Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Prohibition and Sanctions for Beggars: A Juridical Review Hau, Lucia de Canossa Silva; Wirawan, Ketut Adi
Verdict: Journal of Law Science Vol. 4 No. 1 (2025): Verdict: Journal of Law Science
Publisher : CV WAHANA PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59011/vjlaws.4.1.2025.11-22

Abstract

The phenomenon of beggars in public spaces has become a social and legal issue that continues to evolve in Indonesia. On one hand, begging is viewed as an expression of economic necessity among marginalized communities; on the other hand, its presence is often considered to create social problems that require legal intervention. This study aims to address two main research questions: (1) how sanctions for beggars are regulated in Indonesia; and (2) what legal consequences arise when someone gives money to beggars. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to examine relevant legal provisions in the Indonesian Criminal Code (KUHP), Regional Regulations (Peraturan Daerah), and scholarly literature. The findings indicate that regulations concerning beggars are not specifically stipulated in the KUHP, but many regions have established provisions within Regional Regulations on public order. Sanctions for beggars may include imprisonment, administrative fines, and social rehabilitation. Meanwhile, individuals who give money to beggars are generally not subject to direct criminal penalties, although some Regional Regulations extend the prohibition by imposing sanctions on givers as well. This study concludes that regulations concerning beggars largely depend on regional authority and are administrative in nature, thereby highlighting the need for policy harmonization to ensure a more effective approach in addressing the issue of begging.
THE URGENCY OF REGULATING SEXUAL GRATIFICATION AND SEXTORTION AS PATHOLOGICAL BEHAVIOR OF BUREAUCRATS Amalia Syauket; Tri Endah Karya Lestiyani; Ketut Adi Wirawan
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 3 No. 5 (2025): MAY
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Extortion, gratuities and bribery are the most common acts of corruption and are prone to involving bureaucrats, will harm the state and as crimes threaten the norms, values ​​and integrity of the nation. The bureaucracy has a mode of corruption in the form of gratification, then sex gratification appears which gets the public's attention. Sextortion is a form of sexual extortion related to abuse of power. Sex gratification and sextortion are pathologies of bureaucrat behavior related to corrupt behavior, manifested in negative or dysfunctional behavior. There is a high urgency for regulation of sex gratification and sextortion in explicit regulations because of the urgent need for legal certainty and easier proof to be carried out by the KPK. Article 12B of Law Number 20 of 2001 does not contain the word gratification in the form of sex services. This means that there are no regulations or laws stating that the act of providing sexual services (sex gratification) is an act of corruption. Likewise, the absence of laws targeting sextortion as a form of corruption causes it to become a form of covert corruption. The novelty of the research is that sex gratification and sextortion are icebergs as a result of a void in norms, difficult to be charged with criminal law, difficult to prove and weak sanctions do not create a deterrent effect.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sexual Harassment Akibat Manipulasi Konten Digital Berbasis Artificial Intelligence Ni Luh Putu Desi Erdiyanti; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; Ketut Adi Wirawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4879

Abstract

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam teknologi manipulasi konten digital seperti deepfake telah melahirkan bentuk baru sexual harassment di ruang siber. Fenomena ini berdampak signifikan pada korban, terutama terkait kondisi psikologis, relasi sosial, dan kehormatan diri. Studi ini berfokus pada kajian pengaturan hukum terkait sexual harassment akibat manipulasi konten digital berbasis AI, serta upaya perlindungan hukum bagi para korban dalam kerangka hukum Indonesia. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang mencakup penelaahan peraturan perundang-undangan terkait dan analisis konseptual berdasarkan beragam literatur hukum dan doktrin yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Indonesia sudah memiliki alat hukum seperti peraturan hukum pidana, hukum siber, dan perlindungan data pribadi, pengaturan mengenai penyalahgunaan teknologi AI masih bersifat parsial dan belum secara khusus mengatur deepfake pornografi. Kondisi ini menimbulkan kesulitan pembuktian, potensi tumpang tindih norma, serta belum optimalnya penegakan hukum. Perlindungan korban telah diatur melalui hak atas keadilan, pemulihan, dan restitusi, namun implementasinya masih terkendala aspek teknis dan risiko reviktimisasi. Maka dari itu, penting untuk memperkuat regulasi agar lebih selaras dengan kemajuan teknologi dan menerapkan sistem perlindungan hukum yang berfokus pada korban.
Pengaturan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Dilakukan Oleh Pers Di Indonesia I Komang Aditya Sanjaya; I Nyoman Gede Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.1.6029.46-51

Abstract

Media telah menjadi pendukung perkembangan demokrasi di Indonesia, salah satu yang paling umum adalah penyebaran berita palsu (hoax), ketika ada kasus media. Dari segi seorang penyusun jurnal, yang menyebarkan kabar yang masih belum benar terdapat di UU 40/1999 mengenai pers, sehingga peneliti wajib menyusun kajian ilmiah disini. Dalam meneliti hal ini bertujuan agar mengetahui pengaturan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong oleh pers. Dalam meneliti suatu masalah tersebut memakai mode preskriptif yang pendekatannya legal dan konseptual. Terdapatnya suatu hasil dari proses selama penulis meneliti hal ini yakni pengaturan hukum terkenapa pemidanaan terhadap kabar-kabar yang tersebar belum benar melalui media massa secara lengkap tertuang dalam UU 40/1999 (1). Selanjutnya, kewajiban bertanggung jawab dalam hal menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar oleh pers tertuang pada ketentuan UU 40/1999 mengenai pers lebih tepatnya pada pasal ke 4 ayat ke (1) Peraturan Dewan Pers tentang Undang-Undang Jurnalis. Etis.
Analysis Of The Existence Of State Law In Implementing A State Of Emergency In The Covid-19 Situation In Timor-Leste Lucia de Canossa Silva Hau; Ketut Adi Wirawan
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.6.2.2023.117-122

Abstract

Concerning “The Existence of the state of Law in implementing of a State of Emergency in the Covid-19 Situation” is a constitutional reflection. Regarding state issues in the juridical aspect, the researcher sees that there have been multiple lexical interpretations in the use of the words Estado Emergencia and Estado de Esesaun. In the author’s opinion, this theoretical issue is that the concept of Staatnoodrecht (Netherlands) is divided into two parts, namely Subjective Staatnoodrecht and Objective Staatnoodrecht. There are two formulations of the problem. First, does the real situation of Covid-19, which attacks the population of the entire territory of Timor-Leste, meet the requirements to be declared Timor-Leste in a state of emergency? Second, how is the existence of state law in a state of emergency? This study uses normative juridical methods, including statutory, conceptual, and historical approaches. This research is expected to find basic theoretical ideas to realize the existence of the law state in implementing emergencies in the Covid-19 situation.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI PADA GERBANG DAN PAGAR DI BANJAR SAMPALAN NUSA PENIDA Ketut Adi Wirawan; Ida Ayu Putu Widiati; I Made Budayasa; A.A Agung Laksmi Dewi
Kertha Wicaksana Vol 12 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.2018.56-63

Abstract

ABSTRAK Masayarakat Bali memiliki berbagai budaya lokal yang menjadi aset pariwisata Pulau Bali. Salah satu budaya lokal nampak pada budaya arsitektur pada bangunan tradisional Bali. Sebagai upaya mempertahankan budaya arsitektur tradisional Bali maka Pemerintah Provinsi Bali membentuk Perda No. 5 tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Ketentuan Pasal 15 perda tersebut mewajibkan setiap bangunan non-tradisional harus menerapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali pada gerbang dan pagar. Ketentuan ini sangat penting diterapkan di wilayah kawasan strategis pariwisata Bali seperti Nusa Penida. Salah satu akses laut menuju Nusa Penida adalah melalui pelabuhan Sampalan di Banjar Sampalan. Efektifnya keberlakuan Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampelan akan mendukung program pengembangan kawasan strategis pariwisata di Nusa Penida. Beranjak dari hal tersebut maka akan dilakukan penelitian perihal penegakan hukum Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampalan Desa Batununggul Nusa Penida. Kata kunci: Penegakan hukum, Arsitektur tradisional Bali, Gerbang dan Pagar ABSTRACT Balinese society has various local cultures that become tourism assets of Bali Island. One of the local culture is seen in the architectural culture of traditional Balinese buildings. In an effort to preserve the traditional Balinese architecture culture, the Bali Provincial Government established the Local Regulation no. 5 of 2005 on Building Architecture Requirements. The provisions of Article 15 of the regulation require that any non-traditional buildings should apply the principles of traditional Balinese architecture to gates and fences. This provision is very important applied in the strategic areas of Bali tourism such as Nusa Penida. One of the sea access to Nusa Penida is through Sampalan port in Banjar Sampalan. The effectiveness of the implementation of Article 15 of the Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampelan will support the development of strategic tourism program in Nusa Penida. Moving from that matter will be conducted research concerning law enforcement Article 15 of Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampalan Village Batununggul Nusa Penida. Keyword: Law enforcement, Traditional Balinese architecture, Gates and Fences
Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega Ketut Adi Wirawan; I Ketut Sukadana; Cok Gede Suryanata
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.12-18

Abstract

Adanya aturan khusus mengenai tanah karang desa secara adat terhadap krama atau masyarakat yang memiliki tanah karang desa di Desa Selat Belega baik dalam bentuk warisan turun-temurun yang telah diatur atau diungkapkan Awig-awig di Desa Selat Belega. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan dan kewajiban tata krama desa atau untuk penduduk pemilik tanah karang desa sebagaimana telah ada dalam aturan adat Desa Selat Belega dan sebagaimana diatur dalam hukum adat dan desa tradisional Awig-awig. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari fakta-fakta dalam prakteknya di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencari jalan pemecahannya. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kewajiban manusia desa sebagai pemegang tanah karang desa antara berada di Desa Pakraman Selat sesuai dengan Awig-Awig dan Pararem Desa, menjadi milik para pengarep , tedun mebanjar, ngayah di desa pakraman dan/atau Kahyangan Tiga dan mengeluarkan Pepeson, patuh dan patuh pada awig-awig di desa Pakraman dan telah menjadi kebiasaan adat Banjar. Posisi tanah karang desa di Desa Selat Belaga adalah melemahnya desa Pakraman yang diserahkan penggunaannya dengan sopan santun dari generasi ke generasi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masing-masing, krama yang menempati desa karang memiliki ukuran kecil, tanah menengah dan besar, misalnya ada daerah 200, 400 dan 800 dengan kewajiban ngayahan desa dan tedun mebanjar. Kata kunci: Tanah Karang Desa; Desa Pakraman; Awig-Awig There are special rules regarding traditional village coral land against krama or the community that owns village coral land in the Desa Selat Belega both in the form of genetic inheritance that has been regulated or revealed by Awig-awig in the Desa Selat Belega. The purpose of this study was to find out how the rules and obligations of village manners or for residents of village coral landowners as already contained in the traditional rules of the Desa Selat Belega and as stipulated in conventional law and traditional villages Awig-awig. This type of research used in this study is a type of empirical legal analysis that is looking for facts in practice in society, then associated with legal provisions to find a way to solve it. The results of the discussion in this study are as follows: Obligations of village people as holders of village coral land between being in Pakraman Selat Village according to Awig-Awig and Pararem Desa, belonging to the pengepep, tedun mebanjar, ngayah in pakraman village and/or Kahyangan Tiga and issued Pepeson, obedient and obedient to awig-awig in Pakraman village and had become a custom of Banjar. The village coral land position in the Desa Selat Belega is the weakening of Pakraman village which has been surrendered by manners from generation to generation in accordance with the needs of their respective communities, the krama that occupy the coral village have small size, medium and large land, for example 200, 400 and 800 with the obligation to cultivate the village and incur losses. Keywords: Tanah Karang Desa; Pakraman Village; Awig-Awig
Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia I Made Agus Mahendra Iswara; Ketut Adi Wirawan
Kertha Wicaksana Vol 14 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.14.1.2020.69-76

Abstract

This study aims to determine the role of the prosecutor's office in eradicating criminal acts of village corruption in Indonesia. The method used in this research is a type of normative legal research with the aim of outlining issues to be further discussed based on legal theory and then related to applicable laws and regulations. The results of this analysis indicate that referring to the Law on Prosecution that the Prosecution has a role in combating corruption in the criminal field (in this case village corruption), namely conducting investigations, investigations, prosecutions and case executions. Besides that, in the case of preventive efforts, intelligent Pidsus, Special Crimes Section, facilities were formed, for example the formation of several task forces (task force) with specific tasks in this case related to the prevention of village corruption. In addition, the Intelligence Intelligent was also established covering intelligence, investigation, security, and raising activities to prevent criminal acts to support law enforcement both preventive and repressive in the fields of ideology, politics, economics, finance, social culture, defense and security, implementing deterrence against people certain and / or participate in organizing public order and peace
Perlindungan Hukum terhadap Korban Toxic Relationship di Kalangan Remaja Ni Luh Wiweka Widyastuti; Ni Komang Arini Styawati; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.1.4413.166-171

Abstract

Saat ini marak terjadi kasus toxic relationship atau hubungan beracun yang sebagian besar korban merupakan kalangan remaja. Pemerintah Indonesia juga belum mengatur secara khusus tentang toxic relationship, namun terdapat beberapa aturan yang terkait dengan toxic relationship. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan terhadap pelaku toxic relationship (hubungan beracun) di kalangan remaja serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban toxic relationship (hubungan beracun) di kalangan remaja. Metode penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik argumentasi dan interpretasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian perlindungan hukum bagi korban toxic relationship (hubungan beracun) bertujuan untuk memberikan suatu keadilan kepada pihak korban. Kemudian dalam hal tersebut perlu diperhatikan kesesuaian pengenaan sanksi terhadap pelaku serta perlindungan saksi dan korban.
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Denpasar Ni Made Dwi Ari Cahya Utami; I Made Minggu Widyantara; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.3.5319.509-514

Abstract

Since the Covid-19 pandemic that has been going on in Indonesia, the government has finally issued various policies regarding this problem, because people experience health difficulties as well as in terms of earning a living or the economy. One of the government's policies is to implement PPKM which is based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2021 concerning the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities for Coronavirus Disease 2019 in the Java and Bali Regions. This study aims to determine Law Enforcement against Violations of the Enforcement of Community Restrictions (PPKM) Daryrat in Denpasar City. This study uses an empirical type. Consists of primary and secondary, with interview data collection techniques and literature study. Analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that the Provincial Government of Bali, in this case the Governor of Bali, has issued a Circular Letter of the Governor of Bali Number 09 of 2021 concerning the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) for Coronavirus Disease 2019 in the New Era of Life in the Province of Bali. The circular contains guidelines regarding the implementation of PPKM at the regional level, which later became the basis for the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 in Denpasar City, namely Denpasar Mayor Regulation Number 32 of 2020 concerning Restrictions on Community Activities in Kelurahan Villages and Traditional Villages in Accelerating Corona Handling. Virus Disease 2019.