Articles
<![CDATA[REKRUITMEN CALON KEPALA DAERAH OLEH PARTAI GERINDRA ]]>
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.675 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11802
<![CDATA[Saat ini rekruitmen bakal calon Kepala Daerah  yang dilakukan partai terkesan tidak memiliki proses yang jelas, cara memilih calon sampai menjadi kandidat yang diusung oleh partai serta proses nominasi selama ini tidak diketahui oleh publik. Gerindra dipilih karena menurut penulis partai ini relatif terbuka terhadap media, contohnya penulis dapat mengamati melalui surat kabar lokal perkembangan bakal calon Walikota Cimahi pada tahun 2012. Atas dasar ini penulis berasumsi ada kemungkinan Gerindra adalah partai yang lebih demokratis dalam rekruitmen calon Kepala Daerah dibanding partai lainnya. Namun setelah mempelajari dokumendokumen seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART),  proses rekruitmen, secara eksplisit,  yang diatur secara institusional dan hierarki kepartaian, DPC dan DPD hanyalah pada bagian penentuan bakal calon  saja, artinya DPC dan DPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penentuan calon Kepala Daerah, karena itu wewenang Ketua Dewan Pembina yang merangkap Ketua Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Rekruitmen  calon Kepala Daerah masih tersentralisasi di kedua lembaga tersebut. Partai sebagai representasi demokrasi, ternyata lembaga ini enggan untuk mempraktekan demokrasi. Sumber daya politik yang âinherentâ dengan sumber daya ekonomi, masih tersentralisasi di DPP. Hal ini terjadi karena bila kewenangan rekruitmen calon kepala daerah diserahkan kepada DPD dan DPC, maka DPP akan kehilangan sumber keuangan dan sumber kekuasaan partai]]>
<![CDATA[KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011â2015) ]]>
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>;
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>;
<![CDATA[Saefulrahman, Iyep]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (430.449 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11842
<![CDATA[Visi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahnya]]>
<![CDATA[KAPITALISME PEDESAAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>;
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Neneng Yani]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (576.003 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12636
<![CDATA[Kebijakan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan berbagai kepentingan rakyat akan menumbuhkan kapitalisme di suatu kawasan. Dengan mengambil lokasi penelitian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, propinsi Banten, peneliti melihat kawasan pedesaan dirubah menjadi tempat investasi bagi siapapun yang memiliki uang, pemilik modal menjadi pengendali arah perkembangan satu kawasan. Inilah inti kapitalisme, pemerintah hanya bisa membuat regulasi tanpa bisa mengintervensi arah perkembangan pedesaan. Ironisnya, kapitalisme ini justru dipayungi oleh kebijakan publik. Desa Tanjung Jaya yang merupakan wilayah pedesaan berubah menjadi kawasan eksklusif dengan dibangunnya vila, resort, wisata pantai, sejak ditetapkannya wilayah ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata pertama di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kapitalisme oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu Kabupaten Pandeglang]]>
<![CDATA[AGENDA SETTING DALAM PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Maman, Maman]]>;
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Neneng Yani]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (403.222 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11851
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pemekaran di KabupatenBandung yaitu lahirnya Kabupaten Bandung Barat melalui Undang-Undang nomor12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, dimana proseslahirnya Kabupaten Bandung Barat tak lepas dari proses politik dan juga isusubjektif yang senantiasa mewarnai proses pemekaran. Isu subjektif berupakepentingan elit politik, pemilik modal dan juga birokrasi senantiasa menjadi isuyang bergulir selama pemekaran ini terjadi dan lebih menarik dibanding isu objektifpemekaran itu sendiri. Dalam proses pembentukan Kabupaten Bandung Baratpada tahun 2007, terdapat agenda setting yang dilakukan oleh beberapa aktor yangterlibat dalam proses pembentukannya. Aktor tersebut bukan hanya aktorpemerintah saja, namun juga melibatkan aktor LSM, pengusaha, media dan jugamasyarakat pada umumnya yang memiliki kepentingan dalam pemekaran ini. Isusubjektif seperti kepentingan kekuasaan dan juga birokrasi tentu ada dalam prosespemekaran dan menambah dinamika dalam proses pemekaran]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MUNCULNYA CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[Hermanto, Rudi]]>;
<![CDATA[Sulaeman, Affan]]>;
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>
<![CDATA[ Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negery Ar-raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (13.699 KB)
<![CDATA[This paper examines the factors that led to the emergence of independent candidates for Election of Regent and Vice Regent of Garut in 2013. The number of candidates who register through independent channels reached 22 candidate pairs with diverse professional and organizational background, after verified 4 pairs of candidates contesting with 46 candidate pairs from political parties / coalitions of political parties. This independent candidate is present amid the political dynamics of Garut, which is always colored by political elite conflict and unusual change of regent due to corruption case and violation of ethics / legislation. By using qualitative approach with interview technique this paper discusses 3 factors that cause the emergence of individual candidate, that is First, institutional factor of weak party party, Second, Factor of recruitment process of exclusive and centralized political party. Third is the circulation factor of local political elites, where individual candidates arise as the new middle class increases, dissatisfaction with public service and civil service, and the barrage of elite political conflicts that occur prior to the election of Garut Regent and Vice Regent of 2013.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MUNCULNYA CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[Hermanto, Rudi]]>;
<![CDATA[Sulaeman, Affan]]>;
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>
<![CDATA[ Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 4 No 1 (2018): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.05 KB)
<![CDATA[This paper examines the factors that led to the emergence of independent candidates for Election of Regent and Vice Regent of Garut in 2013. The number of candidates who register through independent channels reached 22 candidate pairs with diverse professional and organizational background after verified 4 pairs of candidates contesting with 46 candidate pairs from political parties/coalitions of political parties. This independent candidate is present amid the political dynamics of Garut, which is always colored by political elite conflict and unusual change of regent due to corruption case and violation of ethics/legislation. By using a qualitative approach with the interview technique this paper discusses 3 factors that cause the emergence of individual candidates, that is First, an institutional factor of the weak party, Second, Factor of recruitment process of an exclusive and centralized political party. The third is the circulation factor of local political elites, where individual candidates arise as the new middle-class increases, dissatisfaction with public service and civil service, and the barrage of elite political conflicts that occur prior to the election of Garut Regent and Vice Regent of 2013.]]>
<![CDATA[PERWAKILAN MASYARAKAT ADAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA: DINAMIKA DAN RELEVANSI PEMBENTUKAN DENGAN PENGUATAN DEMOKRASI DELIBERATIF ]]>
<![CDATA[Ronsumbre, Nelwan]]>;
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3400
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang dinamika pembentukan perwakilan masyarakat adat pada lembaga legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta relevansi pembentukan unsur perwakilan masyarakat adat tersebut dalam rangka penguatan demokrasi deliberatif di Papua. Guna mengkaji masalah ini digunakan acuan teori demokrasi deliberatif khususnya yang disampaikan oleh Habermas, Fishkin maupun Guttman. Dalam konteks demokrasi deliberatif terdapat beberapa tema yang dijadikan sebagai tema yaitu pemanfaatan ruang publik politis, pelibatan publik dalam pengambilan keputusan, alasan pemimpin dalam membuat keputusan, proses dan norma diskurtif, keputusan kolektif sebagai hukum tertulis, pengujian atas putusan publik dan sebagainya. Data kajian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beragam sumber antara lain dari anggota DPRP dari unsur perwakilan masyarakat adat, akademisi maupun dari pihak pemerintah daerah serta kajian pustaka melalui literatur ilmiah maupun dokumen resmi pemerintah. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa embrio penguatan demokrasi deliberatif bersama kehadiran perwakilan masyarakat adat pada DPRP telah muncul salah satunya dengan konsistensinya mendorong regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua. Kajian ini selanjutnya merekomendasi perlunya anggota DPRP dari unsur masyarakat adat ini menginisiasi pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan diskurtif serta menjadikan ruang publik politis sebagai arena pembuatan keputusan kolektif maupun menginisiasi keputusan kolektif warga sebagai hukum tertulis.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Wiyada, Rezky Angga]]>;
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>;
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3494
<![CDATA[Penelitian ini di latarbelakangi oleh peran strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumedang dalam Pilkada 2018, bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah daerah diharuskan melakukan singkronisasi dengan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang termanifestasi berupa bantuan dan fasilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan basis analisis strategi yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:19), yang berfokus terhadap aspek tujuan (purposes) dan Pembelajaran (learning). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemilukada tahun 2018 oleh pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan aspek tujuan telah menunjukan adanya kerja sama antara Permerintah daerah sebagai fasilitator dengan KPU dan BAWASLU, meskipun dalam aplikasinya masih terdapat beberpa kendala di lapangan tekait ksepahaman dan koordinasi seperti tidak validnya data kependudukan KPU, serta hasil sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan menjadikan kurangnya tingkat keakuratan DPT. Tekait dengan aspek pembelajaran bahwa perjalanan pemilukada 2018 di Kabupaten Sumedang sudah berjalan sesuai dengan tahapan, meskipun pada prosesnya masih terdapat kendala untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut seperti hambatan permsalahan teknis penyelenggaraan terkait tarik ulur kebijakan antara BAWASLU dengan Satpol PP dalam menindak pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK).Kata kunci: Stratrgi, Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemilu ]]>
<![CDATA[THE POLITICAL PARTICIPATION OF BEGINNING VOTERS IN PRESIDENTIAL ELECTIONS 2019 IN BEKASI ]]>
<![CDATA[Fathia, Vidya]]>;
<![CDATA[Muradi, .]]>;
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v7i1.33270
<![CDATA[This study aims to examine the attitude of beginner's political participation in simultaneous general elections in Bekasi City in 2019. The research method used in this study is quantitative. Data collection techniques using survey methods by distributing 100 questionnaires to two schools in the city of Bekasi and They are over 17 years. The technique used is purposive sampling. The data analysis technique used is descriptive statistics. The mean, mode, median, standard deviation, and minimum and maximum values of each response in each question are searched and analyzed with the software. The results of this study indicate that the political participation of novice voters in Bekasi City is not yet high. This can be seen from the forms of political participation used, they only focus on the general election of a president and vice president, but do not participate in political organizations, political parties, or protest actions against the government. In addition, the things that influence a person to be able to participate in elections are the profile of each candidate, the candidate's debates and the policies that will be taken when they are elected as future leaders. Furthermore, the most popular media by novice voters is social media.gb777]]>
<![CDATA[Pathology Of Political Parties Towards 2024 Election Year ]]>
<![CDATA[Hawari, Alhilal Yusril]]>;
<![CDATA[Suwaryo, Utang]]>;
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset Politik BRIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v20i2.1442
<![CDATA[This research aims to discover the pathologies or diseases in political parties significantly ahead of the 2024 election year—taken from many sources, both unwritten and written sources from what has been obtained by researchers sourced from written data. The technique of collecting data in this study uses documentation or is called (Library Study), makes quotations, and performs data analysis with this Documentation Technique, such as books, journals, and other written sources. The results of this study explain that political parties in Indonesia have various pathologies or diseases, both in terms of party bodies and cadres within the party, which can affect the life of democracy for the people of Indonesia. The pathology of political parties can be resolved with the presence of cadres in political parties, improving party financial management and education for political party cadres.]]>
