Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW GANEC SWARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Masyarakat Jurnal Hukum Saraswati AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Unizar Recht Journal
Gusti Ayu Ratih Damayanti
Universitas Islam Al-Azhar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan Internal Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya Muhamad Ryan Pratama; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk langkah sistematis dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapi dengan menganalisis objek yang diteliti Rumah Tahanan Negara kelas II Praya dengan maksud untuk memberikan saran perbaikan dalam penyelesaian persoalan hukum terhadap kegiatan Intelijen Pemasyarakatan internal yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Rumah Tahanan Negara kelas II Praya. Hasil penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan Internal di Rutan Kelas II B Praya (2) Mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan kegiatan intelijen pemasyarakatan internal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan proses pembinaan terhadap narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 8 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 terdapat empat belas langkah preventif dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan Salah satu diantaranya berupa kegiatan intelijen.
Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/PDT.P/2022/PA.GM) Rahma Aulia Pratiwi; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Tijani Isnaeni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Dispensasi Kawin bagi Anak dibawah umur dalam hukum positif dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin bagi anak dibawah umur melalui (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/Pdt.P/2022/PA.GM). Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan metoda dengan pendekatan perundang-undangan,pendekatan analisis dan konsep hukum serta pendekatan kasus untuk memberikan pemahaman terkait alasan pemberian ataupun penolakan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur dengan menganalisis putusan pengadilan. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. (2) Dasar pertimbangan hakim terkait pemberian dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PA.GM mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon dengan mempertimbangkan alasan mendesaknya karena telah hamil diluar nikah. Saran dalam penelitian ini yaitu :Undang-Undang Perkawinan dapat menerangkan dengan jelas alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur (2) Hakim dapat menggali lebih dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan serta selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak.             Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konsep hukum serta pendekatan kasus untuk memberikan pemahaman terkait alasan pemberian ataupun penolakan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur dengan menganalisis putusan pengadilan.             Kesimpulan dalam penelitian ini (1) Pengaturan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.(2) Dasar pertimbangan hakim terkait pemberian dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PA.GM mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon dengan mempertimbangkan alasan mendesaknya karena telah hamil diluar nikah. Saran dalam penelitian ini (1) Undang-Undang Perkawinan dapat menerangkan dengan jelas alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur  (2) Hakim dapat menggali lebih dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan serta selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak.  
Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pariadi Pariadi; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Ahmad Rifai
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana hierarki PKPU dalam peraturan perundang-undangan dan Bagaimana kekuatan hukum PKPU dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, karena mengkaji tentang konstruksi hukum aspek yuridis kedudukan hukum PKPU dalam sistem peraturan perundang-undangan di indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Kedudukan PKPU tidak terlepas dari kedudukan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. KPU juga bukan hanya sebagai penyelenggara pemilihan umum (presiden dan wakil presiden dan legislatif) melainkan juga sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Dalam penyelenggaraan Indonesia dapat dipahami bahwa PKPU hanyalah sebagai peraturan pelaksana yang mengatur hal-hal teknis dari Undang-Undang Pemilu yang sudah ada. Peraturan Komisi Pemilihan Umum dibuat untuk menjadi acuan pelaksanaan teknis setiap tahapan sehingga tahapan Pemilu berlangsung sesuai asas tertib dan punya kepastian hukum.Kedudukan PKPU dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia memiliki beberapa pemahaman bahwa PKPU dapat dikatakan sebagai suatu produk hukum peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun tidak semua PKPU dapat dikatakan sebagai produk hukum peraturan perundang-undangan karena terdapat pula PKPU yang bersifat Internal. Agar pelaksanaan PKPU dapat berjalan dengan baik, maka sebagai peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, peraturan dalam PKPU harus berlaku secara umum dan selaras dengan norma yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sehingga terjadi harmonisasi PKPU dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
Assesmen Risiko Dalam Pemberian Hak Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Agus Fujianto; I Gusti Ayu Ratih Damayanti; Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Assesmen risiko dalam  pemberian hak bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Dan mengetahui pelaksanaan Assesmen risiko dalam pemberian hak besyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris  yang memfokuskan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya di lapangan. Hasil penenlitian ini menunjukkan Assesmen risiko ini diatur dalam pasal  10  ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assesmen Risiko dan Assesmen Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.  Dalam pelaksanaan Assesmen risiko pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat telah dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan, akan tetapi kurangnya jumlah asesor assesmen dibanding jumlah narapidana jauh lebih banyak mengakibatkan pelaksanaan assesmen tidak maksimal.
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah I Putu Andika Vidyartha; Gusti Ayu Ratih Damayanti; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka kelas IIB Lombok Tengah dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lembaga pemasyarakatan terbuka kelas IIB Lombok Tengah. Hasil penelitian yaitu 1) Adapun bentuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah secara umum telah mengimplementasikan konsep pemasyarakatan yang humanis dan terbuka, fokus pada pembinaan mental, spiritual, dan kemandirian narapidana. Meski memiliki prasarana yang memadai, tetapi  terdapat kekurangan dalam ketersediaan alat medis darurat dan tenaga kesehatan sehingga memerlukan peningkatan dalam aspek pelayanan kesehatan. 2) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah teridentifikasi menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi rendahnya kesadaran kesehatan narapidana, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, keterbatasan ruang isolasi untuk penyakit menular, dan keterbatasan tenaga kesehatan, sementara kendala eksternal adalah kurangnya komunikasi efektif antar instansi yang berpengaruh pada pemenuhan hak kesehatan. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan kesadaran kesehatan, perbaikan fasilitas, penyediaan ruang isolasi khusus, peningkatan alokasi tenaga kesehatan, dan memperbaiki komunikasi antar instansi.
Analisis Hukum Asas Cabotage Pada Kapal Berbendera Indonesia Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Di Indonesia Hidayat Dermawan; Gusti Ayu Ratih Damayanti; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Asas Cabotage dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pelayaran di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan Asas Cabotage berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Penelitan ini adalah penelitian hukum normatif, jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan asas cabotage dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang Pelayaran di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dimana pemberlakuan asas Cabotage di pertegas dengan ketentuan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan Pemberlakuan Asas Cabotage berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional sangatlah penting bagi sektor pelayaran Indonesia. Hal ini disebabkan transportasi laut dalam negeri mempunyai peranan sangat strategis dan signifikan dalam pembangunan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan nasional Indonesia.
Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Desa Gelangsar Kecamatan Karyati, Sri; Ulum, Hafizatul; Damayanti, Gusti Ayu Ratih; Jannah, Miftahul; Arham, Zawil
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 4 Nomor 3, November 2024
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v4i3.2347

Abstract

Introduction: Child marriage is one form of rights that have an impact on various aspects ranging from health, education, economy, psychology, and gender equality. One of the efforts to prevent and handle child marriage is to strengthen laws and policies that protect children. So it is very urgent to provide assistance and facilitation in the formation of village regulations on preventing child marriage in Gelangsar Village.Purposes of Devotion: Increasing the knowledge and capabilities of village government officials, members of the Village Consultative Body, Community Leaders, increasing knowledge and encouraging synergistic performance between village government officials, members of the Village Consultative Body and Community Leaders in producing village regulations that are in accordance with the provisions of laws and regulations. Method of Devotion: The method used is counseling and assistance in the formation of village regulations for the community, especially for the Gelangsar Village Government, Bamusdes and village government officials as well as community leaders of Gelangsar Village.Results of the Devotion: After the implementation of the activity, it was discovered that the Gelangsar village government did not yet have village regulations on preventing child marriage as a form of village effort to prevent the increase in the number of child marriages.
Community Empowerment Through Increasing Productive Land Use for Sustainable Food Houses Ratih Damayanti, Gusti Ayu; Ulum, Hafizatul; Rifai, Ahmad
Abdi Masyarakat Vol 6, No 2 (2024): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v6i2.7435

Abstract

The Rumah Pangan Lestari program is a program to utilize limited land potential, especially yards. This program aims to ensure the maximum nutritional value of the food consumed by the family and make the best use of limited yard land, so as to minimize expenses and become a source of income for the local community. Therefore, we implement and run this sustainable food house program, which provides socialization and training, field visits, and food crop nurseries for the Gelasar village community. This activity took place during the implementation of the 38th KKN T period 2024. Administrator,https://upland.psp.pertanian.go.id/artikel/1703313612/rumah-pangan-lestari-rpl-solusi-bagi-masyarakat, 14122023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, https://diskapang.ntbprov.go.id/pages/kawasan-rumah-pangan-lestari-krpl.Annisahaq, H., Nuhfil, H., Syafrial. (2014). Pengaruh Program Kawasan Rumah Lestari (KRPL) dalam Mendukung Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Rumah Tangga.Habitat. Vol 25 (1). 32-39 pp.Arafat, Y. (2018, September). Studi Penerapan Pendidikan Karakter Di Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima. In Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala (pp. 453-460).Ashari, Saptana, Tri, B. P. (2012). Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol 30 (1). 13-30 pp.Cristianingrum, Gigih, I. P. (2020). Penerapan Sistem Kawasan Rumah Pangan Lestari  (KRPL) di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Ikraith- Abdimas. Vol. 3. No. 1. 89-94.Dirawan, G. D., & Muhdar, M. (2022). STRATEGI PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN DOMPU. Humano: Jurnal Penelitian, 13(2), 65-73.Faqih, A. 2015. Persepsi Anggota Kelompok Tani terhadap Peranan Kelompok Tani; Logika: Jurnal Ilmiah LEMLIT Unswagati Cirebon. Vol 15 (3). 72-89 pp.Mardiharini, M. 2011. Model Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Pengembangannya ke  Seluruh Provinsi di Indonesia. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Vol 33  (6). 3-5 pp.Purwantini, T. B., Saptan, Sri, S. S. 2012. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)di Kabupaten Pacitan: Analisis Dampak dan Antisipasi ke Depan. Analisis KebijakanPertanian. Vol 10 (3). 239-256 pp.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara) Yulian Dewi, Ni Luh Karyantari; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Khairul Aswadi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali di Lombok dan terkhususnya di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menemukan fakta-fakta hukum yang kemudian dikaji secara sistematis tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali di Lombok. Tujuan perkawinan menurut hukum adat Bali adalah untuk melanjutkan keturunan yang berkonsekuensi pada kewarisan. Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat adat Bali berdampak pada pentingnya kedudukan anak laki-laki sebagai purusa dalam hal pewarisan. Kedudukan anak perempuan yang berstatus pradana tidak berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya karena setelah menikah maka ia harus meninggalkan keluarganya dan masuk kedalam ikatan keluarga suaminya. Permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini yakni, Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan adat Bali di Lombok?dan Bagaimana sistem pembagian warisan terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat Bali di Lombok khususnya di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara? Hasil penelitian ini yakni, Kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan adat Bali di Lombok tidak sebagai ahli waris namun juga ia merupakan anak tunggal maka dapat dijadikan sentana rajeg. Di Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara masih berpedoman pada aturan hukum waris adat Bali yang bersifat patrilineal, semua tergantung kesepakatan pihak keluarga. In Sweta Selatan Cakranegara Subdistrict, they are still guided by the rules of Balinese customary inheritance law which is patrilineal, all depending on the agreement of the family.
Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat) I Gede Pasek Artana; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Ahmad Rifai
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat Bali di Lombok di Desa Suranadi dan hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat Bali di Lombok di Desa Suranadi serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji hubungan antara penelitian hukum dengan penelitian hukum lainnya yang dilakukan di Desa Suranadi, Lombok Barat. Data Primer, bentuk data yang digunakan dalam penelitian hukum, dikumpulkan dari tanggapan atau informasi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, sedangkan data sekunder adalah kumpulan dokumen hukum primer dan pengetahuan hukum sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum Adat Bali di Lombok berpedoman pada kitab Manawa Dharma Sastra dan forum musyawarah adat (Pesamuhan Agung) yaitu pihak istri mendapatkan 3 bagian dan pihak suami mendapatkan 4 bagian yakni 3/4; 2) Hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat hindu di lombok khususnya di desa suranadi mencakup Faktor Internal yaitu tingkat kesadaran hukum para pihak masih rendah dalam memahami Hukum Adat Bali di Lombok; Selain itu, ada faktor ekonomi, yaitu pihak tidak dapat berperkara di pengadilan untuk mempertahankan hak-haknya, dan ada sistem keringanan pengadilan untuk masyarakat yang tidak mampu, yaitu POSBAKUM. Faktor eksternal, bagaimanapun, mencakup harta bersama yang disengketakan yang dibangun di atas tanah milik salah satu pihak, sehingga sulit untuk dieksekusi dan harta bersama tersebut masih disimpan sebagai jaminan di bank. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah penyelesaian lewat lembaga pengadilan.
Co-Authors Agus Fujianto Ahmad Rifai Ahmad Rifai Ahmad Rifai Ahmad Rifai Ahmad Rifai Anwar Aprianti, Nurul Arham, Zawil Ary Wahyudi Hafizatul Ulum Hidayat Dermawan I Gede Pasek Artana I Gede Sukarmo I Putu Andika Vidyartha Irma Istihara Zain Isnaeni, Tijani Khairul Aswadi Kurnia Lestari, B. Farhana Masniwati Masniwati Mauludin, Novie Afif MIFTAHUL JANNAH Miftahul Jannah Muhamad Ryan Pratama Muhammad Zulfikri Novie Afif Mauludin Pariadi Pariadi Pratama, Muhamad Ryan Pratiwi, Rahma Aulia Rafika Nur Affiani Rahma Aulia Pratiwi Rizaldi, Mohammad Rizaldi Sri Karyati Sri Karyati Sukarno Suryantok Suryantok Tijani Isnaeni WA’ID KHAIRUL ABADI Yulian Dewi, Ni Luh Karyantari Yuyun Puspita Sari