Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Bijih Nikel Indonesia Terhadap Gugatan Uni Eropa di GATT/WTO Asnawi, M. Iqbal; Fitriani, Rini; Ulya, Zaki; Rachmad, Andi; Yadi, M. Sandra
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 1 (2025): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i1.419

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan bijih nikel yang menjadi perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa di GATT/WTO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum kebijakan pengelolaan nikel di Indonesia dan gugatan Uni Eropa di GATT/WTO terhadap kebijakan ekspor nikel Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis normatif terhadap kebijakan pengelolaan bijih nikel Indonesia dianggap bertentangan dengan GATT 1994 oleh Uni Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 62A Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan larangan ekspor mineral mentah terutama nikel dengan ketentuan kadar dibawah <1,7%, pembatasan ekspor yang diberlakukan pemerintah Indonesia berdampak besar pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang dinilai bertentangan dengan Pasal XI GATT dan pemerintah Indonesia dianggap tidak komitmen terhadap perjanjian perdagangan bebas (WTO).

Tantangan Hukum dalam Penetapan Tapal Batas Desa: Studi Kasus Gampong Meurandeh Dayah Adiati, Gadis; Krisna, Liza Agnesta; Rachmad, Andi; Iqbal, Muhammad; Ulya, Zaki
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 5 (2025): August
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i5.521

Penetapan batas wilayah desa merupakan aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum, kewenangan administratif, serta stabilitas sosial di tingkat lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak desa di Indonesia yang masih menghadapi ketidakpastian batas wilayah, termasuk Gampong Meurandeh Dayah di Kota Langsa, yang belum memiliki batas resmi secara yuridis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dalam penetapan tapal batas desa, mengkaji kerangka hukum yang berlaku, serta menawarkan solusi strategis berbasis pendekatan partisipatif dan legal. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi lemahnya implementasi regulasi, minimnya kapasitas teknis dan kelembagaan desa, serta konflik sosial akibat klaim batas yang tumpang tindih. Artikel ini merekomendasikan solusi strategis seperti penguatan regulasi daerah, pemetaan partisipatif, digitalisasi peta batas, mediasi berbasis kearifan lokal, serta dukungan anggaran dan pelatihan teknis. Penetapan batas desa secara partisipatif dan legal diyakini dapat memperkuat legitimasi pemerintahan desa, menciptakan keadilan sosial, dan mempercepat pembangunan berbasis hukum yang inklusif.

Synergy in resolving border disputes after regional expansion: a case study of Gampong Meurandeh Dayah, Langsa City Aliah, Fijanatin; Ulya, Zaki; Natsir, Muhammad
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 8, No 2 (2025): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v8i2.404

The determination of village boundaries is a crucial aspect of village governance to ensure legal certainty, administrative order, and the prevention of conflicts between villages. However, in practice, boundary disputes still frequently occur, as experienced by Gampong Meurandeh Dayah, Langsa Lama District, Langsa City, following the regional expansion in 2010. The lack of clear administrative boundaries has led to various issues, including land ownership disputes, difficulties in resource management, and obstacles to public service delivery. This study employs an empirical legal method with a sociological approach. Data were collected through field observations, interviews with village officials, and an analysis of relevant regulations, such as Law No. 6 of 2014 on Villages and Minister of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016. The findings indicate that efforts to resolve the dispute have been undertaken, including field inspections and the creation of a territorial map, but these have not yet resulted in final legal certainty. A multi-faceted approach is required, involving administrative measures through boundary remapping, legal measures through binding village regulations, and social measures through mediation and customary deliberation. These steps are expected to resolve the boundary dispute fairly and sustainably.

Independence of The Honorary Board of Election Organizers After The Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021 Ulya, Zaki; Fuadi, Fuadi; Putra, Aldi Syah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8353

This study aims to find out what the independence and integrity of the Honorary Board of Election Organisers (DKPP) are after the enactment of Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021. After the enactment of the Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021, DKPP experienced problems related to its independence, including limited authority, lack of independent supervisory functions, and rampant political intervention. All of these problems affect DKPP's role in carrying out its duties as a supervisor of election administrators. It is crucial to keep in mind that even with the changes in the DKPP's jurisdiction following the Constitutional Court's ruling, the organization's responsibility as a defender of morality and integrity in election administration is still crucial to maintaining a free, transparent, and democratic electoral process. This research uses normative juridical research methods, with a library research approach. To obtain secondary data related to this title so that valid and accountable data can be obtained, the approach used in this research is the statute approach. The findings of this research support the decision of the Constitutional Court No. 32/PUU-XIX/2023 which cancelled Article 458 paragraph (13) of Law No. 7/2017. This makes the decision of the Election Organiser Honour Council legally binding as a concrete, unique, and final decision made by a state administrative official, which can be challenged in the state administrative court. This decision has legal consequences because it confirms the final and binding nature of the Election Organiser Honour Council, which distinguishes it from judicial decisions; and opens up the possibility of testing the decision of the DKPP through the State Administrative Dispute procedure at the State Administrative Court.

Eksistensi Keujreun Blang Dalam Hukum Adat Aceh: Antara Tradisi dan Modernisasi Iqbal, Muhammad; Ulya, Zaki; Natsir, Muhammad
Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jabi.v7i2.93525

Keujreun Blang merupakan institusi adat yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pertanian dan irigasi di Aceh. Keberadaannya sejak masa Kesultanan Aceh menempatkan Keujreun Blang sebagai bagian integral dari hukum adat yang mengatur pola tanam, distribusi air, dan penyelesaian sengketa agraria. Namun, modernisasi, intervensi kebijakan pemerintah, serta perubahan nilai sosial telah mendorong terjadinya pergeseran kewenangan yang memengaruhi eksistensinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kewenangan, serta tantangan Keujreun Blang dalam konteks modern, sekaligus mengaitkannya dengan teori teori hukum adat dan implikasinya terhadap pengembangan ilmu hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui kajian literatur, regulasi adat, peraturan perundang-undangan, serta dilengkapi wawancara dengan informan kunci yang memahami praktik adat Keujreun Blang. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antara norma hukum adat, praktik lapangan, dan teori hukum adat dalam konteks modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Keujreun Blang masih diakui sebagai otoritas lokal, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga formal seperti dinas pertanian dan pengairan. Keujreun Blang juga menghadapi tantangan berupa perubahan iklim, modernisasi teknologi, serta menurunnya kepatuhan generasi muda terhadap hukum adat dan memperlihatkan bahwa perubahan kewenangan Keujreun Blang berimplikasi pada teori living law dan pluralisme hukum, di mana hukum adat tetap eksis sepanjang mendapat pengakuan sosial meskipun berada dalam tekanan hukum formal. Dengan demikian, eksistensi Keujreun Blang tidak hanya memiliki signifikansi praktis dalam pengelolaan pertanian, tetapi juga kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian pluralisme hukum dan keberlanjutan lembaga adat di tengah modernisasi.

PERWUJUDAN SILA KEADILAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH Natsir, Muhammad; Fuadi, Fuadi; Ulya, Zaki
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.517 KB)

Keadilan sosial merupakan tanggung jawab negara dalam pencapaiannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial adalah melaksanakan tujuan negara yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sehat dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun, demikian persoalan utama terkait adalah tidak jelas batas tanggungjawab sehingga sulit menentukan ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mengetahui perwujudan keadilaan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Ruang lingkup tanggung jawab kurang jelas sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan, kesehatan kurang terjamin, sarana kesehatan kurang memadai. Pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui CSR dengan melibatkan masyarakat adat yang lebih faham tentang struktur perkembangan, potensi, SDM masyarakat setempat, sedangkan pengembangan lingkungan yang baik dan sehat dikelola langsung oleh perusahaan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.

DILEMATISASI REGULASI KELEMBAGAAN ANTAR LEMBAGA KEKUASAAN KEHAKIMAN DITINJAU MENURUT KONSEP CHECK AND BALANCES Ulya, Zaki
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.3.2021.337-360

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa perubahan besar dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan lembaga baru seperti MK dan KY selain MA, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita reformasi dengan prinsip checks and balances. Manifestasi pengaturan kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman secara atribusi diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B dan 24C UUD NRI Tahun 1945.Â Berdasarkan sifatnya kewenangan kekuasaan kehakiman mencakup kewenangan limitative dan non limitative yang diatur melalui undang-undang masing-masing lembaga. Namun, pengaturan kelembagaan kehakiman tersebut menimbulkan dilematisasi dan ketidak harmonisan hukum. Hal ini diakibatkan multi tafsir pengaturan kewenangan masing-masing lembaga. Sehingga polemik kelembagaan tersebut diselesaikan melalui proses judicial review. Permasalahan muncul ketika proses revisi undang-undang yang dibatalkan oleh MK, tidak dipenuhi dalam proses legislasi sehingga tetap memunculkan disharmonisasi hukum antar kelembagaan kekuasaan kehakiman.

KONTRADIKSI PENGATURAN HUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH Rachmad, Andi; Amdani, Yusi; Ulya, Zaki
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.2.2021.315-336

Kajian ini bertujuan untuk menelusuri kontradiksi pengaturan hukuman dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Aceh pasca diberlakukannya Qanun No. 6 Tahun 2014. Pengaturan hukuman pelecehan seksual terhadap anak dalam hukum jinayat di Aceh mempunyai perbedaan penafsiran dengan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga esensi efek jera bagi pelaku yang seharusnya menjadi bagian tujuan pemidanaan tidak begitu tercapai. Selain itu, Qanun Jinayat juga berpotensi untuk terjadinya impunitas bagi pemerintah dengan adanya Pasal 9 dan Pasal 11 Qanun No. 6 Tahun 2014 mengenai alasan pembenaran serta alasan pemaaf. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan.

Literasi Konsumsi Rokok pada Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Studi di Kota Langsa) Radhali, Radhali; Aldino, Hanri; Iqbal, Muhammad; Ulya, Zaki
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v5i1.6684

Cigarette consumption among teenagers has become a trend in itself, causing them to forget about health. This problem in the regulations for controlling addictive substances in tobacco products as contained in Government Regulation (PP) Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health is in the public spotlight. In particular, regulations regarding retail cigarette sales, restrictions on cigarette advertising, and health warnings on cigarette packaging have been regulated in accordance with the norms of Article 434 paragraph (1). In this PKM activity, carrying out cigarette consumption literacy among teenagers in Langsa City aims to increase teenagers' knowledge about the dangers of consuming cigarettes and regulations regarding the prohibition of consuming cigarettes for teenagers in Langsa City, as well as encouraging teenagers to protect their health from the dangers of consuming cigarettes. In this way, teenagers in Langsa City are expected to be aware of the importance of maintaining health and regulating cigarette consumption for teenagers in Langsa City.

PERWUJUDAN SILA KEADILAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH Natsir, Muhammad; Fuadi, Fuadi; Ulya, Zaki
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keadilan sosial merupakan tanggung jawab negara dalam pencapaiannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial adalah melaksanakan tujuan negara yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sehat dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun, demikian persoalan utama terkait adalah tidak jelas batas tanggungjawab sehingga sulit menentukan ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mengetahui perwujudan keadilaan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Ruang lingkup tanggung jawab kurang jelas sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan, kesehatan kurang terjamin, sarana kesehatan kurang memadai. Pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui CSR dengan melibatkan masyarakat adat yang lebih faham tentang struktur perkembangan, potensi, SDM masyarakat setempat, sedangkan pengembangan lingkungan yang baik dan sehat dikelola langsung oleh perusahaan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search