Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Kosmik Hukum jurnal hukum das sollen Wijayakusuma Law Review International Journal of Science and Society (IJSOC) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance JIPRO : Journal Of Intellectual Property Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Eduvest - Journal of Universal Studies Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Kajian Hasil Penelitian Hukum Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Budi Asri, Dyah Permata
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Legal Analysis of Legal Power and Legal Protection in Informed Consent Practices in High-Risk Surgical Procedures in Hospitals Ediyanto; Markoni; Kanthika, I Made; Asri, Dyah Permata Budi
International Journal of Science and Society Vol 7 No 2 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i2.1443

Abstract

This research examines the legal force and protective function of informed consent in high-risk surgical procedures, focusing particularly on the latest regulatory framework in Indonesia as stipulated by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, there is a notable absence of specific scholarly examination addressing this issue comprehensively. Although the regulation clearly defines patients’ rights to comprehensive medical information and mandates healthcare providers to deliver it transparently, practical ambiguities remain regarding the extent of informed consent’s binding legal authority and effectiveness in providing legal protection for both patients and medical professionals. Employing a normative juridical approach with descriptive-analytical methods, the study is primarily based on literature review and analysis of relevant Supreme Court decisions. The central objective of this research is to evaluate the legal enforceability and protective role of informed consent within the context of high-risk surgical treatments. The findings reveal that informed consent possesses substantial legal force derived from contractual principles established between patients and healthcare providers, thereby ensuring mutual legal protection during high-risk medical procedures. Informed consent encompasses preventive measures that aimed at averting potential disputes through clear communication, and repressive measures, which offer legal remedies in cases of violation, thus strengthening accountability and legal certainty within healthcare services.
Pendampingan Peningkatan Ekonomi Kreatif Oleh-Oleh Khas Bekasi Bandeng Rorod dalam Upaya Mendukung Potensi Lokal di Bekasi Timur: Assistance in Increasing the Creative Economy of Bekasi Traditional Food Bandeng Rorod in Efforts to Support Local Potential in East Bekasi Asri, Dyah Permata Budi; Sari, Athina Kartika; Saraswati, Henny
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 5 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i5.9008

Abstract

Milkfish is one of the mainstays of fishery products for consumption in the Bekasi Regency, especially in Muara Gembong District, Bekasi Regency. In 2021 alone, the production of milkfish in Bekasi Regency reached 11,607 tons per year. With the large production of milkfish, many people have taken the opportunity to open culinary businesses, restaurants, and souvenirs made from milkfish. One of them is the Mpok Omah (Bandeng Rorod) culinary center, which has been running a Bandeng Rorod business since 2011, located at Perumnas 3, Jalan Maluku Raya Blok C1 No.3, East Bekasi. The purpose of this service was to provide solutions from the aspects of production, marketing, and management of Bandeng Rorod partners. The method used was socialization, mentoring, and procurement of machines/tools for production. The programs that have been implemented are in the form of education and socialization of the urgency of IPR protection for MSMEs, Socialization of export strategies for MSMEs, socialization of food security and food labels, procurement of vacuum machines, dough mixers, and stacking steaming pans. With this program, it is hoped that partners will increase the quantity and quality of their products.
Analisis Yuridis terhadap Praperadilan Berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid.Pra/2023/Pn.Dps) Sudarmono, Bun Joko; Markoni, Markoni; Widarto, Joko; Asri , Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.446

Abstract

Praperadilan merupakan mekanisme kontrol untuk menguji legalitas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum. Namun, praktik pelaksanaannya sering memunculkan persoalan yuridis ketika hakim melebihi batas kewenangan dengan memasuki substansi perkara. Hal ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 20/Pid.Pra/2023/PN.Dps yang menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tidak sah karena dianggap sebagai perkara perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan hakim dalam praperadilan menurut hukum acara pidana Indonesia, serta penerapan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Teori yang melandasi analisis meliputi teori kewenangan hukum, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan hakim telah menilai substansi perkara sebelum pokok perkara diperiksa, sehingga bertentangan dengan KUHAP dan prinsip pembagian kewenangan. Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai asas keadilan karena menghalangi pembuktian komprehensif di persidangan. Oleh sebab itu, kewenangan hakim dalam praperadilan harus dibatasi hanya pada aspek legalitas prosedural. Reformulasi melalui pembaruan KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan secara normatif dan praktis.
Analisis Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) pada Platform Tokopedia di Indonesia (Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal): (Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal) Stianawati, Sari Tri; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.448

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya praktik perdagangan pakaian bekas impor (Thrifting) yang dapat ditemukan baik pada pasar konvensional maupun pada Platform E-Commerce seperti Tokopedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang berlaku dari Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tokopedia dengan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat deteksi transaksi ilegal guna perlindungan hukum terhadap UMKM ditengah berkembangnya peredaran pakaian bekas impor (Thrifting). Penelitian ini menggunakan pendekatan dekstriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus dan kebijakan Tokopedia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada Tokopedia memberikan manfaat positif, mampu menyaring konten produk ilegal melalui pendeteksian kata kunci dan visual, namun masih terdapat celah upaya penghindaran kata kunci oleh pelaku. AI dapat berperan dalam mendukung pemerintah sebagai upaya penegakan hukum untuk memberantas praktik perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) di ruang digital, meski upaya penegakan hukum belum dapat diimplementasikan secara efektif dan belum sepenuhnya menggantikan fungsi pengawasan manusia. Penelitian ini juga menemukan bahwa meningkatnya praktik thrifting ilegal berdampak pada UMKM lokal dalam negeri, serta menimbulkan risiko kesehatan dan kerugian negara dari sisi pajak dan bea masuk. Tantangan yang dihadapi seperti dalam implementasi pengawasan aktivitas perdagangan digital yang rendah dan masih rendahnya kesadaran masyarakat serta masih berpotensi pedagang mengakali dan melanggar syarat dan ketentuan pada platform serta tindakan penyelundupan. Untuk itu diperlukan harmonisasi antara regulasi dengan pendekatan teknologi digital, termasuk kebijakan platform dan tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik, larangan praktik perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) pada platform E-Commerce menjadi sangat penting.
Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Debitur Take Over Kpr Akibat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/Pn.Bks) Samuel, Alexander; Zulfikar, Zulfikar; Fitria, Annisa; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.455

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalihan rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara over credit (pengalihan kredit). Dalam hal ini fokus terhadap permasalahan megenai kedudukan hukum peralihan hak kepemilikan rumah melalui KPR berdasarkan proses jual beli di bawah tangan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan Perjanjian dan Jual Beli dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pembeli kedua (take over) yang dilakukan melalui proses jual beli rumah KPR di bawah tangan. Permasalahan Take Over KPR ini diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan hukum yang ada terkait jual beli rumah KPR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses over credit di bawah tangan dapat merugikan pihak ketiga atau debitur pengganti. Kerugian itu diakibatkan pihak bank penyelenggara KPR menolak untuk menyerahkan sertifikat rumah KPR dan debitur pengganti tersebut tidak bisa melakukan proses mengganti kepemilikan sertifikat tanah atas rumah KPR yang dibelinya karena sertifikat tersebut masih tercatat atas nama pihak pertama. Maka dari itu, penyelesaian untuk kerugian tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dengan putusan verstek yang telah berkekuatan hukum tetap tentang keabsahan jual beli rumah KPR di bawah tangan dan pihak ketiga diberi kewenangan dan kuasa untuk digunakan sebagimana mestinya.
Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Asri, Dyah Permata Budi
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 1. No.1, 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol1.iss1.art2

Abstract

This research aims to get an overview of the legal protection of traditional cultural expressions in the Yogyakarta that will maintain several cultures from ownership claims by other parties or other nations. For this reason, efforts are needed so that the culture can be preserved from destruction and loss of culture due to claims of ownership by other parties. This research is a normative juridical research that takes data in the field as primary material. The result of this study is to protect against traditional cultural expressions which are communal, which is very different from the general intellectual property regime such as song copyrights, marks, patents which are very individualistic. The regulation regarding its proper protection component is carried out by using preventive protection as practiced by the Department of Culture of the Yogyakarta Province and the Culture and Tourism Office of Sleman Regency, namely by conducting cultural inventory and documentation, as mandated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright especially Article 38. Recording of non-material cultural heritage is considered important because some elements of cultural heritage do not begin to be threatened with extinction or potentially claimed ownership by other countries. Until 2016, 444 intangible cultural works were registered as Indonesian Intangible Cultural Heritage managed by the Directorate General of Culture, Ministry of Education and Culture. While the Yogyakarta Department of Culture has attempted to carry out an inventory of several cultures in Yogyakarta. There are 22 (twenty-two) cultural works recorded in Yogyakarta that have been designated as intangible cultural heritage of Indonesia.
Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Putri, Mela Antika; Fitria, Annisa; judge, Zulfikar; Asri, Dyah Permata Budi; elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.477

Abstract

Perkembangan industri pembiayaan kendaraan bermotor telah membawa kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh kendaraan, namun di sisi lain membuka ruang bagi penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha melalui pencantuman klausula baku yang bersifat sepihak dan merugikan. Klausula baku, khususnya klausula eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen, sering kali tidak diketahui secara rinci oleh pihak konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dalam penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan; dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit kendaraan. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini mengacu pada teori perjanjian serta teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula baku yang merugikan konsumen, khususnya klausula eksonerasi, bertentangan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian dan dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengawasan dan regulasi ketat terhadap isi kontrak pembiayaan, serta edukasi hukum kepada konsumen. Saran yang diberikan meliputi perbaikan kebijakan pelaku usaha, peningkatan literasi hukum konsumen, dan peran aktif negara dalam menjamin keadilan kontraktual dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor.
Implications of Marriage Agreements on the Status of Couples' Property on Money Laundering Criminal Acts in Indonesia Kurniawan, Alan; Asri, Dyah Permata Budi; Markoni; Kanthika, I Made
International Journal of Science and Society Vol 7 No 3 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i3.1501

Abstract

This study examines the implications of prenuptial agreements on the status of marital property in Money Laundering Crimes (TPPU). The research aims to analyze the legal status of assets separated through prenuptial agreements when one spouse is involved in money laundering, and to evaluate legal protection mechanisms for good-faith spouses. The study focuses on the conflict between the principle of party autonomy in marriage law and the principles of follow the money and asset recovery under the Anti-Money Laundering Act. The method used is normative juridical, employing statutory and theoretical approaches, including the theory of legal protection, the theory of evidence, and the concept of reverse burden of proof. Findings reveal that prenuptial agreements hold a strategic role as instruments of legal certainty under the principle of freedom of contract and the 1945 Constitution. However, in practice, within money laundering and corruption cases, their effectiveness is limited because the principles of follow the money and reverse burden of proof grant broad authority to law enforcement to seize assets even if formally legitimate. The normative conflict between civil and criminal law creates legal uncertainty disadvantaging third parties, while existing protections remain suboptimal due to high evidentiary standards and procedural barriers. Thus, regulatory harmonization is necessary to ensure legal certainty, prevent misuse of prenuptial agreements, and provide effective protection for good-faith spouses.
Legal Protection of Patients and Responsibilities of Artificial Intelligence-Based Telemedicine Health Services in Indonesia Alvina, Alvina; Markoni, Markoni; Kanthika, I Made; Asri, Dyah Permata Budi
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 9 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i9.52126

Abstract

The advancement of digital technology in healthcare has fostered the emergence of telemedicine powered by artificial intelligence (AI), particularly within medical practice. In Indonesia, however, this rapid development has not been matched by clear legal safeguards for either patients or medical professionals. The central issues concern the extent of patient protection and the allocation of liability when errors occur in AI-assisted telemedicine services. This study employs a normative juridical approach, supported by statutory analysis, conceptual inquiry, and comparative legal study. The findings reveal that Indonesia’s health regulations remain general in nature and do not specifically define liability boundaries in AI-based medical practice. The absence of a lex specialis and ambiguity regarding legal subjects create potential injustice. This article recommends establishing regulations grounded in precautionary principles, incorporating algorithmic safety, independent audits, and a shared liability framework among physicians, platform providers, and developers to ensure accountability and patient protection in digital healthcare.
KAJIAN REGULASI BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA EKONOMI Arkaan, Muhammad Naufal; Budi Asri, Dyah Permata
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.705

Abstract

This study aims to evaluate two main aspects of the establishment of the Danantara Investment Management Agency, namely (1) whether its implementation has reflected the initial goal of being a transparent, efficient, and good governance-oriented state investment management institution, and (2) the extent to which Danantara regulations are effective as an instrument for enforcing economic criminal laws against potential irregularities. The juridical – normative research method is used with a qualitative approach, based on the analysis of primary legal documents (Law No. 1 of 2025, Government Regulation No. 10 of 2025) and secondary sources such as journals, expert articles, and international transparency frameworks (Santiago Principles and Temasek practices). The results indicate that although the regulation formally emphasizes the principles of transparency, efficiency, and good governance, its implementation shows significant weaknesses: audits of the BPK and KPK should only be conducted after the approval of the DPR, the management structure dominated by political figures increases the risk of conflicts of interest, and the disclosure of public information is still minimal. On the enforcement side of economic criminal law, regulations provide a framework for audit mechanisms and protection of professional decisions (business judgment rules), but their weaknesses in the aspects of independence and operational supervision reduce the effectiveness of enforcement. Strategic suggestions include strengthening access to independent audits, restructuring management to be professional and non-political, fully enforcing good governance principles, and restricting business judgment rules to remain realistic in accountability.
Co-Authors Alvina Alvina Andhika Ahza Rachmadhani Andhika Justisia Anjalia Rambu Kahi Annisa Fitria Arkaan, Muhammad Naufal Athina Kartika Sari Ediyanto Edy Sriyono Edy Sriyono, Edy Elawati, Tuti Falentino Theodoris Manasye Davids Gracelina Jesyca Carmety Nyaman Hidayat, Ranti Maulinda Kadek Nita Erlita Kanaya Adna Maharani Kanthika, I Made Khantika, I Made Kurniawan, Alan Markoni Markoni Markoni Nardiman Nathalina Sri Ariyanti Nella Karnela Yunissari Poerwoko, Ludfie Jatmiko Setyo Putra, Ichwan Fuad Chaerul Putri, Mela Antika R. Murjiyanto, R. Ria Kasanah Ruhil Amani Samuel, Alexander Saraswati, Henny Stianawati, Sari Tri Sudarmono, Bun Joko Supolo Supolo Surya Raka Susilawati, Erlina Wardhani, Sri Pramudya Wawan Setiawan Wahyu Wicaksono Wihandriati Wihandriati Yoga Pratitis Zai Syahril Nur Zulfikar Judge