Articles
<![CDATA[Peluang dan Tantangan Smart village di Era 4.0 (Studi Analisis Desa Dukuhjati Kidul Kabupaten Tegal) ]]>
<![CDATA[Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma]]>;
<![CDATA[Inzana, Nur]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 5 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v5i2.30
<![CDATA[Smart village merupakan merupakan salah satu bentuk pembangunan yang ada di desa yang mengedepankan teknologi tepat guna dalam pengelolaanya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerinta Desa Dukuhjati Kidul dalam menerapkan smart village. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara kepada seluruh stakeholder terkait. Selain itu Teknik analisis data menggunakan NVivo 12 untuk melihat keterkaitan antara Indikator dan sub Indikator dalam smart village. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan smart village di desa Dukuhjati Kidul Kabupaten tegal masih terkendala beberapa hal terutama Sumberdaya Manusia dari pemerintahan Desa dan juga budaya masyarakat yang masih mengedepankan kearifan local dan tidak familiar dengan perkembangan teknologi. Selain itu pemerintah memaluai perundang-undangan dan peraturan daerah sudah mendukung secara regulasi untuk menerapnkan smart village demi terciptanya pembangunan Desa yang lebih berkemajuan.]]>
<![CDATA[ELEKTABILITAS CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KEC. TAMAN KAB PEMALANG TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Unggul]]>;
<![CDATA[Hartomi Akta Padma Eldo, Dwian]]>;
<![CDATA[Artiningrum, Ajeng]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v3i1.34
<![CDATA[Secara umum pemilihan kepala Desa secara langsung merupakan bagian terpenting dalam menjalankan demokrasi di tingkat Desa dalam mekanisme suksesi elit yang ada di Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu amant yang sudah tertuang dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa yang mana memberikan hak yang seluas-luasnya dalam menjalankan Demokratisasi di tingkat Desa. Penelitin ini akan membahas tentang bagaimana keterpilihan calon kepala Desa dalam pemilihan kepala Desa serentak di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metodologi Deskriptif kualitatif yang akan menjabarkan tentang bagaimana secara umum keterpilihan para peserta pemilihan kepala Desa serentak ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dari total 16 Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak ini ternyata Petahana atau kepala Desa lama yang mencalonkan lagi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menang kembali menjadi kepala Desa. Terbukti dari total 11 petahana ada 7 orang yang memang terpilih lagi menjadi kepala Desa dan 4 orang petahana tidak terpilih lagi menjadi kepala Desa. Itu semua menunjukkan bahwa ditingkat Desa sekalipun Petahana memiliki kesempatan keterpilihan yang lebih besar untuk menang di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.]]>
<![CDATA[Upaya Non-Government Organization (NGO) dalam Pencegahan Korupsi di Daerah ]]>
<![CDATA[Abdu Nugraha, Irwan]]>;
<![CDATA[Laily Arofati, Isna]]>;
<![CDATA[Hartomi Akta Padma Eldo, Dwian]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 5 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v5i1.63
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Non-Government Organization (NGO) dalam pencegahan korupsi ditingkat Daerah. Penelitian ini berfokus kepada NGO Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) yang ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. GMPK merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi mulai dari tingkat pusat sampai saat sekarang ini sudah tersebar di daerah-daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik observasi, wawancara dengan stakeholder, dan telaah dokumendan sumber referensi untuk mendapatkan data yang mendalam darinarasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran organisasi GMPKdalam melakukan pencegahan korupsi dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu pendidikan anti korupsi untuk segala kelompok usia, rencana GMPK ikut serta dalam mengawasi dana desa, serta pendampingan dalam pelaporan kasuskorupsi. Meskipun dalam melaksanakan perannya dalam pencegahan korupsi organisasi GMPK belum maksimal, namun dengan adanya organisasi GMPKcukup membantu pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melakukanpencegahan korupsi dilingkungannya.]]>
<![CDATA[Analisis Aksesibilitas Pariwisata Ramah Disabilitas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Prawati, Ambar]]>;
<![CDATA[Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma]]>
<![CDATA[ Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 7 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/resolusi.v7i2.9109
<![CDATA[Indonesia inklusif di sektor Pariwisata dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada prakteknya belum sepenuhnya terakomodasi terkhusus di Kabupaten Wonosobo. Aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas wajib diakomodasi para pelaku wisata di Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai pelopor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Atas dasar tersebut penelitian ini ditujukan untuk menunjukan bagaimana aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Wonosobo bagi wisatawan penyandang disabilitas serta apa kendala dalam pemenuhan aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan permasalahan dalam bentuk deskripsi serta menggunakan pendekatan sosiologis dan politik. Pemenuhan asksesibilitas pariwisata bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonosobo berdasarkan hasil temuan menunjukan bahwa belum termasuk dalam kagetori ramah bagi Penyandang Disabilitas. Beberapa usaha kepariwisataan yang telah memiliki aksesibilitas minimum di Kabupaten Wonosobo yaitu Alun-Alun Kabupaten Wonosobo; Taman Mandala Wisata dan Terminal Mandala; Gelanggang Renang Mangli; dan Taman Rekreasi Kalianget. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo telah dibuat dengan memaksimalkan upaya dalam memenuhi hak disabilitas pada aksesibilitas infrastruktur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksanaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung. Beberapa kendala dalam memenuhi aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Wonosobo meliputi keterbatsan anggaran, geografis Kabupaten Wonosobo, infrastruktur, minimnya informasi wisata berbasis aksesibilitas, sumber daya manusia yang rendah, tata kelola usaha pariwisata, dan waktu yang tidak sebentar dalam mewujudkan aksesibilitas pariwisata secara keseluruhan.]]>
<![CDATA[DIKOTOMI PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wildan, Munawar]]>;
<![CDATA[Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/jpk.v4i2.1904
<![CDATA[Pada tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang pertama kalinya. Presidential threshold menjadi salah satu kebijakan pembuat undang-undang dalam mekanisme Pilpres. Presdential threshold adalah ambang batas pencalonan capres dan cawapres hasil dari perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi presidential threshold 20%, dan mendeskripsikan letak dikotomi presidential threshold 20% dengan Pilpres. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan Undang-Undang No. 7 2017 dan UUD 1945 sebagai sumber primernya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengolahan data deskriptif-analitis menggunakan pendekatan in-depth analysis. Penelitian ini menyimpulkan urgensi presidential threshold 20% sebagai upaya menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem presidensial. Secara yuridis presidential threshold 20% bertentangan terhadap UUD 1945, dan secara teoritis bertentangan dengan sistem multi partai dan sistem presidensial. harapanya pelaku pembuat udnang-undang dan MK mengevaluasi aturan tersebut sesuai dengan kosntitusi dan sistem lebih kompetitif. Pada tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang pertama kalinya. Presidential threshold menjadi salah satu kebijakan pembuat undang-undang dalam mekanisme Pilpres. Presdential threshold adalah ambang batas pencalonan capres dan cawapres hasil dari perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi presidential threshold 20%, dan mendeskripsikan letak dikotomi presidential threshold 20% dengan Pilpres. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan Undang-Undang No. 7 2017 dan UUD 1945 sebagai sumber primernya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengolahan data deskriptif-analitis menggunakan pendekatan in-depth analysis. Penelitian ini menyimpulkan urgensi presidential threshold 20% sebagai upaya menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem presidensial. Secara yuridis presidential threshold 20% bertentangan terhadap UUD 1945, dan secara teoritis bertentangan dengan sistem multi partai dan sistem presidensial. harapanya pelaku pembuat udnang-undang dan MK mengevaluasi aturan tersebut sesuai dengan kosntitusi dan sistem lebih kompetitif.]]>
<![CDATA[Challenges in the Implementation of the Distribution of Non-Cash Social Assistance Based on Presidential Regulation Number 63 of 2017 ]]>
<![CDATA[Rosyanti, Erny]]>;
<![CDATA[Padma Eldo, Dwian Hartomi Akta]]>;
<![CDATA[Saputro, Alfi Arif]]>;
<![CDATA[Zainudin, Arif]]>
<![CDATA[ ARISTO Vol 10 No 1 (2022): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ars.v10i1.2924
<![CDATA[The distribution of non-cash social assistance until now still has problems that are pretty complicated in its implementation. This study aims to see how Presidential Regulation Number 63 of 2017 regarding the distribution of non-cash social assistance for the community. So that this research is not too broad, the researchers only focus on implementation in 2018. This study uses a qualitative descriptive approach with the object of this research being in the Taman District, Pemalang Regency, Central Java Province by taking samples in Kedungbanjar Village, North Jebed Village, South Jebed Village. The technique of collecting data is using in-depth interviews with stakeholders and the community who receive social assistance. The study results show that the 3 villages have the same tendency in the problems faced when implementing Presidential Regulation number 63 of 2017 concerning non-cash social aid for the village community, namely the assistance that is not on target received by the local community. In addition to the support that was not well-targeted, it turned out that another finding was the problem of communication between the government and the community that did not go well, confusing the community regarding the procedure for distributing this non-cash food aid.]]>
<![CDATA[KONSISTENSI PEROLEHAN SUARA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI DENGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PENGUSUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEMALANG ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Unggul]]>;
<![CDATA[Pambudi, Dimas Purbo]]>;
<![CDATA[Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma]]>
<![CDATA[ Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 1 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jcp.v6i1.1010
<![CDATA[This paper aims to see how the consistency between the votes acquired by political parties in the 2019 elections and the votes acquired by the presidential/vice-presidential candidates in 2019. In addition, this research tries to dissect which one has a big role in the contestation of the presidential election in 2019. The main pressure is to see and prove whether there is consistency in the number of votes for the political parties for the presidential/vice-presidential candidates. The final objective of this research is to show that the political parties that carry them do not always have a significant contribution to the vote acquisition of presidential/vice-presidential candidates. Even between the two of them can create a gap, where the vote gain of the political party that carries it can be greater than the candidate for president/vice presidential candidate it carries. The method used is a qualitative descriptive approach. Researchers used secondary data in the form of reports and from the recap of the results of the 2019 presidential and vice-presidential elections. The results of the study show that the accumulation of votes between the supporting parties and the Cawapres shows a certain tendency. This means that there is a tendency that the votes of the party carrying the presidential/vice-presidential candidate pairs are not linear, different or not the same. The votes obtained by the political party carrying 01 and the presidential/vice-presidential candidate pair 01 are not exactly the same or there is a difference, and this also happened to the vote acquisition of the political party carrying the 02 with the presidential/vice-presidential candidate pair 02.]]>
<![CDATA[KEDEKATAN STRATEGIS INDONESIA DALAM RIVALITAS AS–CINA PASCA COVID-19 ]]>
<![CDATA[Anwar, Ahmad]]>;
<![CDATA[Akta Padma Eldo, Dwian Hartomi]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Global Vol 10 No 2 (2025): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jdg.v10i2.4643
<![CDATA[This study develops a Proximity Index to measure Indonesia's proximity to the United States and China, particularly after the COVID-19 pandemic. The index integrates three dimensions (economic, military, and diplomatic) to operationalize proximity as a multidimensional index. The time-series analysis reveals structural asymmetry: Indonesia's military ties remain consistently anchored to the US; economic dependence leans more toward China; and diplomacy is a fluctuating driver of the index. The study identifies three inflection points (2019, 2022, and 2024) when diplomatic oscillations (the COVID-19 pandemic, Indonesia's G20 presidency, and domestic leadership transition) recalibrate overall proximity. The statistical predictions suggest a gradual shift toward China due to strengthening economic integration. These findings also underscore that Indonesia's foreign policy reflects a rebalancing of its composition, rather than a complete restructuring.]]>
<![CDATA[ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN KELURAHAN DI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma]]>;
<![CDATA[Prabowo, Sana]]>
<![CDATA[ Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jcp.v5i1.462
<![CDATA[Pelayanan Publik merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh Pemerintah sebagai fungsi Pemerintahan itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan yang diberikan ditingkat Kelurahan yang ada pada wilayah Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Sample yang digunakan adalah sebanyak 3 Kelurahan diantaranya; 1) Kelurahan Muarareja, 2) Tegalsari, 3) Kraton. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan aplikasi pengolah Data SPSS. Dalam hasil penelitian diperoleh angka Indeks Kepuasan Masyarakat di kelurahan Kraton sebesar 85,88, untuk Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Tegalsari sebesar 81,68 dan Kelurahan Muarareja sebesar 81,70. Sehingga jika dirata-rata IKM dari 3 kelurahan tersebut adalah sebesar 83,08 dalam kategori mutu pelayanan “Baik”. Maka dari itu bisa dilihat bahwa IKM terhadap pelayanan 3 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tegal Barat termasuk dalam kategori Tinggi. Temuan yang menarik adalah bahwa indicator yang paling rendah di 3 kelurahan yang menjadi sample adalah indicator perihal biaya/tarif yang dianggap masih tinggi. Maka dari itu penulis memberikan rekomendasi kepada Kelurahan Tegal Barat untuk bisa memberikan gambaran perihal biaya secara transparan dan mudah dimengerti oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dalam Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Tegal ]]>
<![CDATA[Dwian Hartomi Akta Padma Eldo]]>;
<![CDATA[Arief Zulfyka Maulana]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 5 No. 1 (2020): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/fpb.v5i1.765
<![CDATA[Development in urban areas increased with the advent of the and increase the number of, so needs for city infrastructures have also been developed. So is required Planning and The Analysis Spatial (RTRW) In meeting the needs of green space (RTH). Will discuss research based on it on efforts to city government tegal in planning RTRW, RTF as restrictions on in fulfilling this study. Motode used in this study is by using the method descriptive qualitative by granting a factual. happening on the ground The research results show that the seriousness of the government as a form of City Tegal in doing, Planning had spent legislation no. 4 years 2012 City Tegal about spatial plans and regions of the need green space .But until the moment only 15 new % RTH have been fulfilled of 30 % the space in the city tegal based on the no. 4 years 2012.]]>
