Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.617
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Kosmik Hukum jurnal hukum das sollen Jurnal Sosial dan Teknologi Wijayakusuma Law Review Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance JIPRO : Journal Of Intellectual Property Journal of Law, Poliitic and Humanities Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Eduvest - Journal of Universal Studies Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Kajian Hasil Penelitian Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Budi Asri, Dyah Permata
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Yuridis Perkara Putusan Penolakan Permohonan Paten yang Dibatalkan oleh Komisi Banding Paten: (Studi Kasus Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023) Susilawati, Erlina; Markoni, Markoni; Khantika, I Made; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.366

Abstract

Paten merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya dibidang teknologi dan akan diberikan jika semua persyaratan telah terpenuhi dan jika tidak memenui persyaratan maka permohonan patennya akan ditolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses putusan penolakan atas permohonan paten oleh Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang dan untuk menganalisis proses dan kekuatan hukum atas pembatalan putusan penolakan permohonan paten oleh Komisi Banding Paten, sehingga dari analisis tersebut dapat dipahami faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perbedaan kedua putusan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulis sependapat dengan Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023. Alasan penolakan yang disampaikan oleh Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia dagang cq. Pemeriksa paten dinilai kurang tepat, karena invensi yang dimintakan pelindungan sudah memenuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pedoman/standar prosedur pemeriksaan dan persyaratan pemeriksaan substantif paten. Adanya perbedaan antara kedua putusan tersebut disebabkan oleh karena ketidakcermatan pemeriksa paten dalam menggunakan pedoman/standar prosedur pemeriksaan serta kurangnya pemahaman terkait substansi yang diperiksa. Oleh karenanya, Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang seharusnya terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan Pemeriksa Paten, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi Pemohon Paten baik dari segi biaya maupun waktu.
Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence Artawijaya, Randy; Asri, Dyah Permata Budi
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i12.32572

Abstract

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan generatif, seperti ChatGPT, Midjourney, dan Gemini, telah memunculkan perdebatan baru dalam pengaturan hak cipta modern. Sistem ini mampu menghasilkan karya yang tampak orisinal dengan tingkat keterlibatan manusia yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas orisinalitas dalam hukum hak cipta Indonesia (Fenwick & Jurcys, 2023). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mensyaratkan bahwa suatu ciptaan harus lahir dari kreativitas, keterampilan, dan ekspresi intelektual manusia (Achmad Zen Umar Purba, 2015). Namun, belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur batas minimal kontribusi manusia dalam penciptaan karya menggunakan bantuan Artificial Intelligence (AI) agar dapat memperoleh perlindungan hak cipta (Arifin et al., 2025). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas orisinalitas terhadap ciptaan berbasis Artificial Intelligence (AI) serta merumuskan indikator yuridis yang dapat digunakan untuk menentukan subjek kepemilikan hak cipta dalam karya hibrida (Made et al., 2025). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif terhadap kebijakan Amerika Serikat dan Uni Eropa (Copyright Office, 2025; EUIPO, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia masih berorientasi pada manusia sebagai pencipta, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan Artificial Intelligence (AI) belum memenuhi unsur orisinalitas menurut hukum positif. Meski demikian, keterlibatan manusia yang substansial dalam proses kreatif dapat menjadi dasar pengakuan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan norma mengenai standar kontribusi manusia dalam karya berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk memberikan kepastian hukum, mengisi kekosongan pengaturan, dan menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi serta prinsip Droit d’Auteur (Lemley et al., 2024).
Pencegahan Judi Online: Celah Pengawasan Sistem Dan Resistensi Budaya Hukum Elifas, Brussel Lorenzo Josua; Asri, Dyah Permata Budi
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i12.32597

Abstract

This study examines the effectiveness of Indonesia’s online gambling website blocking policy by focusing on two main issues: the absence of clear internal oversight norms and the incompatibility of blocking strategies with legal culture and socio-economic realities. Normatively, the government’s authority to block online gambling content is granted under Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as amended by Law Number 1 of 2024, particularly Article 40 paragraphs (2a) and (2b). However, this research finds that the lack of explicit and operational internal supervision mechanisms within the EIT Law and Government Regulation Number 71 of 2019 has created opportunities for abuse of power, weakened the principles of good governance, and increased the risk of corrupt practices. Furthermore, from a legal culture perspective, blocking policies are ineffective due to society’s permissive attitudes toward online gambling, low levels of digital legal literacy, and declining public trust in law enforcement. Economic vulnerability, unemployment, and income instability also drive communities to continue accessing online gambling platforms despite legal prohibitions. This study concludes that technical and repressive blocking measures alone are insufficient without strong internal oversight, legal culture development, and comprehensive socio-economic policies. A holistic approach is therefore essential to ensure that online gambling prevention policies are effective, fair, and consistent with the rule of law.
Analisis Keamanan Data Pribadi Konsumen terhadap Regulasi Pencantuman Nomor Induk Kependudukan untuk Registrasi Nomor Telepon Alvember, Mario; Asri, Dyah Permata Budi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1590

Abstract

Era Revolusi Industri 4.0 telah mendorong transformasi digital yang mendalam di Indonesia, membuat koneksi internet dan perangkat digital menjadi kebutuhan utama dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, kemajuan ini membawa tantangan serius terkait keamanan data pribadi konsumen, terutama dalam konteks regulasi pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk registrasi nomor telepon. Data pribadi seperti NIK merupakan data sensitif yang rentan disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi payung hukum utama yang mengatur pengelolaan, hak subjek data, serta kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara layanan dalam melindungi data pribadi. Implementasi UU PDP menuntut provider telekomunikasi untuk membangun sistem keamanan yang andal, menggunakan teknologi seperti Data Loss Prevention (DLP) guna mencegah kebocoran, serta menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perlindungan data pribadi tidak hanya penting untuk melindungi konsumen dari risiko penyalahgunaan dan kerugian, tetapi juga menjadi fondasi kepercayaan yang mendukung perkembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun kerangka hukum telah ada, tantangan implementasi dan edukasi masyarakat masih signifikan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, teknologi, dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang efektif dalam era digital yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab provider dalam melindungi data pribadi konsumen dan efektivitas UU PDP sebagai upaya perlindungan hukum atas data pribadi konsumen di Indonesia.
Kepastian Hukum Akta Otentik Peralihan Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 148/Pdt.G/2023 Pn. Btm Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 399 K/Pdt/2025) Imelda, Fransiska; Judge, Zulfikar; Asri, Dyah Permata Budi; Fitria, Annisa; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.559

Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan peralihan saham dalam suatu perseroan yang dilakukan tanpa penyetoran modal secara nyata oleh pihak yang tercatat sebagai pemegang saham. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara Daftar Pemegang Saham secara formal dan keadaan materiil yang sebenarnya, yang berdampak pada keabsahan keputusan RUPS Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2022. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum peralihan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 apabila tidak disertai penyetoran modal, serta implikasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 terhadap kepastian hukum akta RUPS tersebut. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan saham tanpa penyetoran modal tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sehingga tidak menimbulkan akibat hukum terhadap kepemilikan saham. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta RUPS tetap sah secara formil, namun keputusan yang bersumber dari kepemilikan saham tidak sah kehilangan legitimasi hukum. Disarankan agar pengurus perseroan melakukan verifikasi ketat atas data kepemilikan saham sebelum penyelenggaraan RUPS.
Perbandingan Penyelesaian Hukum Perkara Penyebaran Data Pribadi di Media Massa Antar Indonesia dan Singapura Heilynn; Markoni; Kantikha, I Made; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.574

Abstract

Dalam era digital, data pribadi menjadi objek hukum yang sangat penting karena berkaitan erat dengan perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia mengatur perlindungan data pribadi melalui dua rezim hukum, yaitu rezim kejahatan siber dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta rezim administrasi dan perdata dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sementara itu, Singapura menerapkan sistem perlindungan data yang terintegrasi melalui Personal Data Protection Act (PDPA) Tahun 2012 yang didukung oleh lembaga pengawas independen, yaitu Personal Data Protection Commission (PDPC). Artikel ini mengkaji pengaturan hukum mengenai penyebaran dan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura melalui pendekatan hukum komparatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lahirnya UU PDP merupakan kemajuan signifikan dalam rezim perlindungan data pribadi di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan, termasuk belum beroperasinya otoritas pengawas independen serta tumpang tindih norma hukum. Sebaliknya, sistem perlindungan data di Singapura menunjukkan tingkat kepastian hukum dan efektivitas penegakan yang lebih tinggi dengan pendekatan regulasi yang bersifat preventif. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kelembagaan, melakukan harmonisasi regulasi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat guna menjamin perlindungan data pribadi yang efektif dan sesuai dengan standar internasional.
Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Aktor dan Aktris Yunior dalam Kontrak Kerja di Industri Perfilman Indonesia Holidah, Indah Nur; Markoni; Asri, Dyah Permata Budi; Fitria, Annisa
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang hak dan perlindungan melalui kontrak kerja bagi aktor dan aktris Yunior. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian, tori keadilan, teori perlindungan hukum. Yang berfokus pada analisis hak–hak individu yang dijamin oleh hukum dan bagaimana hak-hak tersebut dilindungi dan ditegakkan dalam konteks perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah nomatif–empiris dengan teknik pengolahan data kualitatif dengan analisis fenomenologi deskriptif. Hasil penelitian ini adalah untuk melihat hak dan perlindungan hukum untuk aktor dan aktris yunior dalam kontrak kerja dan upaya penyelesaiannya apabila tidak mendapatkan hak nya. Kesimpulan nya adalah perlindungan hukum untuk Aktor dan Aktris Yunior (dewasa dan dibawah umur) selain didapat melalui kontrak kerja dengan rumah produksi film berdasarkan undang–undang, juga didapat dari Lembaga Pemerintah terkait perfilman dan asosiasi–asosiasi dalam industri perfilman. Saran dari penelitian ini adalah untuk aktor dan aktris yunior diharapkan agar lebih memahami hak dan kewajiban dalam kontrak kerja sebelum menyetujui kontrak kerja tersebut. Serta menguasai cara bernegosiasi dalam kontrak kerja agar mendapatkan win-win solution dalam sebuah project film. Dan penulis juga berharap kepada Lembaga pemerintah dan semua asosiasi untuk lebih mengawasi, memperluas alternatif pengaduan atau penyelesaian sengketa dalam Industri Perfilman, menetapkan standarisasi kontrak kerja, dan menambah literatur hukum untuk aktor dan aktris
Tanggung Jawab Hukum Korporasi Atas Kebocoran Data Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022: Penelitian Ridho Rivantoro; Dyah Permata Budi Asri
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4575

Abstract

The massive data breach involving BPJS Kesehatan in 2021 revealed the vulnerability of Indonesia’s digital security ecosystem. Millions of citizens’ personal data appeared on online forums, raising concerns regarding privacy protection and institutional accountability. This incident underscored the urgent need for a comprehensive regulatory framework governing personal data protection. Law No. 27 of 2022 establishes clear obligations for data controllers and affirms the rights of data subjects, including individuals whose information is processed by public institutions such as BPJS Kesehatan. This study examines the legal responsibilities of BPJS Kesehatan as a public corporation in managing participants’ personal data, and explores the legal implications arising from negligence that results in data breaches. A normative legal approach is applied through statutory analysis and examination of academic literature. Findings show that BPJS Kesehatan bears substantial obligations as a data controller under the Personal Data Protection Law, including ensuring data security, maintaining transparency, and implementing proper data governance mechanisms. The 2021 breach demonstrated significant gaps in digital security infrastructure that affected public trust and exposed potential legal liabilities. The PDP Law provides administrative, civil, and criminal consequences for violations committed by data controllers. Strengthening of security, compliance, and internal audits is necessary to prevent recurrence of incidents.
Kegagalan Asean dalam Menanggulangi Judi Online: Perspektif Regional Security Complex Theory: Penelitian Dion Gerald Novianto; Dyah Permata Budi Asri
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5185

Abstract

Dalam penelitian ini, Regional Security Complex Theory (RSCT) digunakan untuk menganalisis kegagalan ASEAN dalam menangani perjudian daring lintas negara. Digitalisasi yang pesat, perbedaan regulasi antarnegara, serta lemahnya koordinasi keamanan siber telah berkontribusi terhadap berkembangnya praktik perjudian daring di Asia Tenggara. Jaringan kriminal memanfaatkan perbedaan yurisdiksi, keterbatasan infrastruktur digital, dan lemahnya penegakan hukum untuk beroperasi secara transnasional. Dari perspektif RSCT, kegagalan tersebut mencerminkan kondisi undersecuritization, yaitu ketika negara-negara anggota ASEAN belum sepenuhnya memandang kejahatan siber dan perjudian daring sebagai ancaman regional bersama. Akibatnya, tidak terbentuk agenda keamanan kolektif yang kuat. Kondisi ini menyebabkan ASEAN belum mampu membangun kerangka regional yang komprehensif dalam hal penegakan hukum, pertukaran intelijen, dan harmonisasi kebijakan digital karena adanya perbedaan regulasi dan kapasitas negara. Situasi tersebut membuka ruang bagi sindikat perjudian daring untuk terus berkembang, yang pada gilirannya melemahkan stabilitas kawasan melalui peningkatan kejahatan digital, menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya kerentanan ekonomi, serta potensi munculnya ketegangan antarnegara. Penelitian ini menunjukkan bahwa respons pada tingkat nasional saja tidak memadai untuk menghadapi ancaman siber lintas batas. Oleh karena itu, ASEAN perlu memperkuat kerja sama regional melalui harmonisasi hukum siber, peningkatan mekanisme penegakan hukum lintas negara, penguatan kapasitas kelembagaan digital, serta perluasan koordinasi intelijen regional guna meningkatkan ketahanan dan merespons ancaman siber yang terus berkembang secara efektif.
Implikasi Pengaturan Nilai Investasi Minimum PMA terhadap Erosi Basis Pajak di Indonesia: Koherensi Rezim Investasi, BEPS, dan Pajak Minimum Global Sutiono, Jemmi; Judge, Zulfikar; Asri, Dyah Permata Budi; Fitria, Annisa
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.297

Abstract

This study examines the law-and-economics implications of Indonesia’s minimum investment threshold regulation for foreign direct investment (FDI) and its relationship with tax base erosion risks within the evolving global fiscal governance framework. The minimum investment policy under Government Regulation No. 5 of 2021 and BKPM Regulation No. 4 of 2021 aims to enhance investment quality and safeguard national economic interests; however, administrative-oriented compliance without substantive economic presence may create structural opportunities for corporate restructuring and Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) practices. Employing a normative juridical methodology with statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by secondary data from BKPM, the Directorate General of Taxes, and OECD frameworks, this research finds that minimum investment regulation constitutes a legitimate exercise of the state’s right to regulate under international investment law. Nevertheless, fragmented institutional coordination between investment and tax authorities generates regulatory arbitrage risks and cross-border profit shifting. The study highlights the need for integrated governance between investment and tax regimes, substance-over-form enforcement, and alignment with the Global Minimum Tax framework to strengthen fiscal sovereignty and equitable tax outcomes Abstrak Penelitian ini menganalisis implikasi hukum ekonomi dari pengaturan nilai investasi minimum Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap risiko erosi basis pajak di Indonesia dalam konteks reformasi tata kelola fiskal global. Kebijakan nilai investasi minimum yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 bertujuan meningkatkan kualitas investasi dan menjaga kepentingan ekonomi nasional, namun berpotensi menciptakan celah strukturisasi korporasi dan praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) apabila implementasinya lebih berorientasi administratif dibanding substansi ekonomi riil. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, didukung data sekunder dari BKPM, Direktorat Jenderal Pajak, dan OECD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nilai investasi minimum merupakan manifestasi hak negara untuk mengatur (right to regulate), tetapi lemahnya koordinasi antara otoritas investasi dan perpajakan membuka peluang regulatory arbitrage dan profit shifting lintas yurisdiksi. Studi ini menegaskan pentingnya harmonisasi rezim hukum investasi dan perpajakan melalui integrasi kelembagaan, penerapan prinsip substance over form, serta sinkronisasi dengan kebijakan Pajak Minimum Global untuk memperkuat kedaulatan fiskal dan keadilan pajak. Kata kunci: Penanaman Modal Asing, Nilai Investasi Minimum, Erosi Basis Pajak, BEPS, Pajak Minimum Global.
Co-Authors Alvember, Mario Alvina Alvina Andhika Ahza Rachmadhani Andhika Justisia Anjalia Rambu Kahi Annisa Fitria Arkaan, Muhammad Naufal Artawijaya, Randy Athina Kartika Sari Baehaqi Dion Gerald Novianto Ediyanto Edy Sriyono Edy Sriyono, Edy Elawati, Tuti Elifas, Brussel Lorenzo Josua Falentino Theodoris Manasye Davids Gracelina Jesyca Carmety Nyaman Heilynn Helvis, Helvis Hidayat, Ranti Maulinda Holidah, Indah Nur I Made Kanthika Imelda, Fransiska Kadek Nita Erlita Kanaya Adna Maharani Kantikha, I Made Khantika, I Made Kurniawan, Alan Markoni Markoni Markoni Nardiman Nathalina Sri Ariyanti Nella Karnela Yunissari Poerwoko, Ludfie Jatmiko Setyo Putra, Ichwan Fuad Chaerul Putri, Aprialita Ghaisani Putri, Mela Antika R. Murjiyanto, R. Rahayu, Hartoto Suci Ria Kasanah Ridho Rivantoro Ruhil Amani Samuel, Alexander Saraswati, Henny Stianawati, Sari Tri Sudarmono, Bun Joko Supolo Supolo Surya Raka Susilawati, Erlina Sutiono, Jemmi Tuti Elawati Wardhani, Sri Pramudya Wawan Setiawan Wahyu Wicaksono Wicaksono, Tri Setiyo Wihandriati Wihandriati Yoga Pratitis Zai Syahril Nur Zulfikar Judge