Liza Dzulhijjah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Status Iuran Wakaf Tanah Kuburan Siti Aulia Nur Hamidah; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13585

Abstract

Abstract. The issue of waqf has been regulated in the Waqf Law. However, the regulation of this problem does not necessarily eliminate all waqf problems, such as the issue of cemetery land waqf contributions. This study aims to find out the practice of waqf contributions and to find out the ownership status of the contributions purchased from land in the RW 001 area, Cigondewah Kaler Village based on a review of Islamic law and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This type of research is qualitative research using an empirical normative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection in the study uses interviews, observations and literature studies. The results of the study show that the ownership status of the contributions purchased for the waqf of cemetery land based on Islamic law belongs to Allah SWT and cannot be owned by anyone. This is in line with the positive law, namely Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the implementation of the Waqf Law considering that Law Number 41 of 2004 concerning Waqf has not specifically regulated the ownership of waqf land. Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 42 of 2006 stipulates that the registration of waqf property in the name of nazhir does not prove the ownership of nazhir. And in the context of benefits, the management of waqf has not fully fulfilled the recommendations of the Qur'an. So that the waqf that occurs is not in accordance with the applicable laws and regulations. Abstrak. Persoalan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Akan tetapi dengan telah diaturnya persoalan tersebut tidak secara serta merta menghilangkan segala problematika perwakafan, seperti pada persoalan iuran wakaf tanah kuburan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik atas iuran wakaf dan mengetahui status kepemilikannya atas iuran yang dibelikan tanah di kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler dengan berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kepemilikan atas iuran yang dibelikan untuk wakaf tanah kuburan berdasarkan hukum Islam menjadi milik Allah SWT dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Hal ini senada dengan hukum positif yakni Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelasanaan Undang-Undang Wakaf mengingat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum mengatur secara spesifik mengenai kepemilikan tanah wakaf. Adapun Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur bahwa terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir. Dan dalam konteks kemaslahatan, pengelolaan wakaf belum memenuhi sepenuhnya anjuran Al-Qur’an. Sehingga perwakafan yang terjadi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Tanpa Jaminan Pegadaian Raisa Adila Rihhadatul 'Aisy; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14275

Abstract

Abstract. Pegadaian Sharia People's Business Credit is a loan facility to Rahin (customers) who do not have access to loans to banks but already have a viable and productive business for their business development within a certain period of time based on the Rahn Tasjily contract. Pegadaian claims that this Sharia KUR is without guarantees, but in its scheme this Sharia KUR uses a rahn tasjily contract, so it is a question whether the Sharia KUR procedure is in accordance with the provisions of rahn tasjily or not. The purpose of this research is to find out whether this pawnshop Sharia KUR is in accordance with the provisions of the Fatwa of the National Sharia Council Number: 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn Tasjily. The research method used in this study is qualitative descriptive with a normative-empirical approach. Data collection method by observation and interviews at the Sharia Pawnshop CPS Pajajaran Bandung. The result of this research is that, in practice, this pawnshop Sharia KUR does not completely run without guarantees, because what is used as the main collateral is the rahin business as evidenced by NIB, SKU, and business asset register where the pawnshop only holds the list and power of attorney. In this regard, this refers to the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) as stated in Article 377 and Article 378 Chapter XIV concerning Rahn related to Everything that is included in the marhun is also mortgaged and the marhun can be replaced with another marhun based on the agreement of both parties. Therefore, the Sharia People's Business Credit of Pegadaian has been in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No: 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn tasjily. Abstrak. Kredit Usaha Rakyat Syariah Pegadaian adalah fasilitas pinjaman kepada Rahin (nasabah) yang belum memiliki akses pinjaman ke bank tetapi sudah memiliki usaha yang layak dan produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad rahn tasjily. Pegadaian mengklaim bahwa KUR Syariah ini tanpa jaminan tetapi dalam skemanya KUR Syariah ini menggunakan akad rahn tasjily sehingga menjadi pertanyaan apakah prosedur KUR Syariah telah sesuai dengan ketentuan rahn tasjily atau tidak. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah KUR Syariah pegadaian ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara di Pegadaian Syariah CPS Pajajaran Bandung. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam praktiknya KUR Syariah pegadaian ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa jaminan, karena yang dijadikan agunan pokok adalah usaha rahin yang dibuktikan dengan NIB, SKU, dan register aset usaha dimana pihak pegadaian hanya memegang list dan surat kuasa. Terkait hal tersebut ini merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana tertuang dalam Pasal 377 dan Pasal 378 Bab XIV Tentang Rahn terkait Segala sesuatu yang termasuk kepada marhun ikut digadaikan dan marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka dari itu Kredit Usaha Rakyat Syariah Pegadaian ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn tasjily.
Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Sistem Monetisasi pada Aplikasi Fizzo Novel Muhammad Fadlan Ramadhan; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14399

Abstract

Abstract. Globalization and technology have made digital applications like Fizzo Novel an essential part of daily life, offering entertainment and additional income through a monetization system. However, concerns arise regarding content that may contradict Maqashid Shariah principles. This research employs a normative juridical method to analyze Fizzo Novel's monetization system in line with Maqashid Shariah principles. While rewarding users with coins aligns with the Islamic contract of ju'alah, content that conflicts with Islamic values can undermine Maqashid Shariah goals, such as safeguarding religion and the soul. Therefore, strict regulations, enhanced content filtering, further research, and community involvement are recommended to ensure adherence to Islamic values in digital applications. Abstrak. Globalisasi dan teknologi telah menjadikan aplikasi digital seperti Fizzo Novel bagian penting dari kehidupan sehari-hari, menawarkan hiburan dan penghasilan tambahan melalui sistem monetisasi. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai konten yang mungkin bertentangan dengan Maqashid Shariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis sistem monetisasi Fizzo Novel sesuai prinsip Maqashid Syariah. Meskipun pemberian koin sebagai penghargaan sesuai dengan akad ju'alah dalam Islam, konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat merusak tujuan Maqashid Shariah, seperti menjaga agama dan jiwa. Oleh karena itu, disarankan adanya regulasi ketat, peningkatan penyaringan konten, penelitian lebih lanjut, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam aplikasi digital.
Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Pelanggaran Hak Lembur Pekerja dalam Bisnis Pengiriman Makanan Muhammad Azka Fauzan; Asep Ramdan Hidayat; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14574

Abstract

Abstract. Workers have some basic rights as someone who has done something and received a reward. Among them are, getting a decent job, getting a decent wage, getting social security, getting rest time and leave, and other rights. Several efforts were made by the Indonesian government to provide protection for these workers which was then regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Employment as amended into Law Number 6 of 2023. Apart from the Law, cooperation between companies and workers regulated in Islamic Law, including in the Muamalah Fiqh, namely Ijarah. The aim of this research is to determine violations of overtime rights committed by PT which applies to existing problems at PT. X. The results of research found in the field are violations committed by the company by not paying overtime wages to workers who have carried out their work overtime for 4 hours. This can be detrimental to workers who have put in the time and exerted their energy but no wages are provided by the company. It can be concluded in this research that PT. Abstrak. Pekerja memiliki beberapa hak dasar sebagai seseorang yang telah melakukan sesuatu dan mendapatkan imbalan. Diantaranya adalah, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan upah yang layak, mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan waktu istirahat dan cuti, dan hak-hak lainnya. Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja tersebut yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain di dalam Undang-Undang, kerjasama antara perusahaan dan pekerja diatur dalam Hukum Islam diantaranya kedalam Fikih Muamalah yaitu Ijarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran hak lembur yang dilakukan oleh PT X kemudian ditinjau dengan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan teknik normatif-empiris menggambarkan permasalahan hukum positif yang berlaku dengan permasalahan yang ada di PT. X. Hasil dari penelitian yang ditemukan di lapangan yaitu adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan tidak membayar upah lembur kepada para pekerja yang telah melaksanakan pekerjaan lembur 4 jam lamanya. Hal ini dapat merugikan para pekerja yang telah meluangkan waktu dan mengerahkan tenaganya tetapi tidak ada upah yang diberikan oleh pihak perusahaan. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa PT.X telah melangagar peraturan perundang-undang dan hukum Islam dengan tidak membayar upah kerja lembur terhadap pekerja.
Analisis Status Kehalalan Produk Bersertifikasi Halal dalam Konteks Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Larangan Mendukung Agresi Israel Muhamad Joelfa Fauzi; Liza Dzulhijjah; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15201

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the halal status of products certified by the Indonesian Ulema Council (MUI) in the context of Fatwa Number 83 of 2023, which prohibits supporting Israeli aggression. This fatwa emphasizes that supporting entities that endorse Israeli aggression, either directly or indirectly, is haram. The study employs a descriptive-analytical approach, utilizing secondary data obtained from various sources, including MUI fatwas, literature on the concepts of halal and haram, as well as case studies on products affiliated with Israel. Data were collected through document and literature analysis and then analyzed using content analysis methods to assess the implications of the fatwa on the halal status of products. The results indicate that technically halal products may lose their halal status if affiliated with entities supporting Israeli aggression. The principle of haram li ghairihi is also applied in this case, where external factors such as a company's affiliation with actions contrary to Islamic principles can render previously halal products haram. These findings highlight the importance of halal certification bodies like MUI to update their certification procedures to include ethical dimensions and business affiliations, and to encourage Muslim consumers to be more critical in their product choices. This research provides important insights for producers, certification bodies, and consumers in ensuring that the halal status of products is not only evaluated based on ingredients and production processes but also from the perspective of affiliation and economic impact. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kehalalan produk yang telah disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam konteks Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang larangan mendukung agresi Israel. Fatwa ini menekankan bahwa dukungan terhadap entitas yang mendukung agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah haram. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk fatwa MUI, literatur tentang konsep halal-haram, serta studi kasus mengenai produk yang terafiliasi dengan Israel. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan literatur, lalu dianalisis menggunakan metode konten analisis untuk mengevaluasi implikasi fatwa terhadap status kehalalan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang secara teknis halal dapat kehilangan status kehalalannya jika terafiliasi dengan entitas yang mendukung agresi Israel. Prinsip haram li ghairihi juga diterapkan dalam kasus ini, di mana faktor eksternal seperti afiliasi perusahaan dengan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dapat menyebabkan produk yang sebelumnya halal menjadi haram. Implikasi ini menekankan pentingnya lembaga sertifikasi halal seperti Majelis Ulama Indonesia untuk memperbarui prosedur sertifikasi agar mencakup dimensi etis dan afiliasi bisnis, serta mendorong konsumen Muslim untuk lebih kritis dalam memilih produk. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi produsen, lembaga sertifikasi, dan konsumen dalam memastikan kehalalan produk tidak hanya dari segi bahan dan proses produksi, tetapi juga dari perspektif afiliasi dan dampak ekonomi yang dihasilkan.
Analisis Pengendalian Internal terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Kredit Yasa Griya Berdasarkan SEOJK NO.35/SEOJK.03/2017 Di BTN Syariah Cabang Cirebon Ikrimah Syarah Fauziah; Nanik Eprianti; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15225

Abstract

Abstract. Banks are one solution to the economic problems that exist in society, one of their functions is as a provider of financing. Bank BTN Syariah Cirebon Branch has the Musyrakah Construction Yasa Griya financing product with the highest NPF level every year. This research aims to understand how the implementation and internal controls at BTN Syariah Cirebon branch are in accordance with the principles of SEOJK No.35/SEOJK.03/2017. This research uses a normative-empirical approach in qualitative research with data sources from primary and secondary data through interviews, literature studies and documentation studies. The research results show that BTN Syariah Cirebon Branch has almost implemented the 5 components of the internal control system with SEOJK No.35/SEOJK.03/2017. Even though internal controls are running well, BTN Syariah Cirebon Branch still faces the problem of high NPF on KYG products that use Musyarakah contracts. Risk mitigation efforts, which are one part of the internal control principles, namely risk identification and assessment based on SEOJK No.35/SEOJK.03/2017, are not yet fully comprehensive, especially in anticipating external risks that can affect the quality of financing. Abstrak. Bank merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat salah satu fungsinya sebagai pemberi pembiayaan, pada Bank BTN Syariah Cabang Cirebon memiliki produk pembiayaan Musyrakah Konstruksi Yasa Griya yang tingkat NPFnya paling tinggi setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan serta pengendalian internal yang ada di BTN Syariah cabang Cirebon apakah sudah sesuai dengan prinsip SEOJK No.35/SEOJK.03/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dalam penelitian kualitatif dengan sumber data dari data primer dan sekunder melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTN Syariah Cabang Cirebon telah hampir mengimplementasikan ke-5 komponen sistem pengendalian internal dengan SEOJK No.35/SEOJK.03/2017. Meskipun pengendalian internal sudah berjalan dengan baik, BTN Syariah Cabang Cirebon masih menghadapi masalah tingginya NPF pada produk KYG yang menggunakan akad Musyarakah. Upaya mitigasi risiko yang merupakan salah satu bagian dari prinsip pengendalian internal yaitu identifikasi dan penilaian risiko berdasarkan SEOJK No.35/SEOJK.03/2017, belum sepenuhnya komprehensif, terutama dalam mengantisipasi risiko-risiko eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan.
Prinsip Muamalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik Muhamad Ilham Safari; Zaini Abdul Malik; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15481

Abstract

Abstract. In Islam, humans are given the freedom to do business as long as the business is in accordance with the principles of muamalah and does not harm others. It is important to pay attention to this so that the business carried out not only generates personal profits, but also provides benefits to many people and the surrounding environment. Kampung Sindang Palay has three chicken farms that are very close to residential areas that are not in accordance with the regulation of the Minister of Agriculture number 31/Permentan/Ot.140/2/2014 The contribution of cage owners who have the potential to provide benefits to the community's economy has a positive impact. Although this problem is often considered trivial, it is very troubling, so its solution requires the truth of the chicken farmers and the support of the local community. Then a qualitative method with an empirical normative approach was used as a research study, with the aim of comparing chicken farming practices with the related Muamalah Principles so that it can be concluded that in practice chicken farming is not carried out in accordance with the Muamalah Principles and Ministerial Regulation no. 31/Permentan/Ot.140/2/2014 which is not fulfilled inestablishing a chicken farm. Abstrak. Dalam Islam, manusia diberikan kebebasan untuk berbisnis selama bisnis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan tidak merugikan orang lain. Penting untuk memperhatikan hal ini agar bisnis yang dilakukan tidak hanya menghasilkan keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang dan lingkungan sekitarnya. Kampung Sindang Palay terdapat tiga peternakan ayam yang jaraknya sangat berdekatan dengan pemukiman warga yang belum sesuai dengan peraturan menteri pertenian nomor 31/permentan/Ot.140/2/2014 Kontribusi pemilik kandang yang berpotensi memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat memberikan dampak positif. Meskipun masalah ini sering kali dianggap kecil, namun hal ini sangat meresahkan, sehingga penyelesaiannya memerlukan kebenaran dari para peternak ayam dan dukungan dari daerah setempat. Kemudian digunakanlah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris sebagai kajian penelitiannya, dengan tujuan membandingkan praktik peternakan ayam dengan Prinsip Muamalah terkait sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Praktiknya peternakan ayam melaksanakan tidak sesuai dengan Prinsip Muamalah dan Permentan no 31/Permentan/Ot.140/2/2014 yang tidak terpenuhinya syarat dalam mendirikan peternakan ayam.
ASPEK KELEMBAGAAAN BAITUL MAAL WA TAMWIL YANG BELUM MENDAPAT IZIN USAHA DARI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA: Studi Kasus di KSPPS BMT El Bummi Dzulhijjah, Liza; Rohmah, Tuthi Mazidatur; Nurhayati, Irna
Khatulistiwa Law Review Vol. 1 No. 1 (2020): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v1i1.18

Abstract

This research departs from the gap between the provision in Act Number 1 of 2013 concerning Micro Finance Institution (Micro Finance Institution Act) and its implementation. Article 39 Micro Finance Institution Act states that Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is one of Micro Finance Institution which is required to obtain a business permit from OJK maximum 1 year after Micro Finance Institution Act has been applied, but in its implementation on August 2019, there is no BMT in Yogyakarta which obtained a business permit as Micro Finance Institution from OJK even though the amount of BMT in Yogyakarta which registered as Sharia Cooperation (KSPPS) reached 126 unit, one of them is KSPPS BMT El Bummi. This research focused on the institutional aspect of BMT and its legal consequences for fundraising and legal protection of members and society as depositors.
Pemberdayaan Manajemen Dewan Kemakmuran Masjid di Kelurahan Tamansari Dalam Masa Pandemi Putra, Panji Adam Agus; Malik, Zaini Abdul; Permana, Iwan; Wijayanti, Intan Manggala; Dzulhijjah, Liza
Journal of Community Research and Service Vol. 7 No. 1: January 2023
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jcrs.v7i1.43065

Abstract

Sejak permulaan diberlakukannya karantina wilayah bahkan nasional, masjid-masjid nampak sepi dari jama™ahnya. Munculnya fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 menjawab pertanyaan masyarakat seputar penyelenggaraan aktivitas beribadah di masjid untuk kemudian berpindah ke rumah masing-masing. Dalam kondisi seperti saat ini, dewan kemakmuran masjid (DKM) diharuskan untuk memikirkan gagasan inovatif konstruktif dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada di masjid. Program pendampingan DKM yang berada di kelurahan Tamansari dijadikan objek pendampingan Tim PKM dari Fakultas Syariah Unisba. Target luaran dari kegiatan ini agar para DKM semakin kuat dan kokoh dalam manajemen masjid dalam masa pandemi, diantaranya dengan beberapa kegiatan seperti pemberdayaan dan pendampingan DKM dalam manajemen pengelolaan imam dan khatib, serta keuangan masjid. Pendampingan dilakukan hingga akhir masa pelaksanaan program PKM dan setelah program PKM ini berakhir.
Analisis Hukum Taflis dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Gagal Bayar Tabungan Siswa Salwa, Zihni Almas; Febriadi, Sandy Rizki; Dzulhijjah, Liza
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.8650

Abstract

Abstract. This study examines the issue of student savings default by BMT X, an Islamic microfinance institution working with School Z to manage student savings. The problem arose when BMT X failed to return the collected funds as agreed, causing financial losses that School Z had to cover using foundation funds. The research aims to analyze BMT X’s accountability from the perspective of Islamic law through the concept of taflis, and from the standpoint of positive law based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy. Using a qualitative method with a normative-empirical approach, the study combines literature reviews with field interviews and documentation. Findings show that BMT X meets the criteria for bankruptcy in Islamic law, including inability to pay debts and conditions requiring asset restriction (al-ḥajr). From the positive perspective of the law, BMT X also satisfies the requirements for bankruptcy as stated in Article 2(1), having multiple creditors and failing to pay matured debts. Ideally, resolution should involve fair asset settlement and distribution based on the pari passu pro rata parte principle. However, BMT X has taken no formal legal action, highlighting the need for legal measures to protect creditor rights, particularly those of School Z. Abstrak. Penelitian ini membahas permasalahan gagal bayar tabungan siswa oleh BMT X, sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang bekerja sama dengan Sekolah Z. Dana yang dihimpun dari para siswa tidak dikembalikan sebagaimana disepakati, sehingga Sekolah Z harus menalangi kerugian menggunakan dana yayasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban BMT X dalam perspektif hukum Islam melalui konsep taflis dan dalam hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu menggabungkan studi pustaka dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT X memenuhi unsur-unsur muflis dalam hukum Islam, seperti ketidakmampuan membayar utang dan kondisi al-ḥajr. Dalam perspektif hukum positif, BMT X memenuhi unsur objektif kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu melunasi utang jatuh tempo. Oleh karena itu, penyelesaian hukum idealnya dilakukan melalui mekanisme pemberesan harta dan pembagian aset secara adil berdasarkan asas pari passu pro rata parte. Namun, hingga saat ini, belum ada upaya hukum resmi dari BMT X, sehingga langkah hukum formal diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditor, khususnya Sekolah Z.