Indonesian criminal law (Article 340 of the Criminal Code) and Singaporean criminal law (Penal Code Act 224), as well as an analysis of the similarities and differences in the systematic approach of both regulations.This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical nature, relying on primary, secondary, and tertiary legal sources. In Singapore, premeditated murder is regulated under Section 300 of the Penal Code Act 224, which imposes the death penalty. Meanwhile, in Indonesia, premeditated murder is stipulated in Article 340 of the Criminal Code, which provides sanctions in the form of the death penalty, life imprisonment, or imprisonment for a maximum term of 20 years.In general, Indonesia and Singapore have distinct legal systems. However, regarding the regulation of premeditated murder, both countries share similarities in legal provisions, while differences exist in terms of legal subjects and the application of sanctions.
MODEL PENYELESAIAN PIDANA ADAT MENURUT HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT DI KOTA BENGKULU Susi Ramadhani; Asep Suherman; Dwi Putri Lestarika
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 34 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.34.1.90-108

Abstract

The promulgation of Law Number 1 of 2023 concerning the national Criminal Code (KUHP), replacing the Dutch Criminal Code, is a fundamental reform of Indonesian criminal law because of the recognition of laws that live in society. The purpose of this study is to find out and describe the position of customary criminal settlement in Indonesian laws and regulations and the process of resolving customary crimes according to the law that lives in the community in Bengkulu City. In Bengkulu City, the customs used are the Lembak custom, the Malay custom, the Serawai custom, and the Rejang custom. The enforcement of Bengkulu City customs was confirmed with the issuance of Regional Regulation Number 29 of 2003 concerning the Enforcement of Bengkulu City Customs.   The method used in this study is an empirical legal research method, where data is obtained directly from the community. This research is important because there is no uniformity in the process of resolving customary crimes that occur in Bengkulu City. The contribution given will benefit law enforcement officials in resolving customary crimes in accordance with the laws that live in the community, especially in Bengkulu City as an effort to enforce the law.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA SECURITY SERVICE PT ISS INDONESIA DI AREA FRISIAN FLAG PASAR REBO Yunika Indah Sari; Asep Suherman
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja security service PT ISS Indonesia di area Frisian Flag Pasar Rebo baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi sebanyak 60 orang dengan penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh diperoleh 60 sampel. Data yang digunakan melalui Teknik observasi, kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrument data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji t dan uji F). Hasil analisis menunjukkan: Gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal ini dibuktikan dengan uji t diperoleh nilai thitung > ttabel (4,958 > 2,002) dan diperkuat oleh nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05). Kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal ini dibuktikan dengan uji t diperoleh thitung > ttabel (5,402 > 2,002) dan diperkuat oleh nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05). Hasil penelitian gaya kepemimpinan dan kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal ini dibuktikan dengan uji F diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (19,367 > 3,16) dan diperkuat oleh nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05) dengan persamaan regresi berganda Y = 15,511 + 0,297 (X1) + 0,352 (X2). Nilai korelasi sebesar 0,636. Dengan demikian terbukti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima  
Pengaruh Alternative Dispute Resolution Terhadap Pergeseran Tren Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Ahmad Zaid Al Baihaqi; Dera Marshanda; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Business disputes often arise from differing interpretations of the parties' rights and obligations. Although Law No. 30 of 1999 regulates Alternative Dispute Resolution (ADR) as an alternative to out-of-court dispute resolution, business actors in Indonesia still tend to choose litigation due to its binding legal force and the certainty of enforceable decisions. This study aims to examine the factors inhibiting the implementation of ADR and describe the concept of "win-win" solutions that are driving the shift in business resolution trends from litigation to non-litigation mechanisms. A normative research method was used, using a regulatory and contextual approach through a study of regulatory literature and legal doctrine. The results reveal obstacles such as incomplete regulations, institutional limitations, a lack of understanding, and a strong litigation culture. However, the concept of ADR, which offers win-win solutions, is increasingly popular due to its speed, efficiency, and the maintenance of long-term business relationships.
Co-Authors Acintya, Reka Saditri Afiat, Intan Ahmad Zaid Al Baihaqi Akbar Hidayat Fu Aditya Akhmad Dimyati Amelia Suci Rahmadani Aura Faraz Az Zahra Aurellya Ramadhani Syainda Putri Bagas Prithajaya Putra Baihaqi Mumtazy Cut Oktaviyana Dea Agusti Saputri Dera Marshanda Dhiyaa Husniyyah Djohar Syamsi Dwi Putri Lestarika Dwitami, Syaftiara Alissa Dzakyyah Ameizki Atmaja Elia Setri Farhan Nurhadi Bajri Fatrisia Yuristi Fauziah Fauziah Febi Kurniawan Fitriyani Fitriyani Fourega Gamelia Lubis Gilberto Ingot Manuel Simaremare Habib Dwi Putra I Putu Robin Sunjaya Indah Ayu Zhafira Irfan Zinat Achmad Jennever Enjelina Gultom Kuntoro Aji Lukman Anthoni Miriam Mahalia Muhammad Akbar Dzakira Muhammad Alvin Sandjaya Muhammad Ilham Adi Nugroho Muhammad Nasir Muhammad Reyhan Saputra Muhammad Rofiq Mutia Aulia Apriadi Nadine Alysa Azura Nana Suryana Nasution Naurah Edsa Nakiyah Pitria Wulan Dari Rafa Ardhian Rahma Adzkia Putri Rahmat Rizziawan Ramaji Themas Remonic Elisabeth Sitanggang Reza Tri Mahendra Riqa Kurnia Sabilla Rusma Renal Cholif Sakinah, Yurika Sakinah Saputra, Rifqi Daffa Susi Ramadhani Tedi Susanto Tenti Ayu Togarma Sinaga Yudi Anugrah Pratama Yunika Indah Sari Yusuf Yusuf Zaqia Salsabillah