Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Arena Hukum IKRA-ITH ABDIMAS Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Madani Legal Review GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Hukum Caraka Justitia BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Hukum Bisnis Student Research Journal Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora LAWYER: Jurnal Hukum Journal of Innovative and Creativity aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Saryono Yohanes
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 143 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 143 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI WARGA NEGARA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIKKA (STUDI DI DESA WATUGONG KECAMATAN ALOK TIMUR DAN DESA NELLE WUTUNG, DESA NELLE LORANG KECAMATAN NELLE, KABUP Kana, Margaret Laedy Januarita; Yohanes, Saryono; Ndun, Ivan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.633

Abstract

Administrasi kependudukan merupakan instrumen penting untuk menjamin hak setiap warga negara atas identitas hukum. Namun, di Kabupaten Sikka masih ditemukan berbagai persoalan seperti rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan, keterlambatan pencetakan KTP elektronik, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pelaporan peristiwa penting. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sikka, khususnya pada wilayah Desa Watugong, Desa Nelle Wutung, dan Desa Nelle Lorang.Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen untuk mengkaji praktik perlindungan hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan secara preventif melalui penyusunan SOP, penyediaan informasi pelayanan, sosialisasi langsung di balai desa serta kegiatan keliling disertai dengan penyuluhan hukum. Perlindungan represif diberikan melalui mekanisme pengaduan, koreksi data, dan penerbitan ulang dokumen. Upaya Disdukcapil Sikka dalam menjamin hak warga juga terlihat melalui pendataan langsung di kantor Disdukcapil Sikka dan pendataan lapangan atau jemput bola, peningkatan kualitas layanan publik seperti inovasi Jalan Mantan, Cinta Panas, dan DESAK. Hambatan yang dihadapi meliputi faktor internal yaitu, keterbatasan sarana prasarana, jaringan internet tidak stabil, kurangnya blangko e-ktp, dan juga faktor eksternal yaitu, rendahnya kesadaran masyarakat, budaya menunda pengurusan dokumen, serta lemahnya koordinasi Disdukcapil sikka dan pemerintah desa. Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, penguatan koordinasi antara Disdukcapil dan pemerintah desa, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar pelaksanaan perlindungan hukum dalam administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efektif dan merata.
Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang Kofi, Dimas Yulius; Yohanes, Saryono; Tadeus, Dhey W.
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.8123

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah bagian penting yang menentukan perwujudan pemerintahan yang baik di tingkat desa. Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode wawancara terhadap 51 responden, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam penerapan transparansi pengelolaan APBDesa, pemerintah desa belum optimal menerapkan prinsip keterbukaan Proses, ketersediaan dokumen dan keterbukaan Informasi pada perencanaan, pelaksanaa, evaluasi dan pertanggungjawaban pengelolaaan APBDesa. (2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa untuk tahap perencaan masyarakat berpartisipasi dengan baik dalam musyawarah RKPDesa, Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban masyarakat mengungkapkan bahwa pemerintah desa tidak memberikan informasi, sehingga masyarakat tidak berpartisipasi dalam tahapan-tahapan ini. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan transparansi pengelolaan APBDesa, pemerintah desa belum optimal menerapkan prinsip keterbukaan Proses, ketersediaan dokumen, karena tidak dilibatkannya masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui proses pengelolaan ini serta tidak adanya informasi dan pemerintah desa. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban, masyarakat tidak berpartisipasi dalam tahapan-tahapan ini dikarenakan tidak adanya informasi dan pemerintah desa.  
Penerapan Sanksi bagi Calon Pegawai P3K yang Melakukan Maladministrasi di Kabupaten TTU Makarios Meicles Cornelis Ayal; Saryono Yohanes; Detji K. E. R. Nuban
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Februari-April
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi administratif terhadap calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melakukan maladministrasi dalam pengisian daftar riwayat hidup kepegawaian di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mengkaji norma hukum serta praktik penerapannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi terjadi dalam berbagai bentuk yang dapat diklasifikasikan menjadi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Sanksi yang diterapkan meliputi perbaikan administratif, pembatalan berkas, hingga pembatalan kelulusan PPPK. Selain itu, penelitian ini juga menemukan faktor penyebab maladministrasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti kurangnya pemahaman tentang administrasi dan adanya manipulasi dokumen. Penerapan sanksi tersebut mencerminkan asas legalitas, proporsionalitas, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun masih terdapat kelemahan dalam hal pengawasan.
Kewenangan Menguji Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yohanes Baptista Geroda Laga Doni Soge; Saryono Yohanes; Mario Aprio Almit Lawung; Rafael Rape Tupen
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Juli: JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8634

Abstract

This study aims to analyze the regulation and implementation of the authority to test laws and regulations (judicial review) in the Indonesian state system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study applies a normative juridical method using three main approaches, namely the statute approach, the conceptual approach, and the historical approach. The legal data collected includes primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then reviewed through qualitative analysis. The results of the study show that normatively the division of judicial review authority between the Supreme Court and the Constitutional Court has been expressly regulated in Article 24A paragraph (1) and Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Supreme Court is given the authority to test regulations under the law against the law, and the Constitutional Court is given the authority to test laws against the 1945 Constitution. This division of authority is a manifestation of the principle of separation of powers and the mechanism of checks and balances after the third amendment to the 1945 Constitution. However, in practice, this two-roof judicial review system tends to give rise to conceptual and practical problems, such as overlapping authority and differences in decisions between the Supreme Court and the Constitutional Court which have the potential to create legal uncertainty and reduce public trust in the judicial institution. Therefore, it is necessary to reorganize the authority of judicial review by strengthening coordination between institutions or unifying the authority of judicial review which is centered on one institution only in order to guarantee legal certainty, harmonization of norms, and supremacy of the constitution in the Indonesian state system.  
Implementasi Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Penerapan Penggunaan Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Kupang Aryana Ruthstine Heo; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1538

Abstract

Policy Implementation is in principle a rare or way that is done so that the policy can achieve its goals. Policy implementation aims to measure the extent of the impact on society and the extent of implementation achieved. This type of research is empirical juridical research. The types and sources of data used are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents and based on researcher observations. Secondary data is data obtained from literature studies. The data was analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of this study, it shows that (1) The effectiveness of the policy implementation of the Kupang Mayor Regulation on the Use of Health Protocols, namely: (a) Kupang City government participation, (b) government performance. (2) Factors inhibiting the implementation of the law are: (a) Limited qualified human resources, (b) limited facilities and infrastructure, (c) the mindset of the community regarding the enforcement of health protocols.
Efektivitas Penyaluran Bantuan Dana Kepada Masyarakat Korban Bencana Seroja Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Bella Octavia Bole Padi; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1539

Abstract

Natural disasters can happen anytime and anywhere without being predicted. The issue of natural disasters has a bad impact on many people, they can lose their lives and homes. The government in this case is directly in charge of handling this disaster case, namely the National Disaster Management Agency (abbreviated as BNPB) is a Non-ministerial Government Agency that has the task of assisting the President of the Republic of Indonesia in carrying out disaster management in accordance with the mandate of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This research is a field research or empirical legal research, the methods used in data collection are interviews, observation and literature study, which was conducted in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City. Based on the results obtained by researchers based on the formulation of the problem of how far the effectiveness of the distribution of financial assistance to the victims of the seroja disaster in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City, is the problem of the initial initiative to establish a command post post, raising assistance, identifying the needs of victims. Factors inhibiting the effectiveness of the distribution of financial assistance to victims of the seroja disaster in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City Coordination and Information and Distribution of social assistance is not on time to recipients of social assistance.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Serta Hambatannya di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat Yosua Oktoriardo Loda; Saryono Yohanes; David Y Meyners
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3538

Abstract

This study aims to: 1), Know the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and its obstacles in Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency), Know about - factors that affect the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and the obstacles in Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency. To achieve this goal, researchers use data collection techniques through, observation, interviews, and documentation or literature studies. The data obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to find out about the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and its obstacles in Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency and Know about- what factors influence implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and its obstacles in Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency. The results of this study show that: 1. the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and its obstacles In Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency has not been fully carried out optimally because of the existence of people who are pro and con to every decision made, Regarding the implementation of the supervisory function carried out has been carried out properly so as to minimize the occurrence of deviations from the implementation of Village Regulations and APBDes. 2. factors that affect the implementation of BPD's supervisory function are affectedby 2 (two) factors, namely internal factors which include community support/participation in BPD, and good cooperative relations between BPD and Village Government. While the second factor is external factors which include the lack of benefits provided to BPD members, facilities and infrastructure, lack of human resources who fill BPD membership and the existence of communities that are pro and con to every decision made.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA KUPANG TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM BAGI TENAGA KERJA DI KOTA KUPANG Sepriani Talan; Saryono Yohanes; Jenny Ermalinda
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang terhadap penerapan upah minimum bagi tenaga kerja di Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaanpengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan dengan informan yang terdiri dan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang dan tenaga kerja. Teknikpengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan atau dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode coding, editing,tabulasi dan dianalisis secara sistematis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dinas T enaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang terhadap penerapan upah minimumtelah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, monitoring,inspeksi, dan tindak lanjut terhadap laporan atau pengaduan yang diterima. Namun pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan upah minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan antara lain: terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung rendahnya kesadaran hukum, serta minimnya pengaduan dari tenaga kerja yang mengalami pelanggaran hak upah.Kata kunci: Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tenaga Kerja, Upah Minimum.
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN DI KOTA KUPANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Werner Keke; Saryono Yohanes; Jenny Ermelinda
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan di Kota Kupang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dan bertujuan untuk mengetahui danmenganalisis faktor-faktor yang menghambat proses pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan di Kota Kupang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang (Bakesbangpol bersama Tim Terpadu) cenderung masih bersifat administratif-formalistik dan belum menyentuh aspek substantif-dialogis. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan parameter indikator yang objektif untuk membedakan wilayah privat ormas (forum internum) dengan wilayah publik yang boleh diawasi, keterbatasan anggaran, serta minimnya pemahaman aparat mengenai instrumen hukum HAM sosiologis. Dari perspektif HAM, mekanisme pengawasan yang berjalan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) karena adanya bias ketokohan. Kelalaian ormas keagamaan dalam memenuhi kewajiban administratifnya (seperti pelaporan kegiatan berkala) juga berimplikasi menghambat fungsi pemerintah sebagai duty bearer (pemangku kewajiban) untukmemberikan perlindungan (to protect) kepada seluruh warga negara dari potensi penyalahgunaan fungsi ormas yang melanggar hak asasi kelompok lain atau anggota internalnya sendiri.Kata kunci : HAM, Kota Kupang, Pengawasan, Keagamaan
Evaluasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Tinjauan Dari Perspektif Konstitusi Gradensia Ardiani Ida; Saryono Yohanes; Yonas S.O. Benu
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12743

Abstract

This study aims to analyze the legislative function of the House of Representatives (DPR) in the law-making process from a constitutional perspective and to identify the challenges affecting its effectiveness. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, historical, and analytical approaches. Data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings indicate that, normatively, the DPR has carried out legislative procedures in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 12 of 2011 as amended. Nevertheless, its implementation continues to face significant challenges, including low legislative quality and productivity, the dominance of political interests over public interests, and limited public participation in the legislative process. Therefore, strengthening a legislative mechanism that is transparent, accountable, participatory, and responsive to public interests is essential to produce high-quality legislation and to uphold the principles of a democratic constitutional state.
Co-Authors Abdul Rahman Osama Djawas Adinda Devita Sulastri Dima Adriana Rosalindra Kondi Adu, Alberto V Afra, Paulinus Agnes Doortji Rema Agustinus Seo Bani Albertus Tapuk Parus Alezandro Gerald Tokoh Andry Armando Dethan Anggrida Susana Li Anna Swaran Dewi Kurman Apliana P. R. P. L. Zogara Apolonius Mardi Pelealu Ariance Boboy Aryana Ruthstine Heo Aryana Ruthstine Heo Awa, Paulinus Armando Balelay, Kirsten R F N Bella Octavia Bole Padi Bella Octavia Bole Padi Bili Agus, Yosefiani Margaretha Bili, Martinus Boymau, Melkianus Bram Fredric Arison Lubalu Candra Erens Bira Cyrilius Lamataro Cyrilius Lamataro Cyrilius W. Taran Lamataro Cyrilius W.T. Lamataro Cyrilius Wilton Taran Lamatoro Dari, Damianus Ngere David Y Meyners Debrina Betty Detji K. E. R. Nuban Detji K. E. R. Nuban Dhesy A. Kase Dhesy A. Kase Dhesy Arisandielis Kase Dhey W.Tadeus Djami, Rally Sunardo Djata, Stiven Djara Don Alexander Intan DVG Ebu Kosmas Edon, Bernad Eksam Sodak, Eksam Elisabeth Morib Ello, Ivan Ervi, Veronika Nona Esda Gracia Hina Kanni Felix Yoseph Pulu Pinga Ferdinandus Himan Ferlindo Dominggus Mascareinhas Foenay, Jeniefer Gita Marchlina G. Tuba Helan, Yohanes Giovanni Secondoi Putra Himan Goran, Andreas Gradensia Ardiani Ida Haan, Kevin R. S. Hamzah, Surahman Haning, Paul Imanuel M Hendrik, Samuel Jefanya Hendro Sine Keimalay Herinimus Ratu Udju Herminus Ratu Udju Hernimuis Ratu Udju Hernimus Ratu Udju Hironimus Buyanaya Hoar, Sisilia Derlince Honorata Etralia Mardin Hukapati, Umbu Yabbu Hyronimus Buyanaya Inda Juita Kaho Iriantini M.J Takalapeta Ivan Ndun Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Jeffry A. C. Likadja Jenny Ermalinda Jenny Ermalinda Jenny Ermelinda Jimmy Juandi Tinenti Josef M Monteiro Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Kaka, Imanuel Kalaway, Umbu Rizky Kana, Margaret Laedy Januarita Karolus Kopong Medan Kase, Dhesy A. Kedang, Alexander Baha Klemens Ola Gelu Kofi, Dimas Yulius Koroh, Yan Agustinus Kotan Y. Stefanus Kotan Y. Stefanus Koten, Oktavianus Wara Kuhurima, Angelique Rosalia Lamataro , Cirilius W.T Lamataro, Cyrilius W T Lamataro, Cyrilius W. T Liang, Filomena Lidia Lidya Intan Taitoh Linome, Sari Liong, Hironimus Makarios Meicles Cornelis Ayal Malo, Gladys Chyntia Mangngi, Fivin F Mardi Pelealu, Apolonius Margareta Noviani Amus Maria Adventya Parnes Jani Maria agnes Maria Ayentusianti Mamo Maria De Fatima Barros Maria Esterisna Klau Mario Aprio Almit Lawung Markus Arianto Kia Wuwur Markus Y Hage Markus Yohanis Hage Martina Paulina Manintamahu Martinus Bili Martinus Bili Matau, Charol Primus Mega, Kristiana P J Megi Octaviana Radji Meriyanti Mayesti Bauky Merlince Naomi Kedu Modestus Rapin Monteiro, Yosef Mario Montero, Josef Mario Mourest Aryanto Kolobani Muhamad Farid Ridha Murti Rana Bokamanu Naben, Empi Adriana Nafie, Indra Apriliando Nancy Juni Augusteyn Ndun, Ivan Nuban, Detji E. K. R. Nuno Saldanha Da Silva Fatima Patrisia Yubiliana Herti Mbu Payon, Siti Mariana Benga Pello, Jimmy Petan, Putri Yuniastini Philipus Neri Ahoinnai Putry Cantika Maharani Sonbay Rafael Rape Tupen Rafael Rape Tupen Rafael Rape Tupen Rapin, Modestus Ratu Udju, Hernimuis Ratu Udju, Hernimus Remijawa, Matias Kalikat Renaldo Lutu Renaldo Lutu Renaldy Zadrian Elimanafe Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky Roland Costa Rosalia Maria Bota Roseno Napu Setiawan Rudepel Petrus Leo Rudolf Mourits Christian Piero Lanoe Salsa Dianprima Tonubessi Sam Meldrian Althonsius Oematan Samsida Ahmad Sepriani Talan Seran, Richard Gustavo Simplexius Asa Sinurat, Aksi Siti Ainul Kholipah Sofian Syukur Stefanus, Kotan Y. Sulun, Esebius T'ek, Aloysius Gonzaga T. Emadjaik, Mario Tadeus, Dhey W. Tapuk Parus, Albertus Tari, Ronaldo Ameta Putra Tegar Cakti Foes Theodorus Andreantoro Hamu Tikwa Petronela Selan Tuba Helan, Yohanes G Tupen, Rafael Tupen, Rafael R Tupen, Rafael Rape Umbu L. Pekuwali Umbu Lily Pekuwali Usu, Benedikta Victoria Desriana Meo Werner Keke Winda W. Ndolu Wiwin Maryani Mada Yanto Demetus Modu Yefri Jonathan Ae Yoh G. Tuba Helan Yoh. G. Tuba Helan Yohanes Baptista Geroda Laga Doni Soge Yohanes G. Tuba Helan Yohanes G. Tuba. Helan Yohanes G.Tubahelan Yonas S.O. Benu Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro Yosefina Sartika Indah Yoseph Nainahas Yoshua Alehandro Adoe Yosua Oktoriardo Loda