Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Reformulasi Pengaturan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Made Ryoko Aditya Arjana; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.217-222

Abstract

Sexual violence is one of the most common criminal offenses in Indonesia. All types of sexual threats and coercion can be considered sexual violence. The type of rehabilitation provided to perpetrators of sexual violence can be used to prevent the return of such violence. The problem formulations of this research are: 1) How is the regulation of perpetrators of sexual violence who can be given rehabilitation efforts? 2) How is the form of reformulation of the regulation of rehabilitation efforts against perpetrators of sexual violence? The research method that the author uses in this research is normative research method. This study found that perpetrators of sexual violence who have sexual deviations, live in a residence, and have a health evaluation are likely to receive rehabilitation. The enactment of the Law on Sexual Violence reformulated the regulation of rehabilitation efforts against perpetrators of sexual violence. This law contains provisions on rehabilitating perpetrators of sexual violence crimes that were previously not regulated in the Criminal Code. The government is advised to improve the provisions in the law and encourage the community to participate in the implementation program.
Implementasi Penggunaan Uang Paksa (Dwangsom) Terhadap Putusan Hakim (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar) Dina Amalia; Nyoman Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.3.2024.293-298

Abstract

Dwangsom is defined as an additional penalty imposed by the judge on the defendant (convicted) to pay a sum of money to the plaintiff with the aim that the defendant (convicted) is willing to fulfill the main sentence imposed by the judge voluntarily within a predetermined time. The problem formulations raised in this paper are (1) How is the application of dwangsom to the judge's decision at the Denpasar Religious Court, and (2) How are the obstacles to the application of dwangsom to defendants who are unable to carry out the decision (economic incapacity). The research method used is an empirical research method. Forced money is regulated in 606a BRV and 606b BRV, in its application forced money in Indonesia has been applied properly according to the Law on the application of forced money (dwangsom), although forced money has been implemented properly but there are still some technical obstacles, which need to be resolved.
Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak I Kadek Oza Ananda Putra; I Nyoman Gede Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.22-29

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum, menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang diatur oleh hukum. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap insiden cedera fisik, psikologis, atau seksual yang biasanya dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana pengaturan hukum tindak kekerasan terhadap anak? 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yakni sejumlah pasal yang mengandung unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" (door geweld atau door bedreiging met geweld) secara eksplisit memuat hukuman pidana terkait tindakan kekerasan dan/atau intimidasi. Pasal tersebut ada dalam Bab IXA UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C; 76D dan 76E.
Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pencemaran Sampah Pasar Kreneng Marselina Yunita Seravina; Nyoman Gede Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.106-113

Abstract

Pasar Kreneng sebagai salah satu pasar tradisional yang penting di Bali, menghadapi tantangan serius terkait pencemaran sampah. Masih adanya kendala penerapan dan penegakan hukum maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan upaya efektivitas PERDA No.3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah terhadap permasalahan pencemaran sampah di Pasar Kreneng. Sehingga rumusan masalahnya bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di Pasar Kreneng dan Apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di Pasar Kreneng. Menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitiannya upaya penegakan hukum melalui pemberian sanksi tegas berupa denda terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan terkait kebersihan lingkungan hidup di Kota Denpasar. Hambatannya masih saja ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti membuang atau menimbun sampah sembarangan, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat. Saran hendaknya menaati aturan yang berlaku dan lebih peduli terhadap lingkungan.
Improving the Quality of ST Yowana Mekar’s Youth Organization Through Culturally Based Articles of Association – Bylaws I Wayan Kartika Jaya Utama; I Wayan Werasmana Sancaya; I Made Aditya Mantara Putra; IB Gede Agustya Mahaputra; Ketut Adi Wirawan
Community Service Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Community Service Journal of Law
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.2.1.2023.41-44

Abstract

This community service program aims to provide training and assistance in making the Articles of Association Document of the Bylaws and Organizational Administration Tools for the youth management of ST Yowana Mekar, which is assisted by lecturer service. Through this activity, it is hoped that the youth management of ST Yowana Mekar can organize their organization in a healthy, orderly, and orderly manner so that the Vision can be realized. The method used to achieve the goal is technical and participatory guidance. The form of participatory empowerment activities is in the form of active participation of participants in activities carried out by the team in workshops, mentoring, and monitoring-evaluation. The steps of its activities are as follows: 1) Workshop on the Articles of Association document of the Bylaws for an organization, to provide an understanding of the importance of the Articles of Association document of the Bylaws for an organization, 2) Training on making documents of the Articles of Association of the Bylaws, 3) Assistance in finalizing the preparation of the Articles of Association document of the Bylaws. The result of the activity is: that the Youth organization ST Yowana Mekar can create and have a Balinese-language Bylaws document of the Bylaws.
Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jembrana I Putu Aryana Kepakisan; Ida Ayu Putu Widiati; Ketut Adi Wirawan
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2228

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan faktor-faktor penghambat pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Adapun penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang hasil akhirnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan prosedur pemenuhan Hak Restitusi dapat diajukan oleh pihak korban, didampingi oleh LPSK dan Lembaga Perlindungan Anak. Restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun setelah adanya putusan incracht. Terkait mekanisme penghitungan besaran Restitusi masih belum terdapat standarisasi, namun pihak LPSK dapat melakukan asesmen kalkulasi permohonan dengan batas nilai kewajaran dan proyeksi pemulihan psikologis sebagai acuan. Faktor penghambat internal mencakup belum adanya standarisasi penghitungan Restitusi, realisasi perlelangan aset yang terhambat, kurangnya daya paksa hukum dan tidak terlaksananya Dana Bantuan Korban. Faktor penghambat eksternal mencakup minimnya informasi mengenai Restitusi, kendala administrasi, itikad baik dan kondisi ekonomi pelaku serta terbatasnya fasilitas pemulihan psikologis.