Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Bijih Nikel Indonesia Terhadap Gugatan Uni Eropa di GATT/WTO Asnawi, M. Iqbal; Fitriani, Rini; Ulya, Zaki; Rachmad, Andi; Yadi, M. Sandra
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 1 (2025): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i1.419

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan bijih nikel yang menjadi perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa di GATT/WTO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum kebijakan pengelolaan nikel di Indonesia dan gugatan Uni Eropa di GATT/WTO terhadap kebijakan ekspor nikel Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis normatif terhadap kebijakan pengelolaan bijih nikel Indonesia dianggap bertentangan dengan GATT 1994 oleh Uni Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 62A Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan larangan ekspor mineral mentah terutama nikel dengan ketentuan kadar dibawah <1,7%, pembatasan ekspor yang diberlakukan pemerintah Indonesia berdampak besar pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang dinilai bertentangan dengan Pasal XI GATT dan pemerintah Indonesia dianggap tidak komitmen terhadap perjanjian perdagangan bebas (WTO).
Tantangan Hukum dalam Penetapan Tapal Batas Desa: Studi Kasus Gampong Meurandeh Dayah Adiati, Gadis; Krisna, Liza Agnesta; Rachmad, Andi; Iqbal, Muhammad; Ulya, Zaki
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 5 (2025): August
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i5.521

Abstract

Penetapan batas wilayah desa merupakan aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum, kewenangan administratif, serta stabilitas sosial di tingkat lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak desa di Indonesia yang masih menghadapi ketidakpastian batas wilayah, termasuk Gampong Meurandeh Dayah di Kota Langsa, yang belum memiliki batas resmi secara yuridis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dalam penetapan tapal batas desa, mengkaji kerangka hukum yang berlaku, serta menawarkan solusi strategis berbasis pendekatan partisipatif dan legal. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi lemahnya implementasi regulasi, minimnya kapasitas teknis dan kelembagaan desa, serta konflik sosial akibat klaim batas yang tumpang tindih. Artikel ini merekomendasikan solusi strategis seperti penguatan regulasi daerah, pemetaan partisipatif, digitalisasi peta batas, mediasi berbasis kearifan lokal, serta dukungan anggaran dan pelatihan teknis. Penetapan batas desa secara partisipatif dan legal diyakini dapat memperkuat legitimasi pemerintahan desa, menciptakan keadilan sosial, dan mempercepat pembangunan berbasis hukum yang inklusif.
Synergy in resolving border disputes after regional expansion: a case study of Gampong Meurandeh Dayah, Langsa City Aliah, Fijanatin; Ulya, Zaki; Natsir, Muhammad
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 8, No 2 (2025): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v8i2.404

Abstract

The determination of village boundaries is a crucial aspect of village governance to ensure legal certainty, administrative order, and the prevention of conflicts between villages. However, in practice, boundary disputes still frequently occur, as experienced by Gampong Meurandeh Dayah, Langsa Lama District, Langsa City, following the regional expansion in 2010. The lack of clear administrative boundaries has led to various issues, including land ownership disputes, difficulties in resource management, and obstacles to public service delivery. This study employs an empirical legal method with a sociological approach. Data were collected through field observations, interviews with village officials, and an analysis of relevant regulations, such as Law No. 6 of 2014 on Villages and Minister of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016. The findings indicate that efforts to resolve the dispute have been undertaken, including field inspections and the creation of a territorial map, but these have not yet resulted in final legal certainty. A multi-faceted approach is required, involving administrative measures through boundary remapping, legal measures through binding village regulations, and social measures through mediation and customary deliberation. These steps are expected to resolve the boundary dispute fairly and sustainably.
Independence of The Honorary Board of Election Organizers After The Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021 Ulya, Zaki; Fuadi, Fuadi; Putra, Aldi Syah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8353

Abstract

This study aims to find out what the independence and integrity of the Honorary Board of Election Organisers (DKPP) are after the enactment of Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021. After the enactment of the Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021, DKPP experienced problems related to its independence, including limited authority, lack of independent supervisory functions, and rampant political intervention. All of these problems affect DKPP's role in carrying out its duties as a supervisor of election administrators. It is crucial to keep in mind that even with the changes in the DKPP's jurisdiction following the Constitutional Court's ruling, the organization's responsibility as a defender of morality and integrity in election administration is still crucial to maintaining a free, transparent, and democratic electoral process. This research uses normative juridical research methods, with a library research approach. To obtain secondary data related to this title so that valid and accountable data can be obtained, the approach used in this research is the statute approach. The findings of this research support the decision of the Constitutional Court No. 32/PUU-XIX/2023 which cancelled Article 458 paragraph (13) of Law No. 7/2017. This makes the decision of the Election Organiser Honour Council legally binding as a concrete, unique, and final decision made by a state administrative official, which can be challenged in the state administrative court. This decision has legal consequences because it confirms the final and binding nature of the Election Organiser Honour Council, which distinguishes it from judicial decisions; and opens up the possibility of testing the decision of the DKPP through the State Administrative Dispute procedure at the State Administrative Court.
Eksistensi Keujreun Blang Dalam Hukum Adat Aceh: Antara Tradisi dan Modernisasi Iqbal, Muhammad; Ulya, Zaki; Natsir, Muhammad
Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jabi.v7i2.93525

Abstract

Keujreun Blang merupakan institusi adat yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pertanian dan irigasi di Aceh. Keberadaannya sejak masa Kesultanan Aceh menempatkan Keujreun Blang sebagai bagian integral dari hukum adat yang mengatur pola tanam, distribusi air, dan penyelesaian sengketa agraria. Namun, modernisasi, intervensi kebijakan pemerintah, serta perubahan nilai sosial telah mendorong terjadinya pergeseran kewenangan yang memengaruhi eksistensinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kewenangan, serta tantangan Keujreun Blang dalam konteks modern, sekaligus mengaitkannya dengan teori teori hukum adat dan implikasinya terhadap pengembangan ilmu hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui kajian literatur, regulasi adat, peraturan perundang-undangan, serta dilengkapi wawancara dengan informan kunci yang memahami praktik adat Keujreun Blang. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antara norma hukum adat, praktik lapangan, dan teori hukum adat dalam konteks modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Keujreun Blang masih diakui sebagai otoritas lokal, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga formal seperti dinas pertanian dan pengairan. Keujreun Blang juga menghadapi tantangan berupa perubahan iklim, modernisasi teknologi, serta menurunnya kepatuhan generasi muda terhadap hukum adat dan memperlihatkan bahwa perubahan kewenangan Keujreun Blang berimplikasi pada teori living law dan pluralisme hukum, di mana hukum adat tetap eksis sepanjang mendapat pengakuan sosial meskipun berada dalam tekanan hukum formal. Dengan demikian, eksistensi Keujreun Blang tidak hanya memiliki signifikansi praktis dalam pengelolaan pertanian, tetapi juga kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian pluralisme hukum dan keberlanjutan lembaga adat di tengah modernisasi.