Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.708
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Ilmiah Ecosystem Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Andi Tira, Andi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS HAMBATAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA DI KOTA MAKASSAR Syamsur, Syamsur; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3817

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis hambatan pemberlakuan sertifikat elektronik dan upaya penyelesaian hambatan pemberlakuan sertifikat elektronik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data hak atas tanah masyarakat di Kota Makassar. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan memeriksa, meneliti dan menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dengan beberpa pejabat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk narasi. Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan beberapa sumber literatur bahwa implementasi dari kebijakan sertipikat elektronik sejak diterbitkan pada tahun 2021 sampai sekarang belum bisa diterapkan dan masih dalam tahap persiapan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya adalah kesiapan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan kemampuan dalam menguasai teknologi informasi dan validasi data, baik data fisik maupun data yuridis yang belum rampung. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kota Makassar perlu melakukan upaya-upaya percepatan dan inovasi dalam rangka mengatasi hambatan tersebut. This study aims to analyze the obstacles in the implementation of electronic certificates and efforts to resolve obstacles in the implementation of electronic certificates in providing legal protection against data security and community land rights in Makassar City. The type of research is normative legal research with a statutory approach and an analytical approach. The research method used is qualitative research method. Data analysis techniques are conducted by checking, examining and analyzing data that has been obtained from the results of research through interviews with several officials at the Land Office of Makassar City and then the data is processed and presented in narrative form. Based on the results of research at the Land Office of Makassar City and several sources of literature, the implementation of the electronic certificate policy since it was issued in 2021 has not been implemented and is still in the preparation stage. This is due to several inhibiting factors, including the readiness of human resources related to the ability to master information technology and data validation, both physical data and juridical data that have not been completed. Therefore, Land Office of Makassar City needs to make efforts to accelerate and innovate in order to overcome these obstacles.
ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI KAWASAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN GOWA Sudarso, Priyo; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3838

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi kawasan pembangunan perumahan di kabupaten Gowa dan faktor yang menghambat pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi kawasan pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Gowa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaan perizinan perubahan penggunaan lahan, harus mendapatkan izin dari instansi seperti Bappeda, BPN, BP2T, dan Dinas Pertanian, dalam hal ini masyrakat meminta pertimbangan teknis. Tetapi keputusan akhir pada Bupati, alur dalam perzinan perubahan penggunaan lahan belum berjalan dengan baik, karena belum ada sistem tertulis mengenai prosedur perizinan perubahan penggunaan lahan. Masyrakat yang ingin mengalih fungsikan lahan pertanian ke non pertanian harus ke Bappeda, Dinas Pertanian untuk meminta pertimbangan teknis, jika di setujui lalu mendaftarkan perizinan dan faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa adalah kendala koordinasi, pelaksanaan Kebijakan, kendala Konsistensi Perencanaan, masih terdapat ego dari beberapa instansi, bisnis perumahan semakin berkembang, kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya. This research aims to determine the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in Gowa Regency and the factors that hinder the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in Gowa Regency. The research method used is empirical juridical legal research. The research results show that the implementation of the transition from agricultural to non-agricultural land functions in Gowa Regency is guided by Gowa Regency Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land. In implementing land use change permits, you must obtain permission from agencies such as Bappeda, BPN, BP2T, and the Agriculture Service, in this case the community asks for technical considerations. However, the final decision is made by the Regent, the flow of land use change licensing has not gone well, because there is no written system regarding procedures for land use change permitting. People who want to convert agricultural land to non-agricultural use must go to Bappeda, the Department of Agriculture to ask for technical considerations, if approved, then register permits and factors that hinder the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in Gowa Regency, namely obstacles to coordination, policy implementation, Consistency in planning, there are still egos from several agencies, the housing business is growing, there is a lack of public awareness of their obligations.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR TAMBAH MOBIL DI PT. HADJI KALLA KABUPATEN MAROS Sulfahmi, Wawan; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4478

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros dan untuk mengetahui penyelesaian masalah dalam perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program trade in di PT. Hadji Kalla Maros dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme tukar tambah mobil (trade in) yang berlaku di perusahaan. Tidak terlaksananya mekanisme disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu oknum marketing, mekanisme yang tidak terlaksana dengan baik dibuktikan dengan tindakan marketing yang tidak memasukkan mobil milik Kadarostan (user) ke dalam program trade in sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Terdapat kwitansi yang ditulis tangan oleh marketing disertai penyerahan mobil dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Kadarostan kepada oknum marketing. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh marketing yaitu menjual mobil milik Kadarostan kepada showroom lain bukan ke dalam program trade in PT. Hadji Kalla Maros. Adapun penyelesaian masalah yaitu melalui musyawarah namun tidak berhasil sehingga dilakukan upaya hukum dan oknum marketing dipecat dari pekerjaannya atau diberikan surat peringatan ketiga (SP3). Oknum marketing tersebut sementara menjalani hukum pidana penjara di Lapas Kabupaten Maros. This study aims to determine the implementation of car trade-in agreement at PT. Hadji Kalla Maros and to know the problem solving in car trade-in agreement at PT. Hadji Kalla Maros. The study method used is normative empirical research method. The study results showed that the trade in program at PT Hadji Kalla Maros in its implementation is not in accordance with the mechanism of trade in cars that apply in the company. The mechanism is not implemented due to abuse of authority committed by one of the unscrupulous marketing, the mechanism is not implemented properly evidenced by marketing actions that do not include cars owned by Kadarostan into the trade in program. There is a handwritten receipt by marketing accompanied by the handover of the car and the Motor Vehicle Owner's Book (BPKB) belonging to Kadarostan to the marketing person. The abuse of authority committed by marketing is selling Kadarostan's car to another showroom not into the trade in program of PT Hadji Kalla Maros. The resolution of the problem is through deliberation but unsuccessful so that legal action is taken and the marketing person is fired from his job or given a third warning letter (SP3). The marketing person is temporarily serving imprisonment in Maros District Correctional Facility.
THE ROLE OF CUSTOMARY LAW IN SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN SOUTH SULAWESI Madiong, Baso; Karim, Abdul; Tira, Andi; Almusawir, Almusawir; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal Of Law Studies Vol. 2 No. 2 (2023): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63828/ijls.v2i2.49

Abstract

Pembangunan infrastruktur bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena keragaman budaya dan kondisi geografis, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pemanfaatan sumber daya alam masyarakat adat dan menganalisis implementasi hukum adat dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui bahan kajian hukum primer dan sekunder untuk mencari jawaban atas penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi hak adat masyarakat adat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan penyerahan tanah oleh pemerintah bersama masyarakat adat berdasarkan kesepakatan antar masyarakat adat dan peraturan yang berlaku. Dalam pembangunan infrastruktur suatu kawasan memerlukan sumber daya alam baik berupa tanah maupun hutan, tentunya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur terkadang masuk ke dalam kawasan hutan adat dan tanah adat sehingga menimbulkan konflik yang semakin tajam, apalagi masyarakat adat telah menerima hak negara atau hak milik. pengakuan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
THE PRINCIPLE OF THE 'TEMPORARY NATURE' OF PRODUCT-SHARING BUSINESS RIGHTS IN THE PRINCIPAL AGRARIAN LAW: A LEGAL UTILITY PERSPECTIVE ON LOCAL WISDOM Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi; Abdurrifai, Abdurrifai; Mustari, Ruslan
Indonesian Journal Of Law Studies Vol. 3 No. 1 (2024): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63828/ijls.v3i1.55

Abstract

The profit-sharing agreement is one of the rights derived from customary legal practices recognized in the Basic Agrarian Law, albeit categorized as a temporary right due to its perceived elements of coercion. This research aims to assess the extent to which the Basic Agrarian Law maintains its regulations in this temporary form while acknowledging the often detrimental practices to farmers. Additionally, this study seeks to determine how much the concept of local wisdom in the implementation of a profit-sharing-based agricultural system can be considered to meet the elements of legal utility. The research method employed is normative legal research, with data analyzed normatively through the interpretation and discussion of research materials based on laws, legal norms, theories, and legal doctrines related to the core issues. The findings of this research are descriptive, utilizing both primary and secondary data. The research results indicate that, normatively, the Basic Agrarian Law has not undergone revision, thus still regulating temporary business rights, even though, in practice, the temporary basis still involves elements of coercion. Another outcome reveals that the concept of local wisdom in profit-sharing systems must fulfill elements of legal utility. However, in practice, especially concerning the three main factors required by the law, such as a written agreement, profit distribution, and duration of the agreement, it is concluded that they do not meet the principle of legal utility. 
Co-Authors Abdul Karim Abdurrifai, Abdurrifai Ade Putra F Sumbara Adinda, Andi Agus, Sri Wahyuni Almusawir Almusawir, Almusawir ANDI WIJAYA Anggriani, Andi Baso Madiong Fachry Abda El Rahman Farid, Firman Fredy Fredy Hamid, Abd. Haris Hasyim, Harianti Idris, A Muhammad Arham Ilyas, Andi Muhammad Irsal Imam Imam Jamil, Ahmat Juliati Juliati, Juliati Kamsilaniah Kusuma, Andi Irna Purnama Lavender, Yohalika Leemann, Bryan Lembang, Andrio Rante M. Akbar M. Jafar, Juliati Makkawaru, Zulkisli Malie, Adi Muliawansyah MMSI Irfan ,S. Kom Muhammad Ridwan Mustari, Ruslan Ningsi, Nurna Nurbaity, A. Pattenreng, A.M. Arfah Pattenreng, Andi Arfah Prasetyo Adrian, Dwipantara Agung Purnama, Anang Sigit Rahim, Jimmayer Rahman, Alfia Ratu Rahmasari, Ananda Rudy, Irnawaty Ruslan Renggong S. Mansyur, Imam Saputra, Herfian Ridho siti zubaedah Sofian, Agus Sudarso, Priyo Sulfahmi, Wawan Sumitro, Arnol Syamsur, Syamsur Tenriawati, Andi Besse Triyono, Lailesya Virajati, Zefanya Viyata Zainal Abidin Zulkifli Zulkifli Makkawaru