Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.221
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Tribakti: jurnal pemikiran keIslaman Unes Law Review Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah Law_Jurnal Jurnal Interpretasi Hukum Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Jurnal CENDIKIA ISNU Jurnal Cendikia ISNU SU Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Mhd Yadi Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
PRAKTIK ARISAN ONLINE MENURUN: UNSUR RIBA NASI’AH DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sugih Ayu Pratitis; Dhiyaul Habib Ifham; Mhd. Syahnan; Akmaluddin Syahputra; Mhd Yadi Harahap
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8978

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi ekonomi berbasis internet, salah satunya adalah praktik arisan online menurun. Sistem arisan ini menerapkan perbedaan nominal pembayaran berdasarkan urutan pencairan dana, di mana peserta yang memperoleh giliran lebih awal diwajibkan membayar setoran lebih besar dibandingkan peserta yang memperoleh giliran akhir, meskipun seluruh peserta menerima nominal pencairan yang sama. Praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum Islam, khususnya terkait indikasi riba nasi’ah, gharar (ketidakjelasan akad), serta potensi wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum praktik arisan online menurun dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan fiqh muamalah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur’an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan praktik arisan online menurun yang berkembang di masyarakat, kemudian mengkajinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan online menurun berpotensi mengandung unsur riba nasi’ah karena adanya tambahan manfaat ekonomi yang timbul akibat faktor waktu dalam perbedaan nominal pembayaran antar peserta. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi mengandung unsur gharar akibat ketidakjelasan akad, kurangnya transparansi pengelolaan dana, serta tingginya risiko wanprestasi dan penyalahgunaan dana oleh pihak tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, sengketa yang timbul dalam praktik arisan online menurun pada prinsipnya diselesaikan melalui musyawarah (al-shulh), mediasi, dan arbitrase syariah (at-tahkim) sebagai bentuk penyelesaian nonlitigasi yang mengedepankan perdamaian. Apabila upaya tersebut tidak menghasilkan penyelesaian, sengketa dapat diajukan melalui jalur litigasi (al-qadha) untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dengan demikian, praktik arisan online menurun perlu mendapatkan perhatian khusus karena berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan akad, transparansi pengelolaan dana, serta pemahaman yang memadai mengenai hukum ekonomi syariah agar kegiatan arisan online dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.
The Effectiveness of KHI in the Effort to Minimize Case of Divorce; Case Study at the Sigli Shar'i Court Zainul Fuad; Mhd Yadi Harahap; Elvi Junisa
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 33 No. 1 (2022): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v33i1.1992

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of applying the Islamic Law Compilation (KHI) to minimize divorce cases at the Sigli Sharia Court. In addition, this study is to find out the obstacles to applying the Islamic Law Compilation in the Sharia Court and the efforts made by the Sigli Syari'ah Court to minimize disputes/divorce cases based on the Islamic Law Compilation. The research method used is empirical legal research using a case study approach, a statute approach. This study uses 2 (two) theories, namely the theory of legal effectiveness and the theory of the legal system.
An Islamic Criminal Law Study of Financial Crimes in Modern Sharia Businesses Liantha Adam Nasution; Mhd Yadi Harahap
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 14 No. 1 (2025): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v14i1.6033

Abstract

The increasing complexity of modern finance requires a strong ethical and legal framework. Islamic law offers a foundation such as Sharia principles that can effectively curb economic violations. This study develops an integrative framework by integrating fiqh al-jinayah into corporate management and offers targeted policy recommendations. Using a normative-doctrinal methodology, this research combines a comprehensive literature review with thematic content analysis of corporate Sharia policies and a comparative examination of Sharia-compliant and non-Sharia-compliant practices. The study's findings indicate that empowering the Sharia Supervisory Board (DPS) and conducting internal Sharia audits to institutionalize the values of amanah, siddiq, and ta'zir significantly enhances transparency and accountability. These measures help prevent embezzlement, fraud, and money laundering while promoting profit-sharing financing models. The moral approach of Sharia law complements the existing legal regime by addressing the root causes of corporate misconduct, linking divine accountability with procedural rigor. The research contribution seeks to align corporate regulations by incorporating ta'zir-based sanctions for financial violations, explicitly granting the Sharia Supervisory Board (DPS) sanctioning authority, and implementing ethics-based capacity-building programs for executives and board members. This initiative paves the way for integrating Islamic legal principles into modern business processes and strengthening corporate governance with a Sharia-based value orientation.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERKARA PENGANIAYAAN PEMBANTU RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan PN Jakarta Selatan No. 255/Pid.Sus/2023) Fitri; Mhd Yadi Harahap
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.903

Abstract

Penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) merupakan bentuk kekerasan domestik yang sering kali luput dari perhatian hukum, tindakan kekerasan kepada Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia, yang selalu berulang dan tercermin dalam tingginya angka pelaporan kasus. Berdasarkan data Komnas Perempuan dan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), ribuan kasus kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisis deskriptif-komparatif, untuk menelaah penerapan hukum terhadap kasus tersebut. Kajian hukum dilakukan dengan membandingkan regulasi pada hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta perspektif dari hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan PRT dapat dijerat dengan UU PKDRT karena PRT dianggap bagian dari lingkup rumah tangga. Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dan restitusi kepada korban, yang setara dengan tuntutan jaksa. Secara komparatif, konsep hukuman ini memiliki kemiripan dengan prinsip diyat (ganti rugi) dalam hukum pidana Islam, yang juga mengutamakan keadilan restoratif bagi korban.
PENOLAKAN HAK KEPERDATAAN ANAK MELALUI PERKAWINAN YANG SAH PADA PUTUSAN PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 36/PDT.G/2025/MS.BPD. MAHKAMAH SYARIAH ACEH BARAT DAYA) Ongku Harahap; Mhd Yadi Harahap
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1270

Abstract

Dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Barat Daya Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Bpd, penelitian ini mengkaji hak keperdataan anak yang diselesaikan melalui perkawinan sah. Fokus penelitian ini adalah pada analisis pertimbangan hakim dalam menganalisis anak nafkah tuntutan dengan alasan bahwa tidak ada bukti otentik tentang hubungan nasab, bahkan jika anak lahir dalam sah perkawinan. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis penelitian dengan perundang-undangan dan kasus pendekatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih sejalan dengan prinsip-prinsip al-walad lil-firāsh dalam hukum Islam dan prinsip-prinsip anak perlindungan dalam hukum nasional. Akibatnya, keputusan tersebut di atas berdampak pada hilangnya hak keperdataan anak dan berpotensi terkait dengan maqāṣid al-Syariah dan asas kemaslahatan.
The Effectiveness of KHI in the Effort to Minimize Case of Divorce; Case Study at the Sigli Shar'i Court Zainul Fuad; Mhd Yadi Harahap; Elvi Junisa
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 33 No. 1 (2022): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v33i1.1992

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of applying the Islamic Law Compilation (KHI) to minimize divorce cases at the Sigli Sharia Court. In addition, this study is to find out the obstacles to applying the Islamic Law Compilation in the Sharia Court and the efforts made by the Sigli Syari'ah Court to minimize disputes/divorce cases based on the Islamic Law Compilation. The research method used is empirical legal research using a case study approach, a statute approach. This study uses 2 (two) theories, namely the theory of legal effectiveness and the theory of the legal system.
Co-Authors Abd Mukhsin Afriansyah Ahmad Ridwan Nasution Akmaluddin Syahputra Ansari Yamamah Arifuddin Muda Harahap Danang Dermawan Dhiyaul Habib Ifham Dinda Aulia Sari Elvi Junisa Fatimah Fatimah Fauziah Lubis Fery Dianta Ginting Fitri Harisman Harisman Iwan Kamaluddin Pane Khofifah Nabila Mhd. Syahnan Mhd.Syahnan Muhammad Ali Muhammad Firman Akhsani Muhammad Iqbal Hanafi Nasution Muhammad Sya'ban Siregar Mukhlis Tri Mulya Marpaung Muniruddin Ritonga Nasution, Liantha Adam Nur Aisyah Tanjung Ongku Harahap Pagar Pagar Putri Anggraini Putri Hayati Ramadhan Syahmedi Reza Kresna Adipraya Romel Tarigan Said Reza Pahlevi Saifuddin AW Suaib Lubis Sugih Ayu Pratitis Suhardiman Syabrun Jukhoir Syafruddin Syam Upi Sopiah Ahmad Zainuddin Zainuddin Zainul Fuad