Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

MENAKAR PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN TANA TORAJA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020 Meyliana, Inggried Fena; Erowati, Dewi
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i2.183

Abstract

Studi ini mengkaji tentang menakar partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat Tana Toraja pada Pilkada 2015 dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2020. Terlebih lagi, mempelajari kesiapan masyarakat Tana Toraja pada Pilkada 2020 di masa pandemi penting dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui data primer yang didapatkan dari wawancara mendalam kepada narasumber yang berasal dari KPUD Tana Toraja, organisasi semu politik Banteng Muda Indonesia dan Pengamat Politik Tana Toraja. Pengumpulan data skunder dengan mengutip buku, jurnal, dokumen, media online. Teknik analisis data melalui aktivitas reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada Tana Toraja Tahun 2015 dipengaruhi tingkat kesadaran politik dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengantisipasi konflik antar pendukung pasangan calon. Selain itu, Pilkada Tana Toraja Tahun 2020 di masa pandemi diprediksikan mengalami penurunan terhadap partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Hal itu disebabkan karena masih tingginya jumlah kasus Covid-19 yang terjadi dan pemungutan suara di bulan Desember dimana pada bulan ini juga factor cuaca cenderung tidak mendukung masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sehingga dapat menjadi alasan masyarakat untuk tidak hadir di TPS pada hari pemilihan 9 Desember nanti.
E-Government Interoperability in Promoting E-Governance: A Study of the Super Mantab Application in Musi Rawas Regency Erowati, Dewi; Farhan, Eva Kurnia; Astuti, Puji; Rizqi, Muhammad Dimas
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 17, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jsp.v17i1.461

Abstract

This study aims to analyze how e-government interoperability contributes to promoting effective e-governance through a case study of the Super Mantab Application implementation in Musi Rawas Regency, Indonesia. Interoperability in this context refers to the capability of various government systems and institutions to exchange, integrate, and utilize data, information, and public services seamlessly. The research employs a qualitative descriptive approach with a single-case study design. Primary data were collected through in-depth interviews with officials from the Department of Communication and Informatics, technical staff, and application users, while secondary data were obtained from policy documents and literature related to the Electronic-Based Government System (SPBE). Data were analyzed using NVivo 12 Plus software through coding, matrix coding query, and project map techniques to identify relationships among actors and key implementation factors. The findings reveal that the level of interoperability among government institutions in Musi Rawas Regency remains at an early stage, with limited data integration and institutional coordination. The most dominant factors influencing implementation success are communication effectiveness and the disposition of policy implementers, whereas bureaucratic structure and resource capacity remain the main challenges. Other obstacles include low public digital literacy, uneven network infrastructure, and regional regulations that are not yet aligned with national SPBE policies. Nevertheless, the Super Mantab Application has contributed to expanding access to digital public services and promoting local MSMEs. The study concludes that the success of interoperability depends not only on technological readiness but also on interagency coordination, leadership commitment, and citizen participation. Therefore, strengthening human resource capacity, promoting adaptive bureaucratic reform, and establishing regional policies that standardize interoperability are essential strategies to accelerate the transformation toward transparent, participatory, and sustainable e-governance.
Analisis Retorika Video TikTok Dr. AMIRA, SpOG: Edukasi Tentang Penyakit Kondiloma Akuminata Nurifah; Erowati, Dewi; Nusa Bhakti, Ikrar
Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 7 No. 2 (2025): Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi
Publisher : School of Communication Science and Media Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37715/calathu.v7i2.5447

Abstract

Rendahnya literasi kesehatan terkait penyakit menular seksual (PMS), seperti kondiloma akuminata, memicu stigma sosial dan minimnya kesadaran preventif, termasuk vaksinasi HPV. Penelitian ini menganalisis efektivitas retorika Dr. Amira, Sp.OG, dalam video TikTok sebagai media edukasi kesehatan, menggunakan teori Aristoteles (ethos, pathos, logos) dan lima prinsip retorika klasik (inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis video TikTok yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa Dr. Amira efektif memanfaatkan kredibilitas profesional (ethos), pendekatan emosional (pathos), dan informasi berbasis bukti (logos) untuk meningkatkan pemahaman audiens. Gaya bahasa yang sederhana dan penyampaian persuasif berhasil memengaruhi sikap penonton terhadap pentingnya pencegahan PMS melalui edukasi dan vaksinasi. Penelitian ini menegaskan potensi media sosial sebagai alat komunikasi kesehatan yang mampu meningkatkan literasi, mengurangi stigma, dan mendorong tindakan preventif berbasis bukti.
Policy Networks Analysis in Advocacy of Indonesian Marriage Law Amendment to Raise the Minimum Marriage Age Fanani, Fajriannoor; Yuwono, Teguh; Hasfi, Nurul; Erowati, Dewi
INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) Vol. 11 No. 1 (2026)
Publisher : FAKULTAS DAKWAH UIN SALATIGA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/inject.v11i1.6573

Abstract

This study aims to analyze the revision of Indonesia’s Marriage Law in 2019 by applying the policy network approach developed by David Marsh and Martin Smith, with a particular focus on how network dynamics shape policy outcomes for the minimum marriage age of women. The research contributes to the field of public policy and political communication by offering a relational perspective that moves beyond actor-centered explanations and highlights the importance of network structures, interactions, and resource distribution. Using a qualitative case study design, this research examines four analytical dimensions: network environment, network structure, actors’ interests and resources, and patterns of network interaction. Data were collected through document analysis, in-depth interviews with activists involved in the advocacy process, and various secondary data. The findings reveal that the success of the amendment was driven by a cohesive policy network built mainly by civil society coalitions providing advocacy, expertise, and public pressure. However, the study also finds that this success was strongly influenced by a favorable policy window shaped by key political events, including judicial changes and shifting elite alignments, which reduced resistance to reform. These results highlight that while policy networks are crucial in organizing and advancing advocacy efforts, their effectiveness is contingent upon broader political opportunities.
Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Terhadap Maladministrasi Pungutan Liar Program Nasional Agraria di Kabupaten Kudus Tahun 2017 Fuad, Achmad Nur; Erowati, Dewi
Jurnal Penelitian Vol 13, No 1 (2019): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jp.v13i1.5404

Abstract

Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang menunjukkan tanda bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui Prona menawarkan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat tanah dengan biaya yang murah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak ditemui permasalahan dan penyimpangan, terutama pemungutan biaya ke masyarakat yang tinggi. Pada tahun 2017, Kabupaten Kudus menjadi salah satu kota yang memiliki kuota sertifikat Prona terbesar dan sering terjadi banyak permasalahan dalam penyelenggaraan Prona. Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan pelayanan publik yang terjadi di masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sebagai perwakilan Ombudsman pusat melakukan pengawasan dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Prona di Kabupaten Kudus.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menggali data dan informasi dengan akurat dan spesifik, supaya data dan informasi yang dihasilkan lengkap dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan delapan informan, kajian pustaka dan telaah dokumen yang berkaitan dengan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam mengawasi Prona di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah adalah melakukan investigasi inisiatif sendiri, melakukan pengawasan preventif dan melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Prona yang dilaporkan masyarakat dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga mengirimkan saran perbaikan kepada instansi yang terlibat untuk mencegah permasalahan terulang kembali. Hal yang kurang dalam pengawasan tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kurang melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan Prona di Kabupaten Kudus.