Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG YANG TIDAK SESUAI GAMBAR YANG DITAWARKAN Ilyas, Andi Muhammad Irsal; Tira, Andi; Hamid, Abd. Haris
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5631

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai gambar yang ditampilkan, dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai dengan tampilan gambar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dan empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kentucky Fried Chicken (KFC) di Kota Palopo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan merupakan aspek penting dalam menjaga hak konsumen dan memastikan transparansi dalam perdagangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk yang mereka tawarkan. Jika produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang ditampilkan, hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa deskripsi dan gambar produk yang disajikan mencerminkan produk yang sebenarnya dan memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan serta memberikan solusi yang memadai kepada konsumen. Kedua, Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai dengan tampilan gambar mencakup kewajiban untuk memastikan kesesuaian antara produk yang dijual dan gambar yang ditampilkan. Pelaku usaha harus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dan melakukan kontrol kualitas untuk mencegah ketidaksesuaian produk. Ketika terjadi ketidaksesuaian, pelaku usaha harus menangani keluhan konsumen dengan serius, melakukan verifikasi atas masalah yang dilaporkan, dan memberikan ganti rugi atau solusi yang sesuai. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kepuasan. This research aims to analyze and understand legal protection for consumers for goods that do not match the image displayed, and to determine the form of responsibility of business actors towards consumers for goods that do not match the image display. The research method used is normative and empirical research with primary and secondary data sources. This research was conducted at Kentucky Fried Chicken (KFC) in Palopo City. The data collection techniques used were interviews and literature study. The research results show that first, legal protection for consumers for goods that do not match the image offered is an important aspect in safeguarding consumer rights and ensuring transparency in trade. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors are required to provide accurate and honest information about the products they offer. If the product a consumer receives does not match the image or description displayed, this is considered a violation of consumer rights. Therefore, business actors must ensure that the product descriptions and images presented reflect the actual product and have an effective mechanism for handling complaints and providing adequate solutions to consumers. Second, the responsibility of business actors towards consumers for goods that do not match the image display includes the obligation to ensure conformity between the product being sold and the image displayed. Business actors must comply with strict Standard Operating Procedures (SOP) and carry out quality control to prevent product non-conformities. When discrepancies occur, business actors must handle consumer complaints seriously, verify the reported problems, and provide appropriate compensation or solutions. These steps are important to maintain satisfaction.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TORAJA UTARA Lavender, Yohalika; Tira, Andi; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5666

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pendaftaran tanah gratis dari Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PTSL di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara dan Lembang Parinding, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis-empiris menggunakan jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan kuesioner. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan mix-method yaitu gabungan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Lembang Parinding Kabupaten Toraja Utara sudah berjalan dengan baik, namun belum mencapai hasil yang optimal. Complete Systematic Land Registration is a free land registration program from the Government. This research aims to analyze the implementation of PTSL in North Toraja Regency. This research was conducted at the Land Office of North Toraja Regency and Lembang Parinding, Sesean District, North Toraja Regency. The type of research used is juridical-empirical research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques were carried out using interview and questionnaire methods. The data obtained was then analyzed using a mixed method, namely a combination of qualitative and quantitative. The research results show that the implementation of PTSL in Lembang Parinding, North Toraja Regency has gone well, but has not achieved optimal results.

IMPLEMENTASI PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT SIMBUANG DI KABUPATEN TANA TORAJA Sumitro, Arnol; Pattenreng, A.M. Arfah; Tira, Andi
Clavia Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v17i3.5868

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara perkawinan adat pada masyarakat Simbuang yang ada di Tana Toraja dan mengkaji serta mengetahui faktor mengapa masyarakat Simbuang masih mempertahankan perkawinan tersebut dilaksanakan secara tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan dari data kepustakaan, wawancara, dokumen dari pemerintah Lembang Simbuang dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja. Data penelitian kualitatif ini akan menggambarkan secara empiris terkait penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan hukum terhadap perkawinan pada masyarakat Simbuang yang dilaksanakan menurut kepercayaan Aluk Todolo. Keberlakuannya tetap wajib bagi semua penganut kepercayaan Aluk Todolo. Dianggap tidak sah apabila tidak dilaksanakan menurut tradisi masyarakat setempat. Adapun, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Simbuang penganut kepercayaan Aluk Todolo masih mempertahankan perkawinannya dilaksanakan secara tradisional yaitu selain sebagai upaya mempertahankan tradisi mereka, perkawinan yang dilaksanakan menurut tradisi kepercayaan Aluk Todolo juga menjadi pengikat sangat kuat utamanya untuk perempuan, karena adanya Somba atau jaminan dalam perkawinan, jaminan yang ditetapkan dalam bentuk kerbau sebagai wujud kesungguhan untuk memeprtahankan perkawinan sampai akhir hayat. Sehingga tidak ada yang berani mempermainkan perkawinan itu utamanya untuk pihak laki-laki karena apabila ingin bercerai harus membayarkan jaminan tersebut kepada pihak perempuan. This research aims to find out the procedures for traditional marriage in the Simbuang community in Tana Toraja and to examine and determine the factors why the Simbuang community still maintains that marriage is carried out traditionally. This research uses a problem approach and a qualitative approach, namely data collected from literature data, interviews, documents from the Lembang Simbuang government and the Civil Registry of Tana Toraja Regency. This qualitative research data will empirically describe this research. The results of this research show the legal position of marriage in the Simbuang community which is carried out according to Aluk Todolo beliefs. Its implementation remains mandatory for all adherents of the Aluk Todolo belief. It is considered invalid if it is not implemented according to local community traditions. Meanwhile, the factors that influence the Simbuang community, adherents of the Aluk Todolo belief, still maintain that their marriages are carried out traditionally, namely apart from being an effort to maintain their traditions, marriages carried out according to the Aluk Todolo belief tradition also become a very strong bond, especially for women, because of the Somba or guarantee in marriage, a guarantee that is set in the form of a buffalo as a form of sincerity to maintain the marriage until the end of life. So no one dares to play with the marriage, especially for the man because if he wants a divorce he has to pay the guarantee to the woman.

ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DI PABBENTENGAN KABUPATEN GOWA Saputra, Herfian Ridho; Pattenreng, Andi Arfah; Tira, Andi
Clavia Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i2.5890

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pelaksanaan aturan hukum terhadap tanah terlantar dan akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus pemanfaatan tanah terlantar oleh pihak yang tidak berhak di PT. Poleko Jagung Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Kantor BPN Gowa dan Desa Pabbentengan Kabupaten Gowa, sumber data primer dan sekunder diperoleh melalui teknik interview/wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan menganalisis data yang diperoleh secara normatif empiris, disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan pelaksanaan aturan hukum terhadap tanah terlantar dan akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus pemanfaatan tanah terlantar oleh pihak yang tidak berhak di PT. Poleko Jagung Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan hukum terhadap tanah terlantar di PT. Poleko Jagung Indonesia dilakukan dengan cara menginventarisasi tanah HGU terindikasi terlantar, mengadakan penelitian dan identifikasi terhadap tanah HGU terlantar, memberikan peringatan dan himbauan terhadap pemilik HGU dan penetapan tanah HGU terlantar. Selannjutnya akibat hukum dari kasus pemanfaatan tanah terlantar oleh pihak yang tidak berhak di PT. Poleko Jagung Indonesia yaitu melanggar hukum. This This study aims to determine the implementation of legal regulations on abandoned land and the legal consequences arising from the case of utilization of abandoned land by unauthorized parties at PT. Poleko Jagung Indonesia. This study was conducted at the Gowa BPN Office and Pabbentengan Village, Gowa Regency, primary and secondary data sources were obtained through interview techniques, observation, and document studies by analyzing data obtained normatively empirically, presented descriptively, namely explaining and describing the implementation of legal regulations on abandoned land and the legal consequences arising from the case of utilization of abandoned land by unauthorized parties at PT. Poleko Jagung Indonesia. The results of this study indicate that the implementation of legal regulations on abandoned land at PT. Poleko Jagung Indonesia is carried out by inventorying HGU land indicated as abandoned, conducting research and identification of abandoned HGU land, providing warnings and appeals to HGU owners and determining abandoned HGU land. Furthermore, the legal consequences of the case of utilization of abandoned land by unauthorized parties at PT. Poleko Jagung Indonesia are violating the law.

KETERANGAN AHLI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM BIDANG PERBANKAN DI SULAWESI TENGGARA Rahim, Jimmayer; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6079

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana perbankan di wilayah Sulawesi Tenggara serta mengkaji implikasi yuridis dari keterangan tersebut pada tahap penyidikan oleh kepolisian. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode normatif-empiris yang memadukan data primer dan sekunder melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian keterangan ahli oleh OJK telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, namun respons dan tindak lanjut terhadap permintaan penyidik cenderung lambat. Kondisi ini menjadi hambatan dalam proses penyidikan yang memerlukan kecepatan dalam menuntaskan kasus perbankan, sehingga penyidik lebih memilih melibatkan ahli dari kalangan akademisi. Implikasi yuridis dari keterlibatan OJK meliputi validitas alat bukti, efektivitas pembuktian di persidangan, dan keabsahan prosedural dalam proses peradilan pidana. Keterangan ahli dari OJK tetap menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan objektif, meskipun efektivitasnya terganggu oleh faktor birokrasi internal. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi optimalisasi fungsi OJK dalam mendukung proses hukum di sektor perbankan, serta mempercepat koordinasi antara lembaga. This study analyzes the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing expert testimony in criminal banking cases in Southeast Sulawesi and examines the legal implications of such testimony during police investigations. The research employs a qualitative approach with a normative-empirical method, combining primary and secondary data collected through field research and literature review. Findings indicate that while the provision of expert testimony by OJK aligns with its legal authority under Law No. 21 of 2011, the response time and follow-up to investigators' requests are relatively slow. This procedural delay poses a challenge for investigators who require efficiency in resolving banking cases, leading them to opt for academic experts instead. The legal implications of OJK’s expert testimony involve the validity of evidence, trial effectiveness, and procedural compliance within the criminal justice system. Although OJK's involvement ensures professionalism and objectivity in legal proceedings, bureaucratic delays reduce its practical effectiveness. The study provides insights for enhancing OJK’s functional role in law enforcement, particularly in accelerating inter-agency coordination and improving expert witness availability to support fair and timely resolution of financial crimes.

PERLINDUNGAN HAK KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESORT BESAR KOTA MAKASSAR Kusuma, Andi Irna Purnama; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6080

Penelitian bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak korban kecelakaan lalu lintas melalui penerapan pendekatan Restorative Justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yang memadukan data primer dari wawancara dengan aparat kepolisian dan data sekunder dari dokumen hukum serta regulasi yang relevan. Hasil temuan menunjukkan bahwa pendekatan Restorative Justice telah diterapkan dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, khususnya dalam kasus-kasus dengan tingkat kesalahan yang tidak berat dan tidak disengaja. Proses ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai melalui mediasi, serta menghasilkan dokumen perdamaian yang disahkan oleh penyidik. Meskipun demikian, penerapan pendekatan ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti intervensi dari keluarga korban yang menginginkan perkara dilanjutkan ke pengadilan, serta permintaan ganti rugi materiil sebagai syarat perdamaian. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pendekatan Restorative Justice sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak serta sensitivitas aparat penegak hukum dalam memediasi dan mengarahkan proses penyelesaian perkara secara damai. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi alternatif penyelesaian hukum yang efektif, efisien, dan manusiawi jika diterapkan secara konsisten dan proporsional. This study explores the protection of traffic accident victims' rights through the application of Restorative Justice within the jurisdiction of the Makassar City Police Department. Employing a qualitative method with a normative-empirical approach, the research combines primary data obtained through interviews with law enforcement officers and secondary data from legal documents and relevant regulations. The findings indicate that Restorative Justice has been implemented as an alternative dispute resolution mechanism in traffic accident cases, particularly when the fault is minor and unintentional. This process involves facilitating dialogue and mediation between the perpetrator and the victim to reach a peaceful agreement, formalized through an official settlement document endorsed by investigators. However, several challenges hinder its optimal implementation, such as pressure from the victim’s family to escalate the case to court proceedings and material compensation demands as conditions for reconciliation. These obstacles highlight that the success of Restorative Justice is heavily reliant on mutual consent and the role of law enforcement in sensitively mediating and guiding the process. If consistently and proportionally applied, this approach offers a more humane, efficient, and effective alternative to traditional criminal justice procedures.

ANALISIS PELAKSANAAN TANGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH ATAS TERJADINYA SENGKETA TANAH YANG BERSERTIFIKAT GANDA Fredy, Fredy; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6092

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda di Kabupaten Mamuju Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data hukum dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer mencakup hasil wawancara dari informan. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal, sedangkan data tersier berupa kamus dan media sebagai penunjang. Selain itu, data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terjadinya sengketa tanah yang bersertifikat ganda saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan penelusuran, verifikasi kepemilikan dan penyelesaian sengketa tanah. Namun, masih terdapat kendala dalam akurasi data, koordinasi antarinstansi, dan pencatatan perubahan data. Pengawasan terhadap tanah bersertifikat juga masih memerlukan peningkatan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda meliputi kerumitan birokrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta pengaruh mafia tanah. Konflik sering dipicu oleh dokumen yang tidak lengkap dan data yang tidak sinkron. Penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda di Mamuju Tengah masih kurang optimal, dipengaruhi oleh keterbatasan teknologi, lemahnya koordinasi, dan tantangan dalam harmonisasi hukum formal dengan norma adat setempat. Pendekatan berbasis musyawarah namun efektivitasnya sangat bergantung pada kompetensi aparat dan ketersediaan sarana serta prasarana. This study aims to (1) analyze the effectiveness of the implementation of the Land Office's responsibilities in resolving dual-certified land disputes and (2) identify the factors causing dual certificates in Mamuju Tengah District. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. The sources of legal data in this study consist of primary, secondary, and tertiary data. Primary data includes the results of interviews with informants. Secondary data comes from laws and regulations, books, and journals, while tertiary data is in the form of dictionaries and media as supporting materials. In addition, data was obtained through interviews with officials of the Mamuju Tengah District Land Office. The results of the study indicate that with the occurrence of dual-certified land disputes, the Mamuju Tengah District Land Office has currently conducted tracing, verification of ownership, and resolution of land disputes. However, there are still obstacles in data accuracy, coordination between agencies, and recording data changes. Supervision of certified land also still needs improvement. Factors causing double certificates include bureaucratic complexity, lack of coordination between institutions, limited human resources and technology, and the influence of land mafia. Conflicts are often triggered by incomplete documents and unsynchronized data. The resolution of dual-certified land disputes in Central Mamuju is still less than optimal, influenced by limited technology, weak coordination, and challenges in harmonizing formal law with local customary norms. The approach is based on deliberation but its effectiveness is highly dependent on the competence of the apparatus and the availability of facilities and infrastructure.

EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Rahman, Alfia Ratu; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6120

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi di Pengadilan Negeri Makassar, serta mengkaji berbagai upaya yang dilakukan oleh institusi peradilan tersebut dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan mediator, serta data sekunder berupa dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Makassar belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Hal ini tercermin dalam studi terhadap putusan perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN.Mks. di mana proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak, sehingga perkara tetap berlanjut ke tahap litigasi. Rendahnya efektivitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi, serta keterbatasan kapasitas mediator dalam mengelola konflik secara adil dan konstruktif. Sebagai upaya perbaikan, Pengadilan Negeri Makassar telah menempuh dua strategi utama, yaitu: (1) melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak berperkara mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi mediator guna memperkuat kompetensi dalam menangani sengketa tanah. Dengan demikian, keberhasilan mediasi dalam perkara pertanahan sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan teknis mediator, pemahaman hukum para pihak, serta dukungan kelembagaan dari pengadilan. This study aims to analyze the effectiveness of land dispute resolution through mediation mechanisms at the Makassar District Court, as well as to examine the various efforts made by the judicial institution in overcoming the obstacles faced in the mediation process. The research method used is the normative-empirical method with a qualitative approach. The data used consists of primary data obtained through interviews with judges and mediators, as well as secondary data in the form of court decision documents and related laws and regulations. The results of the study indicate that land dispute resolution through mediation at the Makassar District Court has not shown optimal effectiveness. This is reflected in the study of the decision of case No. 31/Pdt.G/2023/PN.Mks, where the mediation process failed to reach an agreement between the parties, so the case continued to the litigation stage. This low effectiveness is caused by several factors, including the low understanding of the parties regarding the benefits of mediation, as well as the limited capacity of mediators in managing conflicts fairly and constructively. As an improvement effort, the Makassar District Court has taken two main strategies, namely: (1) conducting continuous socialization to the community and the parties to the case regarding the importance of dispute resolution through mediation, and (2) improving the quality of human resources through training and certification of mediators to strengthen competence in handling land disputes. Thus, the success of mediation in land cases is highly dependent on the synergy between the technical readiness of the mediator, the legal understanding of the parties, and institutional support from the court.

Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law Zubaedah, Siti; Tira, Andi; Almusawir, Almusawir
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v11i1.777

This research aimed to analyze the implementation of diversion in the investigation process, prosecution, and court examination of children in conflict with the law. Four police sectors (Biringkanaya police sector, Tamalanrea police sector, Tallo police sector, and Mariso police sector) have been chosen, including the state prosecutor’s office and district court of Makassar cases in 2015. This research was carried out through document searches and interviews with investigators, public prosecutors, and judges. The result showed that the diversion had been applied to every step of the investigation, prosecution, and court examination, but the achievement and implementation could have been more optimal. Overall data from the four police sectors showed that during 2015 there were 74 (seventy-four) cases of children conflicting with the law, and 7 (seven) cases had succeeded in reaching a diversion agreement (9.46%). Public prosecutors had sought diversion at the level of examination at the prosecutor’s office, but no agreement was reached. In the Makassar District Court in 2015, 223 (two hundred twenty-three) cases and 24 (twenty-four) went through the diversion agreement.

ANALISIS HAMBATAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA DI KOTA MAKASSAR Syamsur, Syamsur; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3817

Penelitian bertujuan untuk menganalisis hambatan pemberlakuan sertifikat elektronik dan upaya penyelesaian hambatan pemberlakuan sertifikat elektronik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data hak atas tanah masyarakat di Kota Makassar. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan memeriksa, meneliti dan menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dengan beberpa pejabat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk narasi. Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan beberapa sumber literatur bahwa implementasi dari kebijakan sertipikat elektronik sejak diterbitkan pada tahun 2021 sampai sekarang belum bisa diterapkan dan masih dalam tahap persiapan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya adalah kesiapan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan kemampuan dalam menguasai teknologi informasi dan validasi data, baik data fisik maupun data yuridis yang belum rampung. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kota Makassar perlu melakukan upaya-upaya percepatan dan inovasi dalam rangka mengatasi hambatan tersebut. This study aims to analyze the obstacles in the implementation of electronic certificates and efforts to resolve obstacles in the implementation of electronic certificates in providing legal protection against data security and community land rights in Makassar City. The type of research is normative legal research with a statutory approach and an analytical approach. The research method used is qualitative research method. Data analysis techniques are conducted by checking, examining and analyzing data that has been obtained from the results of research through interviews with several officials at the Land Office of Makassar City and then the data is processed and presented in narrative form. Based on the results of research at the Land Office of Makassar City and several sources of literature, the implementation of the electronic certificate policy since it was issued in 2021 has not been implemented and is still in the preparation stage. This is due to several inhibiting factors, including the readiness of human resources related to the ability to master information technology and data validation, both physical data and juridical data that have not been completed. Therefore, Land Office of Makassar City needs to make efforts to accelerate and innovate in order to overcome these obstacles.

Title

Found 44 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 44 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 44 Documents
Search