Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Arena Hukum Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Madani Legal Review GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Hukum Caraka Justitia BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Saryono Yohanes
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 131 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 131 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Kontes Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Margareta Noviani Amus; Saryono Yohanes; Herminus Ratu Udju; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.632

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan guna memberikan kepuasan masyarakat menjadi strategi utama bagi organisasi pelayanan administratif di Indonesia salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik dapat menjadi indikator yang dapat menentukan kepuasan masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya dalam hal pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan penggalian secara langsung dari sumbernya yakni mengkaji Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Konteks Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai. Pelayanan publik yang di berikan dispendukcapil Kabupaten Manggarai kurang maksimal Faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2009 dalam konteks pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Manggarai terdapat beberapa factor yang menghambat proses pencatatan sipil yaitu : Sarana dan prasarana yang kurang
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupatena Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Maria Esterisna Klau; Saryono Yohanes; Rudepel Petrus Leo; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.633

Abstract

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Permasalahan dan tujuan skripsi adalah: (1) Seberapa jauhkah pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat Daerah Kabupaten Malaka? (2) Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja dan keuangan Daerah?. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif yakni mengenai ketentuan pelaksanaan kegiatan dalam menganalisis suatu kejadian, fenomena atau keadaan sosial dalam suatu daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanan tugas dan fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap Kinerja dan Keuangan Daerah melalui Audit, Review, Evaluasi dan Pemantauan, bertujuan untuk Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Malaka harus ada sedikit peningkatan pada bidang auditor dan penambahan sarana dan prasarana serta tambahan anggaran untuk pengawasan yang beresiko tinggi. Harus tepat waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan, dan semakin menurunnya jumlah atau tingkat penyalahgunaan keuangan, serta tercapainya program kerja pengawasan tahunan sehingga hasil laporan dapat ditindak lanjuti secara maksimal. (2) Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja dan keuangan Daerah yaitu Keterbatasan anggaran, Kurangnya sarana dan prasarana yang bisa memfasilitasi kegiatan pengawasan serta kurangnya sumber daya manusia/auditor dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI WARGA NEGARA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIKKA (STUDI DI DESA WATUGONG KECAMATAN ALOK TIMUR DAN DESA NELLE WUTUNG, DESA NELLE LORANG KECAMATAN NELLE, KABUP Kana, Margaret Laedy Januarita; Yohanes, Saryono; Ndun, Ivan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.633

Abstract

Administrasi kependudukan merupakan instrumen penting untuk menjamin hak setiap warga negara atas identitas hukum. Namun, di Kabupaten Sikka masih ditemukan berbagai persoalan seperti rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan, keterlambatan pencetakan KTP elektronik, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pelaporan peristiwa penting. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sikka, khususnya pada wilayah Desa Watugong, Desa Nelle Wutung, dan Desa Nelle Lorang.Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen untuk mengkaji praktik perlindungan hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan secara preventif melalui penyusunan SOP, penyediaan informasi pelayanan, sosialisasi langsung di balai desa serta kegiatan keliling disertai dengan penyuluhan hukum. Perlindungan represif diberikan melalui mekanisme pengaduan, koreksi data, dan penerbitan ulang dokumen. Upaya Disdukcapil Sikka dalam menjamin hak warga juga terlihat melalui pendataan langsung di kantor Disdukcapil Sikka dan pendataan lapangan atau jemput bola, peningkatan kualitas layanan publik seperti inovasi Jalan Mantan, Cinta Panas, dan DESAK. Hambatan yang dihadapi meliputi faktor internal yaitu, keterbatasan sarana prasarana, jaringan internet tidak stabil, kurangnya blangko e-ktp, dan juga faktor eksternal yaitu, rendahnya kesadaran masyarakat, budaya menunda pengurusan dokumen, serta lemahnya koordinasi Disdukcapil sikka dan pemerintah desa. Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, penguatan koordinasi antara Disdukcapil dan pemerintah desa, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar pelaksanaan perlindungan hukum dalam administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efektif dan merata.
Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang Kofi, Dimas Yulius; Yohanes, Saryono; Tadeus, Dhey W.
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.8123

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah bagian penting yang menentukan perwujudan pemerintahan yang baik di tingkat desa. Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode wawancara terhadap 51 responden, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam penerapan transparansi pengelolaan APBDesa, pemerintah desa belum optimal menerapkan prinsip keterbukaan Proses, ketersediaan dokumen dan keterbukaan Informasi pada perencanaan, pelaksanaa, evaluasi dan pertanggungjawaban pengelolaaan APBDesa. (2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa untuk tahap perencaan masyarakat berpartisipasi dengan baik dalam musyawarah RKPDesa, Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban masyarakat mengungkapkan bahwa pemerintah desa tidak memberikan informasi, sehingga masyarakat tidak berpartisipasi dalam tahapan-tahapan ini. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan transparansi pengelolaan APBDesa, pemerintah desa belum optimal menerapkan prinsip keterbukaan Proses, ketersediaan dokumen, karena tidak dilibatkannya masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui proses pengelolaan ini serta tidak adanya informasi dan pemerintah desa. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban, masyarakat tidak berpartisipasi dalam tahapan-tahapan ini dikarenakan tidak adanya informasi dan pemerintah desa.  
Penerapan Sanksi bagi Calon Pegawai P3K yang Melakukan Maladministrasi di Kabupaten TTU Makarios Meicles Cornelis Ayal; Saryono Yohanes; Detji K. E. R. Nuban
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Februari-April
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi administratif terhadap calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melakukan maladministrasi dalam pengisian daftar riwayat hidup kepegawaian di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mengkaji norma hukum serta praktik penerapannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi terjadi dalam berbagai bentuk yang dapat diklasifikasikan menjadi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Sanksi yang diterapkan meliputi perbaikan administratif, pembatalan berkas, hingga pembatalan kelulusan PPPK. Selain itu, penelitian ini juga menemukan faktor penyebab maladministrasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti kurangnya pemahaman tentang administrasi dan adanya manipulasi dokumen. Penerapan sanksi tersebut mencerminkan asas legalitas, proporsionalitas, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun masih terdapat kelemahan dalam hal pengawasan.
Kewenangan Menguji Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yohanes Baptista Geroda Laga Doni Soge; Saryono Yohanes; Mario Aprio Almit Lawung; Rafael Rape Tupen
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Juli: JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8634

Abstract

This study aims to analyze the regulation and implementation of the authority to test laws and regulations (judicial review) in the Indonesian state system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study applies a normative juridical method using three main approaches, namely the statute approach, the conceptual approach, and the historical approach. The legal data collected includes primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then reviewed through qualitative analysis. The results of the study show that normatively the division of judicial review authority between the Supreme Court and the Constitutional Court has been expressly regulated in Article 24A paragraph (1) and Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Supreme Court is given the authority to test regulations under the law against the law, and the Constitutional Court is given the authority to test laws against the 1945 Constitution. This division of authority is a manifestation of the principle of separation of powers and the mechanism of checks and balances after the third amendment to the 1945 Constitution. However, in practice, this two-roof judicial review system tends to give rise to conceptual and practical problems, such as overlapping authority and differences in decisions between the Supreme Court and the Constitutional Court which have the potential to create legal uncertainty and reduce public trust in the judicial institution. Therefore, it is necessary to reorganize the authority of judicial review by strengthening coordination between institutions or unifying the authority of judicial review which is centered on one institution only in order to guarantee legal certainty, harmonization of norms, and supremacy of the constitution in the Indonesian state system.  
URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Tinenti, Jimmy Juandi; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Petitum Law Journal Vol 3 No 2 (2026): Petitum Law Journal Volume 3, Nomor 2, Mei 2026
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v3i2.22017

Abstract

Public information disclosure is a principle underlying public access to information produced or owned by public bodies. In practical reality, although there are regulations and provisions governing public information disclosure, there are still many public bodies in East Nusa Tenggara that have not fulfilled their obligations to provide adequate information to the public. Therefore, the formulation of the problem in this study is how urgent is the public information disclosure in East Nusa Tenggara Province and how is the application of the principle of good governance in constitutional law to the urgency of public information disclosure in East Nusa Tenggara Province. This research is a Juridical-Normative research using Juridical-Normative analysis techniques. The results of the study show that the urgency of public information disclosure in East Nusa Tenggara Province is increasingly apparent, although the Public Information Openness Index score increased in 2023, the impact has not been significant on socio-economic improvements such as poverty rates and the Human Development Index (HDI). The principles of good governance, including transparency, accountability, and professionalism, are key to optimizing public information management. Challenges such as low professionalism in Regional Apparatus Organizations and lack of accountability need to be addressed through training, improving the monitoring system, adopting technology, and aligning local regulations with national standards. These efforts will support the creation of an effective, responsive, and participatory government in inclusive and sustainable development.
PRODUKTIVITAS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DI KOTA KUPANG Tonubessi, Salsa Dianprima; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Petitum Law Journal Vol 3 No 2 (2026): Petitum Law Journal Volume 3, Nomor 2, Mei 2026
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v3i2.22150

Abstract

Since 2020 until now, the world, including the City of Kupang, has been hit by the spread of corona virus disease 2019 which does not yet appear to be over and requires enormous attention and budget to carry out efforts to overcome it. The research in this thesis discusses the productivity of the supervisory performance of the Kupang City Regional People's Representative Assembly in dealing with corona virus disease 2019 in Kupang City.The method used by the author is a normative juridical research method using a case methodology. The findings of this research suggest that the Kupang City Regional Representative Council in carrying out its supervisory function, including in handling corona virus disease 2019 in Kupang City, continues to use its authority and function normatively, by tightening oversight so that all corona virus disease 2019 countermeasures policies in Kupang City can run as they should and can more effective in controlling the spread of corona virus disease 2019 in Kupang City.
Implementasi Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Penerapan Penggunaan Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Kupang Aryana Ruthstine Heo; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1538

Abstract

Policy Implementation is in principle a rare or way that is done so that the policy can achieve its goals. Policy implementation aims to measure the extent of the impact on society and the extent of implementation achieved. This type of research is empirical juridical research. The types and sources of data used are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents and based on researcher observations. Secondary data is data obtained from literature studies. The data was analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of this study, it shows that (1) The effectiveness of the policy implementation of the Kupang Mayor Regulation on the Use of Health Protocols, namely: (a) Kupang City government participation, (b) government performance. (2) Factors inhibiting the implementation of the law are: (a) Limited qualified human resources, (b) limited facilities and infrastructure, (c) the mindset of the community regarding the enforcement of health protocols.
Efektivitas Penyaluran Bantuan Dana Kepada Masyarakat Korban Bencana Seroja Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Bella Octavia Bole Padi; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1539

Abstract

Natural disasters can happen anytime and anywhere without being predicted. The issue of natural disasters has a bad impact on many people, they can lose their lives and homes. The government in this case is directly in charge of handling this disaster case, namely the National Disaster Management Agency (abbreviated as BNPB) is a Non-ministerial Government Agency that has the task of assisting the President of the Republic of Indonesia in carrying out disaster management in accordance with the mandate of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This research is a field research or empirical legal research, the methods used in data collection are interviews, observation and literature study, which was conducted in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City. Based on the results obtained by researchers based on the formulation of the problem of how far the effectiveness of the distribution of financial assistance to the victims of the seroja disaster in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City, is the problem of the initial initiative to establish a command post post, raising assistance, identifying the needs of victims. Factors inhibiting the effectiveness of the distribution of financial assistance to victims of the seroja disaster in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City Coordination and Information and Distribution of social assistance is not on time to recipients of social assistance.
Co-Authors Abdul Rahman Osama Djawas Adinda Devita Sulastri Dima Adriana Rosalindra Kondi Adu, Alberto V Afra, Paulinus Agnes Doortji Rema Agustinus Seo Bani Albertus Tapuk Parus Alezandro Gerald Tokoh Andry Armando Dethan Anggrida Susana Li Anna Swaran Dewi Kurman Apliana P. R. P. L. Zogara Apolonius Mardi Pelealu Ariance Boboy Aryana Ruthstine Heo Aryana Ruthstine Heo Awa, Paulinus Armando Balelay, Kirsten R F N Bella Octavia Bole Padi Bella Octavia Bole Padi Bili Agus, Yosefiani Margaretha Bili, Martinus Boymau, Melkianus Candra Erens Bira Cyrilius Lamataro Cyrilius Lamataro Cyrilius W.T. Lamataro Dari, Damianus Ngere David Y Meyners Detji K. E. R. Nuban Detji K. E. R. Nuban Dhesy A. Kase Dhesy Arisandielis Kase Djami, Rally Sunardo Djata, Stiven Djara Don Alexander Intan DVG Ebu Kosmas Edon, Bernad Eksam Sodak, Eksam Elisabeth Morib Ello, Ivan Ervi, Veronika Nona Felix Yoseph Pulu Pinga Ferlindo Dominggus Mascareinhas Foenay, Jeniefer Gita Marchlina G. Tuba Helan, Yohanes Giovanni Secondoi Putra Himan Goran, Andreas Haan, Kevin R. S. Hage, Markus Yohanis Hamzah, Surahman Haning, Paul Imanuel M Hendrik, Samuel Jefanya Herinimus Ratu Udju Herminus Ratu Udju Hernimuis Ratu Udju Hernimus Ratu Udju Hironimus Buyanaya Hoar, Sisilia Derlince Honorata Etralia Mardin Hukapati, Umbu Yabbu Hyronimus Buyanaya Inda Juita Kaho Iriantini M.J Takalapeta Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Jenny Ermalinda Josef M Monteiro Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Kaka, Imanuel Kalaway, Umbu Rizky Kana, Margaret Laedy Januarita Karolus Kopong Medan Kase, Dhesy A. Kedang, Alexander Baha Klemens Ola Gelu Kofi, Dimas Yulius Koroh, Yan Agustinus Kotan Y. Stefanus Kotan Y. Stefanus Koten, Oktavianus Wara Kuhurima, Angelique Rosalia Lamataro , Cirilius W.T Lamataro, Cyrilius W T Lamataro, Cyrilius W. T Liang, Filomena Lidia Lidya Intan Taitoh Linome, Sari Liong, Hironimus Makarios Meicles Cornelis Ayal Malo, Gladys Chyntia Mangngi, Fivin F Mardi Pelealu, Apolonius Margareta Noviani Amus Maria Adventya Parnes Jani Maria Ayentusianti Mamo Maria De Fatima Barros Maria Esterisna Klau Mario Aprio Almit Lawung Markus Arianto Kia Wuwur Markus Yohanis Hage Martina Paulina Manintamahu Martinus Bili Martinus Bili Matau, Charol Primus Mega, Kristiana P J Megi Octaviana Radji Meriyanti Mayesti Bauky Modestus Rapin Monteiro, Yosef Mario Montero, Josef Mario Mourest Aryanto Kolobani Muhamad Farid Ridha Murti Rana Bokamanu Naben, Empi Adriana Nafie, Indra Apriliando Ndun, Ivan Nuban, Detji E. K. R. Nuno Saldanha Da Silva Fatima Patrisia Yubiliana Herti Mbu Payon, Siti Mariana Benga Pello, Jimmy Petan, Putri Yuniastini Philipus Neri Ahoinnai Putry Cantika Maharani Sonbay Rafael Rape Tupen Rafael Rape Tupen Rapin, Modestus Ratu Udju, Hernimuis Ratu Udju, Hernimus Remijawa, Matias Kalikat Renaldo Lutu Renaldo Lutu Renaldy Zadrian Elimanafe Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky Rosalia Maria Bota Roseno Napu Setiawan Rudepel Petrus Leo Rudolf Mourits Christian Piero Lanoe Sam Meldrian Althonsius Oematan Samsida Ahmad Seran, Richard Gustavo Sinurat, Aksi Siti Ainul Kholipah Sofian Syukur Stefanus, Kotan Y. Sulun, Esebius T'ek, Aloysius Gonzaga T. Emadjaik, Mario Tadeus, Dhey W. Tapuk Parus, Albertus Tari, Ronaldo Ameta Putra Tegar Cakti Foes Theodorus Andreantoro Hamu Tikwa Petronela Selan Tinenti, Jimmy Juandi Tonubessi, Salsa Dianprima Tuba Helan, Yohanes G Tupen, Rafael Tupen, Rafael R Tupen, Rafael Rape Umbu L. Pekuwali Umbu Lily Pekuwali Usu, Benedikta Victoria Desriana Meo Winda W. Ndolu Wiwin Maryani Mada Yanto Demetus Modu Yefri Jonathan Ae Yoh G. Tuba Helan Yoh. G. Tuba Helan Yohanes Baptista Geroda Laga Doni Soge Yohanes G. Tuba Helan Yohanes G. Tuba. Helan Yohanes G.Tubahelan Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro Yosefina Sartika Indah Yoseph Nainahas Yoshua Alehandro Adoe Yosua Oktoriardo Loda