Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.533
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Substantive Justice International Journal of Law KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum Acara Perdata Lampung Journal of International Law (LaJIL) Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
I Putu Rasmadi Arsha Putra
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum di Indonesia Melalui Paralegal Permana, Arya Made Bayu; Putra, I Putu Rasmadi Arsha
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 2 (2023): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.221-234

Abstract

This article aims to examine how the development of the role of paralegals in providing legal aid in Indonesia and to examine the challenges that will be faced by paralegals in the practice of providing legal aid in Indonesia. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study reveal that the development of the role of paralegals in providing legal aid in Indonesia can be studied in Permenkumham No. 1 of 2018 paralegals have the authority to provide legal aid through litigation and non-litigation, but this is considered contrary to Law no. 18 of 2003 concerning Advocates, so that the Supreme Court of the Republic of Indonesia through Supreme Court Decision No. 22/P/HUM/2018 which states that the provisions of Articles 11 and 12 of Permenkumham No. 1 of 2018 does not apply in general, so that the authority of paralegals is limited to providing legal aid on a non-litigation basis, then the role of paralegals gets a reaffirmation in Permenkumham No. 3 of 2021 where paralegals are given the authority to provide legal aid through litigation but not independently, in practice providing legal aid by paralegals in general there are several challenges that can become obstacles including paralegals are required to have an understanding of the legal system, regulations and legal procedures in force in the relevant territory.
IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU I Gusti Ngurah Angga Trisna Mahardika; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 5 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i5.1849

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah guna mengetahui sejauh mana Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dapat diterapkan didalam proses penyelesaian perkara pidana melalui penggunaan aplikasi E-Berpadu yang merupakan sebuah aplikasi berbasis Sistem Informasi. E-Berpadu ini merupakan salah satu inovasi yang dihadirkan Mahkamah Agung guna menyesuaikan kemajuan teknologi saat ini yang kemudian bertujuan untuk mewujudkan suatu proses penyelesaian perkara sesuai dengan Asas Trilogi Peradilan yang menjadi pedoman dasar didalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Namun penggunaan sebuah teknologi pada saat ini sering kali tidak hanya menimbulkan dampak positif melainkan juga menimbulkan dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui sejauh mana Asas Trilogi Peradilan ini dapat diimplementasikan oleh aplikasi E-Berpadu ini guna mengetahui kelemahan-kelemahan serta kendala-kendala hukum yang dapat disempurnakan dikemudian hari agar kedepannya aplikasi ini menjadi lebih baik dan terciptanya kepastian hukum yang lebih kuat terhadap penggunaan aplikasi ini.
PENYIDIKAN IN ABSENTIA SEBAGAI SOLUSI YURIDIS ATAS KETIDAKHADIRAN TERSANGKA DALAM KASUS PIDANA PAJAK Komang Ari Setyawati; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/19dh0412

Abstract

Penyidikan In Absentia merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan tanpa kehadiran tersangka di tempat pemeriksaan, yang menjadi alternatif dalam menghadapi hambatan penyidikan kasus pidana pajak. Ketidakhadiran tersangka sering kali disebabkan oleh faktor kesengajaan untuk menghindari proses hukum atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, pelaksanaan, serta implikasi penyidikan In Absentia sebagai solusi yuridis terhadap kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme In Absentia belum diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun prinsipnya dapat diterapkan melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perpajakan dan asas efektivitas penegakan hukum. Penerapan In Absentia diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan mempercepat penyelesaian perkara pidana pajak tanpa mengurangi hak-hak tersangka.
PENGATURAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Kezia Melisa; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji efektivitas mekanisme perampasan aset dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) sebagaimana diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa mekanisme NCB, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 draf RUU Perampasan Aset dan didukung oleh United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), memungkinkan penyitaan aset tanpa putusan pidana, sementara pembalikan beban pembuktian yang diusulkan memperkuat penegakan hukum dengan menekan pelaku untuk membuktikan asal-usul kekayaannya yang sah. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, proses penelusuran aset sebagaimana dipraktikkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi langkah krusial untuk memastikan pengembalian aset hasil korupsi kepada negara, meskipun implementasinya masih terhambat oleh dinamika politik dan kompleksitas legislasi.
PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR DALAM UPAYA PENARIKAN OBJEK SENGKETA OLEH PERBANKAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Jovita Felicia Kusniawan; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 6 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Analisa terhadap perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa akan menjadi tujuan penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji hak perusahaan pembiayaan dalam menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman kepada konsumen serta pengaturan penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disimpulkan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek jaminan, namun harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur. Sementara itu, terkait dengan penggunaan jasa debt collector, meskipun tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur di Indonesia, prinsip kerjanya didasarkan pada kuasa yang diberikan oleh kreditur kepada debt collector untuk menagih utang kepada debiturnya. Namun, penting bagi bank atau lembaga keuangan yang menggunakan jasa debt collector untuk memastikan bahwa para penagih hutang tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku, mengingat pelanggaran terhadap ketentuan hukum dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.   Kata Kunci: Debt Collector, Jaminan Fidusia, Objek Sengketa     ABSTRACT   An analysis of whether a finance company has the legal right to withdraw objects that are collateral for loans given to consumers and the use of debt collector services in withdrawing disputed objects will be the purpose of this research, using normative research methods to examine the rights of finance companies in withdrawing objects that are collateral for loans to consumers and regulating the use of debt collector services in withdrawing disputed objects. Based on the analysis of the applicable laws and regulations, such as Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 on the Business Operation of Financing Companies and Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, it is concluded that finance companies have the legal right to withdraw objects of collateral, but it must be done in accordance with the regulated procedures. Meanwhile, regarding the use of debt collector services, although there is no specific regulation in Indonesia, the working principle is based on the power granted by the creditor to the debt collector to collect debts from the debtor. However, it is important for banks or financial institutions that use the services of debt collectors to ensure that the debt collectors operate in accordance with applicable legal provisions and ethical standards, given that violations of legal provisions can be considered as criminal offenses and prosecuted in accordance with applicable laws.   Key Words: Debt Collector, Fiduciary Guarantee, Disputed Objects
PERAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 2009 Indah Lestari Sihotang; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik hukum antara praktisi medis dan pasien merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik pelayanan kesehatan. Proses penyelesaian melalui pengadilan kerap tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak serta membutuhkan durasi panjang serta biaya besar, sehingga mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa dianggap instrumen penting sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menelaah peran mediasi dalam penyelesaian konflik medis, serta menilai efektivitasnya di luar mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Berdasarkan Berdasarkan UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif berbasis regulasi dan konsep. Hasilnya menunjukkan bahwa mediasi dalam UU Kesehatan bersifat prasyarat sebelum gugatan hukum, dengan tujuan mempertahankan relasi harmonis antara para pihak dan membangun kesepakatan yang bersifat win-win solution. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait mekanisme pelaksanaan, kejelasan prosedur, serta ketersediaan mediator yang kompeten di bidang kesehatan. Diperlukan regulasi pelaksana yang lebih rinci agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai solusi sengketa di sektor pelayanan kesehatan.   Kata kunci: mediasi, sengketa medis, UU Kesehatan, penyelesaian sengketa alternatif.     ABSTRACT Disputes between health workers and patients are a phenomenon that often occurs in health care practices. Dispute resolution through litigation often does not provide a solution that satisfies both parties and is time consuming and costly. Therefore, mediation as an essential mechanism of alternative conflict resolution instrument regulated in Article 29 as stipulated under Law Number 36 of 2009 concerning Health, this study intends to examine how mediation functions in medical conflict resolution well as assess its effectiveness outside the settlement mechanism regulated as stated under Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and ADR. The study applies a legal-normative method using legislative and conceptual analyses. The findings indicate that mediation as stipulated in the Health Law is mandatory before taking legal action, with the aim of maintaining good relations between the disputing parties and creating a win-win solution. However, its implementation still faces challenges, especially regarding the implementation mechanism, clarity of procedures, and the availability of competent mediators in the health sector. More detailed implementing regulations are needed so that mediation can function optimally as a dispute solution in the health care sector.   Keywords: mediation, medical dispute, Health Law, alternative dispute resolution.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: PROBLEM KOLISI HUKUM, PENGAKUAN PUTUSAN ASING, DAN TRANSFORMASI MENUJU ERA LEX DIGITALI Komang Widiana Purnawan; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perkembangan aset digital seperti cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFT), dan data pribadi lintas batas telah menantang struktur dasar hukum perdata internasional (HPI) Indonesia yang masih bertumpu pada asas teritorial klasik. Penelitian ini bertujuan menganalisis problem kolisi hukum yang muncul akibat karakter non-teritorial aset digital, serta mengkaji implikasinya terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif terhadap beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa, Singapura, dan Jepang, penelitian ini menemukan bahwa ketidakserasian antara asas kolisi tradisional dan sifat aset digital menimbulkan kekosongan norma, ketidakpastian yurisdiksi, serta kendala pembuktian digital di pengadilan nasional. Selain itu, belum adanya pengakuan aset digital sebagai objek hukum menyebabkan putusan asing terkait aset digital berpotensi ditolak karena tidak kompatibel dengan kerangka hukum nasional. Penelitian ini menawarkan konsep digital locus dan lex digitalis sebagai paradigma baru yang dapat berfungsi sebagai asas kolisi tambahan serta dasar pembaruan HPI Indonesia. Reformasi kelembagaan melalui pembentukan pedoman yudisial digital, pusat arbitrase digital, dan partisipasi aktif dalam forum internasional seperti HCCH dan UNCITRAL juga diperlukan untuk menciptakan sistem HPI yang responsif dan adaptif. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model HPI modern yang mampu menjawab tantangan kompleksitas sengketa digital lintas batas. Kata Kunci: Aset digital; Hukum Perdata Internasional; Kolisi hukum; Digital locus; Lex digitalis; Blockchain;   ABSTRACT The rapid expansion of digital assets—such as cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFTs), and cross-border personal data—has challenged the fundamental structure of Indonesia’s private international law (PIL), which remains anchored in traditional territorial principles. This study aims to analyze the conflict-of-law issues arising from the non-territorial nature of digital assets and examine their implications for the recognition and enforcement of foreign judgments in Indonesia. Employing a normative legal approach combined with comparative analysis of jurisdictions such as the European Union, Singapore, and Japan, this research finds that the incompatibility between classical conflict-of-law doctrines and the characteristics of digital assets results in normative gaps, jurisdictional uncertainty, and evidentiary challenges within Indonesian courts. The absence of legal recognition of digital assets as property further increases the risk of foreign judgments being denied enforcement due to incompatibility with domestic legal concepts. This study proposes digital locus and lex digitalis as new paradigms to function as supplementary conflict-of-law principles and as the foundation for reforming Indonesia’s PIL framework. Institutional reforms—including the development of judicial guidelines for digital evidence, the establishment of a national digital arbitration center, and active participation in international forums such as HCCH and UNCITRAL—are essential to build a responsive and adaptive PIL system. Overall, the study contributes to the development of a modern PIL model capable of addressing the complexities of cross-border digital disputes.   Keywords: Digital assets; Private International Law; Conflict of laws; Digital locus; Lex digitalis; Blockchain;  
EFFECTIVENESS OF MEDIATION AS A TYPOLOGY OF CIVIL DISPUTE SETTLEMENT (ADR) AT DISTRICT COURT OF BALI I Ketut Tjukup; I Putu Rasmadi Arsha Putra; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Kertha Wicaksana Vol 12 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.2018.104-111

Abstract

Mediation has been a typology of civil dispute settlement through negotiation process to obtain agreement from the parties assisted by mediator. The Court implements mediation which is a process of civil disputes settlement that must be taken as an instrument to fulfill the four purposes of the Supreme Court, such as addressing the problem of the accumulation of cases; faster and cheaper dispute resolution; expanding access for the parties to a sense of justice; and strengthening and maximizing the function of the courts in dispute settlement. The focus of this study lies in the investigation of the extent to which effective mediation is applied as an alternative of civil disputes settlement at the District Court of Bali. The method used is empirical law research method. The nature of this research is descriptive. There are two types of data, namely primary data and secondary data with the location of research is the District Court in Bali Province. Data collection was done by using interview techniques; Data processing and analysis were carried out by applying qualitative data analysis method. The result of the research shows that the implementation of mediation in the District Court in Bali has been in accordance with the legislation and has been capable of decomposing cases. However, obstacles in the implemention are still other significant problems that need concern of resolution. The obstacles are those relating to legal substance, legal structure and legal culture.
Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) I Ketut Tjukup; I Putu Rasmadi Arsha Putra; Dewa Gede Pradnya Yustiawan; Jimmy Z. Usfunan
Kertha Wicaksana Vol 14 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.14.1.2020.29-38

Abstract

Juvenile delinquency is an act or behavior of adolescents that is contrary to the law, religion, and norms of society, which harms others, public peace and himself. This study aims to examine juridically about juvenile delinquency as a crime, and how appropriate countermeasures can be done. This study uses normative juridical method by using interview techniques in collecting data. The results showed that juvenile delinquency is something that disturbs the security of the community in which they live, because juvenile delinquency is a crime that is an act that violates legal norms, decency and even religious norms. In addition, juvenile delinquency is a deviant act that is contrary to the applicable laws and regulations and can damage the future of adolescents, it is necessary to overcome them. Belimbing Village Government, Pupuan Subdistrict, Tabanan Regency has made a breakthrough in tackling juvenile delinquency crime by making preventive countermeasures with a religious-communal approach.
Co-Authors A.A. N.Y. Darmadi Bayu Permana D. G.P. Yustiawan Dewa Ayu Nadia Swari Dewa Gede Pradya Yustiawan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Gede Angga Wirabhuwana Ramaputra I Dewa Gede Dana Sugama I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gede Artha I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Tirta Sari Dewi I Gusti Ngurah Angga Trisna Mahardika I Ketut Markeling I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Tjukup I Made Walesa Putra I Putu Bimbisara Wimuna Raksita I Wayan Bela Siki Layang Indah Lestari Sihotang Jimmy Z. Usfunan Jovita Felicia Kusniawan K. A. Sudiarawan Kadek Agus Sudiarawan Kadek Devia Dewisyara Cahyani Ketut Nihan Pundari Kezia Melisa Komang Ari Setyawati Komang Widiana Purnawan Komang Widiana Purnawan Made Diah Sekar Mayang Sari Made Diah Sekar Mayang Sari Maria Fransiska Christiani Nawang Ngurah Prahmandita Adiwinata Ni Ketut Ngetis Megi Megayani Ni Made Devi Jayanthi Ni Nengah Adiyaryani Ni Nengah Adiyaryani Ni Wayan Arika Cintya Angga Dewi Nyoman A Martana Nyoman A. Martiana Nyoman Satyayudha Dananjaya Permana, Arya Made Bayu Puspa Sari, Ni Kadek Rista Puspadewi, Ni Luh Rai Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Kresnadinata Raden Anggeridho Alta Wardana Widianingrat, I Gst Ngr Agung Yusa Wedangsa Laba, Anak Agung Gede Deva