Claim Missing Document
Check
Articles

Does the Development of Special Economic Zones Improve the Welfare of Local Communities? : An Analysis of the Development Policy of JIIPE Gresik Denny Iswanto
Journal of Business and Political Economy : Biannual Review of The Indonesian Economy Vol. 7 No. 1 (2025): Journal of Business and Political Economy: Biannual Review of The Indonesian Ec
Publisher : INDEF - Institute for Development of Economics and Finance

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46851/253

Abstract

This study aims to analyze the impact of the Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Special Economic Zone (SEZ) development policy in Gresik on community welfare, with a focus on investment, industrial downstreaming, and employment. By using a descriptive qualitative approach with secondary data analysis methods, data were obtained from policy documents, official government reports, scientific publications, and other reliable sources. The research results show that in 2023, the JIIPE Special Economic Zone (SEZ) succeeded in attracting strategic investment and encouraging industrial downstreaming, especially in the manufacturing and mineral processing sectors, with a total investment reaching IDR 31.4 trillion, making it the SEZ with the largest investment value in Indonesia. This positive impact is reflected in the increase in the Purchasing Power Index of the Gresik community and the decline in poverty rates. However, local labor absorption still shows a significant gap, reaching only 45% compared to the regional target of 60%. This condition reflects various challenges, such as competency mismatches, shifts in local economic structures, limited vocational education, and a lack of integrated labor market information. Furthermore, economic benefits have not been distributed evenly, marked by changes in traditional livelihoods and potential environmental impacts. Therefore, regional policy integration is needed, accompanied by increased human resource capacity, MSME empowerment, participatory governance, socioeconomic impact mitigation, and strict environmental monitoring so that the benefits of SEZs can be felt in an inclusive and sustainable manner. Keywords: Socio-Economic Impact; Special Economic Zones; investment; industrial downstreaming; employment. JEL: R11, R58, E14, J21
Membangun Network Governance sebagai Upaya preventif Tindakan Korupsi bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa Denny Iswanto
Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Inspektorat
Publisher : Inspektorat Kabupaten Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64527/inspektorat.v1i1.3

Abstract

Korupsi di tingkat pemerintahan desa merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan network governance sebagai strategi preventif untuk mencegah tindakan korupsi di tingkat pemerintahan desa. Pendekatan network governance menekankan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan stakeholder lain, dalam menciptakan sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data sekunder. Data diperoleh melalui observasi dan dielaborasikan dengan data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan network governance dipengaruhi oleh empat dimensi utama: kontak antar aktor, tingkat kepercayaan, pertukaran informasi, dan pemanfaatan sumber daya bersama. Dengan memperkuat sinergi di antara pemangku kepentingan, risiko korupsi dapat diminimalkan melalui pengawasan yang lebih efektif dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola jaringan kerja sama, penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, serta pengembangan budaya malu dan rasa tanggung jawab di kalangan aparatur pemerintahan desa. Implementasi network governance diharapkan menjadi pendekatan holistik yang mampu mendorong tata kelola desa yang bersih dan bebas korupsi.