Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.761
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Kosmik Hukum jurnal hukum das sollen Jurnal Sosial dan Teknologi Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance JIPRO : Journal Of Intellectual Property Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Kajian Hasil Penelitian Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora WLRev
Budi Asri, Dyah Permata
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) pada Platform Tokopedia di Indonesia (Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal): (Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal) Stianawati, Sari Tri; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.448

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya praktik perdagangan pakaian bekas impor (Thrifting) yang dapat ditemukan baik pada pasar konvensional maupun pada Platform E-Commerce seperti Tokopedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang berlaku dari Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tokopedia dengan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat deteksi transaksi ilegal guna perlindungan hukum terhadap UMKM ditengah berkembangnya peredaran pakaian bekas impor (Thrifting). Penelitian ini menggunakan pendekatan dekstriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus dan kebijakan Tokopedia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada Tokopedia memberikan manfaat positif, mampu menyaring konten produk ilegal melalui pendeteksian kata kunci dan visual, namun masih terdapat celah upaya penghindaran kata kunci oleh pelaku. AI dapat berperan dalam mendukung pemerintah sebagai upaya penegakan hukum untuk memberantas praktik perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) di ruang digital, meski upaya penegakan hukum belum dapat diimplementasikan secara efektif dan belum sepenuhnya menggantikan fungsi pengawasan manusia. Penelitian ini juga menemukan bahwa meningkatnya praktik thrifting ilegal berdampak pada UMKM lokal dalam negeri, serta menimbulkan risiko kesehatan dan kerugian negara dari sisi pajak dan bea masuk. Tantangan yang dihadapi seperti dalam implementasi pengawasan aktivitas perdagangan digital yang rendah dan masih rendahnya kesadaran masyarakat serta masih berpotensi pedagang mengakali dan melanggar syarat dan ketentuan pada platform serta tindakan penyelundupan. Untuk itu diperlukan harmonisasi antara regulasi dengan pendekatan teknologi digital, termasuk kebijakan platform dan tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik, larangan praktik perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) pada platform E-Commerce menjadi sangat penting.
Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Debitur Take Over Kpr Akibat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/Pn.Bks) Samuel, Alexander; Zulfikar, Zulfikar; Fitria, Annisa; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.455

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalihan rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara over credit (pengalihan kredit). Dalam hal ini fokus terhadap permasalahan megenai kedudukan hukum peralihan hak kepemilikan rumah melalui KPR berdasarkan proses jual beli di bawah tangan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan Perjanjian dan Jual Beli dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pembeli kedua (take over) yang dilakukan melalui proses jual beli rumah KPR di bawah tangan. Permasalahan Take Over KPR ini diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan hukum yang ada terkait jual beli rumah KPR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses over credit di bawah tangan dapat merugikan pihak ketiga atau debitur pengganti. Kerugian itu diakibatkan pihak bank penyelenggara KPR menolak untuk menyerahkan sertifikat rumah KPR dan debitur pengganti tersebut tidak bisa melakukan proses mengganti kepemilikan sertifikat tanah atas rumah KPR yang dibelinya karena sertifikat tersebut masih tercatat atas nama pihak pertama. Maka dari itu, penyelesaian untuk kerugian tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dengan putusan verstek yang telah berkekuatan hukum tetap tentang keabsahan jual beli rumah KPR di bawah tangan dan pihak ketiga diberi kewenangan dan kuasa untuk digunakan sebagimana mestinya.
Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Asri, Dyah Permata Budi
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 1. No.1, 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol1.iss1.art2

Abstract

This research aims to get an overview of the legal protection of traditional cultural expressions in the Yogyakarta that will maintain several cultures from ownership claims by other parties or other nations. For this reason, efforts are needed so that the culture can be preserved from destruction and loss of culture due to claims of ownership by other parties. This research is a normative juridical research that takes data in the field as primary material. The result of this study is to protect against traditional cultural expressions which are communal, which is very different from the general intellectual property regime such as song copyrights, marks, patents which are very individualistic. The regulation regarding its proper protection component is carried out by using preventive protection as practiced by the Department of Culture of the Yogyakarta Province and the Culture and Tourism Office of Sleman Regency, namely by conducting cultural inventory and documentation, as mandated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright especially Article 38. Recording of non-material cultural heritage is considered important because some elements of cultural heritage do not begin to be threatened with extinction or potentially claimed ownership by other countries. Until 2016, 444 intangible cultural works were registered as Indonesian Intangible Cultural Heritage managed by the Directorate General of Culture, Ministry of Education and Culture. While the Yogyakarta Department of Culture has attempted to carry out an inventory of several cultures in Yogyakarta. There are 22 (twenty-two) cultural works recorded in Yogyakarta that have been designated as intangible cultural heritage of Indonesia.
Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Putri, Mela Antika; Fitria, Annisa; judge, Zulfikar; Asri, Dyah Permata Budi; elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.477

Abstract

Perkembangan industri pembiayaan kendaraan bermotor telah membawa kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh kendaraan, namun di sisi lain membuka ruang bagi penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha melalui pencantuman klausula baku yang bersifat sepihak dan merugikan. Klausula baku, khususnya klausula eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen, sering kali tidak diketahui secara rinci oleh pihak konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dalam penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan; dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit kendaraan. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini mengacu pada teori perjanjian serta teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula baku yang merugikan konsumen, khususnya klausula eksonerasi, bertentangan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian dan dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengawasan dan regulasi ketat terhadap isi kontrak pembiayaan, serta edukasi hukum kepada konsumen. Saran yang diberikan meliputi perbaikan kebijakan pelaku usaha, peningkatan literasi hukum konsumen, dan peran aktif negara dalam menjamin keadilan kontraktual dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor.
Implications of Marriage Agreements on the Status of Couples' Property on Money Laundering Criminal Acts in Indonesia Kurniawan, Alan; Asri, Dyah Permata Budi; Markoni; Kanthika, I Made
International Journal of Science and Society Vol 7 No 3 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i3.1501

Abstract

This study examines the implications of prenuptial agreements on the status of marital property in Money Laundering Crimes (TPPU). The research aims to analyze the legal status of assets separated through prenuptial agreements when one spouse is involved in money laundering, and to evaluate legal protection mechanisms for good-faith spouses. The study focuses on the conflict between the principle of party autonomy in marriage law and the principles of follow the money and asset recovery under the Anti-Money Laundering Act. The method used is normative juridical, employing statutory and theoretical approaches, including the theory of legal protection, the theory of evidence, and the concept of reverse burden of proof. Findings reveal that prenuptial agreements hold a strategic role as instruments of legal certainty under the principle of freedom of contract and the 1945 Constitution. However, in practice, within money laundering and corruption cases, their effectiveness is limited because the principles of follow the money and reverse burden of proof grant broad authority to law enforcement to seize assets even if formally legitimate. The normative conflict between civil and criminal law creates legal uncertainty disadvantaging third parties, while existing protections remain suboptimal due to high evidentiary standards and procedural barriers. Thus, regulatory harmonization is necessary to ensure legal certainty, prevent misuse of prenuptial agreements, and provide effective protection for good-faith spouses.
KAJIAN REGULASI BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA EKONOMI Arkaan, Muhammad Naufal; Budi Asri, Dyah Permata
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.705

Abstract

This study aims to evaluate two main aspects of the establishment of the Danantara Investment Management Agency, namely (1) whether its implementation has reflected the initial goal of being a transparent, efficient, and good governance-oriented state investment management institution, and (2) the extent to which Danantara regulations are effective as an instrument for enforcing economic criminal laws against potential irregularities. The juridical – normative research method is used with a qualitative approach, based on the analysis of primary legal documents (Law No. 1 of 2025, Government Regulation No. 10 of 2025) and secondary sources such as journals, expert articles, and international transparency frameworks (Santiago Principles and Temasek practices). The results indicate that although the regulation formally emphasizes the principles of transparency, efficiency, and good governance, its implementation shows significant weaknesses: audits of the BPK and KPK should only be conducted after the approval of the DPR, the management structure dominated by political figures increases the risk of conflicts of interest, and the disclosure of public information is still minimal. On the enforcement side of economic criminal law, regulations provide a framework for audit mechanisms and protection of professional decisions (business judgment rules), but their weaknesses in the aspects of independence and operational supervision reduce the effectiveness of enforcement. Strategic suggestions include strengthening access to independent audits, restructuring management to be professional and non-political, fully enforcing good governance principles, and restricting business judgment rules to remain realistic in accountability.
Analisis Yuridis Perkara Putusan Penolakan Permohonan Paten yang Dibatalkan oleh Komisi Banding Paten: (Studi Kasus Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023) Susilawati, Erlina; Markoni, Markoni; Khantika, I Made; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.366

Abstract

Paten merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya dibidang teknologi dan akan diberikan jika semua persyaratan telah terpenuhi dan jika tidak memenui persyaratan maka permohonan patennya akan ditolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses putusan penolakan atas permohonan paten oleh Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang dan untuk menganalisis proses dan kekuatan hukum atas pembatalan putusan penolakan permohonan paten oleh Komisi Banding Paten, sehingga dari analisis tersebut dapat dipahami faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perbedaan kedua putusan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulis sependapat dengan Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023. Alasan penolakan yang disampaikan oleh Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia dagang cq. Pemeriksa paten dinilai kurang tepat, karena invensi yang dimintakan pelindungan sudah memenuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pedoman/standar prosedur pemeriksaan dan persyaratan pemeriksaan substantif paten. Adanya perbedaan antara kedua putusan tersebut disebabkan oleh karena ketidakcermatan pemeriksa paten dalam menggunakan pedoman/standar prosedur pemeriksaan serta kurangnya pemahaman terkait substansi yang diperiksa. Oleh karenanya, Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang seharusnya terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan Pemeriksa Paten, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi Pemohon Paten baik dari segi biaya maupun waktu.
Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence Artawijaya, Randy; Asri, Dyah Permata Budi
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i12.32572

Abstract

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan generatif, seperti ChatGPT, Midjourney, dan Gemini, telah memunculkan perdebatan baru dalam pengaturan hak cipta modern. Sistem ini mampu menghasilkan karya yang tampak orisinal dengan tingkat keterlibatan manusia yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas orisinalitas dalam hukum hak cipta Indonesia (Fenwick & Jurcys, 2023). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mensyaratkan bahwa suatu ciptaan harus lahir dari kreativitas, keterampilan, dan ekspresi intelektual manusia (Achmad Zen Umar Purba, 2015). Namun, belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur batas minimal kontribusi manusia dalam penciptaan karya menggunakan bantuan Artificial Intelligence (AI) agar dapat memperoleh perlindungan hak cipta (Arifin et al., 2025). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas orisinalitas terhadap ciptaan berbasis Artificial Intelligence (AI) serta merumuskan indikator yuridis yang dapat digunakan untuk menentukan subjek kepemilikan hak cipta dalam karya hibrida (Made et al., 2025). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif terhadap kebijakan Amerika Serikat dan Uni Eropa (Copyright Office, 2025; EUIPO, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia masih berorientasi pada manusia sebagai pencipta, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan Artificial Intelligence (AI) belum memenuhi unsur orisinalitas menurut hukum positif. Meski demikian, keterlibatan manusia yang substansial dalam proses kreatif dapat menjadi dasar pengakuan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan norma mengenai standar kontribusi manusia dalam karya berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk memberikan kepastian hukum, mengisi kekosongan pengaturan, dan menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi serta prinsip Droit d’Auteur (Lemley et al., 2024).
Pencegahan Judi Online: Celah Pengawasan Sistem Dan Resistensi Budaya Hukum Elifas, Brussel Lorenzo Josua; Asri, Dyah Permata Budi
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i12.32597

Abstract

This study examines the effectiveness of Indonesia’s online gambling website blocking policy by focusing on two main issues: the absence of clear internal oversight norms and the incompatibility of blocking strategies with legal culture and socio-economic realities. Normatively, the government’s authority to block online gambling content is granted under Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as amended by Law Number 1 of 2024, particularly Article 40 paragraphs (2a) and (2b). However, this research finds that the lack of explicit and operational internal supervision mechanisms within the EIT Law and Government Regulation Number 71 of 2019 has created opportunities for abuse of power, weakened the principles of good governance, and increased the risk of corrupt practices. Furthermore, from a legal culture perspective, blocking policies are ineffective due to society’s permissive attitudes toward online gambling, low levels of digital legal literacy, and declining public trust in law enforcement. Economic vulnerability, unemployment, and income instability also drive communities to continue accessing online gambling platforms despite legal prohibitions. This study concludes that technical and repressive blocking measures alone are insufficient without strong internal oversight, legal culture development, and comprehensive socio-economic policies. A holistic approach is therefore essential to ensure that online gambling prevention policies are effective, fair, and consistent with the rule of law.
Analisis Keamanan Data Pribadi Konsumen terhadap Regulasi Pencantuman Nomor Induk Kependudukan untuk Registrasi Nomor Telepon Alvember, Mario; Asri, Dyah Permata Budi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1590

Abstract

Era Revolusi Industri 4.0 telah mendorong transformasi digital yang mendalam di Indonesia, membuat koneksi internet dan perangkat digital menjadi kebutuhan utama dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, kemajuan ini membawa tantangan serius terkait keamanan data pribadi konsumen, terutama dalam konteks regulasi pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk registrasi nomor telepon. Data pribadi seperti NIK merupakan data sensitif yang rentan disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi payung hukum utama yang mengatur pengelolaan, hak subjek data, serta kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara layanan dalam melindungi data pribadi. Implementasi UU PDP menuntut provider telekomunikasi untuk membangun sistem keamanan yang andal, menggunakan teknologi seperti Data Loss Prevention (DLP) guna mencegah kebocoran, serta menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perlindungan data pribadi tidak hanya penting untuk melindungi konsumen dari risiko penyalahgunaan dan kerugian, tetapi juga menjadi fondasi kepercayaan yang mendukung perkembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun kerangka hukum telah ada, tantangan implementasi dan edukasi masyarakat masih signifikan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, teknologi, dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang efektif dalam era digital yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab provider dalam melindungi data pribadi konsumen dan efektivitas UU PDP sebagai upaya perlindungan hukum atas data pribadi konsumen di Indonesia.
Co-Authors Alvember, Mario Andhika Ahza Rachmadhani Andhika Ahza Rachmadhani Andhika Justisia Anjalia Rambu Kahi Annisa Fitria Arkaan, Muhammad Naufal Artawijaya, Randy Athina Kartika Sari Baehaqi Ediyanto Edy Sriyono Elawati, Tuti Elifas, Brussel Lorenzo Josua Falentino Theodoris Manasye Davids Falentino Theodoris Manasye Davids Gracelina Jesyca Carmety Nyaman Hidayat, Ranti Maulinda I Made Kanthika Jatmiko, Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko Kadek Nita Erlita Kanaya Adna Maharan Kanaya Adna Maharani Khantika, I Made Kurniawan, Alan Markoni Markoni Markoni Murjiyanto, R. Nardiman, Nardiman Nathalina Sri Ariyanti Nella Karnela Yunissari Putra, Ichwan Fuad Chaerul Putri, Mela Antika Ria Kasanah Ria Kasanah Ruhil Amani Samuel, Alexander Saraswati, Henny Stianawati, Sari Tri Sudarmono, Bun Joko Supolo Supolo Surya Raka Surya Raka Susilawati, Erlina Sutiono, Jemmi Wardhani, Sri Pramudya Wawan Setiawan Wahyu Wicaksono Wihandriati Wihandriati Yoga Pratitis Zai Syahril Nur Zulfikar Judge