Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.569
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) GANEC SWARA Abdi Masyarakat Jurnal Hukum Saraswati AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Unizar Recht Journal Unizar Law Review
Gusti Ayu Ratih Damayanti
Universitas Islam Al-Azhar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah I Putu Andika Vidyartha; Gusti Ayu Ratih Damayanti; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka kelas IIB Lombok Tengah dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lembaga pemasyarakatan terbuka kelas IIB Lombok Tengah. Hasil penelitian yaitu 1) Adapun bentuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah secara umum telah mengimplementasikan konsep pemasyarakatan yang humanis dan terbuka, fokus pada pembinaan mental, spiritual, dan kemandirian narapidana. Meski memiliki prasarana yang memadai, tetapi  terdapat kekurangan dalam ketersediaan alat medis darurat dan tenaga kesehatan sehingga memerlukan peningkatan dalam aspek pelayanan kesehatan. 2) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah teridentifikasi menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi rendahnya kesadaran kesehatan narapidana, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, keterbatasan ruang isolasi untuk penyakit menular, dan keterbatasan tenaga kesehatan, sementara kendala eksternal adalah kurangnya komunikasi efektif antar instansi yang berpengaruh pada pemenuhan hak kesehatan. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan kesadaran kesehatan, perbaikan fasilitas, penyediaan ruang isolasi khusus, peningkatan alokasi tenaga kesehatan, dan memperbaiki komunikasi antar instansi.
Analisis Hukum Asas Cabotage Pada Kapal Berbendera Indonesia Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Di Indonesia Hidayat Dermawan; Gusti Ayu Ratih Damayanti; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Asas Cabotage dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pelayaran di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan Asas Cabotage berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Penelitan ini adalah penelitian hukum normatif, jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan asas cabotage dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang Pelayaran di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dimana pemberlakuan asas Cabotage di pertegas dengan ketentuan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan Pemberlakuan Asas Cabotage berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional sangatlah penting bagi sektor pelayaran Indonesia. Hal ini disebabkan transportasi laut dalam negeri mempunyai peranan sangat strategis dan signifikan dalam pembangunan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan nasional Indonesia.
Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara) Yulian Dewi, Ni Luh Karyantari; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Khairul Aswadi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.207

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali di Lombok dan terkhususnya di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menemukan fakta-fakta hukum yang kemudian dikaji secara sistematis tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali di Lombok. Tujuan perkawinan menurut hukum adat Bali adalah untuk melanjutkan keturunan yang berkonsekuensi pada kewarisan. Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat adat Bali berdampak pada pentingnya kedudukan anak laki-laki sebagai purusa dalam hal pewarisan. Kedudukan anak perempuan yang berstatus pradana tidak berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya karena setelah menikah maka ia harus meninggalkan keluarganya dan masuk kedalam ikatan keluarga suaminya. Permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini yakni, Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan adat Bali di Lombok?dan Bagaimana sistem pembagian warisan terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat Bali di Lombok khususnya di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara? Hasil penelitian ini yakni, Kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan adat Bali di Lombok tidak sebagai ahli waris namun juga ia merupakan anak tunggal maka dapat dijadikan sentana rajeg. Di Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara masih berpedoman pada aturan hukum waris adat Bali yang bersifat patrilineal, semua tergantung kesepakatan pihak keluarga. In Sweta Selatan Cakranegara Subdistrict, they are still guided by the rules of Balinese customary inheritance law which is patrilineal, all depending on the agreement of the family.
Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat) I Gede Pasek Artana; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Ahmad Rifai
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat Bali di Lombok di Desa Suranadi dan hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat Bali di Lombok di Desa Suranadi serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji hubungan antara penelitian hukum dengan penelitian hukum lainnya yang dilakukan di Desa Suranadi, Lombok Barat. Data Primer, bentuk data yang digunakan dalam penelitian hukum, dikumpulkan dari tanggapan atau informasi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, sedangkan data sekunder adalah kumpulan dokumen hukum primer dan pengetahuan hukum sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum Adat Bali di Lombok berpedoman pada kitab Manawa Dharma Sastra dan forum musyawarah adat (Pesamuhan Agung) yaitu pihak istri mendapatkan 3 bagian dan pihak suami mendapatkan 4 bagian yakni 3/4; 2) Hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat hindu di lombok khususnya di desa suranadi mencakup Faktor Internal yaitu tingkat kesadaran hukum para pihak masih rendah dalam memahami Hukum Adat Bali di Lombok; Selain itu, ada faktor ekonomi, yaitu pihak tidak dapat berperkara di pengadilan untuk mempertahankan hak-haknya, dan ada sistem keringanan pengadilan untuk masyarakat yang tidak mampu, yaitu POSBAKUM. Faktor eksternal, bagaimanapun, mencakup harta bersama yang disengketakan yang dibangun di atas tanah milik salah satu pihak, sehingga sulit untuk dieksekusi dan harta bersama tersebut masih disimpan sebagai jaminan di bank. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah penyelesaian lewat lembaga pengadilan.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Bale Mediasi Kota Mataram Rizaldi, Mohammad Rizaldi; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.231

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana pengaturan restorative justice dalam hukum positif dan bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus KDRT di Bale Mediasi Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa observasi (pengamatan), wawancara dan studi dokumen. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan restorative justice dalam hukum positif di Indonesia berlandaskan beberapa payung hukum antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2) Penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Bale Mediasi Kota Mataram diawali dengan adanya pihak pemohon yang mengajukan surat permohonan mediasi. Pihak Bale Mediasi Kota Mataram membuatkan surat permohonan mediasi yang selanjutnya disampaikan kepada mediator, lalu setelah disetujui maka mediator memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan proses mediasi. Setelah melalui proses mediasi kepada kedua belah pihak, mediator memberikan keputusan yang berisikan kesepakatan pihak terkait sebagai penyelesaian perkara KDRT ini. Kesepakatan yang diberikan oleh mediator Bale Mediasi Kota Mataram meliputi kesejahteraan pada berbagai pihak dengan mengutamakan pemulihan keadaan dan menghasilkan win-win solution bagi korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Tanggunjawab Penyedia Layanan Kesehatan Dalam Kelalaian Pelayanan Penanganan Pasien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Miftahul Jannah; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Bagaimana pengaturan penanganan pasien oleh penyedia layanan kesehatan menurut UU No. 17 Tahun 2023? dan (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyedia layanan kesehatan dalam kasus kelalaian penanganan pasien menurut ketentuan hukum yang berlaku? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan pentingnya penerapan standar pelayanan kesehatan, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi pasien serta penyedia layanan. Tanggung jawab hukum dapat berbentuk perdata, pidana, dan administratif, tergantung pada tingkat kelalaian dan dampaknya. Misalnya, jika kelalaian menyebabkan luka berat atau kematian, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 129 UU Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya dokumentasi medis yang akurat, pengawasan ketat, serta edukasi terhadap tenaga medis dan institusi kesehatan agar mematuhi standar profesi. Peningkatan sosialisasi regulasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan penguatan sistem pengawasan insiden medis secara transparan. Dengan implementasi yang efektif, diharapkan sistem pelayanan kesehatan nasional menjadi lebih berkualitas, aman, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.  
NEGARA HUKUM DI ERA ALGORITMA : ALGORITMA REFORMULASI REGULASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK MENJAMIN PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA Aprianti, Nurul; Damayanti, Gusti Ayu Ratih
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v8i2.3312

Abstract

Era algoritma yang ditandai oleh penetrasi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah membawa peluang besar sekaligus risiko serius bagi pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945, kerangka regulasi terkait AI masih bersifat parsial, sektoral, dan belum mengatur secara komprehensif mengenai tata kelola algoritma, transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pertanggungjawaban atas keputusan otomatis. Kondisi ini menimbulkan celah hukum di tengah meningkatnya kasus penyalahgunaan AI seperti deepfake, penipuan digital, bias algoritmik, hingga komersialisasi data pribadi. Penelitian ini menganalisis urgensi reformulasi regulasi AI di Indonesia dengan menekankan prinsip negara hukum, HAM, dan relevansi pembelajaran dari praktik internasional seperti EU AI Act, AI Governance Framework Singapura, dan regulasi algoritma di Tiongkok. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan model regulasi komprehensif berbasis klasifikasi risiko, pembentukan lembaga pengawas AI independen, penerapan prinsip transparansi dan non-diskriminasi, serta integrasi standar HAM internasional. Reformulasi ini mendesak agar pengembangan dan penggunaan AI tetap menjunjung martabat manusia, keadilan sosial, dan kepastian hukum di tengah revolusi digital.
Ambang Batas Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak Ammar Surya Sorimuda Lubis; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Sri Karyati
Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i2.58

Abstract

Dimulai dari 2019 pemilu serentak diadakan di Indonesia yakni antara legislatif dan eksekutif dipilih oleh masyarakat secara bersamaan. Keberadaan ketentuan Presidential threshold sebagai syarat partai politik untuk mengajukan kandidat capres dan cawapres yang masih diterapkan di pemilu serentak menimbulkan kerancuan dalam mekanismenya, hal yang dipermasalahkan adalah bahwa ketentuan didalam pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 menyatakan bahwa partai politik baru boleh mengajukan capres dan cawapresnya ketika sudah memenuhi kursi parlemen 20% atau suara sah nasional 25% “pada pemilu legislatif sebelumnya”. Ketentuan perolehan suara untuk partai politik pada pemilu sebelumnya menjadi berubah karna pemilu yang diadakan menjadi serentak antara legislatif dan eksekutif, hal ini yang menjadi kabur terhadap norma yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan Presidential threshold dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui implikasi Presidential threshold dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Ketentuan Presidential threshold merupakan media bagi pemerintah untuk menyderhanakan partai politik sebagai pendukung stabilitas sistem presidensil dan kepemerintahan, Namun sayangnya ketentuan Presidential threshold menciderai hak yang telah dilindungi oleh negara didalam Konstitusi Undang-undang Dasar 1945, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Selain itu mekanisme pengambilan hasil suara untuk penentuan presidential threshold tidak sejalan dengan prinsip keberlangsung pemilu yaitu prinsip “langsung”, maka hal ini menjadikan presidential threshold tidak relevan di pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia.
Co-Authors Agus Fujianto Ahmad Rifai Ahmad Rifai Ahmad Rifai Ahmad Rifai Ahmad Rifai Ammar Surya Sorimuda Lubis Anwar Aprianti, Nurul Arham, Zawil Ary Wahyudi Hafizatul Ulum Hidayat Dermawan I Gede Pasek Artana I Gede Sukarmo I Putu Andika Vidyartha Irma Istihara Zain Isnaeni, Tijani Khairul Aswadi Kurnia Lestari, B. Farhana Masniwati Masniwati Mauludin, Novie Afif MIFTAHUL JANNAH Miftahul Jannah Muhamad Ryan Pratama Muhammad Zulfikri Novie Afif Mauludin Pariadi Pariadi Pratama, Muhamad Ryan Pratiwi, Rahma Aulia Rafika Nur Affiani Rahma Aulia Pratiwi Rizaldi, Mohammad Rizaldi Sri Karyati Sri Karyati Suryantok Suryantok Tijani Isnaeni WA’ID KHAIRUL ABADI Yulian Dewi, Ni Luh Karyantari Yuyun Puspita Sari