Articles
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Stunting Tahun 2021-2022 di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tikwa Petronela Selan;
Saryono Yohanes;
Yosef Mario Monteiro
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1831
The purpose of this study is to analyze the supervisory function of the regional people's representative council on the implementation of the 2021-2022 stunting budget in South Central Timor District. The type of research used by researchers is empirical legal research. The types of data used in this research are primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques using interviews, observation, and literature/documentation studies. The population in this study includes all parties involved in the function of the South Timor Tenggah Regency Regional House of Representatives in supervising the stunting budget in South Timor Tenggah Regency, namely, the Health Office, DPRD members, and the community. The sample technique used in this study was purposive sampling. Data processing techniques through editing, coding, tabulation, and verification. The result of this study is that the Government of Indonesia is very serious in dealing with the problem of stunting in Indonesia so that the government issued several regulations in order to prevent and control stunting in Indonesia. The regulation of the supervisory function by the DPRD on the implementation of the stunting budget has not been implemented properly due to the lack of communication between the executive and the legislature.
Perbandingan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Presidensial Threshold di Indonesia
Sam Meldrian Althonsius Oematan;
Saryono Yohanes;
Dhesy A. Kase
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5032
The Constitutional Court (MK) regarding the Election Law on the presidential and vice presidential nomination threshold. Since the presidential election was held directly, the issue of the threshold for nominating presidential and vice presidential candidates has always surfaced every time a presidential election is held. In 2004, for example, the presidential nomination threshold was 10 percent. This research is a juridical-normative research, namely a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. The data was analyzed descriptively-qualitatively.The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision Number 74/PUU-XVII/2020 concerning the presidential nomination threshold (Presidential Threshold) is one of the important decisions in the discourse of democracy in Indonesia. The following is an explanation of the Ratio Decidendi of the decision in relation to the concept of democracy: Constitutionality of the Presidential Threshold The Constitutional Court (MK) in its decision emphasized that the presidential threshold or presidential nomination threshold is constitutional. This means that the provisions regarding the threshold do not conflict with the 1945 Constitution. The Constitutional Court is of the opinion that the presidential threshold is an open legal policy (Open Legal Policy) which is the authority of the lawmakers, namely the House of Representatives (DPR) and the President. The purpose of the Presidential Threshold, the Constitutional Court explained that the purpose of the presidential threshold is to simplify the party system and the presidential system, as well as to create government stability. The Ratio Decidendi of the Constitutional Court Decision Number 74/Puu-XXII/2024, Number 87/Puu-XXII/2024, Number 129/Puu-XXI/2023, Number 131/Puu-XXI 2023 concerning the Presidential Nomination Threshold is the Presidential Threshold is constitutional and does not conflict with the principles of democracy.
Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Mengimplementasikan Desentralisasi Kebijakan demi Menjamin Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Kupang
Giovanni Secondoi Putra Himan;
Saryono Yohanes;
Agnes Doortji Rema
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5062
The management of regional finances aims to realize good governance that includes efficiency and transparency in meeting public needs. Efficiency and transparency in the decentralization of financial management policy by the Financial and Asset Management Agency (BKAD) of Kupang City are key factors in ensuring proper regional financial management. This study uses an empirical research method. After data collection, the researcher categorized the data based on the sources and analyzed them. The results of this study indicate that Efficiency has not been fully achieved due to mismatches in budget allocation. Meanwhile, transparency remains suboptimal because the existing system often experiences disruptions, limiting open access to information. The most dominant inhibiting factor affecting implementation effectiveness is human resources (HR). In addition, dependency on central government funding hampers flexibility and independence in regional financial management. The study suggests that BKAD should conduct technical competency training and development for staff, the Kupang City Government should increase local revenue (PAD), and the public should actively participate in budget public consultations.
Pengaturan Struktur Organisasi Dan Perangkat Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Mardi Pelealu, Apolonius;
Stefanus, Kotan Y.;
Yohanes, Saryono
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.598
Kecamatan Borong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur. Kecamatan Borong memiliki posisi yang strategis dalam pelayanan administratif pemerintahan, hal ini dikarenakan Kecamatan Borong menjadi pusat dari pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur. Melihat posisi tersebut, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan banyak ditemukan di Kecamatan Borong sehingga dibutuhkan pelayanan yang efisien dan terbuka. Untuk memberikan pelayanan yang efisien dan terbuka dibutuhkan struktur organisasi yang baik serta dibutuhkan kinerja perangkat kecamatan sesuai dengan perannya masing-masing. Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Apakah pengaturan struktur dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong mendukung pelayanan masyarakat? (2) Apakah struktur organisasi dan perangkat Kecamatan Borong sejalan atau searah dengan realitas kebutuhan penyelenggaraan pemerintah kecamatan?Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian yuridis empiris. Aspek penelitian yang digunakan yaitu: Pengaturan struktur dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong dalam mendukung pelayanan masyarakat dan kesesuaian struktur organisasi dan perangkat Kecamatan Borong dengan realitas kebutuhan masyarakat di Kecamatan Borong. Metode pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Responden dalam penelitian ini adalah Camat Borong, Sekertaris Camat, Staf Pegawai Kecamatan Borong, Masyarakat Kecamatan Borong. Teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan struktur organisasi dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong belum begitu mendukung pelayanan masyarakat hal tersebut dapat dilihat dari kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. (2) Struktur organisasi dan perangkat Kecamatan Borong belum begitu mendukung dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Borong hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi seperti pengembangan potensi di wilayah pesisir dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan fungsi koordinasi Kecamatan Borong yang belum melaksanakan secara baik terkait program yang direncanakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Fungsi Pemerintah Kelurahan Waso Dan Kelurahan Bangka Leda Dalam Mendukungpertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemic
Tapuk Parus, Albertus;
Yohanes, Saryono;
Ratu Udju, Hernimus
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1071
Penelitian ini berjudul: Fungsi Pemerintahan Kelurahan Waso Dan Bangka Leda Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai?,2) Apa saja upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19?. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan 1) Fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, 2) Upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio legal. Teknik pengumpulan data : wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dan Pembahasan : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Pembangunan Daerah pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dari pemberdayaan masyarakat sedangkan pembangunan fisik selama masa pandemik untuk sementara dihentikan. Upaya dari Pemerintah Kelurahan Waso dan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan Daerah di era Pandemic Virus Covid-19. Pada umumnya berfokus pada peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar khususnya dalam bidang kesehatan dan juga pengembangan ekonomi produktif.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Umum di Indonesia
Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky;
Yohanes, Saryono;
Ratu Udju, Hernimus
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1095
Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu Dalam penyelenggaraan agenda pemilu tersebut seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu atau sering disebut dengan sengketa pemilu (proses dan hasil). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia serta dampak kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research) yang didukung oleh fakta empirik yang penulis dapatkan di lapangan, dengan menggunakan metode penelitian ini penulis mengkaji data-data,buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu yang penulis angkat. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu Pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-undang untuk memilih pejabat Negara, oleh karena itu hal penting yang fudamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal Konstitusi. Dampak Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terhadap demokrasi di Indonesia, didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan filosofi hukum yang mendasarinya hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum.
Implikasi Hukum Pemekaran Kecamatan Elar terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Elar Selatan
Rapin, Modestus;
Yohanes, Saryono;
Ratu Udju, Hernimuis
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1103
Telah dilakukan studi dengan judul “Implikasi Hukum Pemekaran Kecamatan Elar Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Elar Selatan”. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum pemekaran Kecamatan Elar terhadap pelayanan publik masyarakat Kecamatan Elar Selatan dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelayanan publik Di Kecamatan Elar Selatan. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris dengan menyelidiki kenyataan dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak hukum pemekaran Kecamatan Elar terhadap pelayanan publik di Kecamatan Elar selatan adalah berdampak positif semakin dekatnya dengan pusat pelayanan publik dengan masyarakat desa dan kelurahan. Sehingga semakin mudahnya dalam pelayanan baik itu pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Selain itu, faktor yang menghambat dalam melakukan koordinasi dan pengawasan oleh kecamatan terhadap pelayanan publik oleh desa dan kelurahan adalah kondisi infrastruktur jalan, kondisi kualitas jaringan yang kurang mendukung, kurangnya tenaga kepegawaian, kurang memadainya transportasi, serta sarana dan prasarana kantor.
Kedudukan Dan Peran Fungsionaris Adat Dalam Pembangunan Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur
Ahmad, Samsida;
Yohanes, Saryono;
Ratu Udju, Hernimus;
Kholipah, Siti Ainul
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/jist.v4i6.627
Desa Ondorea merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengakui keberadaan Fungsionaris Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (kualitatif) yang dalam penelitian disebut penelitian yuridis empris yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kedudukan fungsionaris adat Desa Ondorea sebagai pembantu pemerintah desa, sebagai wadah permusyawaratanuntuk membantu menyelesaikan persoalan dan sebagai pihak yang mengambil bagian dalam pembangunan desa, sertaterdapat duafungsionaris adat di Desa Ondorea didalamnya yakni kepala suku dan mosalaki, dimana kedua fungsionaris adat ini memiliki peran masing-masing dalam pembangunan desa, kepala suku menjalankan perannya sebagai pihak yang ikut bagian dalam musyawarah pembangunan desa dan ikut sertadalam pelaksanaan pembangunan desa sedangkan mosalaki yang memiliki peran dalam mengurus tanah ulayat, pemimpin ritual adat dan penyelesaian konflik dalam masyarakat.(2)Faktor penghambat peran fungsionaris adat saat pembangunan desa adalah kurangnya komunikasi, kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya partisipasi fungsionaris adat.
Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Kontes Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai
Noviani Amus, Margareta;
Yohanes, Saryono;
Ratu Udju, Herminus;
Kholipah, Siti Ainul
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/jist.v4i6.632
Peningkatan kualitas pelayanan guna memberikan kepuasan masyarakat menjadi strategi utama bagi organisasi pelayanan administratif di Indonesia salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik dapat menjadi indikator yang dapat menentukan kepuasan masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya dalam hal pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan penggalian secara langsung dari sumbernya yakni mengkaji Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Konteks Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai. Pelayanan publik yang di berikan dispendukcapil Kabupaten Manggarai kurang maksimal Faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2009 dalam konteks pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Manggarai terdapat beberapa factor yang menghambat proses pencatatan sipil yaitu : Sarana dan prasarana yang kurang
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupatena Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Esterisna Klau, Maria;
Yohanes, Saryono;
Petrus Leo, Rudepel;
Kholipah, Siti Ainul
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/jist.v4i6.633
Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Permasalahan dan tujuan skripsi adalah: (1) Seberapa jauhkah pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat Daerah Kabupaten Malaka? (2) Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja dan keuangan Daerah?. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif yakni mengenai ketentuan pelaksanaan kegiatan dalam menganalisis suatu kejadian, fenomena atau keadaan sosial dalam suatu daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanan tugas dan fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap Kinerja dan Keuangan Daerah melalui Audit, Review, Evaluasi dan Pemantauan, bertujuan untuk Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Malaka harus ada sedikit peningkatan pada bidang auditor dan penambahan sarana dan prasarana serta tambahan anggaran untuk pengawasan yang beresiko tinggi. Harus tepat waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan, dan semakin menurunnya jumlah atau tingkat penyalahgunaan keuangan, serta tercapainya program kerja pengawasan tahunan sehingga hasil laporan dapat ditindak lanjuti secara maksimal. (2) Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja dan keuangan Daerah yaitu Keterbatasan anggaran, Kurangnya sarana dan prasarana yang bisa memfasilitasi kegiatan pengawasan serta kurangnya sumber daya manusia/auditor dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan.