Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Arena Hukum Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Madani Legal Review GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Hukum Caraka Justitia BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Saryono Yohanes
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 131 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 131 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Umum di Indonesia Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1095

Abstract

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu Dalam penyelenggaraan agenda pemilu tersebut seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu atau sering disebut dengan sengketa pemilu (proses dan hasil). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia serta dampak kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research) yang didukung oleh fakta empirik yang penulis dapatkan di lapangan, dengan menggunakan metode penelitian ini penulis mengkaji data-data,buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu yang penulis angkat. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu Pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-undang untuk memilih pejabat Negara, oleh karena itu hal penting yang fudamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal Konstitusi. Dampak Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terhadap demokrasi di Indonesia, didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan filosofi hukum yang mendasarinya hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum.
Implikasi Hukum Pemekaran Kecamatan Elar terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Elar Selatan Rapin, Modestus; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimuis
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1103

Abstract

Telah dilakukan studi dengan judul “Implikasi Hukum Pemekaran Kecamatan Elar Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Elar Selatan”. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum pemekaran Kecamatan Elar terhadap pelayanan publik masyarakat Kecamatan Elar Selatan dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelayanan publik Di Kecamatan Elar Selatan. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris dengan menyelidiki kenyataan dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak hukum pemekaran Kecamatan Elar terhadap pelayanan publik di Kecamatan Elar selatan adalah berdampak positif semakin dekatnya dengan pusat pelayanan publik dengan masyarakat desa dan kelurahan. Sehingga semakin mudahnya dalam pelayanan baik itu pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Selain itu, faktor yang menghambat dalam melakukan koordinasi dan pengawasan oleh kecamatan terhadap pelayanan publik oleh desa dan kelurahan adalah kondisi infrastruktur jalan, kondisi kualitas jaringan yang kurang mendukung, kurangnya tenaga kepegawaian, kurang memadainya transportasi, serta sarana dan prasarana kantor.
Penataan Regulasi dan Iklim Penanaman Modal di Nusa Tenggara Timur Yoshua Alehandro Adoe; Saryono Yohanes; Detji K. E. R. Nuban
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i4.1206

Abstract

This study discusses the regulatory arrangement and investment climate in East Nusa Tenggara Province (NTT) as a strategic effort to increase investment attractiveness. Although it has great potential in the agriculture, fisheries, and tourism sectors, investment development in NTT has not been optimal due to overlapping regulations, complex bureaucracy, and lack of efficiency in licensing services. Based on the Stufenbau theory from Hans Kelsen, synchronization between Regional Regulation Number 3 of 2025 and Law Number 25 of 2007 is needed so that there are no conflicts or legal vacancies that can hinder the certainty of doing business. In addition, local governments have implemented various strategies to improve the investment climate, such as improving basic infrastructure, simplifying bureaucracy, promoting regional potential, developing human resources, and strengthening security and order. Other efforts are also being made through the digitization of licensing services and cooperation with the private sector to expand investment networks. Thus, an integrated regulatory and policy arrangement is expected to be able to create a competitive and sustainable investment climate in the NTT region.
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung dalam Perspektif Demokrasi Lokal Patrisia Yubiliana Herti Mbu; Saryono Yohanes; Umbu Lily Pekuwali
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Administrative and Social Science
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v6i1.2208

Abstract

The regional head election system is a long political journey decorated with the trappings of political elite interests and public will, central and regional interests. This research is a normative legal study, using a conceptual approach with literature study or document study techniques. The legal materials were processed through several processes, which were then analyzed qualitatively and normatively. The results of this study indicate: first, the direct election system in selecting Regional Heads and Deputy Regional Heads as a manifestation of people's sovereignty, increasing accountability, creating legitimate leaders, strengthening local democracy, providing wider choices to the community. Second, ideally the direct election system for Regional Heads and Deputy Regional Heads can be achieved with steps, namely quality elections that include high community participation in voting, honest and fair processes, intelligent voters; quality regional head candidates that include competence and integrity, clear vision and mission, inclusive representation; accountability and transparency that include effective supervision, budget and policy transparency; supporting conditions that include a strong legal framework, independent organizing institutions, a mature democratic culture; and recognition of local values.
Reformulasi Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan dalam Perspektif Reorientasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Boymau, Melkianus; Yohanes, Saryono; Kase, Dhesy A.
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4131

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi sentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pasca-Reformasi, Indonesia mengadopsi prinsip desentralisasi, yang awalnya memberikan kewenangan signifikan kepada Pemerintah Daerah di sektor pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun, revisi legislatif berturut-turut, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mereduksi kewenangan daerah dan mengembalikan kontrol penuh kepada Pemerintah Pusat. Meskipun sentralisasi ini dijustifikasi untuk mengatasi inefektivitas sebelumnya dan didukung oleh Mahkamah Konstitusi, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut gagal mencapai tujuannya dan justru memperburuk kondisi di lapangan. Studi kasus penambangan batu berwarna di Kabupaten TTS menunjukkan kegagalan sentralisasi yang multidimensional. Sentralisasi mengikis otonomi daerah, melemahkan legitimasi Pemerintah Kabupaten/Kota, menciptakan kerentanan fiskal, serta memicu permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang serius. Kesenjangan kapasitas, keterbatasan sumber daya dan hambatan partisipasi publik di tingkat Provinsi dan Pusat mengakibatkan inefektivitas pembinaan dan pengawasan dan memicu korupsi, sementara dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan konflik sosial terus terjadi. Ketidaksesuaian antara prinsip desentralisasi konstitusional (das sollen) dan implementasi kebijakan empiris (das sein) ini mendorong perlunya reformulasi hukum. Penelitian ini merekomendasikan pengembalian kewenangan pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara atribusi, yang didukung oleh peningkatan kapasitas daerah, sinergi antar-pemerintah dan penyusunan aturan yang lebih adil. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih seimbang, efektif dan berkelanjutan, serta memulihkan kepercayaan publik.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUPANG DALAM PROSES PENGADAAN SERTIFIKAT TANAH BAGI MASYARAKAT EKS TIMOR TIMUR DI DESA TUAPUKAN KECAMATAN KUPANG TIMUR KABUPATEN KUPANG Ferlindo Dominggus Mascareinhas; Saryono Yohanes; Megi Octaviana Radji; Hernimus Ratu Udju
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Januari 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i1.295

Abstract

This study aims to examine the implementation of the duties and functions of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN) of Kupang Regency in the process of land certificate issuance for former East Timor communities in Tuapukan Village, East Kupang District, Kupang Regency, as well as to identify the factors that hinder its implementation. The background of this research is based on the ongoing land-related problems faced by former East Timor communities who have chosen Indonesian citizenship, particularly regarding legal certainty over land ownership. Land certification is a crucial instrument to ensure legal certainty, improve economic welfare, and support the social integration of former refugees. This research employs a normative legal research method with a juridical approach, focusing on the analysis of land-related laws and regulations, particularly Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration, and other relevant regulations. The findings indicate that the BPN of Kupang Regency has carried out its duties and functions in land certificate issuance through land registration procedures, measurement and mapping, collection of physical and juridical data, and issuance of land title certificates. However, several obstacles remain, including the lack of integrated commitment between central and local governments, limited technical support and professional capacity of human resources, low community participation, incomplete land ownership documents, and unclear legal status of disputed lands. These constraints have resulted in suboptimal legal certainty over land ownership for former East Timor communities in Tuapukan Village. This study concludes that strengthening inter-agency coordination, enhancing institutional capacity of the National Land Agency, and increasing public awareness and participation are essential to improve the effectiveness of land certification for former East Timor communities in order to ensure legal certainty and agrarian justice.
Kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Nera Digital Hendrik, Samuel Jefanya; Yohanes, Saryono; Nuban, Detji E. K. R.
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.5052

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu mengakomodasi tantangan era digital dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana implikasi era digital terhadap meningkatnya kompleksitas penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah pengaturan normatif terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pemilu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan digitalisasi pemilu dan pembuktian elektronik, sementara pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan kewenangan dan praktik penyelesaian sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi dari waktu ke waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya masih berorientasi pada pola konvensional dan belum sepenuhnya memadai untuk menjawab tantangan era digital secara komprehensif. Meskipun demikian, secara fungsional Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan upaya adaptasi melalui perluasan yurisdiksi substantif dan penerimaan alat bukti elektronik dalam praktik persidangan. Era digital membawa implikasi signifikan terhadap kompleksitas penyelesaian sengketa, khususnya pada meningkatnya dimensi teknis pembuktian yang menuntut kemampuan audit terhadap algoritma, sistem teknologi informasi, serta metadata digital. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan legitimasi di ruang digital yang rentan terhadap disinformasi dan manipulasi opini publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi agar penyelesaian sengketa hasil pemilu tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik di era digital.
IMPLEMENTASIKAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGUASAAN CAGAR ALAM GUNUNG MUTIS Agustinus Seo Bani; Saryono Yohanes; Rafael Rape Tupen; Kotan Y. Stefanus
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Januari 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i1.1581

Abstract

The recognition and protection of indigenous peoples’ rights constitute a constitutional mandate as stipulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, the implementation of these rights continues to face significant challenges, particularly in conservation areas. One such area is the Mount Mutis Nature Reserve in North Central Timor Regency, East Nusa Tenggara Province, which has been traditionally controlled and utilized by the Mollo indigenous community. This study aims to analyze the implementation of indigenous peoples’ rights in the control of the Mount Mutis Nature Reserve and to examine the role of local government and community support in managing the area. The research employs a normative legal research method supported by an empirical approach. Data were collected through literature review of relevant laws and regulations, as well as interviews with government officials, conservation area managers, customary leaders, and local community members in Tasinifu Village, Mutis District. The findings reveal that the Mollo indigenous community maintains strong historical, spiritual, and social ties to the Mount Mutis area, as reflected in the existence of customary sites such as sacred stones (faot kanaf) and sacred water sources (oe fam). Although the rights of indigenous peoples over the area are normatively recognized, their implementation remains suboptimal due to limited administrative recognition, boundary disputes, and conservation management approaches that tend to be top-down. Government support is still partial and has not fully positioned indigenous communities as key actors in conservation area management. This study emphasizes the necessity of strengthening legal recognition of indigenous peoples and developing participatory conservation management models that prioritize indigenous involvement to ensure justice, protection of traditional rights, and environmental sustainability.
Oligarki Partai Politik dan Reduksi Doktrin Constituent Recall dalam Tata Laksana Demokrasi Perwakilan di Indonesia Koroh, Yan Agustinus; Hage, Markus Yohanis; Yohanes, Saryono
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7436

Abstract

The dominance of the political party elite (oligarchy) in Indonesia's representative democracy system has shifted the meaning and implementation of the constituent recall doctrine. Although Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution affirms that sovereignty resides with the people, in practice the recall mechanism is not a constituent right, but rather the exclusive authority of political parties. This study uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and comparative approach. The research data was obtained from primary legal materials (the 1945 Constitution, Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, Law Number 2 of 2011 on Amendments to Law Number 2 of 2008 on Political Parties, Law Number 7 of 2017 on General Elections,  Law Number 17 of 2014 on the MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and opinions of constitutional law experts. The results of the study show conceptual reduction, namely the transfer of the people's right to revoke the mandate of their representatives to the parties, and categorical reduction, namely the narrowing of the function of recall to an internal party disciplinary tool. The applicable regulations, particularly MD3 Law, give excessive privileges to political parties, thereby severing the substantive relationship between representatives and constituents. This study proposes a participatory and accountable constituent recall   model, with the right of initiative in the hands of the people through public petitions, verification by an independent institution, and a final decision through a real election.
Kedudukan Dan Peran Fungsionaris Adat Dalam Pembangunan Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Samsida Ahmad; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.627

Abstract

Desa Ondorea merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengakui keberadaan Fungsionaris Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam memelihara dan  memanfaatkan  kekayaan desa dalam pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  lapangan (kualitatif)  yang dalam penelitian  disebut penelitian yuridis  empris yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kedudukan fungsionaris adat Desa Ondorea sebagai pembantu pemerintah desa, sebagai wadah permusyawaratanuntuk membantu menyelesaikan persoalan dan sebagai pihak yang mengambil bagian dalam pembangunan desa, sertaterdapat duafungsionaris adat di Desa Ondorea didalamnya yakni  kepala suku dan mosalaki, dimana kedua fungsionaris adat ini memiliki peran  masing-masing dalam pembangunan desa, kepala suku menjalankan perannya sebagai pihak yang ikut bagian dalam musyawarah pembangunan desa dan ikut sertadalam pelaksanaan pembangunan desa sedangkan mosalaki yang memiliki peran dalam mengurus tanah ulayat, pemimpin ritual adat dan penyelesaian konflik dalam masyarakat.(2)Faktor penghambat peran fungsionaris adat saat pembangunan desa adalah kurangnya komunikasi, kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya partisipasi fungsionaris adat.
Co-Authors Abdul Rahman Osama Djawas Adinda Devita Sulastri Dima Adriana Rosalindra Kondi Adu, Alberto V Afra, Paulinus Agnes Doortji Rema Agustinus Seo Bani Albertus Tapuk Parus Alezandro Gerald Tokoh Andry Armando Dethan Anggrida Susana Li Anna Swaran Dewi Kurman Apliana P. R. P. L. Zogara Apolonius Mardi Pelealu Ariance Boboy Aryana Ruthstine Heo Aryana Ruthstine Heo Awa, Paulinus Armando Balelay, Kirsten R F N Bella Octavia Bole Padi Bella Octavia Bole Padi Bili Agus, Yosefiani Margaretha Bili, Martinus Boymau, Melkianus Candra Erens Bira Cyrilius Lamataro Cyrilius Lamataro Cyrilius W.T. Lamataro Dari, Damianus Ngere David Y Meyners Detji K. E. R. Nuban Detji K. E. R. Nuban Dhesy A. Kase Dhesy Arisandielis Kase Djami, Rally Sunardo Djata, Stiven Djara Don Alexander Intan DVG Ebu Kosmas Edon, Bernad Eksam Sodak, Eksam Elisabeth Morib Ello, Ivan Ervi, Veronika Nona Felix Yoseph Pulu Pinga Ferlindo Dominggus Mascareinhas Foenay, Jeniefer Gita Marchlina G. Tuba Helan, Yohanes Giovanni Secondoi Putra Himan Goran, Andreas Haan, Kevin R. S. Hage, Markus Yohanis Hamzah, Surahman Haning, Paul Imanuel M Hendrik, Samuel Jefanya Herinimus Ratu Udju Herminus Ratu Udju Hernimuis Ratu Udju Hernimus Ratu Udju Hironimus Buyanaya Hoar, Sisilia Derlince Honorata Etralia Mardin Hukapati, Umbu Yabbu Hyronimus Buyanaya Inda Juita Kaho Iriantini M.J Takalapeta Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Jenny Ermalinda Josef M Monteiro Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Kaka, Imanuel Kalaway, Umbu Rizky Kana, Margaret Laedy Januarita Karolus Kopong Medan Kase, Dhesy A. Kedang, Alexander Baha Klemens Ola Gelu Kofi, Dimas Yulius Koroh, Yan Agustinus Kotan Y. Stefanus Kotan Y. Stefanus Koten, Oktavianus Wara Kuhurima, Angelique Rosalia Lamataro , Cirilius W.T Lamataro, Cyrilius W T Lamataro, Cyrilius W. T Liang, Filomena Lidia Lidya Intan Taitoh Linome, Sari Liong, Hironimus Makarios Meicles Cornelis Ayal Malo, Gladys Chyntia Mangngi, Fivin F Mardi Pelealu, Apolonius Margareta Noviani Amus Maria Adventya Parnes Jani Maria Ayentusianti Mamo Maria De Fatima Barros Maria Esterisna Klau Mario Aprio Almit Lawung Markus Arianto Kia Wuwur Markus Yohanis Hage Martina Paulina Manintamahu Martinus Bili Martinus Bili Matau, Charol Primus Mega, Kristiana P J Megi Octaviana Radji Meriyanti Mayesti Bauky Modestus Rapin Monteiro, Yosef Mario Montero, Josef Mario Mourest Aryanto Kolobani Muhamad Farid Ridha Murti Rana Bokamanu Naben, Empi Adriana Nafie, Indra Apriliando Ndun, Ivan Nuban, Detji E. K. R. Nuno Saldanha Da Silva Fatima Patrisia Yubiliana Herti Mbu Payon, Siti Mariana Benga Pello, Jimmy Petan, Putri Yuniastini Philipus Neri Ahoinnai Putry Cantika Maharani Sonbay Rafael Rape Tupen Rafael Rape Tupen Rapin, Modestus Ratu Udju, Hernimuis Ratu Udju, Hernimus Remijawa, Matias Kalikat Renaldo Lutu Renaldo Lutu Renaldy Zadrian Elimanafe Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky Rosalia Maria Bota Roseno Napu Setiawan Rudepel Petrus Leo Rudolf Mourits Christian Piero Lanoe Sam Meldrian Althonsius Oematan Samsida Ahmad Seran, Richard Gustavo Sinurat, Aksi Siti Ainul Kholipah Sofian Syukur Stefanus, Kotan Y. Sulun, Esebius T'ek, Aloysius Gonzaga T. Emadjaik, Mario Tadeus, Dhey W. Tapuk Parus, Albertus Tari, Ronaldo Ameta Putra Tegar Cakti Foes Theodorus Andreantoro Hamu Tikwa Petronela Selan Tinenti, Jimmy Juandi Tonubessi, Salsa Dianprima Tuba Helan, Yohanes G Tupen, Rafael Tupen, Rafael R Tupen, Rafael Rape Umbu L. Pekuwali Umbu Lily Pekuwali Usu, Benedikta Victoria Desriana Meo Winda W. Ndolu Wiwin Maryani Mada Yanto Demetus Modu Yefri Jonathan Ae Yoh G. Tuba Helan Yoh. G. Tuba Helan Yohanes Baptista Geroda Laga Doni Soge Yohanes G. Tuba Helan Yohanes G. Tuba. Helan Yohanes G.Tubahelan Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro Yosefina Sartika Indah Yoseph Nainahas Yoshua Alehandro Adoe Yosua Oktoriardo Loda