Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.223
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Ilmiah Peuradeun Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Andi Tira, Andi
Fakultas Hukum, Universitas Bosowa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KARYA CIPTA KEBUDAYAAN DI SULAWESI SELATAN Makkawaru, Zulkisli; Tira, Andi
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 16 No. 1 (2016): Ecosystem Vol 16 No 1, Januari-April 2016
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regulation and national policy on intellectual property in order to get around the fact offoreign claims were in the melee. Command of the Act to conduct an inventory movementand the intellectual work of kumunal logging need to be examined in the field. Thisresearch takes place in Bulukumba, Wajo, Makassar, and Toraja. The method used wasqualitative empirical with doctrinal issues the question form and conduct interviews andreview of the literature/secondary data. The results obtained that the intellectual work ofcommunal inventory has not been effectively carried out by the local authorities in SouthSulawesi.
BUSINESS HEALTHY IN COMPETITION OF PARTNERSHIP Andi Tira
Indonesia Prime Vol 1 No 1 (2016): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.964 KB) | DOI: 10.29209/id.v1i1.2

Abstract

The principles of economic democracy broke through the overall activities of the society and the State, which sectors of the economy who undertakes by the Constitution as the Foundation of the constitutional business activities in pursuit of national development goals, and is the nation's commitment to the partnership philosophy as well as for businessmen. Although the philosophy of partnership so ideal, but when economic growth is uneven, then it will cause the distance (social inequality) between the powerful rich with the small weak Agreement are build oligopoly if the offender attempts to make agreements with other businessmen to do production and mastery or marketing goods and or services that could result in a monopoly or competition is not healthy
WANPRESTASI DALAM PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR Pratiwi Handayani Daswar; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1575

Abstract

Pengikatan jual beli tanah dan bangunan seharusnya dilakukan secara tertulis dengan akta notaris untuk memperkuat kedudukan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Tidak dapat disangkali pula bahwa seringkali terjadi wanprestasi atas suatu perjanjian jual beli tanah dan bangunan meskipun itu telah dilakukan secara otentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang merupakan perjanjian pendahuluan sebelum ditandatanganinya akta jual beli yang sah, dan pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban para pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi waprestasi dalam pengikatan perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara penjual dan pembeli, termasuk proses peralihan hak atas tanah karena kasus jual beli didasarkan pada jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sifat jual beli tanah adalah jelas dan tunai, artinya hak atas tanah segera berpindah setelah kesepakatan harga dibuat dan dibayar oleh pembeli. The binding sale and purchase of land and buildings should be made in writing with a notarial deed to strengthen the position of the agreement made by the parties. It is also undeniable that there are often defaults on a land and building sale and purchase agreement even though it has been done authentically. This study aims to determine the binding agreement for the sale and purchase of land and buildings which is a preliminary agreement before the signing of a valid sale and purchase deed, and generally contains provisions governing the obligations of the parties. The problem in this study is why there is a vice in the binding of the sale and purchase agreement of land and buildings between the seller and the buyer, including the process of transferring land rights because the sale and purchase case is based on the sale and purchase carried out in the presence of a Notary / Land Deed Maker Officer. The nature of the sale and purchase of land is clear and cash, meaning that the rights to the land immediately transfer after the price agreement is made and paid by the buyer.
ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM BALI Ardhina Wijayanti; Baso Madion; Andi Tira
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1578

Abstract

Hak mewaris perempuan di Bali pada mulanya tidak mendapat pengakuan namun berdasarkan hasil keputusan adat terutama Keputusan Pesamuhan Agung membuka peluang bagi pewarisan bagi perempuan di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak pewaris anak perempuan menurutahukum adat bali, dan mengapa dalam Keputusan Pesamuhan AgungaIII perempuan di Bali berhak mewaris.  Penelitian ini dilaksanakan di kota Bali Desa Mambal dan Desa Penurungan, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan normatif empiris dan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Hasil Putusan Tahuna2010 perempuan Bali berhakaatas warisan berdasarkan KeputusanaPesamuanaAgung III MUDP BaliaNo. 01/Kep/PSM-3MDPBali/X/2010,15 Oktobera2010.  Hasil wawancara tetua Adat bahwa Perempuan Bali berhak mewarisi guna memberikan keadilan dan mengankat derajat perempuan dalam hal waris Bali, Penanaman sikap masyarakat Bali danatidak terlalu membedakana antara laki-laki danaperempuan, masyarakat harus membukaapikiran dan menerima perempuan sebagai ahliwaris di masyarakat. Pola pikir masyarakat Bali terutama laki-laki memandang rendah para perempuan dari duluh sehingga berbagai upaya putusan yang ditempuhauntuk mengangkat derajat danaposisi perempuanaagar setara denganalaki-laki. 2. Bahwa responden yang mendukung desa mambal  didominasi orang yang mendukung pesamuhan agung no.III sebanyak 31 orang. Sedangkan Desa penarungan  menunjukan bahwa responden yang mendukung Pesamuhan Agung No.III adalah yakni sebanyak 35 orang. Women's inheritance rights in Bali were initially not recognized, but based on the results of customary decisions, especially the Supreme Court Decree, it opened up opportunities for inheritance for women in Bali. This study aims to determine the position of the heir rights of daughters according to Balinese customary law, and why in the Decree of the Supreme Court III, women in Bali have the right to inherit. This research was carried out in the city of Bali, Mambal Village and Penurungan Village. The research method used is the empirical normative field research method and the library research method. The results of the study show that: 1. The results of the 2010 Decision of Balinese women have the right to inheritance based on the Decision of the Grand Pesamuana III MUDP Balia No. 01/Kep/PSM-3MDPBali/X/2010, 15 Oktobera2010. The results of interviews with Indigenous elders that Balinese women have the right to inherit in order to provide justice and elevate the status of women in terms of Balinese inheritance, Planting Balinese people's attitudes and not too distinguish between men and women, society must open their minds and accept women as heirs in society. The mindset of Balinese people, especially men, has looked down on women from the beginning so that various decisions have been taken to raise the status and position of women to be equal to men. 2. That the respondents who supported the Mambal village were dominated by 31 people who supported the Great Pesamuhan No.III. Meanwhile, Penungan Village shows that the respondents who support Pesamuhan Agung No.III are as many as 35 people.
ANALISIS HUKUM TENTANG PENANGGUNGAN UTANG (BORGTOCHT) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK BUKOPIN Anti Nari; Abdul Haris Hamid; Andi Tira
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1584

Abstract

Penggunaan penanggungan utang (borgtocht) sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian utang piutang menjadi salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit dan sebagai jaminan tambahan telah sesuai dengan kebijakan bank. Penerimaan jaminan berupa penanggungan utang (Borgtocht) pada dasarnya berperan sebagai jaminan kepercayaan  kepada bank  bahwa kredit akan berjalan dengan baik jika  ada kontrol dari si penanggung utang (borg) terhadap kesehatan usaha debitur. Hal ini perlu dilakukan kajian dalam suatu bank untuk melihat efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu: penggunaan borgtocht sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian utang piutang antara bank dengan debitur masih efektif dan pelaksanaan tanggung jawab penanggung utang (borg) dalam membayar utang debitur kepada Bank Bukopin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan perjanjian penanggungan. Sedangkan pendekatan empiris, digunakan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur lain yang menunjang objek yang diteliti. Penelitian dilaksanakan pada instansi terkait yakni pada Bank Bukopin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa borgtocht masih efektif dibank bukopin dimana dalam kasus ini penaggung utang borg bertanggung jawab atas utang debitur yang macet sehingga bank bukopin tidak perlu melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan. The use of debt guarantees (borgtocht) as additional collateral in the loan agreement is one form of binding credit guarantees and as additional collateral is in accordance with bank policy. Acceptance of guarantees in the form of debt guarantees (Borgtocht) basically acts as a guarantee of trust to the bank that credit will run well if there is control from the debt guarantor (borg) over the health of the debtor's business. It is necessary to conduct a study in a bank to see its effectiveness. This study aims to determine two things, namely: the use of borgtocht as additional collateral in the debt agreement between the bank and the debtor is still effective and the implementation of the responsibility of the debtor (borg) in paying the debtor's debt to Bank Bukopin. This study uses an empirical juridical approach. A juridical approach is used to analyze various laws and regulations related to the implementation of the guarantee agreement. While the empirical approach is used to examine the law which is conceptualized as real behavior, as an unwritten social phenomenon, which is experienced by everyone in social life relationships. Secondary data obtained by literature study of books, documents and other literature that supports the object under study. The research was carried out at related institutions, namely Bank Bukopin. The results of this study indicate that borgtocht is still effective at bank bukopin where in this case the debtor of borg is responsible for the debtor's bad debts so that bank bukopin does not need to carry out executions of material guarantees.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KAWASAN WADUK TUNGGU PAMPANG KOTA MAKASSAR Muhammad Taufiq; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak atas tanah setelah pembangunan Waduk Tunggu Pampang dan efektivitas penyelesaian sengketa hak atas tanah setelah pembangunan Waduk Tunggu Pampang. Metode penelitianayang di gunakan adalah studi hukum. Hasil studi menunjukkan Masyarakat Waduk Tunggu Pampang lebih memilih penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Kota Makassar dan musyawarah para pihak tanpa mediasi  diaKecamatan Manggala mematuhi aturan dan peraturan mediasi sengketah Tanah diatur dengan keputusan kepala ATR/BPN Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.. Proses penyelesaian suatu sengketa memiliki beberapa pendekatan yang salah satunya adalah mediasi yang merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan Cari bentuk kesepakatan penyelesaian yang dapat disepakati oleh para pihak atau masyarakat menantang di Waduk Tunggu Pampang. Penyelesaianasengketaahakaatasatanah di kawasan Waduk Tunggu Pampang  lebih efektif  melalui mediasi dibanding secara musyawarah tanpa mediator. Hal itu disebabkan karena hasil mediasi lebih berkepastian hukum dan hasil mediasi dapat langsung ditindak lanjut oleh kantor ATR/BPN Kota Makassar. Sedangkan penyelesaian sengketa Tanah melalui musyawarah para pihak tanpa mediasi masih terdapat celah untuk diingkari oleh kedua belah pihak karena bisa disusupi oleh mafia Tanah This study aims to determine: Settlement of land rights disputes after the construction of the Waiting Pampang Reservoir The effectiveness of the settlement of land rights disputes after the construction of the Waiting Pampang Reservoir. The research method used is normative law research. The results showed that the people of the Tunggu Pampang Reservoir prefer to settle land disputes through mediation carried out by the Makassar City ATR/BPN Office and non-mediation parties deliberation in Manggala District in accordance with the regulations and mechanisms of land dispute mediation as regulated in the Decree of the Head of ATR. / BPN of the Republic of Indonesia Number 34 of 2007 concerning Technical Guidelines for Handling and Settlement of Land Problems. The process of resolving a dispute has several approaches, one of which is mediation, which is an effort to resolve disputes through negotiations upon by the parties or the community in dispute at the Waiting Pampang Reservoir. Settlement of land rights disputes in the Waiting Pampang Reservoir area is more effective through mediation than through deliberation without a mediator. This is because the results of the mediation have more legal certainty and the results of the mediation can be directly followed up by the Makassar City ATR/BPN office. While the settlement of land disputes through deliberation of the parties without mediation, there is still a gap for both parties to deny because it can be infiltrated by the land mafia.
TEORI PEMBUKTIAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH: Studi Kasus: Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn Mappasessu Mappasessu; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1898

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang teori pembuktian apa yang digunakan oleh Hakim terhadap putusan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Nomor: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn di Pengadilan Negeri Watansoppeng. Metode penelitian yang digunakan yakni Yuridis – Empiris, awalnya meneliti data primer putusan hakim dalam suatu pengadilan kemudian dilanjutkan penelitian data sekunder Teori Pembuktian Perdata yang digunakan penegak hukum. Penelitian empiris dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap suatu putusan, serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan Teori Pembuktian Yang Negatif Menurut Undang Undang (Negatief-Wettelijke), dengan melihat beberapa aspek pendekatan yakni Alat bukti berupa SPPT-PBB, Minimal 2 (dua) Alat Bukti, Beban Pembuktian, Pemeriksaan Setempat, Persangkaan. This study aims to find out and analyze what theory of evidence is used by the judge in the decision to settle disputes over land ownership rights Number: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn at the Watansoppeng District Court. The research method used is Juridical - Empirical, initially examining primary data on judge decisions in a court then continuing with secondary data research on Civil Evidence Theory used by law enforcement. Empirical research by examining directly to research locations related to the judge's decision on a decision, as well as conducting interviews with the Judges of the Watansoppeng District Court. The results showed that the Panel of Judges applied the Negative Theory of Evidence According to the Law (Negatief-Wettelijke), by looking at several aspects of the approach, namely the evidence in the form of SPPT-PBB, a minimum of 2 (two) pieces of evidence, burden of proof, local examination, and suspicion.
PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBATALKAN ALAS HAK PERALIHANNYA Eko Eko; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2111

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peralihan hak atas tanah hak guna bangunan yang dilakukan oleh Anton (penjual) dalam putusan nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Mks sah menurut hukum dan apakah peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik oleh Rudi (pembeli) dalam kasus putusan nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Mks sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peralihan hak yang dilakukan oleh Anton (penjual) kepada Rudi (pembeli) tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yaitu: Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perikatan, Pasal 34 ayat (4) dan  (6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Tanah warisan yang menjadi objek jual beli belum terbagi sesuai bagian ahli waris masing-masing. Seharusnya Anton (penjual) beriktikad baik dalam peralihan hak tersebut, dan menyampaikan kepada ahli waris lainnya sebelum tanah warisan itu dialihkan kepada pihak lain (Rudi). Oleh karena tidak adanya kata kesepakatan dari semua ahli waris,  maka peningkatan status sertifikat hak guna bangunan menjadi hak milik yang dilakukan Rudi (pembeli) menjadi tidak sah karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Pasal 106 dan Pasal 107 mengenai pembatalan hak atas tanah kerana cacat hukum administratif This study aims to determine whether the transfer of land rights to building use rights carried out by Anton (the seller) in decision number 54/Pdt.G/2019/PN.Mks is legal and whether the increase in building use rights becomes property rights by Rudi (buyer). ) in the case of decision number 54/Pdt.G/2019/PN.Mks, it is in accordance with the laws and regulations. The type of research used is empirical normative, with data collection techniques through library research methods and field research methods using interview research instruments, and documentation. The data of this study were analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study indicate that the transfer of rights made by Anton (the seller) to Rudi (the buyer) is not in accordance with the applicable legal provisions. Namely: Article 1320 of the Civil Code concerning the legal requirements for an agreement, Article 34 paragraphs (4) and (6) of Government Regulation Number 40 of 1996 concerning cultivation rights, building use rights, and land use rights. Inherited land which is the object of sale and purchase has not been divided according to the share of the respective heirs. Anton (the seller) should have had good intentions in the transfer of the right, and convey it to the other heirs before the inheritance land was transferred to another party (Rudi). Due to the absence of a word of agreement from all heirs, the increase in the status of the certificate of building use rights to property rights carried out by Rudi (the buyer) is invalid because it is not in accordance with statutory regulations. Namely the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 concerning Procedures for granting and canceling state land rights and management rights. Article 106 and Article 107 regarding the cancellation of land rights due to administrative legal defects
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBANTU PERUSAHAAN DI KOTA MAKASSAR Imam S Mansyur; Almusawir Almusawir; Andi Tira
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum penjualan barang perusahaan kepada pihak ketiga di Makassar dan mengetahui upaya hukum yang dilakukan perusahaan terhadap pembantu yang menjual barang-barang perusahaan tanpa izin kepada pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, penelitian normatif digunakan untuk menjawab masalah pertama, dan penelitian empiris digunakan untuk menjawab masalah kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penjualan barang perusahaan oleh pembantu kepada pihak ketiga tanpa izin perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. (2) Upaya hukum yang dilakukan perusahaan terhadap pembantu perusahaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar. This study aims to: (1) determine the elements of unlawful acts on the sale of company goods to third parties in Makassar. (2) knowing the legal remedies taken by the company against the helper selling the company's goods without permission to a third party. The type of research used is normative-empirical, normative research is used to answer the first problem, and empirical research is used to answer the second problem. The results of this study indicate that: (1) the sale of company goods by assistants to third parties without the company's permission is an act against the law as regulated in Article 1365 of the Civil Code. (2) Legal efforts made by the company against the company's assistants filed a lawsuit to the Makassar District Court.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT TONGKONAN DI RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA Mangadil Masmur Samperura; Andi Tira; Juliati Juliati
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui pandangan masyarakat hukum adat di Rantepao tentang kepemilikan atas Tanah Tongkonan secara pribadi. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis, teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pemangku adat dan pemerintah serta penyebaran angket. Teknik analisis data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk selanjutnya dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelesaian sengketa tanah adat tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara dilakukan oleh adat pendamai dalam wilayah lembang/kelurahan dan kecamatan melalui upaya musyawarah yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesepakatan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa. Adat pendamai berfungsi menyelesaikan sengketa secara adat, mengembangkan dan melestarikan nilai adat- istiadat di Kabupaten Toraja Utara. Sengketa tanah Tongkonan terlebih dahulu diselesaikan melalui adat pendamai, maka bila tidak tercapai kesepakatan maka, sengketa dapat diteruskan melalui jalur hukum litigasi. Dalam masyarakat. Pandangan masyarakat hukum adat di Rantepao tentang kepemilikan atas tanah tongkonan secara pribadi bahwa tanah tongkonan merupakan hak yang dikuasai secara turun temurun oleh anggota rumpun keluarga yang pengaturan, penguasaan, dan penggunaannya ditentukan oleh aturan-aturan adat yang berlaku diantara atau rumpun keluarga itu sendiri. Sebagai hak yang turun temurun, tanah tongkonan dipahami sebagai tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh satu keluarga atau marga sehingga tanah Tongkonan tidak disertifikatkan atas orang tertentu. This study aims to determine the resolution of customary land disputes Tongkonan in Rantepao, North Toraja Regency and to find out the views of the customary law community in Rantepao regarding private ownership of Tongkonan Land. The research was conducted in Pasele Village, Rantepao District, North Toraja Regency, South Sulawesi Province. Qualitative research methods with a socio-juridical approach, data collection techniques through interviews with traditional and government stakeholders and distributing questionnaires. The data analysis techniques obtained were collected and analyzed qualitative and quantitative for further description. Based on the research that has been done, settlement of customary land disputes tongkonan in Rantepao, North Toraja Regency, it is carried out by customary peacemakers within the regionvalley/kelurahan and sub-district through consultation efforts with the aim of reaching an agreement and reconciling the parties in dispute. Peacemaking customs function to preserve and develop the values of the customs and habits of the community as well as preserve the provisions of the customs for the well-being in Nort Toraja Regency.Disputes over the Tongkonan land are first resolved through a peaceful customary institution where if no agreement is reached, the dispute can be continued through  litigation legal chanels. The view of the customary law community in Rantepao about ownership of landtongkonanprivately it should not happen because it is a hereditary right that is controlled by members of the family group where the arrangement, control, and use are determined by the rules customary rules that apply between or within the family it self. As a hereditary right, Tongkonan land is understood as land that is jointly owned by one family or clan so that Tongkonan land is not certified for a particular person.
Co-Authors Abd Haris Hamid Abdul Karim Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Ade Putra F Sumbara Adi Muliawansyah Malie Adinda, Andi Agus, Sri Wahyuni Almusawir Almusawir Almusawir Almusawir Nansa Almusawir, Almusawir Alvionita Winda Aswari ANDI WIJAYA Anggriani, Andi Anti Nari Ardhina Wijayanti Baso Madion Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Budi Mangawi Desy Destiyani Mangirik Eko Eko Fachry Abda El Rahman Farid, Firman Firman Aswari Fredy Fredy Hamid, Abd. Haris Hasyim, Harianti Hengki Prima Hodding Idris, A Muhammad Arham Ilyas, Andi Muhammad Irsal Imam Imam Imam S Mansyur Jamil, Ahmat Juliati Juliati Juliati Juliati, Juliati Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kusuma, Andi Irna Purnama Lavender, Yohalika Leemann, Bryan Lembang, Andrio Rante Lutfiah Anugrah M. Akbar M. Jafar, Juliati Makkawaru, Zulkisli Mangadil Masmur Samperura Mappasessu Mappasessu MMSI Irfan ,S. Kom Muh. Hasbi A. Muh. Reza Arisman Muhammad Akmal Jaya Muhammad Ridwan Muhammad Taufiq Musdalipa Musdalipa Ningsi, Nurna Nurbaity, A. Nurliana Jufri Pattenreng, A.M. Arfah Pattenreng, Andi Arfah Prasetyo Adrian, Dwipantara Agung Pratiwi Handayani Daswar Purnama, Anang Sigit Rahim, Jimmayer Rahman, Alfia Ratu Rahmasari, Ananda Rudy, Irnawaty Ruslan Mustari Ruslan Renggong S. Mansyur, Imam Saputra, Herfian Ridho siti zubaedah Sofian, Agus Sudarso, Priyo Sulfahmi, Wawan Sumitro, Arnol Syahrul Gunawan Syamsur, Syamsur Tenriawati, Andi Besse Triyono, Lailesya Veronica grisshanta Erga Virajati, Zefanya Viyata Yulia A. Hasan Zainal Abidin Zulkifli Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli