Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Hukum Legalita JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Ferika Nurfransiska
Universitas Bakti Indonesia
Religion Aerospace Engineering Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN HAK ATAS REPUTASI Zham-zham, Lelly Muridi; Mustariyanto, Wahyu; Nurfransiska, Ferika; Gaho, Karsena
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Pengaturan ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambivalensi. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan penelitian dengan mengkaji dua masalah utama: pengaturan pencemaran nama baik saat ini dan kebijakan formulasi pengaturan pencemaran nama baik di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif, dengan mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrumen hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1) untuk ranah pidana, serta dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380 untuk penggantian kerugian. Disarankan agar pengaturan pencemaran nama baik diklasifikasikan: pencemaran yang merugikan individu diatur dalam hukum perdata dengan kompensasi bagi korban, sedangkan pencemaran yang mengganggu kepentingan umum diatur dalam ranah pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.
PENGARUH PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) TERHADAP SISTEM PEMILU STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 Jatmiko, Krisno; Nurfransiska, Ferika; Sutiyani, Sutiyani; Putra, Vingky Dwi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.779

Abstract

This research is motivated by the existence of a provision for the threshold for presidential candidacy in Article 222 of Law Number 7 of 2017 which regulates the minimum requirement of 20% of the House of Representatives seats or 25% of the national valid votes for political parties to nominate the president. This provision is considered to limit the participation of small parties and cause electoral injustice. The Constitutional Court, which previously consistently rejected the testing of Article 222, through Decision Number 62/PUU-XXII/2024 finally canceled the article because it was considered to violate the principle of people's sovereignty and cause intolerable political inequality. This research uses a normative juridical method with a legislative, case, and conceptual approach, as well as analyzing primary and secondary legal materials. The results of the study show that the Constitutional Court can test norms in the realm of open legal policy if it is proven to be contrary to the constitution. Although only as a negative legislator, the Court also provides normative recommendations as a guide for the House of Representatives to draft replacement regulations, such as the elimination of vote-based or seat-based thresholds, as well as involving small parties in the formation of laws. This ruling creates a legal vacuum that must be immediately responded to by lawmakers to maintain legal certainty ahead of the 2029 election. This research emphasizes the importance of consistency in the legal reasoning of the Constitutional Court and the need for public involvement in the formulation of new norms so that electoral democracy in Indonesia is maintained.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online E-commerce: Studi Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Fikri, Moh. Lazim; Nurfransiska, Ferika; Lutfianidha, Redyana
Legalita Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i2.1872

Abstract

Abstrak : Consumer protection in transactions on e-commerce platforms is a very important issue in legal certainty for consumers. The purpose of this study is to formulate the role of consumer protection regulations and efforts to resolve e-commerce transaction disputes. The normative approach is carried out by analyzing Law Number 8 of 1999 Article 18 and other regulations. Meanwhile, the empirical approach is to conduct a field survey with data analysis using the PLS-SEM method. The measurement results showed valid and reliable research indicators. Meanwhile, the results of testing on structural equations show the important role of consumer protection and dispute resolution on the level of consumer satisfaction. In addition, consumer satisfaction also plays a role in consumer loyalty in online e-commerce transactions
Problematika Pembuktian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi BUMN Pasca Pembedaan Kerugian Korporasi dan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Indrajaya, N.; Nurfransiska, Ferika; Lutfianidha, Redyana
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 3 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i3.5392

Abstract

Penelitian ini mengkaji perubahan paradigma penegakan hukum tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Regulasi ini memperkenalkan pemisahan tegas antara kerugian korporasi (corporate loss) dan kerugian negara (state loss), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4A dan 4B, yang menyatakan bahwa modal dan kerugian BUMN merupakan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum mandiri. Perubahan tersebut menimbulkan problematika serius dalam pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena secara normatif kerugian BUMN tidak lagi otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis konflik norma antara UU BUMN 2025, UU Tipikor, dan UU Keuangan Negara. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya zona abu-abu antara rezim hukum publik dan privat dalam pengelolaan BUMN yang berpotensi menimbulkan dua risiko ekstrem, yaitu impunitas terhadap praktik korupsi atau kriminalisasi keputusan bisnis yang sah. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan konsep tiered state loss classification yang membedakan kerugian negara menjadi kerugian langsung, tidak langsung, dan kerugian perekonomian nasional, serta konsep elaborasi tanggung jawab untuk memisahkan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana secara proporsional. Secara praktis, penelitian ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menerapkan doktrin business judgment rule secara konsisten serta menegaskan urgensi harmonisasi regulasi guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas bisnis BUMN dan akuntabilitas publik.
Co-Authors Abdul Hamid Andika, Cahya Apriyani Livinea , Demu Budiharto, Didik Cahya Andika Dian Prasetyo Fikri, Moh. Lazim Firdaus, Achmad Touwil Gaho, Karsena Hartopo, Arie Mukti Indrajaya, N. Jampung, Higinus Teodosius Kemalasari, Ervira Krisno Jatmiko Lelly Muridi Zham-Zham Lutfianidha, Redyana Maryuliyanto Maryuliyanto, Maryuliyanto Megawati, Ryantha Mulya, Bathara Mustariyanto, Wahyu Nuri Hidayati Putra, Vingky Dwi Sutiyani, Sutiyani Zham-Zham, Lelly Muridi