Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal: Studi Kasus Desa Bahu Palawa Kecamatan Kahayan Tengah Kaharap, Yorgen; Widen, Kumpiady; Rusmanto, Joni; Sontoe, Sontoe; Atem, Atem; Yuliana, Yuliana; Pebrianti, Anisa Pebrianti; Anam, M. Syaeful
EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI ) Vol 6 No 2 (2023): Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Publisher : EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33627/es.v6i2.1422

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Undang Undang (UU) Nomor (No) 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otoritas pada desa untuk menyelenggarakan berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan desa mulai dari Sosial, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan maupun Politik. Tulisan ini bermaksud mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Bahu Palawa. Desa Bahu Palawa termasuk dalam kategori desa berkembang, perekonomian masyarakat Desa Bahu Palawa bergantung pada sumber daya alam sebagai sumber penghidupan utama. Desa Palawa memiliki beragam sumber daya lokal yang masih belum dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Desa ini memiliki hutan desa yang luasnya sekitar 397 ha dan telah memiliki SK dari kementerian Kehutanan, lalu terdapat kurang lebih 755 ha area hutan yang diusulkan untuk hutan adat serta masih terdapat 1.473 ha hutan tanpa status. Bagi masyarakat desa Palawa Hutan cukup berperan penting sebagai sumber daya lokal. Sumber daya lokal tersebut dimanfaatkan untuk penghidupan keluarga
Comparative Analysis of Halal Certification Mechanisms Between MUI and BPJPH According to the Perspective of Law No. 33 of 2014 Concerning Halal Product Guarantee Mochamad Doddy Syahirul Alam; Atem Atem; Murniyati Yanur; Ernida Alfiani Fauzi; M. Syaeful Anam
Asy-Syari'ah Vol 25, No 1 (2023): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v25i1.24313

Abstract

Abstract. This article aims to examine the diversity of halal certification in Indonesia. It is known that 2022 Indonesia's Muslim population will be the largest in the world. In line with that, the consumption of halal products in Indonesia is relatively high; therefore, Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee mandates that products circulating in Indonesia are guaranteed reliability. Currently, Indonesia has a Halal Product Guarantee Agency (BPJPH), which has the task of ensuring those that enter, circulate, and are traded in Indonesia, as evidenced by the ownership of halal certification by business actors (PU) and halal labels on the products produced. This paper uses qualitative research with a literature study approach (literature review), namely conducting a descriptive analysis of secondary data. The results of this paper show a change in the management of halal certification, which was previously issued through the Indonesian Ulema Council (MUI) and is now by BPJPH. In addition, two schemes for applying for halal certification can be pursued by business actors in Indonesia, namely regular and self-declaration. Currently, halal products and the halal industry are growing not only nationally but also globally, and there are at least six halal industry sectors that are of concern halal food commodities, Islamic finance, Muslim-friendly travel (halal tourism), Modest Fashion, Media and recreation and Pharma & Cosmetic.
Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Dalam Pengelolaan Pasar Kahayan Sirait, Mahmuddin; Anam, M. Syaeful
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.7-12

Abstract

Pasar Kahayan merupakan salah satu pasar tradisional di Palangka Raya. Dalam pengelolaan pada pasar Kahayan, Pemerintah Kota Palangka Raya memperoleh pinjaman dari Bank Dunia melalui program Urban Sector Development Reform Project dalam membangun pertokoan di Pasar Kahayan. Kajian ini berupaya membahas dan menganalisis proses kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan Pasar Kahayan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan pengelolaan Pasar Kahayan belum maksimal. Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya belum memberikan dukungan yang optimal untuk para pedagang. Para pedagang tidak dilibatkan dalam perencanaan revitalisasi Pasar Kahayan. Pemerintah Kota Palangka Raya tidak membangun kolaborasi yang aktif dengan pedagang Pasar Kahayan. Hal ini terlihat dari kesenjangan dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kebijakan yang ada belum memberikan kesejahteraan bagi para pedagang. Beberapa permasalahan seperti keamanan dan harga sewa lapak yang tidak juga masih belum terselesaikan. Buruknya kebijakan pengelolaan Pasar Kahayan ini berdampak negatif bagi pertumbuhan perekonomian lokal dan kualitas hidup pedagang masih kurang
Pengembangan Media Kuis Interaktif Berbasis Wondershare Quiz Creator di MA Ma’arif 7 Sunan Drajat Kabupaten Lamongan M. Syaeful Anam; Joko Sayono
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4803

Abstract

Abstrak Pembelajaran sejarah di MA Ma’arif 7 Banjarwati Kabupaten Lamongan diajarkan dengan gaya konvensional. MA Ma’arif 7 Banjarwati Kabupaten Lamongan bahwa fasilitas internet dan komputerisasi di sekolah sudah memadai tetapi belum maksimal didayagunakan dalam pembelajaran sejarah. Beberapa alasan disampaikan oleh guru matapelajaran sejarah diantaranya penggunaan media itu menyulitkan, media itu hanya untuk hiburan. Salah satu strategi mengatasi itu adalah penggunaan media yang dapat menunjang proses pembelajaran, diantaranya media yang berbentuk aplikasi kuis interaktif. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development) yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Model penelitian ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas sebuah produk. Berdasarkan hasil uji validasi materi oleh ahli materi, menunjukkan tingkat kevalidan materi mendapatkan persentase sebesar 87,5%. Menurut kriteria kevalidan materi, materi yang digunakan dalam pengembangan kuis interaktif berbasis wondershare quiz creator dapat disimpulkan sangat valid. Berdasarkan hasil uji validasi media oleh ahli media, menunjukkan tingkat kevalidan media mendapatkan persentase sebesar 95%. Menurut kriteria kevalidan media, media yang digunakan sangat valid. Sedangkan, berdasarkan perhitungan rekapitulasi uji coba produk kelompok kecil atau terbatas, mendapatkan persentase sebesar 82,6%. Kesimpulannya, produk yang dikembangkan telah layak untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah. Kata Kunci: Pengembangan Kuis Interaktif, Wondershare Quiz Creator, Learning History
Comparative Analysis of Halal Certification Mechanisms Between MUI and BPJPH According to the Perspective of Law No. 33 of 2014 Concerning Halal Product Guarantee Alam, Mochamad Doddy Syahirul; Atem, Atem; Yanur, Murniyati; Fauzi, Ernida Alfiani; Anam, M. Syaeful
Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v25i1.24313

Abstract

Abstract. This article aims to examine the diversity of halal certification in Indonesia. It is known that 2022 Indonesia's Muslim population will be the largest in the world. In line with that, the consumption of halal products in Indonesia is relatively high; therefore, Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee mandates that products circulating in Indonesia are guaranteed reliability. Currently, Indonesia has a Halal Product Guarantee Agency (BPJPH), which has the task of ensuring those that enter, circulate, and are traded in Indonesia, as evidenced by the ownership of halal certification by business actors (PU) and halal labels on the products produced. This paper uses qualitative research with a literature study approach (literature review), namely conducting a descriptive analysis of secondary data. The results of this paper show a change in the management of halal certification, which was previously issued through the Indonesian Ulema Council (MUI) and is now by BPJPH. In addition, two schemes for applying for halal certification can be pursued by business actors in Indonesia, namely regular and self-declaration. Currently, halal products and the halal industry are growing not only nationally but also globally, and there are at least six halal industry sectors that are of concern halal food commodities, Islamic finance, Muslim-friendly travel (halal tourism), Modest Fashion, Media and recreation and Pharma & Cosmetic.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Hidroponik Sistem Wick Sebagai Solusi Ketahanan Pangan dan Upaya Pengentasan Stunting di Desa Linau Dyah Ayu Heni Lestari, Febyana; Syaeful Anam, M.; Imron Ali Mahmudi, Mukh.; Kusuma Wardani, Sabila; Sihombing, Citra; Rahman Hakim, Arif
DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 7 No 1 (2025): Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Januari-Juni 2025
Publisher : Pusat Pengabdian Masyarakat LPPM IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/t8bx2z86

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini mengembangkan budidaya hidroponik sistem wick sebagai solusi ketahanan pangan dan pengentasan stunting di Desa Linau, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas. Menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), kegiatan melibatkan 23 anggota PKK dalam identifikasi masalah, implementasi, dan evaluasi. Hasilnya, peserta berhasil menerapkan hidroponik di rumah, meningkatkan ketersediaan pangan bergizi, serta membuka peluang ekonomi. Namun, tantangan seperti keterbatasan bahan baku, kurangnya pengalaman, dan stabilitas nutrisi muncul. Solusi yang diterapkan meliputi pembentukan kelompok hidroponik, pendampingan teknis, dan advokasi ke Pemerintah Desa. Strategi ini diharapkan memastikan keberlanjutan program dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kata kunci:  Pemberdayaan masyarakat; ketahanan pangan; stunting; budidaya hidroponik; sistem wick
Eksistensi Horja Mandailing di Era Globalisasi Batubara, Muhammad Zusanri; Atem, Atem; Anam, M. Syaeful
CENDERAWASIH: Jurnal Antropologi Papua Vol 4 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/jap.v4i1.3330

Abstract

The vulnerability of local culture to global culture is increasingly dangerous due to the massive development of technology. The influence of globalization can change every element of human life. Horja as a Mandailing cultural heritage can be eroded by the influence of globalization. The sacredness of horja can always change towards profane due to the demands and needs in the era of globalization. This research aims to find out how horja in the life of Mandailing people and horja in the era of globalization. The type of research used is qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques through observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results concluded that horja is divided into three types, namely horja siriaon, horja siluluton or horja mambulungi, and horja siulaon. Dalihan na tolu is the most important part of horja implementation which consists of kahanggi, mora, and anak boru. The existence of horja in the globalization era takes place according to Mandailing customs and traditions. There are shifts and changes in the implementation of horja but not too significant. Shifts and changes that occur follow technological developments according to the demands of the times in the era of globalization.
Inovasi Pembangunan Sosial Inklusif: Studi Kasus Kebijakan Pelayanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008-2018 Anam, M Syaeful
Inovasi Vol 22 No 1 (2025): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/inovasi.v22i1.849

Abstract

The implementation of developmentalism-orientated has resulted in social exclusion. A new development approach is needed to bring about social inclusion. This paper aims to examine the health service policy of the “Brigade Siaga Bencana” of Bantaeng Regency Government in 2008-2018. It seeks to analyse the policy innovation using a sociological perspective and Midgley's (2014) conception of social development. This research uses data obtained through literature study. The data are in the form of reports and research results from government and non-government institutions, scientific articles on social development and social policy, and news articles that discuss the Bantaeng District Government's “Brigade Siaga Bencana” policy. The findings of this study show that the Bantaeng District Government's “Brigade Siaga Bencana” health service policy is an inclusive social development effort. This policy provides increased and equitable access to health for vulnerable groups. Through the programme, maternal and infant mortality rates were reduced. The innovation took place within a decentralised structure, where local governments have the authority to develop the region according to local priorities, urgency and potential. Decentralisation requires participatory and collaborative governance to drive the social development agenda. The social development agenda through health services focuses on providing and protecting the basic rights of citizens. The implementation of the policy shows a transformation; from social exclusion to social inclusion in the health sector. This innovation can work through the collaboration of the state, private and civil society sectors. On the other hand, the policy has not encouraged empowerment, so the policy tends to be carried out in a populist manner. The policy depends on the populist leader's agenda, which aims to strengthen political position. The implication is that the policy is not sustainable.  Keywords: innovation, inclusive social development, Brigade Siaga Bencana, Bantaeng
Strategi dan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal: Mekanisme Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Menuju Pariwisata Berkelanjutan Batubara, Muhammad Zusanri; Anam, M. Syaeful; Atem; Irawansyah, Iman
Jurnal Bina Praja Vol 16 No 3 (2024)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.16.2024.663-686

Abstract

Strengthening tourism is expected to increase the economy and increase tourist visits. Local wisdom-based tourism development strategies and policies have a significant impact on the sustainability of tourism towards sustainable tourism. This research analyzes the strategies and policies for developing the Isen Mulang Cultural Festival (FBIM) as a local wisdom-based tourist destination, focusing on sustainable tourism. A qualitative research method with a descriptive approach was used to describe the phenomena that occurred, understand the dynamics of festival development in a socio-cultural context, and capture the perspectives of various stakeholders. Data collection techniques included in-depth interviews, direct observation, and document analysis of policies and practices related to the festival, aiming to gain a comprehensive understanding and answers to the research objectives. The results showed that the FBIM development strategy for sustainable tourism was implemented through promotion and collaboration with the private sector. The FBIM’s development policy for sustainable tourism is implemented through the training and empowerment of tourism human resources, local economic empowerment, infrastructure development, and the promotion of local wisdom. The Central Kalimantan Provincial Government has regulated tourism promotion through Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning the Tourism Development Master Plan. The FBIM is a featured event in Karisma Event Nusantara 2024, curated by the Ministry of Tourism and Creative Economy. Karisma Event Nusantara 2024 is an event to promote the FBIM to local and foreign tourists so that this festival has sustainability towards sustainable tourism.
Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Dalam Pengelolaan Pasar Kahayan Sirait, Mahmuddin; Anam, M. Syaeful
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.7-12

Abstract

Pasar Kahayan merupakan salah satu pasar tradisional di Palangka Raya. Dalam pengelolaan pada pasar Kahayan, Pemerintah Kota Palangka Raya memperoleh pinjaman dari Bank Dunia melalui program Urban Sector Development Reform Project dalam membangun pertokoan di Pasar Kahayan. Kajian ini berupaya membahas dan menganalisis proses kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan Pasar Kahayan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan pengelolaan Pasar Kahayan belum maksimal. Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya belum memberikan dukungan yang optimal untuk para pedagang. Para pedagang tidak dilibatkan dalam perencanaan revitalisasi Pasar Kahayan. Pemerintah Kota Palangka Raya tidak membangun kolaborasi yang aktif dengan pedagang Pasar Kahayan. Hal ini terlihat dari kesenjangan dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kebijakan yang ada belum memberikan kesejahteraan bagi para pedagang. Beberapa permasalahan seperti keamanan dan harga sewa lapak yang tidak juga masih belum terselesaikan. Buruknya kebijakan pengelolaan Pasar Kahayan ini berdampak negatif bagi pertumbuhan perekonomian lokal dan kualitas hidup pedagang masih kurang