Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

APLIKASI KESETARAAN GENDER DALAM MENEGAKKAN HAK DASAR Elia Setri; Asep Suherman
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i8.7026

Abstract

Seluruh warga negara memiliki hak-hak dasar yang diatur dan dijamin konstitusi berdasarkan Pasal 27 sampai 34 UUD 1945 dan instrument HAM nasional. Setiap manusia memiliki hak dasar tanpa memandang perbedaan gender. Akan tetapi, perempuan sering mengalami berbagai masalah dan hambatan dalam mengakses hak dasar berbeda halnya dengan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa dibutuhkan prinsip kesetaraan gender dan untuk mengetahui aplikasi kesetaraan gender dalam menguatkan penegakkan hak dasar perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur riview dan hukum normatif dengan metode kualitatif dan mengggunakan data yang diperoleh melalui sumber hukum primer serta sekunder dan tinjauan pustaka. Dari hasil kajian ditemukan bahwa prinsip kesetaraan gender sangat diperlukan guna menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera dan menjunjung hak asasi perempuan. Aplikasi kesetaraan gender dalam menegakkan hak perempuan dapat menjadi solusi pemenuhan hak dasar perempuan, penerapan ini dapat dilakukan dalam menjamin pemenuhan hak atas Pendidikan, hak atas perkerjaan yang layak, dan hak-hak lainnya.
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TERHADAP LGBTQ DI INDONESIA DAN NIGERIA Reza Tri Mahendra; Muhammad Ilham Adi Nugroho; Gilberto Ingot Manuel Simaremare; Akbar Hidayat Fu Aditya; Asep Suherman
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i12.11491

Abstract

This think about points to compare the discipline for LGBTQ in Nigeria and Indonesia so that likenesses and contrasts can be drawn between the two legitimate frameworks. This think about could be a regulating think about employing a comparative method. This consider found that: To begin with, there are similitudes within the legitimate frameworks embraced, to be specific both follow to colonial legacy law, customary law, and Islamic law (Sharia). With respect to Sharia Law, the Sharia criminal law embraced within the northern states of Nigeria and through the Sharia Territorial Regulation in a few locales of Indonesia, specifically the Aceh Area which is based on Extraordinary Independence, permits the area to make territorial controls based on Islamic Law (Sharia). Besides, there are likenesses in terms of discipline beneath Sharia Law for Nigeria and Indonesia, to be specific both apply caning, but for male sexual intercut which can be rebuffed by stoning to passing beneath Nigerian Sharia Law. Moment, there are contrasts within the indictment of LGBTQ individuals based on appropriate national laws. In Nigeria, beneath the Criminal Code, anybody who has sexual intercut with another man or with a lady through butt-centric intercut is subject to a jail sentence of 14 a long time. In Indonesia, beneath the current Criminal Code, it as it were forbids gay person acts between grown-ups and children of the same sex. At that point within the 2023 Criminal Code, gay person sex requires it to be wiped out open or distributed as explicit substance or with viciousness. On the other hand, gay person behavior (between 2 adults) without impelling (with the assent of both) isn't considered a wrongdoing. Pemikiran ini bertujuan untuk membandingkan disiplin LGBTQ di Nigeria dan Indonesia sehingga persamaan dan perbedaan dapat ditarik antara kedua kerangka hukum yang sah tersebut. Pemikiran ini dapat menjadi pemikiran yang mengatur dengan menggunakan metode perbandingan. Pemikiran ini menemukan bahwa: Pertama-tama, terdapat kesamaan dalam kerangka hukum yang dianut, khususnya keduanya mengikuti hukum warisan kolonial, hukum adat, dan hukum Islam (Syariah). Mengenai Hukum Syariah, hukum pidana Syariah yang dianut di negara bagian utara Nigeria dan melalui Peraturan Teritorial Syariah di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Daerah Aceh yang didasarkan pada Kemerdekaan Luar Biasa, memungkinkan daerah tersebut untuk membuat kontrol teritorial berdasarkan Hukum Islam (Syariah). Selain itu, terdapat kesamaan dalam hal disiplin berdasarkan Hukum Syariah untuk Nigeria dan Indonesia, khususnya keduanya menerapkan hukuman cambuk, tetapi untuk hubungan seksual laki-laki yang dapat ditolak dengan rajam hingga menjalani Hukum Syariah Nigeria. Kedua, terdapat perbedaan dalam dakwaan terhadap individu LGBTQ berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Di Nigeria, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, siapa pun yang melakukan hubungan seksual dengan pria lain atau dengan wanita melalui hubungan seks anal dapat dikenai hukuman penjara selama 14 tahun. Di Indonesia, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini, hanya melarang tindakan homoseksual antara orang dewasa dan anak-anak dengan jenis kelamin yang sama. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, hubungan seksual homoseksual mengharuskannya dilakukan secara terbuka atau disebarkan sebagai konten eksplisit atau dengan kekerasan. Di sisi lain, perilaku homoseksual (antara dua orang dewasa) tanpa paksaan (dengan persetujuan keduanya) tidak dianggap sebagai kejahatan.
The Role of the Constitutional Court in Protecting Human Rights (HAM) in Indonesia Muhammad Alvin Sandjaya; Asep Suherman
JUSTICES: Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v4i1.140

Abstract

The Constitutional Court (MK) has an important role as the final interpreter of the constitution and protector of human rights (HAM) in Indonesia. The Constitutional Court is tasked with examining the constitutionality of laws, ensuring the conformity of regulations with the 1945 Constitution, and protecting individual rights through decisions that confirm the basic rights of citizens. The Constitutional Court also plays a role in resolving general election disputes to maintain the integrity of democracy. The Constitutional Court's important decisions, such as freedom of expression, protection of minority rights, and the right to legal protection in detention, demonstrate this institution's commitment to upholding human rights. However, challenges in implementing MK decisions include low public legal awareness, complicated bureaucratic procedures, and resistance from parties with certain interests. The success of upholding human rights depends on political commitment, support from relevant institutions, and public acceptance of the necessary changes.
Analisis Praktik Program Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Farhan Nurhadi Bajri; Asep Suherman; Akhmad Dimyati; Irfan Zinat Achmad
Jurnal Olahraga dan Kesehatan Indonesia (JOKI) Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Olahraga dan Kesehatan Indonesia (JOKI)
Publisher : Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/joki.v3i1.749

Abstract

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan sesorangmenolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat, oleh karena itu kajian tentang Analisis Praktik Program Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat perlu dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan teknik pengumpulan data menggunakan literature review adalah dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan topik masalah penelitian menggunakan database google scholar, berdasarkan 5 artikel yang diterbitkan antara tahun 2015 sampai 2022. Berdasarkan hasil analisis dari beberapa artikel yang telah di riview yang berkaitan dengan Analisi Praktik Program Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat menunjukan bahwa sebagian siswa sudah memahami tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya mendapatkan hasil dengan kategori ”baik” dan sudah paham tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta sebagian besar sudah melakukannya dengan benar dan secara alamiah.
MODEL PENYELESAIAN PIDANA ADAT MENURUT HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT DI KOTA BENGKULU Susi Ramadhani; Asep Suherman; Dwi Putri Lestarika
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 34 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.34.1.90-108

Abstract

The promulgation of Law Number 1 of 2023 concerning the national Criminal Code (KUHP), replacing the Dutch Criminal Code, is a fundamental reform of Indonesian criminal law because of the recognition of laws that live in society. The purpose of this study is to find out and describe the position of customary criminal settlement in Indonesian laws and regulations and the process of resolving customary crimes according to the law that lives in the community in Bengkulu City. In Bengkulu City, the customs used are the Lembak custom, the Malay custom, the Serawai custom, and the Rejang custom. The enforcement of Bengkulu City customs was confirmed with the issuance of Regional Regulation Number 29 of 2003 concerning the Enforcement of Bengkulu City Customs.   The method used in this study is an empirical legal research method, where data is obtained directly from the community. This research is important because there is no uniformity in the process of resolving customary crimes that occur in Bengkulu City. The contribution given will benefit law enforcement officials in resolving customary crimes in accordance with the laws that live in the community, especially in Bengkulu City as an effort to enforce the law.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA SECURITY SERVICE PT ISS INDONESIA DI AREA FRISIAN FLAG PASAR REBO Yunika Indah Sari; Asep Suherman
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja security service PT ISS Indonesia di area Frisian Flag Pasar Rebo baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi sebanyak 60 orang dengan penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh diperoleh 60 sampel. Data yang digunakan melalui Teknik observasi, kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrument data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji t dan uji F). Hasil analisis menunjukkan: Gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal ini dibuktikan dengan uji t diperoleh nilai thitung > ttabel (4,958 > 2,002) dan diperkuat oleh nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05). Kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal ini dibuktikan dengan uji t diperoleh thitung > ttabel (5,402 > 2,002) dan diperkuat oleh nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05). Hasil penelitian gaya kepemimpinan dan kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal ini dibuktikan dengan uji F diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (19,367 > 3,16) dan diperkuat oleh nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05) dengan persamaan regresi berganda Y = 15,511 + 0,297 (X1) + 0,352 (X2). Nilai korelasi sebesar 0,636. Dengan demikian terbukti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima  
PENGARUH PERMAINAN BOY-BOYAN UNTUK MENINGKATKAN MINAT SISWA PUTRI DALAM PEMBELAJARAN SEPAKBOLA KELAS VII SMPN 1 CILAMAYA WETAN Afiat, Intan; Asep Suherman; Nana Suryana Nasution
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 03 September 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.28285

Abstract

The purpose of the researcher in making this thesis is to answer the formulation of the problem in the study, namely the problem in this study is "Is There an Effect of Boy-boyan Games on Increasing Interest in Learning Soccer in Female Students of Class VII of SMPN 1 Cilamaya Wetan?" The problem of this study is the lack of interest in playing in female students so that the female students are lazy, less enthusiastic, feel unhappy and less confident when participating in soccer learning, especially when doing basic movement skills, this study is a quantitative study with a pre-experimental method and using one group pretest-posttest design. The sampling technique uses a purposive sampling technique. The instruments used are questionnaires and Likert scales. There are three stages in this study, namely pretest, treatment and posttest. Treatment was carried out 4 times. From the results of the pretest and posttest, an increase was obtained from the initial average of 3.96, a significant value was obtained from the pretest results of 0.096 while the posttest value of 0.740 from these results it is said that both are normally distributed because the significant value is more than 5% or from 0.05.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Hafizhah Khairannisa; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/ra83xp68

Abstract

The problem of abandoned children has become problem that never ends. A neglected child is a child who does not receive proper care, protection and nurturing, both physically, mentally and socially. Child neglect occurs due to the inability of family or guardians carry out their obligations in the process of fulfilling children's rights. The impact of child neglect is that children often drop out of school, get involved in child labor, and end up in situations of neglect. in child labor, and end up in dangerous situations such as violence and exploitation. This research aims to find out, analyze, and describe the legal protection of neglected children in terms of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and government efforts to fulfill the rights of neglected children. The research method uses juridical law normative and using a statutory approach. Research results The results show that the state guarantees and provides legal protection related to the rights of neglected children through Law Number 35 Year 2014 Regarding the Amendment to Law Number 23 Year 2002 Regarding Child Protection and the government make various efforts to ensure the fulfillment of children's rights, including neglected children.
Implikasi Hukum Status Tersangka Korupsi terhadap Pelantikan Kepala Desa dalam Perspektif Pidana Khusus Naurah Edsa Zakiyah; Nadine Alysa Azura; Dhiyaa Husniyyah; Rusma Renal Cholif; Bagas Prithajaya Putra; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/3mmebj77

Abstract

Kasus pelantikan seorang tersangka korupsi sebagai kepala desa di Bengkulu menimbulkan polemik hukum dalam sistem pidana khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana status hukum tersangka tindak pidana korupsi (X) memengaruhi implikasi hukum terhadap jabatan publik (Y), serta mengapa terdapat celah hukum yang memungkinkan pelantikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan teori hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Desa tidak memiliki ketentuan eksplisit yang melarang tersangka korupsi untuk tetap dilantik sebagai kepala desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur larangan bagi calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam kasus pidana berat. Celah hukum ini diperparah dengan penerapan asas praduga tak bersalah, yang sering digunakan sebagai pembenaran untuk tetap melantik tersangka. Dalam konteks pidana khusus, prinsip ini seharusnya diimbangi dengan asas kepentingan umum dan pencegahan korupsi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Desa agar lebih sinkron dengan hukum pidana khusus dalam mencegah pejabat publik dengan status tersangka korupsi untuk menjabat.
PENGARUH METODE PLAY TEACH PLAY TERHADAP KEMAMPUAN TEKNIK DRIBBLING DALAM PEMBELAJARAN FUTSAL SISWA SMPN 5 KARAWANG BARAT Arwiyanda, Rama; Citra Resita; Asep Suherman
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 9 No. 3 (2024): Volume 09 No. 03 September 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v9i3.17649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Play Teach Play terhadap kemampuan teknik dribbling siswa dalam pembelajaran futsal di SMPN 5 Karawang Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan desain pre-test dan post-test pada satu kelompok. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMPN 5 Karawang Barat yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui tes kemampuan teknik dribbling sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dengan model Play Teach Play. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan teknik dribbling siswa setelah diterapkan model pembelajaran Play Teach Play. Dengan demikian, model Play Teach Play efektif digunakan dalam pembelajaran futsal untuk meningkatkan teknik dribbling siswa.