Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Efektivitas Fungsi Sabhara dalam Mengatasi Potensi Gangguan di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek Hernando Evendrico; R. Djuniarsono; Hidayat Rumatiga
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.19374

Abstract

Fungsi Sabhara merupakan ujung tombak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama dalam menghadapi potensi gangguan yang dapat berkembang menjadi gangguan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi Sabhara Polres Kabupaten Bogor dalam menangani potensi gangguan berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum fungsi Sabhara dalam pelaksanaan tugas preventif dan represif telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan penurunan tingkat gangguan kamtibmas serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan lingkungan. Namun, masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan personel, sarana prasarana, serta koordinasi antarunit fungsi yang berpengaruh terhadap optimalisasi tugas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel, dukungan anggaran, dan penyusunan strategi operasional yang lebih terintegrasi untuk memperkuat peran Sabhara sebagai garda terdepan dalam mengantisipasi potensi gangguan di wilayah hukum Polres Bogor.
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi yang Digunakan Oleh Orang Lain Tanpa izin dari Pemilik untuk Membuka Data Rekening di Perusahaan Perbankan Alfaridi Hudma; M. Rendi Aridhayandi; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.21176

Abstract

Perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting di era digital, terutama dalam sektor perbankan yang sangat bergantung pada validitas dan kerahasiaan data nasabah. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain tanpa izin pemiliknya untuk keperluan membuka data rekening di perusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta regulasi sektor perbankan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, masih terdapat celah dalam implementasi di lapangan, khususnya terkait mekanisme verifikasi identitas dan tanggung jawab pihak perbankan dalam menjaga data nasabah. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi juga masih rendah. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan, serta edukasi publik mengenai hak-hak atas data pribadi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam dunia perbankan dapat diwujudkan secara lebih optimal.
Utilization of Abandoned Waqf Land to Reduce Extreme Poverty through the Participation of the Bogor Regency Government Djuniarsono; Togar Natigor Siregar; Saddam Husein; Febri Damayanti; Muhammad Daffa Akbar
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 2 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i2.24958

Abstract

The reality in Indonesia reveals a significant gap between the ideal potential of waqf (Islamic endowment) and the actual state of its management. National data indicates that a large portion of waqf assets—particularly land—remains neglected and has not been managed productively. This study aims to analyze the role of the Bogor Regency Government in managing neglected waqf land and to formulate an effective empowerment model to alleviate extreme poverty. The research employs a normative-juridical method with an empirical approach, utilizing literature reviews, interviews, and an analysis of local policies. The findings are expected to provide concrete policy recommendations for the local government on utilizing waqf land as an instrument for poverty alleviation. Synergistic collaboration among the local government, waqf institutions, and the community is crucial for optimizing the management of waqf assets. Key steps to transform neglected waqf land into productive assets that contribute to poverty alleviation include the engagement of professional nazhir (managers), the drafting of specific local regulations (Perda) on waqf, and the implementation of Sharia-compliant financing schemes.