Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.234
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Progressive Law Review JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Dona Raisa Monica
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Pendekatan Restorative Justice oleh Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Anak di Rumah Restorative Justice Femi Zulfa Nurkheliza; Heni Siswanto; Dona Raisa Monica
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i4.1431

Abstract

The Attorney General's Office plays a strategic role as a neutral facilitator that initiates, leads, and oversees the peace process, from peace offers and mediation to the issuance of a suspension of prosecution based on Attorney General Regulation No. 15 of 2020, while still considering the best interests of children, the restoration of social relations, and the legal benefits for all parties. This approach is considered effective in minimizing the traumatic impact of formal judicial proceedings on children while encouraging the social reintegration of perpetrators. However, the implementation of restorative justice still faces internal obstacles, such as limited operational regulations, the understanding and capacity of law enforcement officials, and suboptimal infrastructure. On the other hand, external obstacles arise from low public awareness of the law, a tendency to demand severe punishment, and a culture that emphasizes pride, which hinders the acceptance of peaceful resolutions. This study emphasizes the importance of strengthening regulations, improving the competence of officials, optimizing the function of Restorative Justice Houses, and intensifying public awareness so that the application of restorative justice in cases of child abuse is not only a procedural alternative but truly functions as a fair and sustainable recovery mechanism.
Analisis Pemidanaan pada Anak yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP Nasional 2023 Yolanda Fitria Salma; Ahmad Irzal Fardiansyah; Dona Raisa Monica; Tri Andrisman; Nikmah Rosidah
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i4.1475

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP Nasional 2023) has brought significant changes to the national penal system, particularly in the regulation of sanctions imposed on children who commit criminal offenses. Children as offenders constitute a special legal subject who require a sentencing approach oriented toward protection, guidance, and rehabilitation. This study aims to analyze the regulation and concept of sentencing for children under the perspective of the KUHP Nasional 2023 and to assess its conformity with the principles of child protection and the objectives of the juvenile justice system in Indonesia. This research employs a juridical descriptive method using statutory and conceptual approaches through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the KUHP Nasional 2023 normatively accommodates a more humane sentencing approach by emphasizing the objectives of punishment and providing non-custodial sanctions and rehabilitative measures. However, these provisions remain general and have not been explicitly integrated with restorative justice principles as stipulated in the Juvenile Criminal Justice System Act. Therefore, regulatory harmonization and consistent implementation are necessary to ensure that sentencing for children truly reflects the best interests of the child and the rehabilitative goals of the juvenile justice system.
Analisis Normatif Antara Minimum Khusus Dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penuntutan Oleh Jaksa Julia Rahayu; Heni Siswanto; Dona Raisa Monica; Eko Raharjo; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2963

Abstract

Penerapan pidana minimum khusus dalam perkara kekerasan atau pelecehan seksual sering menimbulkan konflik normatif ketika pelaku adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Di satu sisi, ketentuan minimum khusus menuntut adanya kepastian hukum melalui batasan pidana yang tegas. Di sisi lain, sistem peradilan pidana anak mewajibkan jaksa untuk mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menekankan pembinaan, rehabilitasi, serta upaya pemulihan dibanding pembalasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik normatif yang muncul antara kewajiban menerapkan minimum khusus dan kewenangan jaksa menggunakan pendekatan yang lebih humanis terhadap anak pelaku tindak pidana seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan minimum khusus sering kali tidak selaras dengan prinsip peradilan anak karena berpotensi menghasilkan tuntutan yang tidak proporsional terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak. Dalam praktiknya, jaksa menghadapi dilema antara konsistensi penegakan hukum dan kebutuhan untuk memberi ruang pembinaan, sehingga diskresi penal menjadi instrumen penting untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis penuntutan anak diperlukan agar jaksa dapat menjalankan tugas secara konsisten tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak.
Tinjauan Yuridis terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Korupsi Shabina Al Fitri; Dona Raisa Monica; Emilia Susanti; Firganefi; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3217

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam pembinaan narapidana korupsi serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 22 Tahun 2022 merekonstruksi peran Lapas menjadi lebih otonom dengan menghapus syarat Justice Collaborator sebagai penentu hak integrasi dan menggantikannya dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang menekankan perubahan perilaku. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan indikator objektivitas SPPN, potensi penyalahgunaan, disparitas fasilitas yang mengurangi efek jera, serta disharmoni antara kebijakan pemasyarakatan dan semangat pemberantasan korupsi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengawasan eksternal yang ketat dan regulasi khusus bagi narapidana berisiko tinggi (high risk) agar prinsip rehabilitasi tetap sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian oleh Anak Azmi Akmalia Syifa; Dona Raisa Monica; Erna Dewi; Firganefi; Refi Meidiantama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3371

Abstract

Penelitian ini membahas upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak, dengan menekankan dua pendekatan utama yaitu upaya penal dan non-penal. Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindakan kekerasan yang bersifat mematikan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap peran kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum. Melalui metode penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur terkait, penelitian ini menemukan bahwa upaya penal kepolisian telah dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasi upaya tersebut masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitas ramah anak, dan pengaruh kelompok sebaya. Sementara itu, upaya non-penal seperti penyuluhan hukum, patroli preventif, pembinaan remaja, dan kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting dalam mencegah anak terlibat tindak kekerasan, meskipun efektivitasnya masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan oleh anak memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan kekuatan hukum, edukasi, dan kolaborasi sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Rassya Ramadhania; Erna Dewi; Dona Raisa Monica; Maya Shafira; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3613

Abstract

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian serius karena berdampak pada keamanan masyarakat sekaligus perkembangan anak sebagai individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong anak melakukan pencurian dan upaya penanggulangan yang diterapkan melalui pendekatan hukum, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif dengan analisis dokumen hukum, literatur akademik, dan wawancara dengan praktisi hukum sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong anak melakukan pencurian meliputi kondisi keluarga, pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial, dan tekanan ekonomi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pendekatan restoratif justice, pembinaan, pendidikan karakter, serta rehabilitasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta membekali anak dengan keterampilan dan nilai moral agar tidak menjadi residivis. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara aparat hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan penanganan yang efektif dan humanis bagi anak.
Peran Polres Lampung Tengah dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Nurlailatul Saleha; Maya Shafira; Dona Raisa Monica; Muhammad Farid; Refi Meidiantama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3704

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Tengah dengan studi pada Polres Lampung Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Penambangan pasir ilegal menimbulkan dampak serius berupa kerusakan lingkungan, kerugian negara, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah belum berjalan secara optimal karena praktik penambangan ilegal masih terus terjadi meskipun telah dilakukan penyelidikan dan penindakan. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta adanya keterlibatan oknum tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan di lapangan, sosialisasi hukum secara berkelanjutan, serta penerapan sanksi hukum secara tegas dan konsisten.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pencabulan Aulia, Nadia Artha; Rini Fathonan; Firganefi; Maya Shafira; Dona Raisa Monica
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4130

Abstract

Pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Kerentanan ganda yang dialami anak penyandang disabilitas menuntut adanya perlindungan hukum yang bersifat khusus dan berkelanjutan dari negara, terutama melalui peran pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah. peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PPPA telah melaksanakan perlindungan hukum melalui pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana yang ramah disabilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan komunikasi dengan korban penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan layanan perlindungan yang inklusif menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak penyandang disabilitas korban pencabulan.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BINAAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI LPKA Wandari, Widia; Dona Raisa Monica
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1904

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih tingginya anak penyalahguna narkotika yang justru di berikan sanksi pidana penjara bukan pemberian rehabilitsi. Anak sebagai generasi penerus bangsa, wajib dilindungi dari semua dampak negatif kemajuan zaman, termasuk bahaya penyebaran narkoba yang semakin meningkat di era digital. Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwasannya korban penyalahguna narkotika wajib medapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam praktiknya masih banyak anak penyalahguna narkotika yang justru berakhir dengan putusan pidana penjara. Maka penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika. Metode penulisan ini menggunakan yuridis normatif, dengan menggunakan data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika pada anak seharusya adalah pemberian rehabilitasi, namun dalam peraktiknya masih banyak ditemukan adanya pemberian sanksi pidana penjara daripada mengutamakan rehabilitasi, hal ini didasrkan pada stigma social masyarakat yang masih berorientasi pada pemidanaan bukan pemulihan sekligus dengan sarana rehabiltasi yang tidak memadai sehingga perlindungan hukum anak penyalahguna narkotika masih membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah,masyarakat dan negara.
Modus Operandi Transaksi Narkotika oleh Anak Melalui Media Digital dan Implikasi Hukumnya M. Julianto Al Hakim; Diah Gustiniati Maulani; Dona Raisa Monica
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i4.1439

Abstract

The illicit circulation of narcotics in Indonesia has undergone a fundamental evolution into cyber-enabled crime, where drug syndicates systematically exploit children as technical operators through digital media to sever the main network chain and evade legal detection. This study aims to analyze the anatomy of the modus operandi of narcotics transactions involving children in the digital realm and examine its legal implications for the process of proof and criminal liability. Utilizing an empirical juridical research method with a sociological approach conducted in the jurisdiction of the Metro Police Resort, Lampung, this research identifies a shift in modus operandi towards the "Map System" or Dead Drop Method. In this modus, the child's role is divided into three sophisticated technical stages: pre-transaction via encrypted communication, field execution (mapping & dropping) using precise GPS coordinates, and post-transaction involving digital cleaning, which creates a phenomenon of crime "gamification" where children perceive the criminal act akin to an online game mission. The legal implications of this phenomenon present serious challenges regarding the validity of electronic evidence, which is volatile due to a weak chain of custody, as well as the reconstruction of the child's mens rea, which points towards premeditated intent (dolus premeditatus) driven by high digital literacy rather than mere negligence. These conditions complicate the application of pure diversion as mandated by law; thus, this study recommends a hybrid punishment approach where law enforcement proceeds to break impunity, but sanctions focus on specific rehabilitation in the Special Guidance Institution for Children (LPKA) to reorient the children's digital skills positively.
Co-Authors Adimas Maharaja Syahadat Aisyah Muda Cemerlang Aryani Putri, Belita Aulia, Nadia Artha Azmi Akmalia Syifa Budi Rizki Husin Deanita Anindria Deni Achmad Diah Gustiniati Maulani Dona Raisa Monica Edo Kurniawan Eko Raharjo Eko Raharjo Emilia Susanti Erna Dewi Evina Dwi Maiyanti Faisyal Akbar Fardiansyah, Ahmad Irzal Femi Zulfa Nurkheliza Firganefi Firganefi Firganefi Fristia Berdian Tamza Gunawan Jadmiko Hanan Rusdi Majid Heni Siswanto Julia Rahayu M. Julianto Al Hakim Mamanda Syahputra Ginting Maya Shafira Muhammad Farid Nanda Salsabila Nandini Cahya Suci Nikmah Rosidah Nurlailatul Saleha PUTRI WULANDARI Rahayu, Julia Rassya Ramadhania Refi Meidiantama Rini Fathonah Rini Fathonan Shabina Al Fitri Tri Andrisman tri, yesi Wandari, Widia Yolanda Fitria Salma