Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.943
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Al-Ahkam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Gema Keadilan JCRS (Journal of Community Research and Service) Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa Law Review Jurnal Riset Ekonomi Syariah Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
Liza Dzulhijjah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Praktik Jual Beli di Dark Web dengan Konsep Anonimitas dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Rayfaa Nazar Al Baihaqy; Sandy Rizki Febriadi; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9341

Abstract

Abstract. Buying and selling activities can indirectly be done by using gadget or smartphone. Buying and selling orders in Islamic jurisprudence is called ba'i as-salam which delivers an item whose delivery has been postponed, or sells an item that has been delayed. The characteristics are clear by paying capital early while the goods are delivered later. Muamalah is a rule created by Allah to regulate human life, in this case muamalah also provides the right way to be able to help people's lives.man One of them is buying and selling transactions. The research focus is formulated in the form of questions as follows: What is the concept of buying and selling practices according to Fiqh Muamalah? How is the practice of buying and selling using a salam contract? And what about Fiqh Muamalah's review of the practice of buying and selling on the Dark Web with the concept of anonymity? The research method used is qualitative with a normative-empirical approach, namely a combination of approaches hinnormative law with the addition of various empirical elements. The results of the study show that buying and selling using the concept of anonymity is often used by most people, buying and selling anonymous intends to hide the identity of the buyer or seller usingtools or certain applications that can hide the user's identity, which aims for the security of the user in surfing the internet. It can be concluded that buying and selling with the concept of anonymity in Dark Web permissible as long as it does not contain elements that can damage it, However, it should be avoided because it is vulnerable to elements of fraud, irresponsible individuals.. Keywords: Fiqh Muamalah, Salam Contract, Anonymity. Abstrak. Aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan gadget atau telepon pintar. Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan ba’i as-salam yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Muamalah adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia, dalam hal ini muamalah juga memberikan cara yang tepat untuk dapat membantu kehidupan manusai salah satunya yaitu dengan transasksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep praktik jual beli menurut Fiqih Muamalah, praktik jual beli menggunakan akad salam, dan tinjauan Fiqih Muamalah pada praktik jual beli di Dark Web dengan konsep anonimitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan Jual beli menggunakan konsep anonimitas sudah sering digunakan oleh kebanyakan orang, jual beli anonym bermaksud untuk menyembunyikan identitas si pembeli maupun penjual menggunakan tools atau aplikasi tertentu yang dapat menyembunyikan identitas penggunanya, yang bertujuan untuk keamanan si pengguna dalam menjelajahi internet.Dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan konsep anonimitas di Dark Web diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, namun sebaiknya dihindari karena rentan terhadap unsur penipuan oknum tidak bertanggungjawab. Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Akad Salam, Anonimitas.
Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Penerapan Pajak bagi Perusahaan Chintya Marsha Nuranjani; Eva Fauziah; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9400

Abstract

Abstrak. Pajak perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan selain menjadi persyaratan hukum. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat adalah perusahaan yang konsisten membayar pajaknya. Pajak perusahaan menurut hukum positif diwajibkan oleh negara sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan nasional. Dalam hukum Islam terdapat dua pendapat ulama yang membolehkannya jika dipungut secara adil tanpa mengambil hak/kewajiban dasar dan masih diperbolehkan tergantung pada saat baitul maal (kas negara) belum terisi, namun kewajiban ini tidak dapat dihentikan secara permanen. Pendapat lain dari para ulama yang tidak memperbolehkan pajak yang dipungut secara paksa kepada umat Islam akan dianggap tidak adil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami analisis konsep penerapan pajak bagi perusahaan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Kerangka pemikiran ini membahas mengenai perbandingan antara hukum Islam dengan hukum Positif terhadap pajak bagi perusahaan menjadi titik fokus pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Peraturan mengenai perpajakan perusahaan yang diberlakukan oleh otoritas pajak pusat mengacu pada peraturan Pajak. Pemerintah daerah berwenang memungut pajak perusahaan karena pemanfaatan sumber daya di daerah tersebut lebih banyak dan lebih besar. Maka dapat disimpulkan pajak menurut hukum positif diwajibkan oleh negara sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan nasional. Peneliti menganalisa pendapat ulama yang membolehkan pajak, maka pajak juga menjadi kewajiban umat Islam karena faktanya pemerintah membutuhkan pendapatan tambahan selain zakat dan sedekah untuk menutupi berbagai pengeluaran dan kebutuhan negara, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kemudharatan, sedangkan mencegah kemudharatan juga merupakan kewajiban umat Islam. Selain itu pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (ulil amri), sehingga secara tidak langsung Allah juga memerintahkan umat muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah ulil amri (pemerintah). Abstract. Corporate taxes can increase a company's credibility in addition to being a legal requirement. A company with a healthy financial condition is a company that consistently pays its taxes. Corporate tax according to positive law is required by the state in accordance with applicable regulations for infrastructure development and national welfare. In Islamic law, there are two opinions of scholars who allow it if it is collected fairly without taking basic rights/obligations and is still permissible depending on when the baitul maal (state treasury) has not been filled, but this obligation cannot be terminated permanently. Another opinion from the scholars who do not allow forcibly imposed taxes on Muslims will be considered unfair. The purpose of this study is to know and understand the analysis of the concept of applying tax to companies based on positive law and Islamic law. This framework of thought discusses the comparison between Islamic law and positive law on taxes for companies to be the focus point of this research. This study uses qualitative research with a normative juridical research approach or doctrinal legal research, namely a legal research that uses secondary data sources. Regulations regarding corporate taxation imposed by the central tax authority refer to Tax regulations. Regional governments have the authority to collect corporate taxes because the utilization of resources in these areas is greater and greater. So it can be concluded that taxes according to positive law are required by the state in accordance with applicable regulations for infrastructure development and national welfare. The researcher analyzes the opinion of scholars who allow taxes, then taxes are also an obligation for Muslims because of the fact that the government needs additional income besides zakat and alms to cover various expenses and state needs, if these needs are not met it will cause harm, while preventing harm is also an obligation for Muslims. In addition, taxes are orders that come from the government (ulil amri), so indirectly Allah also orders Muslims to pay taxes through his orders to follow the orders of ulil amri (government)
Tinjauan Analisis Percampuran Tempat Jual Beli Produk Halal dan NonHalal Ditinjau Berdasarkan Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif Muhammad Raesyah Jehan Rae; N. Eva Fauziah; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9423

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the practice of mixing and buying and selling halal and non-halal beverage products carried out in one Coffee Shop A business place that is not in accordance with the laws and regulations of Muamalah Jurisprudence in carrying out business practices. The analysis will be reviewed using the perspective of Muamalah Jurisprudence and Positive Law. This research uses descriptive qualitative methods with an empirical normative approach, namely to parse problems based on reality phenomena that occur in the field. The results of research from observations and interviews analyzed by the author found that there are many discrepancies in buying and selling such as selling halal and non-halal products in the same place of business, making between halal and non-halal products is carried out in the same kitchen, mixing production equipment between halal and non-halal products, there is no information that the place sells non-halal products in the form of signs and stickers at the place of business, ignorance of business actors to laws and regulations in running a business. Meanwhile, in the review according to the perspective of muamalah jurisprudence on the practice of mixing and buying and selling halal and non-halal products in one place at Coffee Shop A. Not in accordance with the perspective of muamalah jurisprudence reviewed through the Qur'an, hadith, and ijma.
Pengelolaan Zakat Dana Non Halal Baznas Kota Bandung Berdasarkan Prespektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Fuad Malik Al Faqih; Zaini Abdul Malik; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10671

Abstract

Abstract. BAZNAS Bandung city in transactions cannot be separated from conventional financial institutions because conventional financial institutions dominate all financial transactions. There is no official ban on the use of conventional banks, so it is permissible and not something that constitutes a prohibition on its use. So this transaction is common and unavoidable. Sharia financial institutions fulfill some of their financial needs by transacting with conventional banks. For example, when receiving zakat through conventional banks, there is a part of the receipt that comes from income from current account services or interest from conventional banks and this according to Islamic sharia principles is haram. Baznas Bandung City accepts donations from donors originating from bank interest, but uses the precautionary principle that non-halal funds must be channeled for public purposes. This type of research uses field research, using primary and secondary data sources. Then data collection techniques use interviews and documentation. The results of this research are the factors of using conventional banks and receiving funds from conventional banks interest based on the purification of assets owned by donors to be used as well as possible for the public interest, and the analysis of Islamic Law and Positive Law is Positive Law. This policy is considered valid because it has not There are special regulations that prohibit the use of conventional banks taking into account the policies and regulations, but in Islamic law this policy is still considered to be detrimental. Abstrak. BAZNAS kota Bandung dalam transaksi tidak terlepas dari lembaga keuangan konvensional karena lembaga keuangan konvensional mendominasi seluruh transaksi keuangan. Belum adanya larangan secara resmi dari penggunaan bank konevnsional, sehingga diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang menjadi larangan dalam penggunaannya. Sehingga transaksi ini lazim dan tidak dapat dihindari Lembaga keuangan syariah memenuhi sebagian hajat keuangannya dengan bertransaksi pada bank konvensional. Misalnya saat penerimaan zakat melalui bank konvensioanal maka ada bagian penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syariah Islam adalah haram. Pada Baznas Kota Bandung menerima sedekah dari donatur yang bersumber dari bunga bank, namun dengan menggunakan prinsip kehati-hatian bahwa dana non halal tersebut harus di salurkan untuk kepentingan umum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan sumber data primer dan juga sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor penggunaan bank konevnsional dan penerimaan dana dari bunga bank konvensional didasarkan pada pensucian harta yang dimiliki donatur untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan umum, dan analisi Hukum Islam dan Hukum Positif adalah Hukum Positif kebijakan ini dianggap sah saja karena belum adanya aturan khusus yang melarang penggunaan bank konvensional dengan pertimbangan kebijakan dan peraturannya, namun dalam hukum Islam kebijakan ini masih dianggap terdapat mudharat nya.
Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peran Konser Musik sebagai Ekonomi Kreatif Aditya Rivani Lesmana; Sandy Rizki Febriadi; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11791

Abstract

Abstract. The music industry is a sub-sector of the creative economy that contributes to local revenue. The entertainment tax collected from holding music concerts plays a role in increasing local revenue. Regional tax revenues really help local governments realize regional development. Differences of opinion regarding the halal and haram of music concerts as a tax contributor as well as differences of opinion regarding the halal and haram of tax levies from an economic law perspective are the background for researchers to compile this research paper. Economic activities in Islam have their own rules based on the 5 principles of Islamic economics. To understand music concerts as a creative economy from an Islamic economic perspective requires qualitative research methods because researchers can observe data in depth and go directly to the field by knowing the existing facts, which will later be adjusted by observing directly. The results of research on the perspective of Islamic Economic Law on the role of music concerts show that music concerts are only entertainment where tax levies are not burdensome but can increase local revenue. Abstrak. Industri musik menjadi sub sektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pajak hiburan yang dipungut dari penyelenggaraan konser musik berperan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan pajak daerah sangat membantu pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah. Perbedaan pendapat mengenai halal dan haram konser musik sebagai kontributor pajak serta perbedaan pendapat mengenai halal dan haram pungutan pajak dari perspektif hukum ekonomi merupakan latar belakang peneliti menyusun skipsi ini. Kegiatan berekonomi dalam agama Islam memiliki aturan tersendiri dengan berlandaskan 5 prinsip ekonomi Islam. Untuk mengetahui konser musik sebagai ekonomi kreatif dari sudut pandang ekonomi Islam memerlukan metode penelitian kualitatif karena peneliti dapat mengobservasi data secara mendalam dan turun langsung ke lapangan dengan mengetahui fakta-fakta yang ada, yang nantinya akan disesuaikan dengan memperhatikan secara langsung. Hasil penelitian tentang perspektif Hukum Ekonomi Islam pada peran konser musik menunjukan bahwa konser musik hanya hiburan yang pungutan pajaknya tidak memberatkan namun dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
Kendala dan Solusi pada Penunggakan Pembayaran di MI Darul Hikmah Full Day School Kota Cirebon Menurut Etika Konsumen Islam Nathifa Zahra; Titin Suprihatin; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11842

Abstract

Abstract. The role of Islamic education is one of instilling Islamic values, to provide and improve services of course MI Darul Hikmah Full Day School requires funds. MI Darul Hikmah Full Day School in the city of Cirebon is one of the private madrasah ibtidaiyah that receives regular and city BOS funds, but relying on funds from BOS alone is not enough, so the school needs additional school financing funds from the contribution of parents of students. The purpose of this research is to find out the practice of paying tuition fees, obstacles and solutions to delinquent tuition payments at MI Darul Hikmah Full Day School in Cirebon city according to consumer ethics in Islam. The research method used is qualitative with an empirical normative approach. The type of data used is primary and secondary data by collecting data through observation, interviews, literature study and documentation. The results showed that the arrears in payment of tuition fees that occurred had occurred for a long period of time. The percentage of parents of students in arrears is 30% of all students, arrears occur due to economic problems. The solution taken by the foundation is to ease payments for orphaned students or bankrupt parents' businesses, the school has the right to withhold collateral other than certificates or enforce written agreements. Both parties have complied with the principles of tawhid, justice, free will, and responsibility to continue to fulfill one of the children's obligations to pursue a level of education, but there are still some parents who are not optimally responsible for continuing to meet with the school even though they have not been able to pay off the payment. Abstrak. Peran pendidikan Islam salah satu bentuk penanaman nilai-nilai Islam, untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan tentu MI Darul Hikmah Full Day School membutuhkan dana. MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah swasta yang mendapatkan bantuan dana BOS reguler dan kota saja, namun mengandalkan dana dari BOS saja belum cukup, sehingga pihak sekolah membutuhkan penambahan dana pembiayaan sekolah yang berasal dari kontribusi orang tua wali murid. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik pembayaran biaya pendidikan, kendala serta solusi pada penunggakan pembayaran biaya pendidikan di MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon menurut etika konsumen Islam. Metode penelitan yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan penunggakan pembayaran biaya pendidikan yang terjadi sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Persentase orang tua murid yang menunggak adalah 30% dari keseluruhan murid, penunggakan terjadi karena permasalahan ekonomi. Solusi yang dilakukan pihak yayasan yaitu dengan meringankan pembayaran bagi murid yatim piatu atau usaha orang tua bangkrut, pihak sekolah berhak untuk menahan jaminan selain ijazah atau memberlakukan perjanjian secara tertulis. Kedua pihak telah sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan, berkehendak bebas, dan bertanggung jawab untuk tetap memenuhi salah satu kewajiban anak untuk menempuh jenjang pendidikan, namun masih terdapat beberapa orang tua yang belum bertanggung jawab secara optimal untuk tetap menemui pihak sekolah walaupun belum dapat melunasi pembayaran.
Pemberdayaan Manajemen Dewan Kemakmuran Masjid di Kelurahan Tamansari Dalam Masa Pandemi Putra, Panji Adam Agus; Malik, Zaini Abdul; Permana, Iwan; Wijayanti, Intan Manggala; Dzulhijjah, Liza
Journal of Community Research and Service Vol 7, No 1: January 2023
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jcrs.v7i1.43065

Abstract

Sejak permulaan diberlakukannya karantina wilayah bahkan nasional, masjid-masjid nampak sepi dari jama’ahnya. Munculnya fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 menjawab pertanyaan masyarakat seputar penyelenggaraan aktivitas beribadah di masjid untuk kemudian berpindah ke rumah masing-masing. Dalam kondisi seperti saat ini, dewan kemakmuran masjid (DKM) diharuskan untuk memikirkan gagasan inovatif konstruktif dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada di masjid. Program pendampingan DKM yang berada di kelurahan Tamansari dijadikan objek pendampingan Tim PKM dari Fakultas Syariah Unisba. Target luaran dari kegiatan ini agar para DKM semakin kuat dan kokoh dalam manajemen masjid dalam masa pandemi, diantaranya dengan beberapa kegiatan seperti pemberdayaan dan pendampingan DKM dalam manajemen pengelolaan imam dan khatib, serta keuangan masjid. Pendampingan dilakukan hingga akhir masa pelaksanaan program PKM dan setelah program PKM ini berakhir.
Tinjauan Fikih Muamalah dan UU terhadap Jual Beli Ayam Potong yang Menggunakan Pijer Indah Sri Rahayu; Asep Ramdan Hidayat; Liza Dzulhijjah
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 4, No. 1, Juli 2024 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v4i1.3738

Abstract

Abstrak. Salah satu fenomena yang terjadi di lingkungan Pasar Kiaracondong ialah banyaknya pedagang ayam potong menggunakan pijer sebagai bahan pengawet pada produk ayam potongnya, menjadikan satu fenomena yang tidak dapat kita abaikan. Sehingga adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan praktek jual beli ayam potong yang menggunakan pijer di tinjau dari persfektif fikih muamalah dan di tinjau dari persfektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis – empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi pada 5 (lima) pedagang ayam potong yang menggunakan pijer serta melakukan wawancara dan juga dilakukannya pegujian Laboratorium di Lab Farmasi Unisba. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya oknum tidak bertanggung dalam jual beli ayam potong di Pasar Kiaracondong yang mana ditinjau dari fikih muamalah adanya ketidak sesuaian. Sedangkan ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM maka jual beli yang dilakukan oleh oknum pedangang ayam potong ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Abstract. One of the phenomena that occurs in the Kiaracondong Market environment is that many broiler chicken traders use pijer as a preservative in their broiler chicken products, making it a phenomenon that we cannot ignore. So this research aims to find out more about the problems related to the practice of buying and selling broiler chickens using pijer, viewed from the perspective of muamalah jurisprudence and viewed from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses qualitative methods with a juridical - empirical approach. The data collection technique used was observation of 5 (five) broiler chicken traders who used pijer as well as conducting interviews and also carrying out laboratory tests at the Unisba Pharmacy Lab. The results of this research show that there are irresponsible individuals in the buying and selling of broiler chickens at the Kiaracondong Market, which in terms of Islamic jurisprudence is a discrepancy. Meanwhile, judging from Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and BPOM Regulations, the buying and selling carried out by these broiler chicken traders is not in accordance with existing regulations.
Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Keabsahan Penggunaan QRIS sebagai Sarana Penghimpunan Dana Zakat Reza Oktavia; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13144

Abstract

Abstract. The proposal is to analyze the validity of QRIS as a means of collecting zakat funds according to Islamic law and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. This research uses a normative-empirical approach. The data source used in this study is secondary data and then supported by primary data. The data collection used in this study uses interviews, observations and literature studies. The results of the study show that the practice of paying zakat is carried out by scanning the QR Code, filling in personal data and the number of people, then entering the PIN. The implementation of zakat using QRIS is supervised by the Sharia Supervisory Board and carried out in accordance with the SOPs that have been determined, so as to avoid usury. Based on Islamic law, the use of QRIS as a means of paying zakat is legal because it has fulfilled the pillars and conditions, namely the intention, the existence of muzaki, the existence of mustahik, and the existence of assets issued. Although ijab qabul is not explicitly mentioned, in practice it still exists even though it is done implicitly. Meanwhile, according to the law, the use of QRIS in Indonesia is allowed even though it has not been specifically regulated in the Zakat Management Law, but the use of QRIS has been regulated in the Regulation of Members of the Board of Governors Number 21/18/PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments and the use of QRIS has also been allowed by the Financial Services Authority Regulation (PJOK). Therefore, the Zakat Management Law will automatically adjust to the regulations that have been determined at this time. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan QRIS sebagai sarana penghimpunan dana zakat menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder lalu didukung dengan data primer. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik pembayaran zakat dilakukan dengan cara memindai Code QR, mengisi data diri dan jumlah jiwa, lalu memasukkan PIN. Pelaksanaan zakat menggunakan QRIS ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, sehingga terhindar dari riba. Berdasarkan hukum Islam penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran zakat itu sah karena telah memenuhi rukun dan syarat, yaitu niat, adanya muzaki, adanya mustahik, serta adanya harta yang dikeluarkan. Meskipun ijab qabul tidak disebutkan secara jelas, namun dalam praktiknya tetap ada meskipun dilakukan secara tersirat. Sedangkan menurut Undang-Undang, penggunaan QRIS di Indonesia diperbolehkan walaupun dalam UU Pengelolaan Zakat belum diatur secara spesifik, namun penggunaan QRIS telah diatur di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran dan penggunaan QRIS juga telah diperbolehkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK). Oleh karena itu, UU Pengelolaan Zakat otomatis akan ikut menyesuaikan dengan adanya peraturan yang telah ditentukan pada saat ini.
Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Jasa Gesek Tunai Menggunakan Shopeepaylater Winda Fadilah Juliana Devi; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13397

Abstract

Abstract. The development of e-commerce in Indonesia has changed the payment system from cash to digital systems such as bank transfers, virtual accounts, and e-wallets. Nonetheless, cash payment remains relevant, especially with the Cash On Delivery option. Since 2018, paylater payment methods have been introduced by e-commerce, including ShopeePaylater. This method allows people to use their ShopeePaylater balance, which is often cashed out into cash, triggering consumptive behavior. ShopeePaylater allows users to shop with a balance and pay in the following month.This study aims to examine the practice of cash swipe service transactions using ShopeePaylater on ruang.ketap accounts and the analysis of Islamic law on these transactions. This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data was analyzed by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the practice of cash swipe services at ShopeePaylater involves Ijarah and Qardh contracts that are in accordance with the pillars and conditions. However, the sale and purchase transaction in the cash swipe service for disbursing the Shopeepaylater limit does not meet the correct conditions, because it involves engineering the purchase of goods or Bai' Najasy, which is considered manipulation and fraud. Akad in the analysis of Islamic law involves Ijarah and Qardh between users and service providers as well as transactions with Shopee. Abstrak. Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mengubah sistem pembayaran dari yang semula menggunakan uang tunai menjadi sistem digital seperti transfer bank, virtual account, dan e-wallet. Meskipun demikian, pembayaran tunai tetap relevan, terutama dengan adanya opsi Cash On Delivery. Sejak tahun 2018, metode pembayaran paylater diperkenalkan oleh e-commerce, termasuk ShopeePaylater. Metode ini memungkinkan masyarakat untuk menggunakan saldo ShopeePaylater, yang sering dicairkan menjadi uang tunai, memicu perilaku konsumtif. ShopeePaylater memungkinkan pengguna berbelanja dengan saldo dan membayar di bulan berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik transaksi jasa gesek tunai menggunakan ShopeePaylater pada akun ruang.ketigap dan analisis hukum Islam terhadap transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa gesek tunai pada Shopeepaylater melibatkan akad Ijarah dan Qardh yang sesuai rukun dan syarat. Namun, transaksi jual beli dalam jasa gesek tunai untuk pencairan limit ShopeePaylater tidak memenuhi syarat yang benar, karena melibatkan rekayasa pembelian barang atau Bai’ Najasy, yang dianggap manipulasi dan penipuan. Akad dalam analisis hukum Islam melibatkan Ijarah dan Qardh antara pengguna dan penyedia jasa serta transaksi dengan Shopee.
Co-Authors Aditya Rivani Lesmana Adryan Fristiohady Arya Leksana Asep Hakim Zakiran Asep Ramdan Hidayat Aulia Fikri Hidayat Budi Prabowo Soewondo Chintya Marsha Nuranjani Eva Fauziah Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Faqih Radina Febriadi, Sandy Rizki Fuad Malik Al Faqih Gita Cahya Eka Darma Hafid Hudzaefi Hasnas Sania Ghassani Hudzaifah Muhammad Maricar Ikrimah Syarah Fauziah Ilham Hibbaturrahman Indah Sri Rahayu Intan Nurrachmi Ira Siti Rohmah Maulida Irna Nurhayati Iwan Permana Khoerunnisa Amalia Lina Jamilah Maman Surahman Muhamad Ilham Safari Muhamad Joelfa Fauzi Muhammad Azka Fauzan Muhammad Fadlan Ramadhan Muhammad Faruq Yaasin Muhammad Raesyah Jehan Rae Nanik Eprianti Nathifa Zahra Neneng Nurhasanah Neng Dewi Himayasari Nurul Novianti Azzahra Nurviya Alfitri Panji Adam Agus Putra Permana, Iwan Rafli Darmawan Raisa Adila Rihhadatul 'Aisy Rayfaa Nazar Al Baihaqy Redi Hadiyanto Reza Oktavia Rizki Nuzulfikri Robby Prayitno Rohmah, Tuthi Mazidatur Salwa, Zihni Almas Sandy Rizki Febriadi Siti Aulia Nur Hamidah Siti Rosiyana Dewi Suci Pebrianti Taufik Muhammad Fakih Titin Suprihatin Udin Saripudin Wijayanti, Intan Manggala Winda Fadilah Juliana Devi Zaini Abdul Malik