Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.922
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Vyavahara Duta Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Yuridika Journal Evidence Of Law Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Verdict: Journal of Law Science Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi
Universitas Warmadewa
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kekuatan Alat Bukti Media Sosial Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada masa saat ini banyak terjadi kasus tindak pidana yang meresahkan salah satunya adalah judi online. Dalam penanganan kasusnya judi online menggunakan media sosial sebagai alat bukti di persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi online?. Dan bagaimana kekuatan alat bukti media sosial dalam perkara tindak pidana judi online?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pengaturan tindak pidana mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 BIS KUHP, sedangkan mengenai pengaturan judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan alat bukti media sosial dalam perkara judi online merupakan alat bukti yang kuat dan sah. Sahnya suatu alat bukti maka diperlukannya validasi bukti elektronik yang di mana persyaratan dan ketentuan alat bukti yang diatur dalam KUHAP maka bukti elektronik harus memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai suatu alat bukti yang akan dapat dinyatakan sah dan dipergunakan di persidangan. Pemerintah dan masyarakat harus sigap serta waspada.
Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Usaha Bengkel di Kelurahan Sumerta I Putu Devha Surya Wibawa; I Ketut Kasta Arya Wijaya; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The high population correlates with the level of pollution that occurs, considering the high level of mobility of each person makes the need for transportation facilities even greater. The existence of so many workshops affects the surrounding environmental conditions. The formulation of the issues raised is (1) How are the legal protection efforts against the environment from pollution due to workshop business activities in Sumerta Village?, (2) What are the obstacles in environmental protection due to workshop business activities in Sumerta Village? This thesis research uses empirical legal research methods. The results of the study found that there were prevention efforts made to the environment from pollution due to workshop business activities, namely by conducting socialization from the Environment and Hygiene Service and Sumerta Village to workshop business actors. Obstacles in enforcing environmental protection due to workshop business activities in Sumerta Village there are several factors such as factors of legal facilities, law enforcement officials, facilities and facilities, licensing, public legal awareness of the environment, and a large number of workshops and even distribution make supervision difficult.
Efektivitas Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar Made Ryan Permana Putra; I Made Sepud; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual harassment is a criminal offense that can cause harm in the form of trauma or embarrassment to the family or society. Children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment who are still underage, need to receive serious attention from all walks of life.This is done to improve the mindset of the perpetrators, teach the perpetrators to do good and help the perpetrators meet the prevailing standard of living. This study uses empirical legal research methods. There are internal, external, and other factors that contribute to children committing sexual harassment offenses. External factors include emotional power and age, external factors consist of education, environment, alcohol and drugs, economy, and the internet. Meanwhile, other factors that support children to commit crimes of sexual harassment are children's low understanding of religion and the absence of parental oversight. The study's findings indicate that, in accordance with the applicable laws and regulations, social counseling for child sexual harassment perpetrators has been working well and effectively. The absence demonstrates this repetition of criminal acts or recidivism. This happens because the process of guiding and supervising children who commit crimes of sexual harassment by social counselors has been running according to the rules that apply.
Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan Perkara Pidana I Made Fery Suryawan; I Made Sepud; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memberikan kesaksian yang berbeda dengan apa yang telah diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu dari peraturan perundang undangan dan buku hukum, teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan, analisis bahan hukum yaitu dengan analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan diatur dalam Pasal 163 KUHAP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi, minta keterangan mengenai perbedaan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan diatur Pasal 242 ayat (1) (2) KUHP yaitu 7 dan 9 tahun penjara.
Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps) Kadek Novita Dewi; I Nyoman Gede Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia adalah pada kekayaan sumber daya alam yang asri. Berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps sebuah kasus pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal telah terjadi di Jalan Sunset Road. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi di Indonesia dan 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal berdasarkan adanya putusan pengadilan tersebut. Dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan observasi kasus yang terkait dengan metode normatif. Menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan dengan sumber primer dan sekunder. Dikaji dengan analisis sistematis dan dituangkan secara deskriptif. Pengaturan pemeliharaan terhadap satwa langka yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Cyber Troop (Pasukan Dunia Maya) Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Dunia Cyber (Studi Kasus di Polda Bali) Muhammad Alfian Dwi Saputra; I Nyoman Gede Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.4.1.2022.88-92

Abstract

According to technological developments, there are as many facilities available specifically in cyberspace. This technology development also tends to provide the chance of criminals, specifically crimes in cyberspace. The focus of this thesis research is to examine the definition and elements of a criminal act, the role of cyber troop in criminal acts, inhibiting factors and efforts to resolve the defamation of cyber troop carried out by the Bali Police. The method applied for the research is kind of the type of empirical juridical legal research or kind of research which tends to help examining the applicable legal provisions and also thing occurs in real way of society or kind of research that was done in actual situations of the society, the purpose is to find kind of facts which are used to be the evidence. Research data is getting analyzed in order to help identify the problems that led to problem solving. Empirical juridical research here applies a kind of statutory approach. The object is a case of defamation. The research data were collected using observation, interviews, and documentation methods and summarized using sentences that are easy to understand.
Efektivitas KPPAD Provinsi Bali Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Ida Ayu Tannia Dhamayanti Manuaba; I Made Sepud; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.100-105

Abstract

Pemerintah Provinsi Bali membentuk Komisi Penyelenggara Perlindungan Daerah sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun pada kenyataannya, anak yang berhadapan dengan hukum (untuk selanjutnya disebut dengan ABH) jumlahnya terbilang cukup banyak. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yakni bagaimanakah peranan KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak dan bagaimanakah faktor-faktor penghambat KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak? Metode yang digunakan yakni metode empiris dan bersumber pada data primer dan juga data sekunder. Penelitian ini berlokasi di Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali. Teknik dalam menentukan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil kajian menyatakan KPPAD Provinsi Bali tidak berjalan dengan efektif dikarenakan dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dikatakan belum maksimal atau mencapai sasaran, dimana dalam salah satu tugas yaitu melakukan sosialisasi tidak berjalan dengan baik.
Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak (Studi Pada Kejaksaan Negeri Denpasar) Komang Agus Adi Gunawan; I Made Sepud SH.,MH; Ketut Adi Wirawan SH.,MH
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.335-340

Abstract

Dengan maraknya berita dan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah harus memperketat regulasi yang ada, karena anak – anak juga menjadi korban dari adanya pelecehan tersebut, yaitu pencabulan terhadap anak. Anak – anak merupakan manusia yang masih harus didampingi orang dewasa yang tidak bisa menjelaskan apa yang mereka alami sebagai korban maka undang – undang memiliki aturan dalam perlindungan yang diberikan untuk anak – anak tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Peran Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana pada Kejaksaan Negeri Denpasar terhadap pelaku pencabulan anak dan Apakah kendala Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan empiris. Sumber utama dan pendukung digunakan. hasil penelitian peran JPU dalam penerapan sanksi pidana pada kasus pencabulan tindak pidana pencabulan anak Jaksa memberlakukan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dari hukum dengan sifat umum ke khusus. kendala atau hambatan penerapan sanksi pidana yaitu surat visum. Kepada Lembaga Kejaksaan khususnya kepada Jaksa untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian khususnya Polisi PPA, pendampingan kemasyarakatan, sehingga pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak benar- benar dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menemukan kebenaran materiil.
Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Denpasar Pande Putu Thalia Alma; I Nyoman Gede Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.363-369

Abstract

Di wilayah hukum Polresta Denpasar untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan penyidik memanfaatkan metode Scientific Crime Investigation (SCI). SCI merupakan suatu metode pembuktian pidana dengan metode ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. SCI pada dasarnya merupakan rangkaian proses penyidikan kejahatan dengan mencari, mengumpulkan alat bukti, dan menemukan fakta-fakta dalam suatu kasus. Hal ini dilakukan jika suatu perkara minim saksi untuk memperoleh informasi secara verbal dengan cara memanfaatkan ilmu kriminalistik yaitu adanya triangle crime scene. Dalam hal ini peran dari micro evidence (unsur mikro barang bukti) menjadi sentral dalam SCI karena akan menghubungkan rantai antara korban, pelaku, serta barang bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode SCI dalam pemeriksaan alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Polresta Denpasar serta apa saja hambatan dari penerapan metode SCI dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, penerapan metode scientific crime investigation dalam pemeriksaan alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polresta Denpasar adalah dilakukan secara analisa kriminalistik.
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencemaran di Sungai Badung Denpasar I Putu Satria Adhi Darma; I Nyoman Gede Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.44-50

Abstract

There is so much accumulation of waste every day that this has the potential to increase as the population increases. Waste is a major problem seen from the development of population, so policies are needed to overcome this, one of which is the policy of managing households. The formulation of the problems in this study are How is law enforcement against the perpetrators of pollution in the Badung river Denpasar? What factors are the obstacles in law enforcement against pollution of the Badung Denpasar river basin? The research method used is empirical legal research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. There is a need for cooperation between DLHK and village officials to carry out socialization to the community regarding the impact of garbage pollution due to garbage disposal, as well as the participation of traditional interpreters in terms of addressing issues about garbage by urging people not to directly throw their garbage into the river.
Co-Authors A.A Agung Laksmi Dewi Amalia Syauket Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Budayasa, I Made Cok Gede Suryanata Dewi, A.A Agung Laksmi Dina Amalia Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna Hau, Lucia de Canossa Silva I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Kadek Oza Ananda Putra I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Sukadana I Komang Aditya Sanjaya I Made Aditya Mantara Putra I Made Agus Mahendra Iswara I Made Budayasa I Made Fery Suryawan I Made Fery Suryawan I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Sepud I Made Sepud I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sukandia I Putu Aryana Kepakisan I Putu Devha Surya Wibawa I Putu Satria Adhi Darma I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Werasmana Sancaya Ida Ayu Putu Widianti Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Tannia Dhamayanti Manuaba Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra Kadek Novita Dewi Kadek Novita Dewi kadek, wiwin asita Komang Agus Adi Gunawan Lucia de Canossa Silva Hau Made Ryan Permana Putra Made Ryoko Aditya Arjana Marselina Yunita Seravina Muhammad Alfian Dwi Saputra Ni Luh Putu Desi Erdiyanti Ni Luh Wiweka Widyastuti Ni Made Dwi Ari Cahya Utami Nyoman Sugiartha Pande Putu Thalia Alma Payana, Gede Andra Uky Putra, Made Ryan Permana Putu Suryani . Styawati, Ni Komang Arini Sugiartha, I Nyoman Gede Tri Endah Karya Lestiyani Wibawa, I Putu Devha Surya Widianti, Ida Ayu Putu Widiati, Ida Ayu Putu