Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.346
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Pengabdian Papua Journal of Law, Poliitic and Humanities The Easta Journal Law and Human Rights West Science Law and Human Rights Rechtsnormen Journal of Law Nanggroe: Journal of Scholarly Service GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Pengabdian UMKM EBAMUKAI; JURNAL PENGABDIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Silvester Magnus Loogman Palit
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Legal Analysis of Bank Accounts With Children's Names As Customers Silvester Magnus Loogman Palit; William Hendrik Reba; Tumian Lian Daya Purba
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 4 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May-June 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i4.397

Abstract

This research, entitled Legal Analysis of Bank Accounts with Children's Names as Customers , was carried out at several Jayapura City Bank branches. The methods used in this research are normative juridical and empirical juridical . The problem of this research is how children as customers can be said to be competent according to the legal rules of agreements related to opening bank savings accounts; Then, is it worth continuing to open an account with a child as a customer as an offer that is in accordance with the subjective requirements of the depositor? So this needs to be researched because there are still banking products that offer savings to child customers . It is hoped that this research can provide input to banks regarding their savings product offerings and knowledge for the people of Jayapura City . There is no uniformity in Indonesian law, the age limit for adult children is determined by the child's actions. One way to protect parties (child customers) who are not yet able to realize their actions and the extent of the legal consequences of their actions is to limit their ability to act.
PENERAPAN IPTEKS SEHAT BERMEDIA SOSIAL HINDARI BULLYING DI KALANGAN GENERASI MUDA Purba, Tumian Lian Daya; Palit , Silvester Magnus Loogman
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 02 (2025): APRIL 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini memaparkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan literasi digital dan keterampilan sehat bermedia sosial pada generasi muda di Kota Jayapura, Papua. Program ini dilaksanakan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus cyberbullying di Papua yang diperburuk dengan kesenjangan digital dan keterbatasan akses terhadap edukasi media sosial. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, pelatihan keterampilan praktis, pembentukan peer support group, dan kampanye media sosial positif yang disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Sebanyak 215 peserta yang terdiri dari siswa, SMA di Kota Jayapura terlibat dalam program ini. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman tentang cyberbullying, kesadaran tentang dampaknya dan keterampilan dalam mengidentifikasi serta mengatasi cyberbullying. Pembahasan hasil mengungkapkan bahwa pendekatan yang mempertimbangkan kearifan lokal dan melibatkan tokoh masyarakat adat terbukti efektif dalam konteks Papua. Implikasi dari program ini adalah perlunya pengembangan model literasi digital yang kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik sosio-kultural masyarakat setempat.
Juridical Analysis of the Bankruptcy of PT Sritex Based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. Firmansyah, Firmansyah; Palit, Silvester Magnus Loogman; Reba, William Hendrik
West Science Law and Human Rights Vol. 3 No. 02 (2025): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v3i02.1828

Abstract

This study examines the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) within the framework of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UU Kepailitan). Employing a normative juridical approach, it analyzes the legal provisions, procedural implementation, and implications of the case. The findings reveal compliance with the statutory criteria for bankruptcy but also expose significant procedural inefficiencies, particularly in asset valuation and the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) process. The study highlights the need for reforms to streamline court procedures, enhance transparency, and strengthen corporate governance practices. These measures are crucial for improving the effectiveness and equity of Indonesia’s bankruptcy system while safeguarding the rights of creditors and debtors.
PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI KEBIJAKAN TERHADAP UMKM PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA JAYAPURA Magnus Loogman Palit , Silvester
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.14

Abstract

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian nasional dampaknya juga dirasakansampai ke daerah, yang menyebabkan lesunya kegiatan usaha UMKM. Berbagai kebijakanpemerintah pusat dan daerah dikeluarkan demi mempertahankan eksistensi UMKM pada masapandemi ini. Perlu diperhatikan yaitu aturan manakah yang benar-benar mendukungkeberlangsungan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya di masa pandemi covid-19ini. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis normatifmenggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini adalah mencobamenganalisis perlindungan hukum pada pelaku usaha UMKM pada masa pandemi Covid 19dengan memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah dalamupaya pencegahan dan penyebaran penularan Covid-19. Kebijakan yang ada dimasapandemic covid-19 membuat pelaku UMKM bisa kembali bangkit dan berkembang lagi.Inovasi digital di masa pandemic ini diperlukan sangat memberikan pengaruh padaperkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah secara khusus. Pelaku UMKMyang memanfaatkan dan beradaptasi dengan sarana teknologi informasi dan komunikasidigital dapat bertahan di masa pandemic covid 19 yang belum tahu kapan berakhirnya.Dengan mengurangi transaksi menggunakan uang tunai, dan beralih menjadi transaksi nonTunai bisa membentuk sistem pasar (market) digital, dengan dukungan dari pemerintah.
KEDUDUKAN TENAGA KERJA UPAHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN Palit, Silvester Magnus Loogman; Purba, Tumian Lian Daya
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.46

Abstract

Upah menjadi tujuan utama setiap tenaga kerja, yaitu balas jasa yang didapat tenaga kerja dari pemberi kerja dalam hubungan kerja yang tertuang dalam suatu perjanjian kerja. Pemberi kerja dalam memberikan upah harus memperhatikan tiga aspek antara lain aspek teknis, aspek ekonomis dan aspek hukum. Semua aspek ini harus saling berkaitan dalam pemberian upah kepada tenaga kerja tidak satupun boleh dihilangkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode yurudis empiris dengan mewawancarai beberapa tenaga kerja kontrak yang dibawa dari daerah luar Papua untuk di pekerjakan di Papua. Juga dengan menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan dalam pengumpulan bahan, materi dan data yang berkaitan dangan pengupahan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila tenaga kerja yang digunakan pemberi kerja dari luar daerah tempat kerjanya misalnya dari daerah Sumatera ke Papua maka seharusnya pemberi kerja memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum daerah tempat tujuan kerja tenaga kerja tersebut. Sistem diperlukan agar penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum tenaga kerja. Pemberlakuan upah minimum melalui sistem pengupahan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial.
ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU “AKU PAPUA” PADA UPACARA PEMBUKAAN PON XX 2021 Krey, Thresia Hilda Mathelda Yenkase; Rongalaha, Johan; Palit, Silvester Magnus Loogman
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.49

Abstract

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021 berlangsung dengan sukses dan meriah. Namun dibalik suksesnya penyelenggaraan PON XX tersebut, lagu "Aku Papua" ciptaan Franky Sahilatua yang bergema sebagai lagu pembuka yang dilantunkan oleh tiga penyanyi asal Papua, yakni Edo Kondologit, Michael Jakarimilena, dan Nowela Elizabeth Auparay dalam upacara pembukaan PON XX Papua di Stadion Utama Lukas Enembe Jayapura, ternyata menuai kontroversi. Lagu "Aku Papua" diklaim dinyanyikan dalam pembukaan PON XX Papua tanpa izin dari istri mendiang Franky, Harwantiningrum selaku ahli waris dari semua karya ciptaan almarhum suaminya. Oleh karena itu dilakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan Hak Cipta atas sebuah karya lagu yang merupakan bagian dari Hak Cipta, serta untuk mengetahui berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi ahli waris pencipta lagu “Aku Papua” yang dirugikan dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan memiliki target luaran berupa artikel yang dimuat dalam jurnal yang nantinya berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian di masa yang akan datang. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Hukum Bisnis di Indonesia. Hal yang terjadi pada ahli waris lagu “Aku Papua” adalah salah satu contoh kasus pelanggaran Hak Cipta yang dapat terjadi atas karya lagu yang digunakan pihak lain tanpa izin dari ahli waris karya ciptaan tersebut. mengenai izin penggunaan hak ekonomi pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Izin yang diberikan oleh pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta kepada pihak lain dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang biasa dikenal dengan nama lisensi.
Edukasi Hukum Kewirausahaan dan UMKM: Pengabdian Silvester Magnus Loogman Palit; Tumian Lian Daya Purba
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2687

Abstract

The rapid growth of micro, small, and medium enterprises (UMKM) in Papua requires legal literacy support to ensure business sustainability and access to formal financing. This community service program implemented legal entrepreneurship education at SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja, Jayapura City, on May 12, 2023, targeting high school students as future entrepreneurs. Using participatory education methods, the program provided comprehensive understanding of business legality, Business Identification Number (NIB) procedures, and Online Single Submission (OSS) system. Results showed significant improvement in students' legal awareness, with 85% of participants demonstrating increased understanding of business establishment procedures and 78% expressing interest in legal entrepreneurship. The program addressed critical gaps in legal literacy, considering that 44 million of Indonesia's 65 million UMKM lack access to formal financing due to legality issues. Papua's MSMEs, totaling 151,470 units with only 2.7% having NIB certification, urgently need legal literacy intervention. This educational approach proves effective in preparing compliance-ready entrepreneurs while supporting Papua's 2026 export target and sustainable economic development goals.
Synchronization of the 2025 Criminal Prosedur Code Draft With the National Criminal Code: A Review of Obstacles, Gaps, and the Ultimum Remedium Principle Purba, Tumian Lian Daya; Palit , Silvester Magnus Loogman
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 5 (2025): JHK-August
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i5.433

Abstract

The enactment of the 2022 Criminal Code (KUHP) marks a milestone in reforming Indonesia’s national law, replacing the Dutch colonial legacy that has prevailed for over a century. Nevertheless, its effectiveness depends on the existence of procedural law as an implementing instrument, namely the 2025 Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP), which is currently under discussion. Synchronization between the KUHP and the RKUHAP is essential since substantive and procedural law form a unified criminal law system. This study aims to analyze the synchronization of the 2025 RKUHAP with the KUHP, focusing on obstacles, normative inconsistencies, and the application of the principle of ultimum remedium. The method employed is normative juridical legal research with legislative, conceptual, and comparative approaches, complemented by case analysis. Research data consist of primary legal materials (KUHP, RKUHAP, and related regulations), secondary materials from academic literature, and tertiary supporting materials. The analysis is conducted qualitatively by identifying and interpreting norms, then testing them against doctrines and criminal law principles. Findings reveal three issues: obstacles from overlapping articles and different orientations, with RKUHAP remaining retributive while KUHP embraces restorative justice; normative inconsistencies in detention provisions that risk violating legality and fair trial principles; and inadequate reflection of ultimum remedium since minor and administrative offenses still tend toward criminalization. The study concludes that without proper synchronization, risks of legal disharmony and excessive criminalization may emerge, undermining human rights protection. Therefore, ultimum remedium must serve as the guiding principle in drafting the 2025 RKUHAP to ensure a fair, modern, and rights-oriented criminal law system in Indonesia.
Legal Perspective on Data Privacy Protection as a Human Right in Indonesia Palit, Silvester Magnus Loogman; Purba, Tumian Lian Daya
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 4 No. 01 (2025): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v4i01.783

Abstract

This study examines the legal perspective on data privacy protection as a human right in Indonesia through a normative juridical approach. The increasing use of digital technology and the proliferation of personal data collection have intensified concerns over the misuse of personal information and inadequate legal safeguards. The research analyzes Indonesia’s constitutional provisions, statutory frameworks—including Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law)—and their alignment with international human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Findings indicate that Indonesia has made substantial progress in establishing a legal foundation for data privacy through the PDP Law, which emphasizes principles of consent, transparency, and accountability. However, implementation challenges remain, particularly in institutional enforcement, public awareness, and regulatory coordination. The study concludes that effective protection of data privacy requires not only strong legal frameworks but also a rights-based approach that upholds human dignity, ensures government accountability, and promotes digital justice in the information age.
Paradigm Shift from Punishment to Rehabilitation: An Analysis of the Implementation of the Best Interests of the Child Principle in the Criminal Justice System Tumian Lian Daya Purba; Silvester Magnus Loogman Palit
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6121

Abstract

The transformation of the penal paradigm for children from a retributive to a rehabilitative approach through  the mechanism of diversion is a crucial component in realizing the best interests of the child within Indonesia’s juvenile justice system. Diversion not onlyoffers a more humane resolution to cases shielding children from the adverse impacts of formal litigation but also creates space for psychosocial recovery and social reintegration. However, its effectiveness in practice continues to face major challenges, includingthe limited awareness and capacity of law enforcement officers, insufficient victim participation, and the shortage of qualified facilitators such as community corrections officers. To address these issues, an integrative implementation model is required, onebased on multidisciplinary psychosocial assessment and involving the collaboration of legal authorities, correctional institutions, communities, andeducational entities. Furthermore, strong institutionaland policy support through thedevelopment of operational regulations, adequate budget allocations, continuous training, and a child-friendly legal culture is essential to ensure that the transformation of penal policy towards rehabilitation becomes a substantive reality rather than a merely normative aspiration
Co-Authors ABDI SUDIATMIKA, I PUTU GEDE Deppa Ringgi Dwiatmanto Dwiatmanto Edbert Reba, Jeremy Eddy - Pelupessy Fakhriah, Syahriati Farida Kaplele, Farida Firmansyah Firmansyah Herry M. Polontoh Hotlarisda Girsang James Yoseph Palenewen Ketaren, Dahliana Krey, Thresia Hilda M.Y. Krey, Thresia Hilda Mathelda Yenkase Kristina Sawen Lia Fadjriani Lily Bauw Maria Alberta Liza Quintarti Novana Veronica Julenta Kareth Nur Asmarani Nurul Huda Pelupessy, Berd Elkiopas Pelupessy, Sella Petrix pondayar, yustus Razak, Faisal Rehabeam Mofu Ringgi, Deppa Rongalaha, Johan Suarni S. Tanati, Daniel tanjung, rona Tora Yuliana Tri yanuaria Tumian Lian Daya Purba Wiliam Reba William Hendrik Reba Wiratama, Febri Wulandari S, Lestari Zaki, Amin