Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.484
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Bina Hukum Lingkungan Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Jurnal Geuthee Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia
Zaki Ulya, Zaki
Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Aceh
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Tantangan Hukum dalam Penetapan Tapal Batas Desa: Studi Kasus Gampong Meurandeh Dayah Adiati, Gadis; Krisna, Liza Agnesta; Rachmad, Andi; Iqbal, Muhammad; Ulya, Zaki
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 5 (2025): August
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i5.521

Abstract

Penetapan batas wilayah desa merupakan aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum, kewenangan administratif, serta stabilitas sosial di tingkat lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak desa di Indonesia yang masih menghadapi ketidakpastian batas wilayah, termasuk Gampong Meurandeh Dayah di Kota Langsa, yang belum memiliki batas resmi secara yuridis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dalam penetapan tapal batas desa, mengkaji kerangka hukum yang berlaku, serta menawarkan solusi strategis berbasis pendekatan partisipatif dan legal. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi lemahnya implementasi regulasi, minimnya kapasitas teknis dan kelembagaan desa, serta konflik sosial akibat klaim batas yang tumpang tindih. Artikel ini merekomendasikan solusi strategis seperti penguatan regulasi daerah, pemetaan partisipatif, digitalisasi peta batas, mediasi berbasis kearifan lokal, serta dukungan anggaran dan pelatihan teknis. Penetapan batas desa secara partisipatif dan legal diyakini dapat memperkuat legitimasi pemerintahan desa, menciptakan keadilan sosial, dan mempercepat pembangunan berbasis hukum yang inklusif.
Synergy in resolving border disputes after regional expansion: a case study of Gampong Meurandeh Dayah, Langsa City Aliah, Fijanatin; Ulya, Zaki; Natsir, Muhammad
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 8, No 2 (2025): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v8i2.404

Abstract

The determination of village boundaries is a crucial aspect of village governance to ensure legal certainty, administrative order, and the prevention of conflicts between villages. However, in practice, boundary disputes still frequently occur, as experienced by Gampong Meurandeh Dayah, Langsa Lama District, Langsa City, following the regional expansion in 2010. The lack of clear administrative boundaries has led to various issues, including land ownership disputes, difficulties in resource management, and obstacles to public service delivery. This study employs an empirical legal method with a sociological approach. Data were collected through field observations, interviews with village officials, and an analysis of relevant regulations, such as Law No. 6 of 2014 on Villages and Minister of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016. The findings indicate that efforts to resolve the dispute have been undertaken, including field inspections and the creation of a territorial map, but these have not yet resulted in final legal certainty. A multi-faceted approach is required, involving administrative measures through boundary remapping, legal measures through binding village regulations, and social measures through mediation and customary deliberation. These steps are expected to resolve the boundary dispute fairly and sustainably.
Eksistensi Keujreun Blang Dalam Hukum Adat Aceh: Antara Tradisi dan Modernisasi Iqbal, Muhammad; Ulya, Zaki; Natsir, Muhammad
Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jabi.v7i2.93525

Abstract

Keujreun Blang merupakan institusi adat yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pertanian dan irigasi di Aceh. Keberadaannya sejak masa Kesultanan Aceh menempatkan Keujreun Blang sebagai bagian integral dari hukum adat yang mengatur pola tanam, distribusi air, dan penyelesaian sengketa agraria. Namun, modernisasi, intervensi kebijakan pemerintah, serta perubahan nilai sosial telah mendorong terjadinya pergeseran kewenangan yang memengaruhi eksistensinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kewenangan, serta tantangan Keujreun Blang dalam konteks modern, sekaligus mengaitkannya dengan teori teori hukum adat dan implikasinya terhadap pengembangan ilmu hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui kajian literatur, regulasi adat, peraturan perundang-undangan, serta dilengkapi wawancara dengan informan kunci yang memahami praktik adat Keujreun Blang. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antara norma hukum adat, praktik lapangan, dan teori hukum adat dalam konteks modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Keujreun Blang masih diakui sebagai otoritas lokal, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga formal seperti dinas pertanian dan pengairan. Keujreun Blang juga menghadapi tantangan berupa perubahan iklim, modernisasi teknologi, serta menurunnya kepatuhan generasi muda terhadap hukum adat dan memperlihatkan bahwa perubahan kewenangan Keujreun Blang berimplikasi pada teori living law dan pluralisme hukum, di mana hukum adat tetap eksis sepanjang mendapat pengakuan sosial meskipun berada dalam tekanan hukum formal. Dengan demikian, eksistensi Keujreun Blang tidak hanya memiliki signifikansi praktis dalam pengelolaan pertanian, tetapi juga kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian pluralisme hukum dan keberlanjutan lembaga adat di tengah modernisasi. 
PERWUJUDAN SILA KEADILAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH Natsir, Muhammad; Fuadi, Fuadi; Ulya, Zaki
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.517 KB)

Abstract

Keadilan sosial merupakan tanggung jawab negara dalam pencapaiannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial adalah melaksanakan tujuan negara yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sehat dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun, demikian persoalan utama terkait adalah tidak jelas batas tanggungjawab sehingga sulit menentukan ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mengetahui perwujudan keadilaan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Ruang lingkup tanggung jawab kurang jelas sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan, kesehatan kurang terjamin, sarana kesehatan kurang memadai. Pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui CSR dengan melibatkan masyarakat adat yang lebih faham tentang struktur perkembangan, potensi, SDM masyarakat setempat, sedangkan pengembangan lingkungan yang baik dan sehat dikelola langsung oleh perusahaan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.
DILEMATISASI REGULASI KELEMBAGAAN ANTAR LEMBAGA KEKUASAAN KEHAKIMAN DITINJAU MENURUT KONSEP CHECK AND BALANCES Ulya, Zaki
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.3.2021.337-360

Abstract

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa perubahan besar dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan lembaga baru seperti MK dan KY selain MA, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita reformasi dengan prinsip checks and balances. Manifestasi pengaturan kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman secara atribusi diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B dan 24C UUD NRI Tahun 1945.  Berdasarkan sifatnya kewenangan kekuasaan kehakiman mencakup kewenangan limitative dan non limitative yang diatur melalui undang-undang masing-masing lembaga. Namun, pengaturan kelembagaan kehakiman tersebut menimbulkan dilematisasi dan ketidak harmonisan hukum. Hal ini diakibatkan multi tafsir pengaturan kewenangan masing-masing lembaga. Sehingga polemik kelembagaan tersebut diselesaikan melalui proses judicial review. Permasalahan muncul ketika proses revisi undang-undang yang dibatalkan oleh MK, tidak dipenuhi dalam proses legislasi sehingga tetap memunculkan disharmonisasi hukum antar kelembagaan kekuasaan kehakiman.
KONTRADIKSI PENGATURAN HUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH Rachmad, Andi; Amdani, Yusi; Ulya, Zaki
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.2.2021.315-336

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menelusuri kontradiksi pengaturan hukuman dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Aceh pasca diberlakukannya Qanun No. 6 Tahun 2014. Pengaturan hukuman pelecehan seksual terhadap anak dalam hukum jinayat di Aceh mempunyai perbedaan penafsiran dengan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga esensi efek jera bagi pelaku yang seharusnya menjadi bagian tujuan pemidanaan tidak begitu tercapai. Selain itu, Qanun Jinayat juga berpotensi untuk terjadinya impunitas bagi pemerintah dengan adanya Pasal 9 dan Pasal 11 Qanun No. 6 Tahun 2014 mengenai alasan pembenaran serta alasan pemaaf. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan.
Literasi Konsumsi Rokok pada Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Studi di Kota Langsa) Radhali, Radhali; Aldino, Hanri; Iqbal, Muhammad; Ulya, Zaki
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 5 No. 1 (2025): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v5i1.6684

Abstract

Cigarette consumption among teenagers has become a trend in itself, causing them to forget about health. This problem in the regulations for controlling addictive substances in tobacco products as contained in Government Regulation (PP) Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health is in the public spotlight. In particular, regulations regarding retail cigarette sales, restrictions on cigarette advertising, and health warnings on cigarette packaging have been regulated in accordance with the norms of Article 434 paragraph (1). In this PKM activity, carrying out cigarette consumption literacy among teenagers in Langsa City aims to increase teenagers' knowledge about the dangers of consuming cigarettes and regulations regarding the prohibition of consuming cigarettes for teenagers in Langsa City, as well as encouraging teenagers to protect their health from the dangers of consuming cigarettes. In this way, teenagers in Langsa City are expected to be aware of the importance of maintaining health and regulating cigarette consumption for teenagers in Langsa City.
PERWUJUDAN SILA KEADILAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH Natsir, Muhammad; Fuadi, Fuadi; Ulya, Zaki
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadilan sosial merupakan tanggung jawab negara dalam pencapaiannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial adalah melaksanakan tujuan negara yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sehat dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun, demikian persoalan utama terkait adalah tidak jelas batas tanggungjawab sehingga sulit menentukan ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mengetahui perwujudan keadilaan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Ruang lingkup tanggung jawab kurang jelas sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan, kesehatan kurang terjamin, sarana kesehatan kurang memadai. Pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui CSR dengan melibatkan masyarakat adat yang lebih faham tentang struktur perkembangan, potensi, SDM masyarakat setempat, sedangkan pengembangan lingkungan yang baik dan sehat dikelola langsung oleh perusahaan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.
Structuring customary marine courts to achieve legal certainty in the settlement of customary marine disputes Suriyani, Meta; Ulya, Zaki; Hayati, Vivi; Fuadi, Fuadi
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 7, No 1 (2024): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v7i1.308

Abstract

The aim of this study is to build legally and socially independent Panglima laot and fisher community groups to resolve adat laot issues through adat laot courts, and to increase community empowerment in the area of services in social conflicts in fishing communities. Panglima laot lhok Idi Rayeuk in Alue Dua Muka O village in resolving disputes between fishermen and violations of customary maritime law, where there is still confusion in its application. The existing guidelines for customary courts in Aceh are considered to be very general and only discuss gampong customary courts. Meanwhile, the laot customary court has not yet specified its implementation mechanism. The Laot Customary Court and the Gampong Customary Court have different resolutions, and the customary institutions that resolve them are also different. So that it has the potential to conflict with positive law and tends to be neglected and protracted in handling. This is due to the lack of understanding of the Panglima Laot Lhok of the laot customary judicial process. The activity methods used were (1) observation, advice and discussion; (2) training and mentoring; and (3) activity evaluation. The results of the activities showed that the education and training provided in relation to Laot customary justice resulted in changes in the attitudes and knowledge of the target audience (partner group) of Panglima Laot Lhok and fishing communities towards the implementation and structuring of Laot customary justice as a means of seeking justice in resolving Laot customary disputes. This training has also provided an understanding of the rule of law as a foundation, the benefits as an alternative to solving problems with the aim of peace (win-win solution), the implementation process to achieve common goals of justice and order
The business potential of Trigona Peunawa Samudra honey in the form of simple patent rights as an effort to develop university economic independence Natsir, Muhammad; Ulya, Zaki; Sahara, Siti; Wilsa, Wilsa
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 7, No 1 (2024): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v7i1.309

Abstract

Linot bees are a type of bee that produces quality honey and has health benefits. The Faculty of Law of Samudra University tried to develop linot bee cultivation in community service activities and involved students, with the hope that it would provide benefits for Samudra University to become an independent university. This honey was then named Trigona Peunawa Samudra. This activity aims to determine packaging that is suitable for sale and in preparation for registering a simple patent. So that it can be managed properly by Samudra University. The method used consists of 3 stages. These stages consist of the procurement stage, the packaging stage, and the honey product labeling stage. The implementation of the program began with coordination with the university to obtain land for linot beekeeping, and as an initial stage of licensing the activity was carried out. Furthermore, the implementation of socialization and debriefing of beekeeping that has been learned from professional beekeepers and the process of monitoring beekeeping so that it can be traded.
Co-Authors Ade Julia Paramitha Army Adiati, Gadis Aldino, Hanri Aliah, Fijanatin Cut Faridah Dwanggi Pratiwi Fuadi Fuadi Fuadi Fuadi Hayati, Vivi Krisna, Liza Agnesta M. Iqbal Asnawi Meta Suriyani, Meta Muhammad Iqbal Muhammad Natsir Muhammad Natsir Muhammad Natsir R. Rusli Rachmad, Andi Rachmad, Andi Radhali Rini Fitriani Salsabila, Khadifa Zahwa Siti Sahara tanisa, dara Tarigan, Tuahta Rivaldo Sabaqal Wahyu Efendi Wilsa, Wilsa Yadi, M. Sandra Yusi Amdani Yusi Amdani, Yusi Zainuddin Zainuddin