Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.955
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Daulat Hukum The Indonesian Biomedical Journal Hearty : Jurnal Kesehatan Masyarakat Jurnal Medika Karya Ilmiah Kesehatan Unes Law Review PALAR (Pakuan Law review) Academia Open PLAKAT : Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat Jurnal Kesehatan Tambusai UNES Journal of Swara Justisia PAEDAGOGY : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Law Development Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Indonesia Sosial Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Socius: Social Sciences Research Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Busana dan Budaya PALAR : Pakuan Law Review
Ridha Wahyuni, Ridha
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Unes Law Review

 1 
Kedudukan Hukum Surat Pencatatan Ciptaan Bagi Perlindungan Hak Cipta Karya Lukisan Dihadapkan Pada Prinsip Outomatically Protection Wahyuni, Ridha; Ramadhani, Dwi Aryanti; Tarina, Dwi Desi Yayi
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1606

Abstract

This researches aims to see the position of a creation registration letter of art painting as a form of legal protection for painting works in the face of the principle of automatic protection adhered to in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. The research method in this study is juridical-normative with an analytical descriptive approach. The results of the research show that a creation registration letter can be one of the perfect initial proofs if the painter as the creator will make efforts to protect the law against his work either through criminal law remedies and/or filing civil lawsuits. Therefore, the registration of creation through the registration of creation of a painting is important for every painter to obtain a creation registration letter from the state, this is an effort to protect their intellectual property rights.
Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia: (Studi: Sengketa Pemenuhan Hak Atas Air Antara Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan Warga di Perumahan Sentul City) Wahyuni, Ridha
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2189

Abstract

Sumber daya air merupakan elemen terpenting di dalam kehidupan manusia. Ketiadaan akses atas air bersih yang berkulitas tentu menimbulkan permasalahan bagi keberlanjutan hidup manusia. Hal inilah yang melandasi pentingnya keterserdiaan air bersih sebagai bagian pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Penguasaan atas sumber-sumber daya alam khususnya sumber daya air merupakan kewenangan negara namun di dalam pengelolaannya yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tertutupnya akses manusia untuk memperoleh layanan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya maka akan menimbulkan pelanggaran HAM, apalagi perbuatan itu dilakukan oleh entititas pelaksana tanggung jawab negara termasuk Badan usaha pemerintah (BUMD). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis berdasarkan konsep-kosep yang relevan mengenai kewajiban pemenuhan dan penghormatan HAM oleh Perusahaan Daerah.Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang jelas antara kewajiban penghormtan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh perusahaannya sebagai manifestasi Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 guna perlindungan dan pemenuhan HAM khususnya di bidang pelayanan air bersih. Hal ini mengingat di dalam perkembangan konsep HAM juga menempatkan Perusahaan sebagai pengemban kewajiban dan tanggung jawab HAM terutama dalam rangka penghormatan dan memenuhi hak-hak dasar manusia termasuk pemenuhan hak atas air bersih.
OPTIMALISASI KEWENANGAN AMICUS CURIAE KOMNAS HAM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN BERDIMENSI HAK ASASI MANUSIA Wahyuni, Ridha; Wananti, Atik
UNES Law Review Vol. 5 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.286

Abstract

Komnas HAM as a state institution have authorized by law to provide amicus curiae for legal settlement of public cases with a human rights dimension. Until now, Komnas HAM has carried out this authority, but in practice there are still various obstacles, both external and internal, so that its implementation has not been optimal.This study using a juridical-normative research method, with an analytical-descriptive approach to see how the law works in practice. There is a difference in the views of the judges on the position of the amicus curiae of Komnas HAM which is considered the same as the opinion of the Experts, while the Amicus Curiae is more of an institutional opinion and can be submitted individually, therefore it is necessary to issue SEMA so that there is a common view and understanding for judges in seeing this authority, Second ; UU no. No. 39/1999 on Human Rights has not clearly and firmly regulated the authority of Komnas HAM's amicus curiae, making it difficult for Komnas HAM to draft technical regulations for its implementation.
Kedudukan Hukum Surat Pencatatan Ciptaan Bagi Perlindungan Hak Cipta Karya Lukisan Dihadapkan Pada Prinsip Outomatically Protection Wahyuni, Ridha; Ramadhani, Dwi Aryanti; Tarina, Dwi Desi Yayi
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1606

Abstract

This researches aims to see the position of a creation registration letter of art painting as a form of legal protection for painting works in the face of the principle of automatic protection adhered to in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. The research method in this study is juridical-normative with an analytical descriptive approach. The results of the research show that a creation registration letter can be one of the perfect initial proofs if the painter as the creator will make efforts to protect the law against his work either through criminal law remedies and/or filing civil lawsuits. Therefore, the registration of creation through the registration of creation of a painting is important for every painter to obtain a creation registration letter from the state, this is an effort to protect their intellectual property rights.
Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia: (Studi: Sengketa Pemenuhan Hak Atas Air Antara Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan Warga di Perumahan Sentul City) Wahyuni, Ridha
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2189

Abstract

Sumber daya air merupakan elemen terpenting di dalam kehidupan manusia. Ketiadaan akses atas air bersih yang berkulitas tentu menimbulkan permasalahan bagi keberlanjutan hidup manusia. Hal inilah yang melandasi pentingnya keterserdiaan air bersih sebagai bagian pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Penguasaan atas sumber-sumber daya alam khususnya sumber daya air merupakan kewenangan negara namun di dalam pengelolaannya yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tertutupnya akses manusia untuk memperoleh layanan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya maka akan menimbulkan pelanggaran HAM, apalagi perbuatan itu dilakukan oleh entititas pelaksana tanggung jawab negara termasuk Badan usaha pemerintah (BUMD). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis berdasarkan konsep-kosep yang relevan mengenai kewajiban pemenuhan dan penghormatan HAM oleh Perusahaan Daerah.Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang jelas antara kewajiban penghormtan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh perusahaannya sebagai manifestasi Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 guna perlindungan dan pemenuhan HAM khususnya di bidang pelayanan air bersih. Hal ini mengingat di dalam perkembangan konsep HAM juga menempatkan Perusahaan sebagai pengemban kewajiban dan tanggung jawab HAM terutama dalam rangka penghormatan dan memenuhi hak-hak dasar manusia termasuk pemenuhan hak atas air bersih.
Co-Authors ., Arbayah Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Agustina, Salma Ahmad, Gaffar Ahsan Ridho Faturahman Akbar, Muhammad Rayhan Fasya Alamsyah, Fiqih Dien ALYA, FARAH Amrullah, Muchlis Anni Alvionita Simanjuntak Astri, Andi Asyafa, Taris Atmajani, Era Try Auliya Zulfa, Azkiya Azzahra, Marcella Batubara, Ghifari Vioga Bonde, Elsa Chalid, Maisuri Tadjuddin Dwi Desi Yayi Tarina Fadhilah Fadhilah Fadilah, Fatma Putri Fakhriya Kemal, Anurra Fattah, Ade Syaifullah Faudiah, Nurul Febriani, Dwi Bahagia Fitriana Fitriana Frefy, Fyo Akbar Putra Gunawan, Celine Hadinigsih, Eka Frenty Hakim, Moh. Akmal Taris Handayani, Nanik Herlianto, Fahrian Ichwana P, Fareta Angelica Indradewa, Rhian KHOIRUL ANAM Lestari, Erika Lutfiananda Salsabila, Dea Mahvira, Mahvira Manurung, Citra Bintang Maranatha Maria, isda Masdiana, Ismail Masyita, Gita Maulida, Zahratul Monika, Arinda Muh. Nasrum Massi Murni Deborah Hutabarat, Sylvana Nazhip, Windra Hilmi Noerman, Chiquita Thefirstly Nopalia, Peni Novyana, Hilda Nugraha, Setyo Nurhayati Peggyanita, Wynne Prananda, Mayang Talentasari Purwanti, Heni Putri, Syifadilla Subagyo Rabbani, Radiyya Alvaro Achmad Raden Tina Dewi Judistiani Rahmadani, Tasya Aulia Rahmah, Dian Dwi Nur Rahman, Nadya Novia Ramadhani, Dwi Aryanti Rasyed, Muhammad Al Rina Masadah Ritha, Aniah Ritha, Aniah Sari, Risky Tara Nabita Sifana, Firdha Simanjuntak, Max Doan Sulistyorini, Chandra Syahril, Rizalinda Tanjilatin, Tanjilatin Teluma, Theresia Roselyn Amabilis Sarbiti Tripertiwi, Sucita Turyadi Turyadi, Turyadi Valentina, Widya Wananti, Atik Zahroh, Nasywa Kamiilah