Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.939
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Substantive Justice International Journal of Law KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum Acara Perdata Lampung Journal of International Law (LaJIL) Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Media Akademik (JMA)
I Putu Rasmadi Arsha Putra
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia Gede Angga Wirabhuwana Ramaputra; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.216

Abstract

The absence of a form of unification in the regulatory product that regulates the concept and how the function of the investigation carried out by Civil Servant investigators (PPNS) at the Financial Services Authority (OJK) requires research that is an inventory of positive norms. This study aims to find out and understand the legal basis of PPNS at the OJK and its function in investigations in the financial services sector according to the Criminal Procedure Law System in Indonesia. This research is positioned at the intersection between the concept of 'Civil Servant Investigator' and 'Investigation'. This type of research is normative legal research as a positive legal inventory research through a statute approach. In relation to the object of research, the author analyzes legal materials through a Systematic Study and a Descriptive Study. Based on the research that has been done, it can be seen that PPNS investigators at OJK exist as one of the OJK investigators with Polri investigators who bear the burden of investigating criminal acts in the financial services sector. Formally, the investigations carried out are regulated in the same way as the investigations conducted by PPNS investigators at other institutions. PPNS investigators at OJK always coordinate with Polri investigators. Abstrak Ketiadaan bentuk unifikasi dalam produk peraturan yang mengatur mengenai konsep serta bagaimana fungsi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan adanya penelitian yang bersifat meng-inventarisasi norma positif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui serta memahami dasar hukum PPNS pada OJK serta fungsinya dalam penyidikan pada sektor jasa keuangan menurut Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia. Penelitian ini diposisikan berada pada persinggungan diantara konsep ‘Penyidik Pegawai Negeri Sipil’ dengan ‘Penyidikan’. Penelitian berjenis penelitian hukum normative sebagai penelitian inventarisasi hukum positif melalui pendekatan undang-undang (statute approach). Berkaitan dengan obyek penelitian, penulis melakukan analisis bahan hukum melalui Systematical Study dan Descriptive Study. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwasannya penyidik PPNS pada OJK eksis sebagai salah satu dari bagian penyidik OJK bersama penyidik Polri yang menanggung beban penyidikan terhadap tindak pidana pada sector jasa keuangan. Secara formil, penyidikan yang dilakukan diatur sama dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS pada lembaga lainnya. Penyidik PPNS pada OJK selalu melakukan koordinasi dengan penyidik Polri. Kata Kunci : Penyidik PPNS, Otoritas Jasa Keuangan, Penyidikan
EKSISTENSI BPOM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT YANG MENGANDUNG ZAT DIETILEN GLIKOL DAN ETILEN GLIKOL Puspa Sari, Ni Kadek Rista; Arsha Putra, I Putu Rasmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p12

Abstract

Penelitian ini dilakukan denngan tujuan untuk mengkaji bagaimana peran bpom dalam pengawasan dan peredaran obat yang mengandung zat atau kandungan dietilen glikol (deg) dan etilen glikol (eg) serta mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen obat yang mengandung zat (deg) dan (eg) mengacu kepada peraturan yang sedang berlaku. Metode yang dipakai dalam penulisan Jurnal ini yakni metode penelitian Hukum Normatif dimana penelitian didasarkan atas analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap permasalahan hukum yang dimana dijadikan objek atau fokus dalam jurnal yakni Eksistensi BPOM dalam Perlindungan Konsumen terhadap Obat yang Mengandung Zat Dietilen Glikol dan Etilen Glikol. Jenis pendekatan yang dilakukan berupa Pendekatan Kasus (The Case Approach), kemudian Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach), serta jenis Pendekatan Fakta (The Fact Approach). Dalam penelitian diuraikan terkait permasalahan yang terjadi dimana selanjutnya dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap kasus di atas telah dilakukan sesuai dengan program-program sesuai peraturan yang berlaku. Namun masih adanya kekurangan dalam hal standarisasi berkaitan dengan Zat Dietilen Glikol Dan Etilen Glikol tersebut sehingga perlu diatur serta diterapkan terkait dengan hal tersebut mengingat belum adanya pengaturan dari standarisasi kedua kandungan zat tersebut. Serta terkait juga dengan pemberian informasi kepada masyarakat agar adanya transparasi berkaitan dengan hal tersebut. Berkaitan dengan penegakan hukum yang diberikan oleh BPOM telah dilakukan upaya hukum preventif dan represif. ABSTRACT This research was conducted with the aim of examining the role of BPOM in controlling and distributing drugs containing diethylene glycol (deg) and ethylene glycol (eg) and examining how the legal protection for consumers of drugs containing deg and eg relates to the current regulations. The method used in writing this journal is the normative legal research method, where the research is based on an analysis of applicable laws and regulations and is relevant to legal issues that are used as objects or focuses in the journal, namely the existence of BPOM in the protection of drug consumers for drugs containing diethylene substances such as glycol and ethylene glycol. The types of approaches used are the case approach, the statute approach, and the fact approach. In this research, it is described in relation to the problems that occur, which are then linked to the applicable regulations. The supervision carried out by BPOM on the above cases has been carried out in accordance with programs according to applicable regulations. However, there are still deficiencies in terms of standardization related to diethylene glycol and ethylene glycol, so it needs to be regulated and implemented in this regard considering that there is no regulation of the standardization of the two substance contents. It is also related to providing information to the public so that there is transparency in this regard. Regarding law enforcement provided by BPOM, preventive and repressive legal efforts have been made.
Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum di Indonesia Melalui Paralegal Permana, Arya Made Bayu; Putra, I Putu Rasmadi Arsha
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 2 (2023): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.221-234

Abstract

This article aims to examine how the development of the role of paralegals in providing legal aid in Indonesia and to examine the challenges that will be faced by paralegals in the practice of providing legal aid in Indonesia. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study reveal that the development of the role of paralegals in providing legal aid in Indonesia can be studied in Permenkumham No. 1 of 2018 paralegals have the authority to provide legal aid through litigation and non-litigation, but this is considered contrary to Law no. 18 of 2003 concerning Advocates, so that the Supreme Court of the Republic of Indonesia through Supreme Court Decision No. 22/P/HUM/2018 which states that the provisions of Articles 11 and 12 of Permenkumham No. 1 of 2018 does not apply in general, so that the authority of paralegals is limited to providing legal aid on a non-litigation basis, then the role of paralegals gets a reaffirmation in Permenkumham No. 3 of 2021 where paralegals are given the authority to provide legal aid through litigation but not independently, in practice providing legal aid by paralegals in general there are several challenges that can become obstacles including paralegals are required to have an understanding of the legal system, regulations and legal procedures in force in the relevant territory.
IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU I Gusti Ngurah Angga Trisna Mahardika; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 5 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i5.1849

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah guna mengetahui sejauh mana Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dapat diterapkan didalam proses penyelesaian perkara pidana melalui penggunaan aplikasi E-Berpadu yang merupakan sebuah aplikasi berbasis Sistem Informasi. E-Berpadu ini merupakan salah satu inovasi yang dihadirkan Mahkamah Agung guna menyesuaikan kemajuan teknologi saat ini yang kemudian bertujuan untuk mewujudkan suatu proses penyelesaian perkara sesuai dengan Asas Trilogi Peradilan yang menjadi pedoman dasar didalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Namun penggunaan sebuah teknologi pada saat ini sering kali tidak hanya menimbulkan dampak positif melainkan juga menimbulkan dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui sejauh mana Asas Trilogi Peradilan ini dapat diimplementasikan oleh aplikasi E-Berpadu ini guna mengetahui kelemahan-kelemahan serta kendala-kendala hukum yang dapat disempurnakan dikemudian hari agar kedepannya aplikasi ini menjadi lebih baik dan terciptanya kepastian hukum yang lebih kuat terhadap penggunaan aplikasi ini.
Co-Authors A.A. N.Y. Darmadi Bayu Permana D. G.P. Yustiawan Dewa Ayu Nadia Swari Dewa Gede Pradya Yustiawan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Gede Angga Wirabhuwana Ramaputra I Dewa Gede Dana Sugama I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gede Artha I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Tirta Sari Dewi I Gusti Ngurah Angga Trisna Mahardika I Ketut Markeling I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Tjukup I Made Walesa Putra I Putu Bimbisara Wimuna Raksita I Wayan Bela Siki Layang Jimmy Z. Usfunan K. A. Sudiarawan Kadek Agus Sudiarawan Kadek Devia Dewisyara Cahyani Ketut Nihan Pundari Komang Widiana Purnawan Made Diah Sekar Mayang Sari Made Diah Sekar Mayang Sari Maria Fransiska Christiani Nawang Ngurah Prahmandita Adiwinata Ni Ketut Ngetis Megi Megayani Ni Made Devi Jayanthi Ni Nengah Adiyaryani Ni Nengah Adiyaryani Ni Wayan Arika Cintya Angga Dewi Nyoman A Martana Nyoman A. Martiana Nyoman Satyayudha Dananjaya Permana, Arya Made Bayu Puspa Sari, Ni Kadek Rista Puspadewi, Ni Luh Rai Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Kresnadinata Raden Anggeridho Alta Wardana Widianingrat, I Gst Ngr Agung Yusa Wedangsa Laba, Anak Agung Gede Deva