Articles
<![CDATA[ESPAKTASI PENGELOLAAN TANAH TERLANTAR OLEH BAITUL MAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Ulya, Zaki]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum & Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Baitul Mal is an institution that is authorized as property manager religion formed on the basis of specificity Aceh in implementing Islamic law. Baitul Mal authority in managing the wealth of religion stipulated in Qanun No. 10 of 2007 about Baitul Mal, where one authority Baitul Mal is managing the property / land owners and their heirs abandoned. Abandoned land owners and their Heirs applicable reference to the provisions referred to as a wasteland controlled by the state. In deed the management of abandoned land intended to improve the welfare of the community, which can be managed by the Baitul Mal. This is certainly in line with the mandate of Act No. 2 of 2012. However, the exercise of powers Baitul Mal becomes constrained due to the lack of clear regulations and cons of authority by the National Land Agency. If the Baitul Mal authority to manage wastelands clear with innovative concepts will realize expectations better for public welfare.]]>
<![CDATA[DILEMATIKA PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI GAMPONG KEUMUNING HULU ]]>
<![CDATA[tanisa, dara]]>;
<![CDATA[Ulya, Zaki]]>;
<![CDATA[Rusli, Rusli]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v5i1.759
<![CDATA[Talak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya. Sebagaimana Pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menegaskan bahwa perceraian harus dilaksanakan di depan pengadilan. Adapun kasus yang terjadi di Gampong Keumuneng Hulu telah terjadi perceraian di bawah tangan. Dimana suami mengatakan talak secara berulang-ulang kepada istrinya setiap terjadi perceraian. Metode yang digunakan dalam peneltiian ini adalah yuridis empiris. Perlindungan hukum terhadap istri yang diceraikan di bawah tangan di gampong Keumuneng Hulu Perceraian tidak ada karena perceraian di bawah tangan akan sangat merugikan bagi pihak perempuan yang diceraikan. Faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu karena Faktor ekonomi, Masih ada keraguan untuk berpisah, Lokasi yang jauh dari Pengadilan atau mahkamah syar’iah untuk mengurus perceraian, Kurangnya pemahaman masyarakat dan sebagian ulama tentang perceraian di bawah tangan. Mahkamah Syar’iyah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perceraian Mahkamah Syar’iyah bukan bercerai di bawah tangan, Kepada Aparatur gampong dan pemuka agama di Gampong untuk memberikan pengarahan masyarakat dalam bidang agama khususnya bagi pasangan yang telah menikah. Dan kepada pasangan yang ingin bercerai untuk mendaftarkan perceraiannya di Mahkamah Syar’iyah agar memiliki kekuatan hukum baik secara agama dan negara serta mempertimbangkan akibat atau dampak yang akan terjadi apabila perceraian dilakukan terutama perceraian di bawah tangan]]>
<![CDATA[Legal Forms Against Corporations as Perpetrators of Environmental Crime in Indonesia: Study Based on the Environmental Protection and Management Law ]]>
<![CDATA[Natsir, Muhammad]]>;
<![CDATA[Ulya, Zaki]]>;
<![CDATA[Rachmad, Andi]]>;
<![CDATA[Krisna, Liza Agnesta]]>
<![CDATA[ Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/sjhk.v8i2.22071
<![CDATA[The Indonesian Criminal Code regulates as a legal subject is a natural person. The development of criminal law in Indonesia has made the perpetrators not only individuals but also corporations. Where corporations are legalised by the state through legislation. One of the Indonesian laws that regulates corporations as offenders is Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The companies in environmental management can control community land with the status of Cultivation Rights Title and Building Rights Title. In reality, however, the regulation of companies as perpetrators of crimes is still weak and there is no uniformity of regulation to have a deterrent effect. The method used in this paper is normative jurisprudential legal research, focusing on the identification of criminal sanctions against corporate environmental offenders, with a legal approach. The results of the research showed that the criminal regulation against the perpetrators of criminal acts has been regulated as an ultimum remedium for certain cases, but it is less assertive towards the victims of criminal acts and requires a firm and fair regulation and binds all parties involved in the legalisation of the corporation and the protection of its victims. The legal regulation of corporate criminal offences in the Criminal Code has not been clearly regulated, but in the Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, as one of the sectoral laws, the regulation has been carried out, but has not adopted the legal wisdom prevailing in the community, although it has been established.]]>
<![CDATA[Urgency of Extradition Agreements in Eradicating Corruption Crime in Indonesia ]]>
<![CDATA[Rachmad, Andi]]>;
<![CDATA[Ulya, Zaki]]>;
<![CDATA[Amdani, Yusi]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v10i3.732
<![CDATA[Corruption is a special crime that is very detrimental to the country. Corruption management has been upheld by law enforcement in the framework of guaranteeing the state’s stability. Changes to the regulation on corruption eradication does not reduce the number of corruption penalties and compensation for assistance that is free from the snares of the law. This is what drives the government to make an extradition treaty with Singapore and ensnare corruption protection that can be done in Indonesia. This study discusses and examines the level of urgency of the extradition treaty in efforts to commit corruption between Indonesia and Singapore. And, challenges and efforts in realizing the extradition agreement between Indonesia and Singapore in the approval of the implementation of corruption]]>
<![CDATA[Hak Aksesibilitas dalam Pemilu Untuk Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Salsabila, Khadifa Zahwa]]>;
<![CDATA[Fuadi, Fuadi]]>;
<![CDATA[Ulya, Zaki]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khk.v6i2.8466
<![CDATA[Aksesibilitas merupakan salah satu hak asasi yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemenuhan aksesibilitas dapat dilihat salah satunya dalam pelaksanaan pemilu, yang menjadi peran KPU. Namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya kekurangan dalam pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu di Kota Langsa yang membuat pemilih disabilitas sulit untuk mengikuti pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum, Untuk mengetahui Pemenuhan ksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif, Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) dan berbagai peraturan lainnya. KIP berperan dalam memenuhi aksesibilitas ini untuk menjamin hak politik pemilih disabilitas. Namun, berdasarkan hasil penelitian peran KIP Kota Langsa belum maksimal dalam pemilu 2019. Kendala yang dihadapi KIP meliputi perubahan sistem pemilu, peraturan yang dinamis, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, ketidaktahuan KIP tentang kelompok disabilitas tertentu juga menjadi masalah.]]>
<![CDATA[Perspektif Dualisme Penegakan Hukum Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Antara Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Jinayat ]]>
<![CDATA[Krisna, Liza Agnesta]]>;
<![CDATA[Rachmad, Andi]]>;
<![CDATA[Ulya, Zaki]]>;
<![CDATA[Tarigan, Tuahta Rivaldo Sabaqal]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54629/jli.v21i4.1273
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukuman dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Aceh pasca diberlakukannya Qanun No. 6 Tahun 2014 dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan hukuman pelecehan seksual terhadap anak dalam hukum jinayat di Aceh mempunyai perbedaan penafsiran dengan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur kasus yang sama di wilayah hukum Aceh, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam penegakannya terutama dalam kewenangan mengadilinya.Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Aceh telah terjadi dualisme hukum terhadap pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan dalam Qanun Jinayat masih memiliki banyak kekurangan. Sehingga diperlukan harmonisasi hukum, hal tersebut juga menyebabkan dalam beberapa perkara kekerasan seksual yang terjadi kepada anak masih disidangkan di Pengadilan Negeri. Disarankan kepada pemerintah Aceh agar dapat melakukan harmonisasi hukum antara ketentuan hukum jinayat dengan hukum positif berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Ulya, Zaki]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54629/jli.v13i2.153
<![CDATA[Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensil. Dimana kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden dibantu oleh kementerian negara. Jumlah kementerian negara disesuaikan dengan program Presiden di bidang pemerintahan, serta guna menunjang kinerja kementerian negara, Presiden membentuk Wakil Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Berdasarkan konsep kelembagaan Wakil Menteri berkedudukan sebagai pembantu dan mewakili kinerja menteri negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, permasalahan muncul terkait kedudukan Wakil Menteri dalam aspek pengambilan kebijakan negara apakah sama dengan kedudukan menteri dan seperti apakah peran Wakil Menteri dalam sistem penyelenggaraan negara.Kata kunci:]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS MEKANISME PENGISIAN JABATAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 JURIDICAL STUDY OF MECHANISM FOR FILLING POSITION OF THE PRESIDENT AFTER THE AMENDMENT TO THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Ulya, Zaki]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54629/jli.v12i4.422
<![CDATA[Salah satu tujuan dari perubahan UUD Tahun 1945 adalah membatasi kewenangan Presidenyang sangat besar. Dimana Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan kepalapemerintahan. Adapun inti dari pengaturan kewenangan Presiden dalam UUD Tahun 1945adalah mekanisme pemilihan, masa jabatan, hak prerogatif, pengisian jabatan Presiden bilaberhalangan dan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam sistempemerintahan Presidentil, dalam menjalankan kewenangannya Presiden dibantu oleh WakilPresiden dan juga para Menteri. Apabila Presiden berhalangan tetap maka segalakewenangannya dilakukan oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara menurut UUD Tahun1945. Perspektif hukum yang dapat dikaji yaitu mengenai posisi Wakil Presiden dalammenggantikan tugas Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, dimana banyakyang mempertanyakan elektabilitas Wakil Presiden apakah dapat bertindak secara hukumseperti halnya seorang Presiden dalam menjalankan kewenangan Presiden. Selain itu, terjadipermasalah hukum lainnya yaitu apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap,dimana pelaksana tugas Presiden diserahkan kepada beberapa Menteri Negara untukmenjalankan roda pemerintahan.]]>
<![CDATA[KEPATUHAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Fuadi, Fuadi]]>;
<![CDATA[Rachmad, Andi]]>;
<![CDATA[Ulya, Zaki]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3312
<![CDATA[Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu wajib pajak yang dibebankan untuk membayar pajak. Dasar hukum yang mengatur pembayaran pajak hotel dan restoran diakomodir dalam Qanun Kota Langsa No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Dalam muatan pengaturannya, disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran pajak hotel dan restoran oleh wajib pajak yaitu menggunakan mekanisme self asessment atau pembayaran sendiri, yang artinya bahwa setiap wajib pajak diwajibkan membayar sendiri secara langsung pajak yang dibebankan ke kas daerah. Dengan penerapan self asessment maka tentunya wajib pajak dituntut pula untuk menghitung sendiri perhitungan pajaknya yang akan dibayarkan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel setelah jatuh tempo pembayaran pajak masih minim. Sungguhpun pihak Dinasi Pendapatan Kekayaan dan Aset Kota Langsa telah menghitung perhitungan awal potensi penghasilan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran cukup besar. Faktor penyebab beberapa wajib pajak hotel tidak tepat waktu melakukan pembayaran dengan mekanisme self asessment adalah kurangnya omzet penghasilan yang diraih oleh pihak hotel. Sehingga pada saat dilakukan pendataan pajak hingga pembayaran pajak pada saat jatuh tempo tidak dilaksanakan. ]]>
<![CDATA[Legal Innovations in the Sharia Fiscal System in Aceh: Towards the Integration of Zakat and Taxation ]]>
<![CDATA[Fuadi, Fuadi]]>;
<![CDATA[Rachmad, Andi]]>;
<![CDATA[Ulya, Zaki]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2025): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i1.435
<![CDATA[This article examines the potential for integrating zakat and taxation within Aceh's unique Sharia fiscal system. With Aceh's special autonomy and the application of Sharia law, there is a significant opportunity to harmonize zakat (Islamic almsgiving) and taxes as part of a more inclusive, equitable fiscal system. This integration is seen as a potential solution to address fiscal challenges, reduce reliance on central government transfers, and promote local economic independence. The paper explores the legal and institutional frameworks that govern zakat collection and tax policies in Aceh, identifying key opportunities for synergy between the two systems. Additionally, it discusses the challenges of reconciling national tax laws with regional Sharia regulations, the administrative hurdles of coordinating zakat data with tax authorities, and the potential for creating incentives for taxpayers to contribute zakat. The article concludes by proposing a framework for implementing a more integrated system that enhances the fiscal self-sufficiency of Aceh, supports social justice, and aligns with Islamic principles of wealth distribution. This study provides valuable insights into how regional autonomy and Sharia law can be leveraged to create a more holistic and sustainable fiscal policy in Aceh.]]>
