Articles
<![CDATA[Tinjauan Kriminologi terhadap Perzinahan yang Dilakukan oleh Anggota TNI dengan Istri Sesama Anggota TNI ]]>
<![CDATA[Reinati, Esperansa Sherli Dacosta]]>;
<![CDATA[Leo, Rudepel Petrus]]>;
<![CDATA[Amalo, Heryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3086
<![CDATA[Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mengapa orang melakukan tindak kejahatan. Kehadiran TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara tidak berarti bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tidak diadakan tindakan apapun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Militer III-15 Kupang. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap empat Responden, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Faktor penyebab anggota TNI melakukan perzinahan dengan istri sesama anggota TNI disebabkan atas dua faktor yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal meliputi kepribadian yang berkaitan dengan moral dan etika, serta tidak patuhan terhadap hukum dan Faktor Eksternal meliputi Kondisi keluarga dan Peran pasangan zina. (2) Upaya Penanggulangan Anggota TNI melakukan tindak pidana perzinahan dengan istri sesama anggota TNI yaitu: Upaya Represif dan Preventif. Upaya Repsesif berupa pemidanaan terhadap pelaku sedangkan Upaya Preventif berupa Soaliasasi dan penanaman hal positif Kepada anggota TNI. Saran terhadap hasil penelitian ini ialah: (1) Kepada seluruh anggota TNI yang tempat tugasnya ditempatkan jauh dari keluarga agar memaximalkan cuti tahunan yang didapat dengan baik dengan berkumpul bersama keluarga dan menjalin komunikasi yang Harmonis. (2) Kepada seluruh anggota TNI diadakan sosialisasi oleh kepala satuan masing-masing tentang pentingnya kesadaran terhadap hukum, sosialisai mengenai perzinahan dan hal-hal lain yang dapat merusak citra intansi TNI. (3) Kepada seluruh isteri dari anggota TNI baik TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU agar dapat bertindak dan berperilaku dengan baik untuk menjaga nama baik instansi dimana suami bekerja.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan terhadap Anak di Kabupaten Sikka ]]>
<![CDATA[Wego, Dorothea Pascalista Rosalia]]>;
<![CDATA[Amalo, Heryanto]]>;
<![CDATA[Wilhelmus, Bhisa Vitus]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3104
<![CDATA[Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia salah satunya kasus perkosaan khususnya yang terjadi di Kabupaten Sikka dengan tingkat kasus perkosaan terhadap anak yang sangat tinggi di setiap tahunnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk mengatur, melindungi, dan memberikan kepastian hukum dalam menangani persoalan pemerkosaan terhadap anak. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak? (2) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, menggunakan teknik wawancara terhadap 4 (empat) orang responden yang terdiri dari 2 (dua) orang aparat kepolisian, 1 (satu) orang pimpinan TRUK F, dan 1 (satu) orang wali korban. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sikka dan di Rumah Penampungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukan: (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku perkosaan terhadap anak adalah dimulai dari tahapan dalam proses peradilan pidana yakni dari tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pelaksanaan putusan pengadilan (2) Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan adalah upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan dan Hambatan-Hambatan Kenakalan Anak di Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ]]>
<![CDATA[Kolo, Astri Ivon Margaretha]]>;
<![CDATA[Wilhelmus, Bhisa Vitus]]>;
<![CDATA[Amalo, Heryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3149
<![CDATA[Kenakalan anak merupakan proses seorang mencari jati diri, di mana pada saat usia seperti itu hasrat dan niat untuk mencoba melakukan sesuatu sangatlah besar, namun tidak sepantasnya untuk dilakukan karena mempunyai dampak negatif bagi banyak orang maupun untuk diri sendiri. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dimana penulis mendapatkan data langsung di kepolisian Sektor Oebobo. Data penelitian ini meliputi dan primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustakan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan lainnya yan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan analisi data kualitatif. Berdasarkan jenis penelitian hasil mewawancarai para narusumber, kemudian data dianalisis menunjukan bahwa: (1) Upaya penanggulangan kenakalan anak oleh Kepolisian Sektor Oebobo ialah, Upaya pre-emtif, Prevemtif dan Represif (2) Hambatan- hambatan yang dialami kepolisian dalam upaya penanggulangan kenakalan anak, Kurangnya Kepercayaan Masyarakat kepada Kepolisian, Jumlah Personil yang tidak memadai dan Ketidakdisiplinan Pihak Kepolisian dalam kegiatan Sosialisasi. ]]>
<![CDATA[Mekanisme Penyelesaian Kasus Pembuangan Bayi di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang ]]>
<![CDATA[Nuka, Corturino Depaka Sanjaya]]>;
<![CDATA[Wilhelmus, Bhisa Vitus]]>;
<![CDATA[Amalo, Heryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3153
<![CDATA[Regulasi dan aturan yang dibuat mempunyai tujuan untuk mengatur setiap perbuatan dan tingkah laku manusia di dalam menjalankan setiap aktifitas sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Namun, hal ini sering kali dilanggar dengan tujuan untuk menghindari perbuatanya tersebut, baik disengajai maupun karna kelalaian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimanakah mekanisme penyelesaian kasus pembuangan bayi di Wilayah Polsek Oebobo, Kota Kupang? (2). Hambatan apakah yang dialami dalam penyelesaian kasus pembuangan bayi di Wilayah Polsek Oebobo, Kota Kupang? Metode Penelitian ini bersifat Empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, (penelitian empiris) yang dilaksanakan di Polsek Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 narasumber, hasil yang analisis yang didapatkan dalam penelitian ini antara lain (1) Mekanisme penyelesayan kasus pembuangan bayi antara lain: Melakukan penyidikana dan Penuntutan. (2) Hambatan yang dialami dalam kasus pembuangan bayi: Kurangnya keterangan informasi, Keterangan saksi yang berbelit-belit dan Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.]]>
<![CDATA[Faktor Penyebab dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Prajurit TNI AD di Daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang : (Studi Kasus Putusan Nomor: 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022) ]]>
<![CDATA[Edang, Rikardus Maria Wahyudi]]>;
<![CDATA[Leo, Rudepel Petrus]]>;
<![CDATA[Amalo, Heryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3273
<![CDATA[Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang– undang Nomor 26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang - undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan penerapan sangsi tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab Prajurit TNI melakukan KDRT adalah faktor orang ketiga Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak di hargai, seperti mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga, dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran dalam rumah tangga.."(2) Penerapan sangsi KDRT yaitu pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 dan pasal 190 ayat (1) dan ayat (4). Simpulan dan saran yaitu faktor-faktor penyebab yang paling dominan ialah faktor orang ketiga dimana pelaku telah menjalin asmara dengan wanita lain dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya. Diharapkan kepada anggota Tentara Nasional Indonesi (TNI) khususnya pada Petinggi TNI-AD lebih meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap anak buahnya agar perilaku anak buah tersebut tidak menyimpang dari norma hukum yang ada.]]>
<![CDATA[Bentuk Pembinaan dan Hambatan-Hambatan yang Dialami Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Perempuan: Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang ]]>
<![CDATA[Rohi, Yulius Adrian]]>;
<![CDATA[Pello, Jimmy]]>;
<![CDATA[Amalo, Heryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3324
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan adalah ruang untuk para narapidana. Pengertian dari Narapidana sendiri adalah seorang yang telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang diberikan Hukuman Pidana sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tindakan kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, pria ataupun wanita.Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kabupaten Sikka.Teknik pengumpulan data menggunakan teknikwawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Bentuk pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang dilakukan dengan dua pola yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. (2) pembinaan narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yaitu sumber daya manusia dari pihak Lapas belum memadai karena kekurangan jumlah petugas serta tidak semua petugas memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi narapidana.]]>
<![CDATA[Kajian Kriminologis terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Pasangan Kumpul Kebo: Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Manggarai Barat ]]>
<![CDATA[Yeremias Bagul]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>;
<![CDATA[Rosalind Angel Fanggi]]>
<![CDATA[ Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): Juni : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/perkara.v2i2.1841
<![CDATA[Violence in cohabiting couples is a problem currently occurring in East Nusa Tenggara Province, West Mangarai Regency. Based on the results of research on July 3 2023 at the West Manggarai Police, the West Manggarai District Prosecutor's Office and the West Manggarai District Court found that there were 4 perpetrators in cases of violence in cohabiting couples. The main problem in this research is the factors that cause violence in cohabiting couples and efforts to overcome violence committed by cohabiting couples. This research is empirical legal research that examines all legal events that occur through a case approach. Data collection was carried out in two ways, namely interviews and document study. The data that has been obtained will then be presented in a qualitative descriptive manner. The research results show that (1) The factors that cause violence perpetrated by cohabiting couples are psychological, economic, environmental, the role of the victim and cultural factors. (2) Countermeasures carried out by the West Manggarai Police, the West Manggarai District Prosecutor's Office and the West Manggarai District Court. Therefore, suggestions for the results of this research are (1) It is recommended that men be able to treat their female partners as well as possible, (2) The parties are expected to understand each other's position as unmarried couples so that they are able to carry out their respective obligations. well. (3) For law enforcers and all parties who are obliged to be more enthusiastic in socializing cases of violence in the social environment in the West Manggarai jurisdiction.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Cyber Crime Pembobolan Dana Nasabah pada Aplikasi Mobile Banking dengan Modus Pembobolan Jalur Undangan Pernikahan Palsu ]]>
<![CDATA[Angela Gabriela Bupu]]>;
<![CDATA[Karolus Kopong Medan]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>
<![CDATA[ Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1829
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze the juridical cybercrime of breaking into customer funds on mobile banking applications with the mode of breaking into fake wedding invitation lines. This research is an empirical legal research that examines all legal events that have occurred through a case approach. Retrieval is done in two ways, namely interviews and document studies. The data obtained is then presented descriptively qualitative. The results showed that the form of responsibility of the Bank to the victim can be in the form of compensation or refund but if the customer can prove that the money was lost due to the fault of the Bank. The countermeasures taken by the Bank are strengthening the mobile banking security system while the efforts of the NTT Regional Police are conducting socialization, cyber patrols, and making preventive and repressive efforts. The obstacles experienced by the NTT Regional Police are the lack of government supervision in the use of the internet, aspects of evidence, and jurisdiction, as well as the lack of public knowledge of cyber crime. Therefore, suggestions for the results of this study are Suggestions that researchers can put forward are the need for special provisions that explicitly regulate mobile banking. The government should provide legal certainty to create a clean and safe social media environment.]]>
<![CDATA[Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Disparitas Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang ]]>
<![CDATA[Maryo Jaxel Mabilehi]]>;
<![CDATA[Rudepel Petrus Leo]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>
<![CDATA[ Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Desember: Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/terang.v1i4.616
<![CDATA[The judge's decision is a vital aspect needed to resolve criminal cases. The judge's authority and power are so great in deciding cases that result in disparities in verdicts in cases where the weight of the crime is the same, namely cases of sexual violence against children. This research is an empirical juridical research, so the data sources used are primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. Primary data sources are obtained through the results of research in the field, secondary data is obtained through literature, laws, and other literature, and tertiary data is obtained through dictionaries, mass media, and the internet. The data were analyzed in a descriptive-qualitative manner. The results of the study show that: (1) the factors that cause the disparity in punishment for perpetrators of sexual violence are internal factors and external factors of judges. (2) efforts to overcome disparities in the verdicts of sexual violence crimes which include repressive efforts and preventive efforts.]]>
<![CDATA[Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer ]]>
<![CDATA[Revony Lede Rihi]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>;
<![CDATA[Adrianus Djara Dima]]>
<![CDATA[ Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/jembatan.v2i1.1248
<![CDATA[Corruption crimes are not only committed by civilians, but can be committed by military soldiers, namely the TNI who are educated with discipline. The handling of corruption cases committed by TNI soldiers together with civilians is handled through a connexity trial regulated in the Criminal Procedure Code. Although there are rules governing, there are still discrepancies in law enforcement. The main problems in this study are: (1) Is it appropriate for corruption cases committed by military officials to be tried in the Military Court? (2) What are the obstacles in law enforcement against high-ranking military officials who commit corruption crimes?This research is normative legal research, namely by examining literature or legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science from its normative side. The results of this study indicate that: (1) is it appropriate for corruption cases by military officials to be tried in the Military Court: The handling of corruption cases in Basarnas involving active military personnel who are tried in military courts is considered inappropriate because it will create an impression of inconsistent law enforcement, because it contradicts the provisions of Law No.8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and Law No.48 of 2009 concerning Judicial Power. (2) Obstacles in law enforcement against high-ranking military officials who commit corruption crimes: Corruption crimes involving active military members stem from disharmonization of laws in the provisions of the Military Justice Law, Corruption Court Law, TNI Law, KPK Law, and Criminal Procedure Code. The researcher's suggestion is that to minimize the differences of opinion that continue to emerge, an extensive regulation on connexity should be made so that it can serve as a guideline in handling corruption cases involving military personnel and civil society.]]>
