Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.108
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPW (Jurnal Politik Walisongo) Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Journal of Governance and Public Policy Jurnal Manajemen Pelayanan Publik ARISTO Journal of Government and Civil Society Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Jurnal Public Policy Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Resolusi: Jurnal Sosial Politik TheJournalish: Social and Government Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan COVIT Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) JURNAL PANAH KEADILAN Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK Journal of Dialogos Pelayanan Unggulan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan Journal of Dialogos FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Dwian Hartomi Akta Padma Eldo
Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ELEKTABILITAS CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KEC. TAMAN KAB PEMALANG TAHUN 2018 Sugiharto, Unggul; Hartomi Akta Padma Eldo, Dwian; Artiningrum, Ajeng
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i1.34

Abstract

Secara umum pemilihan kepala Desa secara langsung merupakan bagian terpenting dalam menjalankan demokrasi di tingkat Desa dalam mekanisme suksesi elit yang ada di Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu amant yang sudah tertuang dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa yang mana memberikan hak yang seluas-luasnya dalam menjalankan Demokratisasi di tingkat Desa. Penelitin ini akan membahas tentang bagaimana keterpilihan calon kepala Desa dalam pemilihan kepala Desa serentak di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metodologi Deskriptif kualitatif yang akan menjabarkan tentang bagaimana secara umum keterpilihan para peserta pemilihan kepala Desa serentak ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dari total 16 Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak ini ternyata Petahana atau kepala Desa lama yang mencalonkan lagi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menang kembali menjadi kepala Desa. Terbukti dari total 11 petahana ada 7 orang yang memang terpilih lagi menjadi kepala Desa dan 4 orang petahana tidak terpilih lagi menjadi kepala Desa. Itu semua menunjukkan bahwa ditingkat Desa sekalipun Petahana memiliki kesempatan keterpilihan yang lebih besar untuk menang di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
Upaya Non-Government Organization (NGO) dalam Pencegahan Korupsi di Daerah Abdu Nugraha, Irwan; Laily Arofati, Isna; Hartomi Akta Padma Eldo, Dwian
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 5 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v5i1.63

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Non-Government Organization (NGO) dalam pencegahan korupsi ditingkat Daerah. Penelitian ini berfokus kepada NGO Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) yang ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. GMPK merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi mulai dari tingkat pusat sampai saat sekarang ini sudah tersebar di daerah-daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik observasi, wawancara dengan stakeholder, dan telaah dokumendan sumber referensi untuk mendapatkan data yang mendalam darinarasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran organisasi GMPKdalam melakukan pencegahan korupsi dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu pendidikan anti korupsi untuk segala kelompok usia, rencana GMPK ikut serta dalam mengawasi dana desa, serta pendampingan dalam pelaporan kasuskorupsi. Meskipun dalam melaksanakan perannya dalam pencegahan korupsi organisasi GMPK belum maksimal, namun dengan adanya organisasi GMPKcukup membantu pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melakukanpencegahan korupsi dilingkungannya.
Analisis Aksesibilitas Pariwisata Ramah Disabilitas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Prawati, Ambar; Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma
Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 7 No 2 (2024)
Publisher : Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/resolusi.v7i2.9109

Abstract

Indonesia inklusif di sektor Pariwisata dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada prakteknya belum sepenuhnya terakomodasi terkhusus di Kabupaten Wonosobo. Aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas wajib diakomodasi para pelaku wisata di Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai pelopor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Atas dasar tersebut penelitian ini ditujukan untuk menunjukan bagaimana aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Wonosobo bagi wisatawan penyandang disabilitas serta apa kendala dalam pemenuhan aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan permasalahan dalam bentuk deskripsi serta menggunakan pendekatan sosiologis dan politik. Pemenuhan asksesibilitas pariwisata bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonosobo berdasarkan hasil temuan menunjukan bahwa belum termasuk dalam kagetori ramah bagi Penyandang Disabilitas. Beberapa usaha kepariwisataan yang telah memiliki aksesibilitas minimum di Kabupaten Wonosobo yaitu Alun-Alun Kabupaten Wonosobo; Taman Mandala Wisata dan Terminal Mandala; Gelanggang Renang Mangli; dan Taman Rekreasi Kalianget. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo telah dibuat dengan memaksimalkan upaya dalam memenuhi hak disabilitas pada aksesibilitas infrastruktur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksanaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung. Beberapa kendala dalam memenuhi aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Wonosobo meliputi keterbatsan anggaran, geografis Kabupaten Wonosobo, infrastruktur, minimnya informasi wisata berbasis aksesibilitas, sumber daya manusia yang rendah, tata kelola usaha pariwisata, dan waktu yang tidak sebentar dalam mewujudkan aksesibilitas pariwisata secara keseluruhan.
DIKOTOMI PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Wildan, Munawar; Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i2.1904

Abstract

Pada tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang pertama kalinya. Presidential threshold menjadi salah satu kebijakan pembuat undang-undang dalam mekanisme Pilpres. Presdential threshold adalah ambang batas pencalonan capres dan cawapres hasil dari perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi presidential threshold 20%, dan mendeskripsikan letak dikotomi presidential threshold 20% dengan Pilpres. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan Undang-Undang No. 7 2017 dan UUD 1945 sebagai sumber primernya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengolahan data deskriptif-analitis menggunakan pendekatan in-depth analysis. Penelitian ini menyimpulkan urgensi presidential threshold 20% sebagai upaya menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem presidensial. Secara yuridis presidential threshold 20% bertentangan terhadap UUD 1945, dan secara teoritis bertentangan dengan sistem multi partai dan sistem presidensial. harapanya pelaku pembuat udnang-undang dan MK mengevaluasi aturan tersebut sesuai dengan kosntitusi dan sistem lebih kompetitif. Pada tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang pertama kalinya. Presidential threshold menjadi salah satu kebijakan pembuat undang-undang dalam mekanisme Pilpres. Presdential threshold adalah ambang batas pencalonan capres dan cawapres hasil dari perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi presidential threshold 20%, dan mendeskripsikan letak dikotomi presidential threshold 20% dengan Pilpres. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan Undang-Undang No. 7 2017 dan UUD 1945 sebagai sumber primernya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengolahan data deskriptif-analitis menggunakan pendekatan in-depth analysis. Penelitian ini menyimpulkan urgensi presidential threshold 20% sebagai upaya menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem presidensial. Secara yuridis presidential threshold 20% bertentangan terhadap UUD 1945, dan secara teoritis bertentangan dengan sistem multi partai dan sistem presidensial. harapanya pelaku pembuat udnang-undang dan MK mengevaluasi aturan tersebut sesuai dengan kosntitusi dan sistem lebih kompetitif.
Challenges in the Implementation of the Distribution of Non-Cash Social Assistance Based on Presidential Regulation Number 63 of 2017 Rosyanti, Erny; Padma Eldo, Dwian Hartomi Akta; Saputro, Alfi Arif; Zainudin, Arif
ARISTO Vol 10 No 1 (2022): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v10i1.2924

Abstract

The distribution of non-cash social assistance until now still has problems that are pretty complicated in its implementation. This study aims to see how Presidential Regulation Number 63 of 2017 regarding the distribution of non-cash social assistance for the community. So that this research is not too broad, the researchers only focus on implementation in 2018. This study uses a qualitative descriptive approach with the object of this research being in the Taman District, Pemalang Regency, Central Java Province by taking samples in Kedungbanjar Village, North Jebed Village, South Jebed Village. The technique of collecting data is using in-depth interviews with stakeholders and the community who receive social assistance. The study results show that the 3 villages have the same tendency in the problems faced when implementing Presidential Regulation number 63 of 2017 concerning non-cash social aid for the village community, namely the assistance that is not on target received by the local community. In addition to the support that was not well-targeted, it turned out that another finding was the problem of communication between the government and the community that did not go well, confusing the community regarding the procedure for distributing this non-cash food aid.
Government Communication in the Digital Era in Branding The Soul of Java as the Wonosobo Regency Slogan Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Sri Rahayu
Journal of Dialogos Vol. 1 No. 3 (2024): Journal of Dialogos - August
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/5r70ww18

Abstract

The role of the Government in conveying information today has challenges, one of which is the digital era which must be utilized properly. This research aims to see and analyze the Digital Communication carried out by the Wonosobo Regency Government in Branding the soul of Java as the slogan of Wonosobo Regency. This is very important to study because it needs to be seen how far the effectiveness achieved in this regard. The method used was a descriptive qualitative approach with interviews as one of the data collection techniques in addition to direct observation. Informants were selected based on their suitability for understanding digital communication and Wonosobo the soul of Java branding strategies. The results showed that the Wonosobo Regency Government utilizes social media in carrying out its digital communication, and the platforms used are Instagram, Facebook, YouTube, and TikTok. While the effectiveness in utilizing social media is still not optimal, this is because Wonosobo people are not familiar with social media as a means of government communication and also Wonosobo people mostly work as farmers who do not have much activity on social media.
Analisis Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dalam Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Tegal Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Arief Zulfyka Maulana
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 5 No. 1 (2020): May
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v5i1.765

Abstract

Development in urban areas increased with the advent of the and increase the number of, so needs for city infrastructures have also been developed. So is required Planning and The Analysis Spatial (RTRW) In meeting the needs of green space (RTH). Will discuss research based on it on efforts to city government tegal in planning RTRW, RTF as restrictions on in fulfilling this study. Motode used in this study is by using the method descriptive qualitative by granting a factual. happening on the ground The research results show that the seriousness of the government as a form of City Tegal in doing, Planning had spent legislation no. 4 years 2012 City Tegal about spatial plans and regions of the need green space .But until the moment only 15 new % RTH have been fulfilled of 30 % the space in the city tegal based on the no. 4 years 2012.
DEVELOPMENT OF POLITICAL SCIENCE: POLITICAL THEORIES IN THE CONTEMPORARY ERA Loso Judijanto; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Afif Syarifudin Yahya
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 1 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of political science in the contemporary era is marked by various shifts and advances in viewpoints and theoretical approaches. The influence of technology, changing dynamics of public participation, and unique geographical and temporal contexts, all contribute to the complexity of applying contemporary political theory, especially in the Indonesian context. The evolution of political thought has witnessed fluctuations from the classical to the contemporary era, with a transition towards behavioral approaches in the study of politics. The shift towards a behavioral approach to politics marked a significant departure from the previous emphasis on political thought as a philosophy closely linked to the history of philosophy. In contemporary politics, there are various trends and crucial issues such as globalization, environmental issues, inequality, human rights and technological developments. In the development of political science, there are several political theories that have developed throughout the contemporary era. Here are some of them, namely political realism, liberalism, constructivism, feminism, dependency theory, and postcolonialism. The research method that will be used in this article is a qualitative method with a focus on literature study. This research discusses political theories of the contemporary era and the challenges facing contemporary politics.
Analisis Model Pendidikan Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kaum Muda di Kabupaten Wonosobo Sahrul Said; Dwian Akta Padma Eldo
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1795

Abstract

Political education is a strategic function of political parties in enhancing the quality of civic participation, particularly among young people. This study aims to analyze the political education model implemented by the Indonesian Solidarity Party (PSI) in Wonosobo Regency and to assess its effectiveness in promoting youth political participation. The research employs a qualitative case study approach using in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that PSI has developed a participatory and contextual political education model by integrating offline and online strategies and positioning party cadres as key educational actors. This model contributes to improved political understanding, attitudinal change, and the early emergence of youth political participation, although it remains constrained by digital literacy gaps and limited cadre capacity. The study highlights the importance of sustainable and adaptive party-based political education in strengthening local democracy.
PUBLIC PERCEPTION REGARDING MONEY POLITICS IN GENERAL ELECTION 2019 (COMPARTIVE STUDY ON TEGAL CITY AND TEGAL REGENCY) Sutjiatmi, Sri; Akta Padma Eldo, Dwian Hartomi; Zainudin, Arif
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v6i1.26632

Abstract

This paper is intended to look at the condition of Indonesia related to the still rampant occurrence of money politics which is a problem in the community when the 2019 elections simultaneously. This research takes a case study between Tegal City and Tegal Regency. The interesting thing in this study is to see how the community's assessment of the Tegal city and Tegal Regency groups regarding money politics in the 2019 elections simultaneously. The method used is a mixed method (between Mixed Methods) between quantitative and qualitative, by calculating the Solvin formula by deepening the analysis by interviewing the speakers directly. The results of the study showed that the people of Tegal City had a relatively high attitude of not paying attention to the Politics of Money in the General Election relating to the political money of the General Elections in 2019 at the same time. Unlike the people of Tegal Regency who consider money politics as a culture that is difficult to remove. Also interesting is the beginner voter group Tegal Regency has a fairly high knowledge about money politics that can damage the democratic system compared to the Beginner voters in Tegal City.gb777
Co-Authors Abdu Nugraha, Irwan Abdurochman, Latif Abiyyu Zakly Afif Syarifudin Yahya Afif Syarifudin Yahya Agus Fatikhan Lutfi Agus Setio Widodo Ajeng Artiningrum Akhmad Habibullah Alfi Arif Saputro Alivia Pertiwi Amin Sapto Saputro Amin Sapto Saputro, Amin Sapto Ane Permatasari Aning Aning Aprilya, Nandyta Dewi Arfiana Fitri Damayanti Arief Zulfyka Maulana Arif Zainudin Aristiya Wilda Ningrum Artiningrum, Ajeng Arum Rizqi Aprilia Awang Darumurti Awang Darumurti, Awang Azra Fadila Prabowo Dhona Fitriliawati Supriyanto Diah DWulansari Diah DWulansari, Diah dimas purbo pambudi Dyah Mutiarin Dyah Mutiarin Eka Nafiyanto Eriska Nanda Damayanti Erny Rosyanti Fahrulrozi, Rifqi Hani, Nur Isma Hanik Laily Rizka Maharani Harko Susilo Ibnu Sabannuloh Inzana, Nur Irwan Abdu Nugraha Irwan Abdu Nugraha Isna laily Arofati Isnaeni Isnaeni Judijanto, Loso Kurnia Rifqi Febrian Laily Arofati, Isna Loso Judijanto Lusi Musfiroh Mariyatul Adawiyah Maulana, Arief Zulfyka Meilina, Meilina Mohamad Nurohim Muallimin, Elza Zikra Muhamad Sadar Muhammad Abdurrosyid Muhammad Quranul Kariem Muhammad Zidan ’Ilma Nandyta Dewi Aprilya Nasir Salasa Nudha Andira Adam Nur Inzana Nurul Fitri Nuryanto Nuryanto Prabowo, Azra Fadila Prawati, Ambar Prayoga, Aji Tri Retnowati, Fanny Riza Awal Novanto Rizky Rochma Santoso Rizqi Imam Tauhid Rosyanti, Erny Sahrul Said Sakir Sakir Sana Prabowo Sana Prabowo Saputro, Alfi Arif Siti Munawaroh Siti Munawaroh Slamet Widodo Setiawan SRI RAHAYU Sri Rahayu SRI SUTJIATMI Sri Sutjiatmi Suranto Suranto SURANTO, SURANTO Ulung Pribadi, Ulung Unggul Sugi Harto UNGGUL SUGIHARTO UNGGUL SUGIHARTO Widadi, Teguh Widuri Wulandari Wildan, Munawar Wulandari, Widuri Zulfa Nafisatun Nisa