Garuda - Garba Rujukan Digital

FILSAFAT HUKUM PIDANA PADA ANAK DI IRAN DAN INDONESIA Sandya Sandya Mahendra; Bambang Sukoco; Moh. Indra Bangsawan
Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : UIN Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/ajipp.v3i1.5056

Every child has human rights as well as the rights of adults, so respecting children's rights is the same as respecting human rights. This paper aims to compare the policy of imposing the death penalty on a child between Iran and Indonesia. This research is a normative legal research conducted by examining library materials or secondary data. The approach used is a comparative approach, which is to compare child protection laws between Iran and Indonesia. The regulation of criminal penalties against children in Iran is regulated in Article 91 of the Iranian Islamic Criminal Code in 2013 and in Indonesia it is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The regulation of legal protection for children in Iran and in the State of Indonesia, when compared, has quite basic differences in several aspects of the provisions of criminal acts and the criminal system. In the criminal setting in Iran, it justifies the application of the death penalty for crimes committed by children under 18 years of age. In the last 7 years, almost all juvenile offenders who were executed were sentenced to death based on qisas and hudud verses. Meanwhile, in Indonesia, it does not apply the death penalty to children but prioritizes restorative justice and diversion which is intended to avoid and keep children away from the judicial process so as to avoid stigmatization of children in conflict with the law and it is hoped that children can return to the social environment naturally.

Kebijakan Kesehatan Seksual: Urgensi Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Rika Yunita Hardiyati; Natangsa Surbakti; Wardah Yuspin; Binar Sapto Nugroho; Yulian Dwi N; Moh Indra Bangsawan
Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES 2022
Publisher : FORIKES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33846/sf.v13i0.1782

Integration between the correctional system and the protection of human rights is a must in the context of the role of the state as the holder of obligations in various human rights instruments, both national and international. One of these rights is the right to sexual needs. This study will discuss how the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang? and What is the urgency of the policy to fulfill the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang? The research method used is a juridical-empirical approach by conducting field studies. The results of the research in this paper are that the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang is not carried out in accordance with existing provisions, where the implementation is not provided with adequate facilities and infrastructure or there is a conjugal room, which is related to conjugal visits that have not been carried out. carried out accordingly, meanwhile the provision of leave to visit family 2x24 hours from the data given to 10 people has not been given CMK. Second, the urgency of the policy of fulfilling the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang is very necessary with the non-fulfillment of the right to sexual needs which will have a negative impact on the prisoners themselves, namely men who experience blockages in releasing their sexual desires can lead to sexual deviations.Keywords: sexual; convict; correctional institution ABSTRAK Integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan HAM merupakan suatu keharusan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrument HAM baik nasional maupun internasional. Salah satu hak tersebut yaitu ha katas kebutuhan seksual. Penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? dan Bagaimana urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan hokum yuridis-empiris dengan dilakukan studi lapangan. Hasil penelitian di dalam penulisan ini yaitu pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana pelaksanaanya tidak disediakan sarana dan prasarana yang memadai atau adanya conjugal room, yang berkaitan dengan conjugal visit yang belum dilksanakan secara sesuai, sementara itu pemberian cuti mengunjungi keluarga 2x24 jam dari data yang diberikan kepada 10 orang belum ada yang diberikan CMK. Kedua, Urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sangat diperlukan dengan tidak dipenuhinya hak atas kebutuhan seksual ini akan memberikan dampak negative kepada narapidana itu sendiri yaitu pria yang mengalami sumbatan di dalam melepaskan hasrat seksnya dapat menyebabkan melakukan penyimpangan seksKata kunci: seksual; narapidana; lembaga pemasyarakatan

Sosialisasi Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Pembiayaan Partus (Kelahiran) Budiono, Arief; Rizka, Rizka; Bangsawan, Moh Indra; Nurhayati, Nunik; Istani, Istani; Marjanah, Iramadya Dyah
Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : CV. Edutechnium Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71365/ejpm.v3i1.84

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung mengatakan bahwa jaminan sosial menjadi hak setiap manusia. Pada Pasal 34 ayat (1) kembali disebutkan landasan konstitusional diperlukannya sistem jaminan sosial. Landasan konstitusional selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Latar belakang demikian berarti negara memiliki tugas untuk membangun sistem jaminan social yang komprehensif dan memberi “rasa aman” (security) yang lebih luas bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk ibu hamil dan melahirkan. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan Konsep perlindungan kesehatan yang diadopsi dari berbagai konsep perlindungan sosial yaitu upaya perlindungan bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan ibu hamil dan melahirkan pada khususnya untuk menghadapi kerentanan dan sakit yang dilengkapi dengan strategi untuk mendapatkan atau melindungi kesehatan secara komprehensif. Jaminan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan dapat dimaknai sebagai upaya dari negara untuk menolong ibu hamil dan melahirkan dengan memberikan jaminan atau perlindungan berupa pembiayaan proses kelahiran baik normal (pervaginam) maupun caesar. Terdapat beberapa ketentuan agar proses kelahiran tersebut dapat di biayai oleh pemerintah melalui program JKN BPJS (Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jamninan Sosial). Selama ini tidak banyak upaya sosialisasi kebijakan pembiayaan kelahiran melalui JKN BPJS sehingga sering terjadi pembiayaan tidak dapat di tanggung sehingga dapat merugikan Ibu hamil dan melahirkan maupun fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat akhir. Upaya sosialisasi kebijakan ini penting dan memiliki beberapa aspek penting terkait pemenuhan hak konstitusi dan perlindungan hukum ibu hamil dan melahirkan melalui program JKN BPJS.

LEGAL SECURITY OF OWNERSHIP OF LAND CERTIFICATES POST EXCHANGING FOREST AREA FOR RESIDENTS RELOCATION IN NGROTO DUSUN, WONOGIRI, CENTRAL JAVA Ganadi, Yusse Putri; Nurhayati, Nunik; Rizka, Rizka; Bangsawan, Moh Indra; Tranh, Michel Lee
Khairun Law Journal Volume 7 Issue 1, September 2023
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v7i1.6805

This study aims to discuss the description of the implementation process of exchanging forest areas for the relocation of residents and legal certainty of ownership of community land certificates after the relocation of community forest area exchanges in Dusun Ngroto. The research method used in this research is juridical-empirical descriptive by using qualitative data analysis methods to review literature and events that actually occurred through observation and interviews. The research location is in Ngroto Hamlet, Pare Village, Selogiri District, Wonogiri Regency. The results of the discussion found that 1 )The background to the relocation was due to the fact that in March 1999 in the Ngroto Hamlet area a landslide occurred resulting in as many as 43 family cards (115 people), supporting factors for relocation including social relations, economy, community involvement and participation with the government while the inhibiting factors are infrastructure, policies that underlie relocation based on humanitarian considerations. 2) Legal certainty of ownership of land certificates after the relocation residents have not obtained the rights to the land they occupy regarding evidence of land certificates, the Wonogiri Regency Government is in the process of eliminating the land ownership rights of residents who have been victims of the landslide disaster 11.66 Ha (Eleven and Sixty Six One Hundred Hectares) with a replacement land obligation of 13.11 Ha (Thirte

Strengthening Upstream Forest Conservation Policies to Achieve Sustainable Development Goals Absori, Absori; Trias Hernanda; Rizka, Rizka; Bangsawan, Mohammad Indra; Budiono, Arief
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v5i3.767

Existing studies on watershed and forest conservation in the upstream Bengawan Solo region have largely focused on ecological degradation, technical conservation strategies, or regulatory shortcomings. However, there remains a significant gap in understanding how an ecoregion based approach can be systematically integrated with local wisdom to produce a comprehensive and context specific conservation policy. The study investigates the role of local wisdom in upstream forest management, the existence of gaps in legal protection for watershed conservation, and the impact of integrating local wisdom with legal frameworks on policy effectiveness. An empirical method with a qualitative approach was employed, drawing on primary data obtained through field observations in four regencies, namely Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, and Karanganyar. The results of this study reveal three principal findings. First, sustainable conservation in the upstream Bengawan Solo watershed requires a synergistic model that integrates ecological considerations with community based knowledge systems. Second, fragmented regional regulations and weak legal coordination continue to obstruct effective watershed governance, resulting in inconsistent conservation practices across administrative boundaries. Third, the study highlights the need for comprehensive policy reform through the establishment of interregional cooperation mechanisms supported by a Memorandum of Understanding, which can strengthen institutional governance, harmonize conservation strategies, and enhance long term ecological resilience within the watershed area.

The Legal Policies Based Ecoregion Waste Handling in the Bengawan Solo River Absori Absori; Valisher Sapayev; Endah Pujiastuti; Mohammad Indra Bangsawan; Trias Hernanda
Jurnal Hukum Vol 41, No 4 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v41i4.46504

The decrease in Bengawan Solo River’s water quality threatens the livelihood of the people living around this river, considering that it is one of the sources of their livelihood. There has been large-scale pollution in the upstream area of Bengawan Solo River caused by alcohol waste, carcasses of pig cattle, and wastewater from textile factories that were not processed in the wastewater processing installation. The aim of this research is to analyze how the ecoregion methods can be applied and how it kan became solution in managing the Bengawan Solo River to free from the threat of waste pollution.. Methods: This research employed the sociological method, where the authors collected field data from seven districts or regencies. The primary data were sourced from observation and interviews, while the secondary data consisted of regulations, laws, etc. These data were descriptively analyzed to illustrate policies for handling waste. Waste processing issues happen in almost every area in Indonesia. Findings: Even though legal instruments that govern this issue already exist, such an issue cannot be resolved through the regulations of one city or regency. Thus, there is a need for inter-regency regulations. There needs to be a new concept to help protect this river, which is the ecoregion approach.

PENATAAN TATA RUANG DALAM NASIB TANAH INDUSTRI PARIWISATA PASCA UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA Tiara Dwiyanti; Moh. Indra Bangsawan
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 2 (2023): MEI
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol2.2023.190

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akomodasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kepastian hukum rencana tata ruang tanah yang merupakan hak masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan melakukan studi pustaka untuk menganalisis substansi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengakomodir pengaturan tata ruang lahan untuk industri pariwisata, namun berpotensi memfasilitasi pihak-pihak tertentu untuk melakukan perampasan lahan karena kemudahan perizinan investasi dan kebijakan tata ruang untuk pembangunan. Masih banyak persoalan lahan untuk industri pariwisata yang belum bisa diselesaikan pemerintah sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Oleh karena itu, perlu dibuat peraturan lain yang secara tegas dan kodifikasi peraturan nasional masyarakatthukum adat secara lebih rinci sehingga dapat dijadikan pedoman bagi setiap daerah otonom dalam menyusun peraturan daerah tentang masyarakat lokalnya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Analysis of the Sanction Imposition for Perpetrators of Environmental Pollution Due to Hazardous Waste in West Cikarang District: A Study of Decision No. 391/pid.b/lh/2019/PNckr Absori, Absori; Pamungkas, Yuli Prasetyo Tri; Sugeng, Esmara; Rizka, Rizka; Budiono, Arief; Bangsawan, Moh Indra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4846

This paper aims to analyze the imposition of sanctions for perpetrators of environmental pollution due to hazardous and toxic waste in West Cikarang District, Bekasi Regency, Indonesia. It was based on the enactment of the Republic of Indonesia's Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The research problems are: 1) How does the government apply criminal sanctions for the perpetrators of environmental pollution due to hazardous and toxic waste in West Cikarang District?; 2) What factors hinder the application of criminal sanctions related to hazardous and toxic waste in West Cikarang District and what efforts have been carried out to resolve such challenges?; and 3) What is the concept of criminal sanction application for perpetrators of environmental pollution? This paper employed the normative juridical research method, which involves an evaluation of related legal regulations (legislations). The results of this paper showed that: 1) The application of sanctions for perpetrators of environmental pollution due to hazardous and toxic waste in West Cikarang District must be carefully carried out. As a foundation for determining a verdict, judges must use Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management as a legal basis; 2) Some challenges or hindrances include the lack of legal certainty related to limitations in categorizing the types of committed actions and the yielded impacts; and 3) The process of criminal sanction imposition involves a series of actions that are planned to make sure that the perpetrators are responsible for their actions.

Waste Policy Management in the Bengawan Solo River Basin in the Surakarta Area, Indonesia Absori, Absori; Budiono, Arief; Rizka, Rizka; Hernanda, Trias; Bangsawan, Moh Indra; Achmadi, Achmadi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6842

Introduction: The waste management in the Bengawan Solo River basin in Indonesia leaves a feeling of profound sadness as the river is filled with waste and is very dirty. It decreases the quality of the river water and the environment around the river basin. This research aims to analyze the implementation of waste management around the Bengawan Solo River basin. This was a type of sociological legal research, i.e., research which utilized data from the field. This was descriptive qualitative research, meaning that it describes the policy on waste management in the Bengawan Solo River basin and the authors selected qualitative data to be analyzed. The authors conducted the sociological approach which was obtained from respondents through interviews and observation in the field. The data were processed and analyzed qualitatively. Then, the authors drew a conclusion. Results and Discussion: There is a very high volume of pollution and waste in the Bengawan Solo River as society lacks environmental awareness, making them not think twice about littering in rivers. Apart from that, the government does not carry out enough systematic efforts by educating society, implementing legal sanctions, or cleaning the river, worsening the condition of this river. Conclusion: The government needs to show a firm attitude in law enforcement by imposing sanctions on pollution and littering perpetrators in the Bengawan Solo River as well as increasing the budget and apparatus to carry out river cleaning activities.

LEGAL SECURITY OF OWNERSHIP OF LAND CERTIFICATES POST EXCHANGING FOREST AREA FOR RESIDENTS RELOCATION IN NGROTO DUSUN, WONOGIRI, CENTRAL JAVA Yusse Putri Ganadi; Nunik Nurhayati; Rizka Rizka; Moh Indra Bangsawan; Michel Lee Tranh
Khairun Law Journal Volume 7 Issue 1, September 2023
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v7i1.6805

This study aims to discuss the description of the implementation process of exchanging forest areas for the relocation of residents and legal certainty of ownership of community land certificates after the relocation of community forest area exchanges in Dusun Ngroto. The research method used in this research is juridical-empirical descriptive by using qualitative data analysis methods to review literature and events that actually occurred through observation and interviews. The research location is in Ngroto Hamlet, Pare Village, Selogiri District, Wonogiri Regency. The results of the discussion found that 1 )The background to the relocation was due to the fact that in March 1999 in the Ngroto Hamlet area a landslide occurred resulting in as many as 43 family cards (115 people), supporting factors for relocation including social relations, economy, community involvement and participation with the government while the inhibiting factors are infrastructure, policies that underlie relocation based on humanitarian considerations. 2) Legal certainty of ownership of land certificates after the relocation residents have not obtained the rights to the land they occupy regarding evidence of land certificates, the Wonogiri Regency Government is in the process of eliminating the land ownership rights of residents who have been victims of the landslide disaster 11.66 Ha (Eleven and Sixty Six One Hundred Hectares) with a replacement land obligation of 13.11 Ha (Thirte

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search