Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah

PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI PERAN BUMDES ASSINGKERUKENGNGE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Ismail, Andi Reni Anggraeni; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village Owned Enterprises (BUMDes) are business entities whose management is managed directly by the government and village communities, which aims to improve the welfare of the people, in order to improve the economy and the original income of the village (PAD). This study aims to determine the extent of the role of BUMDes Assingkerukengnge Mallari Village, Bone Regency in improving the village economy based on the perspective of siyasah syar'iyyah. The research methods used are field research with syar'i, juridical, and sociological approaches. The results showed that BUMDes Assingkerukengnge Mallari Village has played a very good role in order to increase the Village's Original Income and has contributed to the economic improvement of the people of Mallari Village. The existence of BUMDes is considered very helpful, especially capital loan facilities prepared with relatively easy conditions, so the role of BUMDes Assingkerukengnge is very helpful in efforts to improve the economy of rural communities.
PERAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN, DAN PEMBANGUNAN (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI SINJAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI Gunawan, Syahrul; Hamsir, Hamsir; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya Presiden Joko Widodo untuk meminimalisir tindakan koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan terhadap pemerintah daerah melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejaksaan Negeri Sinjai. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan kendala yang dihadapi dalam memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif, syar’i, dan sosiologis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan lembaga adhoc yang tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pemerintah daerah ataupun pemerintah desa harus proaktif untuk meminta pendampingan kepada Tim TP4D, sehingga praktik-praktik koruptif dapat dicegah dan diminimalisir melalui fungsi-fungsi preventif. Kendala yang dihadapi oleh Tim TP4D dalam memberikan pendampingan adalah masih minimnya permintaan pendampingan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa, sehingga fungsi-fungsi pencegahan yang dimiliki oleh Tim TP4D tidak lagi efektif untuk diberlakukan karena praktik-praktik koruptif sudah terlanjur terjadi.Kata Kunci: Kejaksaan; Korupsi; Pencegahan; TP4D
KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Tela’ah Fiqh Siyasah) Nurkhatimah, Nurkhatimah; Jafar, Usman; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan terhadap hak-hak sosial dasar warga negara membutuhkan sistem pelayanan yang prima dan bebas maladministrasi. Untuk memastikan kualitas pelayanan diperlukan fungsi-fungsi pengawasan, termasuk pengawasan dari Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia? bagaimana peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik? dan bagaimana kedudukan Ombudsman dari sudut pandang Fiqh Siyasah? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam struktur ketatanegaraan, Ombudsman memiliki kedudukan yang sangat penting. Saat ini, dasar hukum pembentukan kelembagaan Ombudsman didasarkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman diposisikan sebagai unsur pengawas eksternal bersama dengan DPR, DPRD dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi pengawasan, Ombudsman tidak hanya bertindak atas adanya laporan masyarakat, tetapi juga atas inisiatif sendiri. Kedudukan dan wewenang Ombudsman sebagai lembaga pengawas dapat dipadankan dengan Wilayat al-Muzalim dan Wilayat as-Hisbah dalam ketatanegaraan Islam.Kata Kunci: Pelayanan Publik; Pengawasan; Ombudsman
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH MR, Resky Rahmadani; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abandoned children and the poor are still social problems that require proper attention and treatment. The purpose of the study was to find out how the responsibility of the Bantaeng Regency Government is to handle the poor and abandoned children from the perspective of siyasah syar'iyyah. This research is a qualitative research with a juridical approach and syar'i theology. The results showed that the responsibility of the Social, Labor, and Transmigration Office of Bantaeng Regency in the care of the poor and abandoned children was carried out through mentoring, stimulant, education and financial assistance programs which began with accurate data collection. The program is quite effective despite obstacles, especially limited human resources and budget availability. Poverty alleviation and all social problems are closely related to the mission of Islamic teachings as rahmatan lil alamin, so that all efforts made by the government in principle are in accordance with the principles of benefit in the concept of siyasah syar'iyyah.
PERAN PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Miftah, Muhammad Ariel; Sastrawati, Nila; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the extent of the role of the Working Group Party in increasing community political participation in Bone Regency in the perspective of siyasah syar'iyyah with juridical and normative syar'i approaches. Various efforts have been made by the Working Group Party in increasing people's political participation, such as building good political communication, encouraging the people of Bone to participate in every election momentum. Obstacles that affect the increase in political participation of the community in Bone Regency include the minimal cost of political parties, public apathy towards political activities, and political education to the community that has not been maximally pursued by various stakeholders. In Siyasah Dusturiyah's view, community involvement in government, including those carried out by political parties, is part of the application of the principle of deliberation.