Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.543
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal on Education EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
Novridah Reanti Purba
Universitas Negeri Medan
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Sila Ke-5 Keadilan Sosial Dalam Angka Putus Sekolah Terhadap Kurangnya Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bos Di Sd 064034 Medan Najwatul Khoiriah; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Adamsyach Prana Walidin; Fauzan Azima; Khairul Fahmi Sagala
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2068

Abstract

Bersikap adil sebagaimana tercantum pada Pancasila sila ke-5 merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya, banyak halangan yang ada dalam bersikap adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pancasila sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diterapkan dalam penggunaan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) pada dunia pendidikan Sekolah Dasar (SD) tepatnya pada SDN 064034 dan dampaknya pada angka putus sekolah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan metode observasi dan wawancara untuk menggali bagaimana pendapat guru dan juga wali murid terhadap efektivitas penggunaan dana BOS pada SDN 064034. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara dari para guru dan juga wali murid beserta angka putus sekolah pada SD tersebut guna memperoleh keterkaitan antar penyalahguunaan dana BOS dan juga angka putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD 064034 berlaku adil dalam penggunaan dana BOS dan memiliki angka putus sekolah yang kecil membuktikan bahwa nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia telah dijalankan dengan baik.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAKAN PENIPUAN ONLINE BERBASIS DIGITAL Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Nazla Ritonga; Erniati Silalah; Rotua Florentina Natalia Simanjuntak
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2881

Abstract

Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Identitas digital telah meraih signifikansi yang semakin memuncak dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Dengan teknologi yang pesat mengharuskan semua orang melindungi data pribadinya agar terhindar dari penipuan online. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dampak tindakan penipuan online  dan mengevaluasi Teknik  keamanan data pribadi pengguna serta peran kerangka hukum dalam pencegahan penipuan online. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mayoritas responden menganggap diri mereka sendiri bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi mereka. Hal ini mencerminkan kesadaran dan kemauan untuk mengambil tindakan dalam mengamankan informasi pribadi di era digital. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting, dan hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang sikap dan pengetahuan responden terhadap masalah tersebut. Tingginya tingkat kesadaran ini menunjukkan perlunya edukasi yang berkelanjutan tentang praktik terbaik untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam penanggulangan dari tindak penipuan online yang saat ini sangat meningkat pada era digital ini, akan tetapi masyarakat masih terlalu banyak yang menyepelekan kepentingan dari hal tersebut.
ANALISIS PERAN ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MENCEGAH PENYEBARAAN NARKOBA (STUDI KASUS: DI MASYARAKAT DESA SILINDA) Dwi Aulia Anggraini; Sindari Br. Barus; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Laney Sartika
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2882

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran organisasi keterlibatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Silinda, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami peran PKK dalam mengedukasi masyarakat pedesaan yang pengetahuannya tentang bahaya narkoba masih terbatas dan akses terhadap layanan kesehatan mental yang juga terbatas. Metode penelitian yang digunakan melibatkan tiga responden anggota PKK untuk menggali solusi atas masalah penyalahgunaan narkoba di Desa Silinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan oleh PKK memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Melalui penyuluhan, pelatihan, dan pengawasan, PKK berhasil mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba dan mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih positif. Program penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan narkoba dan memperkuat ketahanan komunitas terhadap pengaruh narkoba.  Pelatihan yang diberikan oleh PKK juga membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengenali dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh anggota PKK memberikan dukungan moral dan psikologis bagi individu yang berisiko, serta membantu dalam mendeteksi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba lebih dini
Evaluasi Awal Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Perspektif Warga Non-Medan M Ridho Sahputra; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Amalia Azzahra; Carles Syahputra Hulu; Fitria Rosy; Peggy Mahara Dingga; Tia Ramadani
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7179

Abstract

Kualitas layanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi masih menjadi fokus perhatian, terutama bagi masyarakat di luar Medan yang sering mengalami proses layanan yang lambat, prosedur yang rumit, dan sikap petugas yang kurang ramah. Permasalahan ini mengakibatkan ketidakpuasan yang mendesak sehingga perlunya evaluasi untuk mengidentifikasi bagian layanan yang perlu diperbaiki. Penelitian ini dilakukan karena terdapat perbedaan antara standar layanan yang diharapkan dan pengalaman nyata yang dialami oleh masyarakat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, kuesioner (angket), dan dokumentasi dengan melibatkan 35 responden dari warga Kabupaten Deli Serdang yang telah mengurus dokumen kependudukan di Disdukcapil Provinsi. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pelayanan publik serta menjadi acuan praktis untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem pelayanan agar lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat.
Persepsi Masyarakat Terhadap Kebersihan Kota Medan di Kecamatan Medan Tembung Sebagai Indikator Kesejahteraan Lingkungan Studi Awal 100 Hari Kinerja Gubernur Salwa Risda Pratiwi; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Hilda Umayyah Anak Ampun; Ella Debora Sri Karina Br Tarigan; Unedo Nainggolan; Aisyah Novianti; Riska Audina
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7180

Abstract

Kebersihan kota merupakan indikator penting kesejahteraan lingkungan sekaligus cerminan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebersihan Kota Medan di Kecamatan Medan Tembung pasca program 100 hari kinerja Gubernur Sumatera Utara, menganalisis efektivitas program kebersihan pemerintah, serta mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yaitu kuantitatif melalui kuesioner tertutup skala Likert dan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebersihan tergolong cukup tinggi, terutama terkait kebersihan tempat tinggal dan sistem pengangkutan sampah, namun masih rendah pada aspek fasilitas umum dan gotong royong. Program kebersihan pemerintah dinilai cukup baik dari segi penyediaan sarana, meskipun implementasinya belum konsisten. Sementara itu, partisipasi masyarakat relatif tinggi dalam perilaku individu tetapi masih lemah pada keterlibatan kolektif. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan fasilitas, sosialisasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar kebersihan kota lebih berkelanjutan.
Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang yang Tergesa-Gesa, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Jalan William Iskandar Pasar V, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara) Seven Rius Laia; Parlauangan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Narach Larasati Nasution; Imelda Malona Tarigan; Ferdy Akbar; Aril sharon Saragih
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD) Vol. 5 No. 2 (2025): Juli: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurdikbud.v5i2.6063

Abstract

The law-making process in Indonesia should ideally reflect the principles of transparency, public participation, and accountability. However, in practice, it is often found that legislation is enacted hastily without adequate involvement of the public. This situation causes public unrest, triggers a crisis of legal legitimacy, and diminishes trust in legislative institutions. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The number of respondents involved in this study is 5. The aim of this research is to explore public perceptions of the hasty law-making process and its impact on public trust and legal legitimacy. The findings of this study are expected to provide valuable input for policymakers to improve the legislative mechanism to be more participatory and transparent. The results of the study show that the majority of people in Jalan William Iskandar Pasar V, Deli Serdang, Sumatra Utara Regency, have a negative perception of the hasty and non-transparent legislative process. They feel excluded, lack access to information, and believe that the laws created do not reflect the aspirations of the public. This research concludes that the legitimacy crisis arises due to the lack of participation and transparency, and therefore, it is recommended that future legislative processes be more inclusive, fair, and aligned with the principles of participatory democracy
Persepsi Mahasiswa UNIMED Tentang Pembentukan Undang-Undang Kilat, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Universitas Negara Medan) Nuh Yabest Sinaga; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Muhammad Arif Siagian; Daffany Viroza; Anggie Pricyla Sianturi; Gita Mori Sevira Br Tarigan
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD) Vol. 5 No. 2 (2025): Juli: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurdikbud.v5i2.6168

Abstract

Fast-track legislation refers to a legislative process that proceeds rapidly, oftenwithout adequatepublic participation and is considered lacking in transparency.This study employs a descriptive qualitative method with data collection techniquesincluding observation, interviews, and documentation. The number of respondentsto be studied is approximately ten. The research focuses on one or more laws thatare considered controversial by the public, such as the Military Law (TNI Law), theJob Creation Law (Omnibus Law), and the Mineral and Coal Mining Law (MinerbaLaw). The aim of this study is to analyze the perceptions of Unimed students towardthe formation of fast-track legislation, particularly those that frequently sparkpublic controversy. This study aims to analyze the perceptions of Unimed studentsregarding the formation of fast-tracked legislation, particularly those that oftentrigger public controversy. The research is expected to provide an overview of theextent to which students understand, respond to, and critique the practice ofexpedited lawmaking, as well as highlight its impact on public trust in the legal drafting process in Indonesia. The findings indicate that the majority of UNIMEDstudents have a negative perception of fast-tracked legislation, as the process isconsidered rushed, lacks public participation, and does not follow a transparentdeliberative mechanism. The conclusion of this study is that the absence of publicinvolvement in the legislative process strengthens students' distrust in legislativeinstitutions, fosters a skeptical attitude, and even encourages their involvement incritical movements as a form of social control.
Co-Authors Adamsyach Prana Walidin Adrian Daulay Agata Putri Handayani Simbolon Aidil Azhary Lubis Aisyah Novianti Alex Prayoga Sidabutar Ali Asdon Tanjung Amalia Azzahra Anggie Pricyla Sianturi Aril sharon Saragih Arsiska Sari Carles Syahputra Hulu Chiva Indri Daffany Viroza Dwi Aulia Anggraini Ega Pratama Ella Debora Sri Karina Br Tarigan Elsa Monica Br, Sirait Erbina Sembiring Erniati Silalah Fauzan Azima Ferdy Akbar Fitria Rosy Gabriel Sinaga Gita Mori Sevira Br Tarigan Hilda Umayyah Anak Ampun Imel Simbolon Imelda Malona Tarigan Irenita Perangin Angin Jelita Mawar Doloksaribu Jonatan Marbun Juli Ramayani Khairul Fahmi Sagala Khairunisa Khairunisa Kirana Pranata S. Brahmana Krisdayanti Manik Lammarito Lumbangaol Laney Sartika M Ridho Sahputra Marlina Elisa Marpaung Mela Yanna Silitonga Muhammad Arif Siagian Muhammad Rajali Najwa Latifah Hasibuan5 Najwatul Khoiriah Nanda Aulia Narach Larasati Nasution Natasya Agatha Putri Jawak Nazla Ritonga Neri Aisyah Nobel Arta Zalukhu Nova Lestari Dalimunthe Nuh Yabest Sinaga Ovi Oktavia K Sihombing Parlauangan Gabriel Siahaan Parlaugan Gabriel Siahaan Parlaungan Gabriel Siahaan Peggy Mahara Dingga Pretty Grace Banjarnahor Putri Ardini Qriah Ginting Rindiani Lumban Gaol Riska Audina Rotua Florentina Natalia Simanjuntak Ruth Astrinata Sihite Salwa Risda Pratiwi Sania Dwi Aura Sarah Miranda Gultom Selpi Andryani Br Sibagariang Seven Rius Laia Shelly Dwira Simorangkir Sindari Br. Barus Siti Fatimah Sari Ritonga Tia Ramadani Triska Marsha Olivia Unedo Nainggolan Yenni Enjelina Simatupang