Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUM LPPNPI CABANG MAKASSAR AIR TRAFFIC SERVICE CENTER TERHADAP PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI ]]>
<![CDATA[Veronica grisshanta Erga]]>;
<![CDATA[Yulia A. Hasan]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2260
<![CDATA[Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) terhadap terjadinya pelanggaran terkait kepemilikan sertifikat kompetensi personel pemandu lalu lintas penerbangan yang memberikan pelayanan pemanduan tanpa memiliki sertifikat kompetensi merupakan konsekuensi dari sanksi peringatan yang diberikan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Perum LPPNPI terhadap pelanggaran terkait kepemilikan sertifikat kompetensi personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan yang melaksanakan tugasnya tidak di Unit yang sesuai dengan kompetensinya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu data primer didapatkan dari hasil wawancara. Hasil audit Direktorat Navigasi Penerbangan ditemukan pelanggaran Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 dan PM 14 Tahun 2019 yaitu terdapat personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan yang belum memiliki sertifikat kompetensi Area Control Surveillance namun memberikan pelayanan di unit Area Control Center sehingga diberikan sanksi peringatan. Bentuk tanggung jawab perusahaan atas pelanggaran tersebut adalah menempatkan personel ke unit lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang sah sesuai dengan ketentuan. The implementation of the responsibilities of the General Company of the Indonesian Aviation Navigation Service Provider (Perum LPPNPI) for violations related to the ownership of a competency certificate for air traffic control personnel who provide guidance services without having a competency certificate is a consequence of the warning sanction given by the Directorate of Aviation Navigation. The purpose of this study is to find out the implementation of the responsibilities of Perum LPPNPI for violations related to the ownership of competency certificates for Air Traffic Control personnel who carry out their duties not in units that are in accordance with their competence. This research method uses empirical juridical methods, namely primary data obtained from interviews. The audit results of the Directorate of Aviation Navigation found violations of Undang-undang Number 1 of 2009 and PM 14 of 2019, namely Air Traffic Control personnel do not yet have an Area Control Surveillance competency certificate but provide services at the Area Control Center unit so they are given a warning sanction. The corporate responsibility for these violations is to place personnel in other units according to their competencies and provide education and training to personnel to obtain valid competency certificates in accordance with the provisions.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM KLAIM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI RAMAYANA TBK. MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Muh. Reza Arisman]]>;
<![CDATA[Kamsilaniah Kamsilaniah]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2264
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan iktikad baik terhadap klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar dan untuk mengetahui penyelesaian hukum jika tidak dilaksanakan asas iktikad baik dalam klaim Asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar. Tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapanya di dalam kehidupan masyarakat. Seluruh data yang dikumpulkan, selanjutnya diklarifikasikan dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari data data yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati oleh konsumen karena asuransi ini memberi pertanggungan atas kerugian Atau berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor, disebabkan karena ditabrak, menabrak, terbakar maupun dicuri. Dalam pelaksanaanya tidak jarang menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik ini sering disalah gunakan oleh orang orang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik menjadi yang utama dalam suatu perjanjian karena pada dasarnya kedua belah pihak harus memahami informasi atau fakta yang ada dengan jelas dan risiko yang terjadi apabila tertanggung maupun penanggung melakukan iktikad tidak baik. Adapun pelaksanaan iktikad baik dalam klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana yaitu mengacu pada polis standar asuransi ketika salah satu unsur tidak terpenuhi maka secara otomatis klaim tersebut batal. Pelaksanaan iktikad baik sebagaimana disyaratkan dalam suatu ketentuan dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata bahwa keharusan untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat secara sah dengan kejujuran dan kepatuhan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian secara jujur, dan patuh, hal itu tidakdapat mengubah hak dan kewajiban pokok para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengenai kewajiban oleh tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan kerusakan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim kendaraan yang telah melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang tercantum Sesuai dalam standar polis asuransi pasal 13 ayat 1 dan 2 tentang laporan yang tidak benar di PT. Asuransi Ramayana permohonan klaim kerusakan kendaraan secara otomatis juga di tolak jika diketahui betul bahwa tertanggung melakukan pelanggaran dalam perjanjian polis asuransi. Adapun akibat hukum tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah tetap wajib memenuhi atau melaksanakan apa yang dijanjikan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan yang harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. This study aims to find out how the implementation of good faith in motor vehicle insurance agreement claims at PT. Ramayana Insurance Tbk. Makassar and to find out the legal settlement if the principle of good faith is not implemented in a motor vehicle insurance claim at PT. Ramayana Insurance Tbk. Makassar. Type of empirical juridical research, namely research that examines applicable legal provisions and their application in people's lives. All data collected is then clarified and analyzed qualitatively to produce conclusions from the data obtained in accordance with the problems discussed. Motor vehicle insurance is one type of loss insurance that is in demand by consumers because this insurance provides coverage for losses or reduced financial value of the object of motor vehicle coverage, caused by being hit, hit, burned or stolen. In its implementation, it is not uncommon to cause problems related to the implementation of good faith. This exercise of good faith is often misused by irresponsible persons. Based on article 1338 paragraph 3 of the Civil Code states that an agreement must be executed in good faith. The implementation of good faith is the main thing in an agreement because basically both parties must understand the information or facts that exist clearly and the risks that occur if the insured or insurer do bad faith. The implementation of good faith in the claim of motor vehicle insurance agreement at PT. Ramayana insurance refers to the standard insurance policy when one of the elements is not met, the claim is automatically void. The implementation of good faith as required in a provision in article 1338 paragraph 3 of the Civil Code that it is imperative to carry out a validly concluded agreement with honesty and obedience. If in the performance of the agreement one of the parties does not execute the agreement honestly, and obediently, it cannot change the main rights and obligations of the parties that have been agreed in the agreement as stated in article 11 of the Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy regarding obligations by the insured in the event of loss and damage. The liability carried out by the insurer must go through the mechanism of the vehicle claim procedure that has entered into a mutual agreement between the two parties. As stated in the standard insurance policy article 13 paragraphs 1 and 2 regarding incorrect reports in PT. Ramayana Insurance request for vehicle damage claim is automatically rejected if it is well known that the insured committed a violation in the insurance policy agreement. The legal consequence of not implementing the agreement in good faith is that it is still obliged to fulfill or carry out what is promised to guarantee legal certainty and meet the demands of justice that must be carried out by heeding the norms of propriety and decency]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH: Studi Putusan No.75/Pid.B/2021/Pn.Mak ]]>
<![CDATA[Budi Mangawi]]>;
<![CDATA[Basri Oner]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2265
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam perkara pidana putusan Nomor 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, artikel dan jurnal terkait dengan penelitian ini. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis menggunakan ukuran kualitatif dan disajikan dalam analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Onslag Van Rechtavervolging (terbukti ada perbuatan, namum perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana) diputus lepas dari segala tuntutan karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata. This study aims to find out the legal considerations of the judge in the criminal case decision Number 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. The research method used is qualitative legal research. Types and sources of data consist of primary data in the form of laws and regulations and court decisions and secondary legal materials consisting of books, articles and journals related to this research. All legal materials are collected in a structured and systematic manner using qualitative measures and presented in a descriptive analysis. The results of the research show that the elements of Article 167 Paragraph (3) of the Criminal Code Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code which the Public Prosecutor charged was not proven so that the Panel of Judges handed down the Onslag Van Rechtavervolging Decision (it was proven that there was an act, but the act was not a crime) was dismissed from all charges because the act was not a crime but civil matters.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK KARTEL DALAM PENDISTRIBUSIAN MINYAK GORENG DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Muhammad Akmal Jaya]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>;
<![CDATA[Juliati Juliati]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2268
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di kota Makassar dan untuk mengetahui penegakan hukum oleh KPPU kepada pihak yang melakukan praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan, Praktik kartel dalam pendistribusian minyak gorang di Kota Makassar memenuhi unsur-unsur kartel sebagaimana diatur melalui Pasal 11 UUAM yaitu unsur bermaksud mempengaruhi harga, unsur mengatur produksi dan/ pemasaran, unsur barang, unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopili, dan unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Namun, belum ada pernyataan putusan oleh KPPU Kota Makassar terhadap dugaan praktik kartel yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Penerapan hukum yang telah dilakukan oleh KPPU Kota Makassar terhadap pelaku pratik kartel dalam kelangkaan pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar, pihak KPPU telah melakukan penyelidikan dan/ pemeriksaan terhadap terlapor. Namun KPPU Kota Makassar tidak memiliki wewenang untuk melakukan persidangan dan memberikan putusan kepada pihak yang diduga melakukan praktik kartel karena seluruh kasus dugaan praktik kartel yang terjadi di Kota Makassar akan di selesaikan oleh KPPU pusat. This study aims to identify and analyze cartel practices in the distribution of cooking oil in the city of Makassar, and to determine law enforcement by the KPPU against those who practice cartel practices in the distribution of cooking oil in the city of Makassar. The type of research used is normative empirical legal research. Data collection techniques used through interviews and literature studies. The results of the study stated, Cartel practices in the distribution of cooking oil in Makassar City fulfill the cartel elements as stipulated in Article 11 UUAM, namely the element intending to influence prices, the element regulating production and/ marketing, the element of goods, the element can result in monopolistic practices, and the element can result in unfair business competition. However, there has been no statement of a decision by the Makassar City KPPU against the alleged cartel practices that resulted in unfair business competition. The application of the law that has been carried out by the Makassar City KPPU against the perpetrators of cartel practices in the scarcity of cooking oil distribution in Makassar City, the KPPU has conducted an investigation and/or examination of the reported party. However, Makassar City KPPU does not have the authority to conduct trials and give decisions to parties suspected of cartel practices because all cases of alleged cartel practices that occurred in Makassar City will be resolved by the central KPPU.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI TANAH TANPA SERTIFIKAT HAK MILIK: Studi Kasus Kabupaten Pangkep ]]>
<![CDATA[Alvionita Winda Aswari]]>;
<![CDATA[Zulkifli Makkawaru]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2273
<![CDATA[Era modernisasi saat ini, masih banyak masyarakat yang belum mengerti arti penting dalam mendaftarkan dan menyertifikatkan tanah mereka yang kemudian diperjual belikan tanpa adanya sertifikat hak milik. Dalam kondisi ini penelitian dibutuhkan guna memahami akibat hukum terhadap akta jual beli tanah tanpa sertifikat hak milik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian empiris sehingga dapat menarik kesimpulan dari perbandingan antara literatur dan hal yang berkaitan dengan jual beli tanah tanpa sertifikat hak milik dimasyarakat khususnya Kabupaten Pangkep. Kekuatan pembuktian dari hasil jual beli tanag tanpa sertifikat hak milik ini sangatlah lemah karena tanpa adanya sertifikat hak milik, transaksi tersebut hanya bernilai sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli. Sehingga jual beli tersebut berakibat yang sangat merugikan bagi seluruh pihak dan memiliki resiko timbulnya perkara baik secara perdata, pidana maupun tata negara. Penelitian ini berimplikasi pada penekanan tanggung jawab oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang berwenang untuk memeriksa status tanah sebelum terjadinya jual beli. In the current era of modernization, there are still many people who do not understand the importance of registering and certifying their land which is then traded without having a certificate of ownership. In this condition, research is needed to understand the legal consequences of deed of sale and purchase of land without a certificate of ownership. This study uses normative legal research methods and empirical research so that it can draw conclusions from a comparison between the literature and matters related to buying and selling land without a certificate of ownership in the community, especially Kabupaten Pangkep. The strength of proof of the sale and purchase of land without a certificate of ownership is very weak because without a certificate of ownership, the transaction is only valuable as an agreement between the seller and the buyer. So that the buying and selling results are very detrimental to all parties and has the risk of arising civil, criminal and constitutional cases. This research has implications for emphasizing responsibility by the Land Deed Making Officer (PPAT) as the party authorized to check the status of land before a sale and purchase occurs]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN PENITIPAN ANAK BABY DAYCARE TAMAN KANAK-KANAK KHALIFAH 4 DI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Musdalipa Musdalipa]]>;
<![CDATA[Kamsilaniah Kamsilaniah]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2282
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi perjanjian penitipan anak dan pelaksanaan tanggungjawab Baby Daycare Khalifah 4 Makassar terhadap orang tua anak dalam perjanjian penitipan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari pemilik dan pengasuh di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar dan orang tua anak, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Substansi pernjanjian penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar telah sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan umum mengenai perjanjian diatur melalui Pasal 1320 KUHPerdata yaitu dengan tujuan untuk pihak pertama menghendaki hak bahwa anaknya terjaga dan tumbuh dengan baik, sedangkan pihak kedua menghendaki adanya upah atau uang. 2) Pelaksanaan tanggungjawab penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar sebagai pelaku usaha telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengenai Tanggungjawab pelaku usaha yaitu Baby Daycare Khalifah 4 Makassar harus bertanggung jawab atas apapun kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan penitipan anak. This study aims to determine the substance of the child care agreement and the implementation of the responsibilities of the Baby DayCare Khalifah 4 Makassar towards the child's parents in the child care agreement. This research is an empirical normative research. The research data were obtained through interviews with the owners and caregivers at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar and the children's parents, then analyzed qualitatively. The results of the study show that 1) The substance of the child care agreement at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar complies with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and general provisions regarding agreements are regulated through Article 1320 of the Civil Code, namely with the aim that the first party wants the right that their child is cared for and grows well, while the second party wants wages or money. 2) The procedure for implementing child care at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar is by means of parents and their children coming directly to the place to get a form and a joint agreement between the child's parents and Daycare. This form serves as an agreement between the parties, which listed the rights and obligations of the parties.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DI KECAMATAN BONTOALA ]]>
<![CDATA[Syahrul Gunawan]]>;
<![CDATA[Yulia A. Hasan]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2310
<![CDATA[Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHPidana. Tindak pidana pemerasan ini dilakukan oleh preman kepada pelaku UMKM dan dilakukan secara berlanjut. Penegakan hukum merupakan upaya penegak hukum yaitu kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bontoala adalah upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya repsesif. Upaya pre-emtif adalah sosialisasi dengan cara menghimbau kepada pelaku UMKM agar tidak memberikan jatah preman kepada preman yang melakukan pemerasan. Upaya preventif adalah penyuluhan dengan cara membuat perjanjian suatu komitmen antara penegak hukum dengan preman untuk tidak melakukan tindak pidana pemerasan. Upaya represif adalah melaksanakan operasi patuh kepada preman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dari hasil observasi. wawancara, dan kuesioner kepada responden. Data sekunder merupakan data dari penelitian bahan pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel tentang tindak pidana pemerasan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini meninjau pada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bontoala. The criminal act of extortion is regulated in Article 368 of the Criminal Code. This criminal act of extortion is carried out by thugs against MSME actors and is carried out continuously. Law enforcement is an effort to uphold the law, namely the police based on Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia. Law enforcement efforts carried out by the Bontoala Sector Police are pre-emptive efforts, preventive efforts, and recessive efforts. The pre-emptive effort is socialization by appealing to MSME actors not to give thugs rations to thugs who extort money. Preventive efforts are counseling by means of making an agreement a commitment between law enforcers and thugs not to commit criminal acts of extortion. Repressive efforts are carrying out operations obeying thugs in accordance with the laws and regulations that govern.This study aims to determine law enforcement efforts against criminal acts of extortion in Bontoala District. The research method uses a qualitative approach. Types and sources of data can be in the form of primary data and secondary data. Primary data is data from the results of observations. interviews, and questionnaires to respondents. Secondary data is data from research on library materials, namely laws and regulations, books, journals and articles about the crime of extortion. The results and discussion in this study review the law enforcement efforts carried out by the Bontoala Sector Police.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PENGEMBALIAN SISA HASIL LELANG OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Kamsilaniah Kamsilaniah]]>;
<![CDATA[Juliati Juliati]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>;
<![CDATA[Firman Aswari]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Bosowa University Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2209
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses lelang objek Hak Tanggungan oleh KPKNL Palopo dan untuk mengetahui akibat hukum jika hasil lelang tidak diterima oleh debitur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan menggunakan metode tipe penelitian Normatif-Empiris. Pendekatan dilakukan dengan kepustakaan dalam kenyataan berdasarkan wawancara dengan para pihak yaitu pihak debitur dan pihak KPKNL Palopo serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan proses lelang objek hak tanggungan oleh KPKNL Palopo telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Akan tetapi pelaksanaan lelang tersebut tidak berlandaskan asas keadilan oleh karena penentuan nilai limit ditentukan oleh pihak penjual berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf e PMK No 27/PMK.06/2016 Selain itu, akibat hukum dari hasil lelang yang tidak diterima oleh debitur, oleh karena menurut debitur tidak sesuai perkiraannya, sehingga sisa hasil lelang tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri Makale. Sesuai ketentuan pasal 1404 KUHPerdata yang mengatur tentang uang penitipan di Pengadilan Negeri. This study aims to determine the auction process for dependent rights objects by KPKNL Palopo and to find out the legal consequences if the auction results are not received by the debtor. This research was conducted at the Palopo State Wealth and Auction Service Office, Palopo City, South Sulawesi Province, and used a Normative-Empirical research type method. The approach is carried out with literature in reality based on interviews and documentation. The results showed that the implementation of the auction process for dependent rights objects by the Palopo KPKNL had been carried out in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 concerning Instructions for Auction Implementation. However, in fulfilling the conditions for the auction process, there are some deviations where there are principles that are not accommodated by the rights of one of the parties in this case the owner of the goods or debtor because the auction process does not meet the principle of fairness. In addition, the legal consequence is that if the auction proceeds are not received by the debtor, this is because they do not attend/receive the remaining money from the auction due to objections and do not receive the auction proceeds, the remaining money from the auction can be deposited in the District Court in accordance with the provisions of article 1404 of the Civil Code which regulates deposit money in the District Court.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE ]]>
<![CDATA[Muh. Hasbi A.]]>;
<![CDATA[Baso Madiong]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Bosowa University Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2601
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene dengan meneliti putusan perkara wali adhal dan pertimbangan hakim dengan mewawancarai beberapa hakim dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Pangkajene. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan studi dokumentasi yang dianalisis menggunakan model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara wali adhal adalah hukum Islam. Dalam pertimbangan majelis hakim tentang perkara wali adhal ini sesuai dengan tinjauan hukum Islam di mana tinjauan yuridis perkara akan dikabulkan jika keengganan wali adhal tersebut sesuai dengan ketentuan syara’. Oleh karena itu jika keengganannya sesuai dengan ketentuan syara maka kecil kemungkinan perkara tersebut dikabulkan dan jika tidak sesuai dengan ketentuan syara atau alasannya subjektif. Upaya KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali adhal yaitu PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya dan bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Lebih lanjut, setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali. This study aims to determine the implementation of the determination of the adhal guardian in the Pangkajene Religious Court and the basis for the judge's legal considerations in determining the adhal guardian in the Pangkajene Religious Court. The research method used is juridical-empirical and accompanied by a qualitative approach. This research will be carried out at the Pangkajene Religious Court by examining the ruling on the wali adhal case, the Judge's considerations, and interviewing several judges and litigants at the Pangkajene Religious Court. The data used are primary and secondary data, sourced from library research (Library Research) and field research (Field Research). Data collection techniques used were interviews and documentation studies, which were analyzed using interactive data analysis models. The study results show that the basis and considerations used to settle a case of a wali adhal are Islamic law. In consideration of the Panel of Judges regarding the wali adhal case, in accordance with the review of Islamic law and juridical review, the patient will be granted if the reluctance of the wali adhal is by the provisions of the syara', if the reluctance is in accordance with the provisions of the syara' then it is unlikely that the case will be granted and if it is not by the provisions syara or subjective reasons. The efforts of the KUA as a Marriage Registrar (PPN) in settling the marriage of an adhal guardian are first, PPN acts as a mediator in resolving conflicts between the prospective bride and groom, second, acting on behalf of the future bride and groom at the will and approval of the marriage guardian. Third, after establishing an adhal guardian from the Religious Court, the VAT acts as a Marriage Registrar and a guardian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT TORAJA TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TONGKONAN ]]>
<![CDATA[Hengki Prima Hodding]]>;
<![CDATA[Baso Madiong]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Bosowa University Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2606
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hakikat perlindungan hukum kepemilikan tanah Tongkonan di Toraja serta akibat hukum dari adanya penerbitan sertifikat hak milik oleh masyarakat hukum adat Toraja di atas tanah Tongkonan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yang bersumber dari data primer maupun data sekunder dengan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepemilikan tanah Tongkonan di Toraja belum begitu komprehensif dikarenakan perlu adanya pendekatan yang berbasis nilai kearifan lokal sehingga para masyarakat hukum adat Toraja dapat melaksanakan seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di atas tanah Tongkonan dan juga terdapat hubungan hukum yang baru antar masyarakat hukum adat dengan tanah Tongkonan serta hilangnya hubungan hukum antar dua sisi yang disebabkan oleh hilangnya nilai komunal dari tanah tongkonan tersebut. This study examines and analyses the nature of the legal protection of Tongkonan land ownership in Toraja and the legal consequences of issuing property rights certificates by the Toraja customary law community on Tongkonan land. The type of research used is empirical juridical, sourced from primary and secondary data. The results of this study show that the legal protection of Tongkonan land ownership in Toraja is not so comprehensive because there is a need for an approach based on the value of local wisdom so that the Toraja customary law community can carry out all economic, social and cultural activities on Tongkonan land. There is also a new legal relationship between indigenous peoples and Tongkonan land, and the loss of communal value of the ground causes the loss of legal relations between the two sides.]]>
