Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Analisis Yuridis terhadap Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh dalam Perspektif Qanun LKS Natasya Masthura; Vivi Hayati; Cut Hasmiyati; Fendi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.12155

Abstract

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS). Konversi ini merupakan implementasi kekhususan Aceh dalam penerapan syariat Islam di sektor keuangan yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan beroperasi dengan prinsip syariah. Fokus kajian diarahkan pada tantangan hukum, kontraktual, dan kelembagaan yang muncul dalam proses konversi, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai konsistensi norma hukum dan relevansinya dengan praktik perbankan syariah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konversi telah terlaksana, seperti pada Bank Aceh Syariah, berbagai tantangan tetap muncul. Pertama, disharmonisasi regulasi antara qanun daerah dan peraturan nasional menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, peralihan akad konvensional berbasis bunga ke akad syariah menghadapi kendala prinsipil dan berpotensi menimbulkan sengketa dengan nasabah. Ketiga, perlindungan hukum terhadap nasabah dan investor masih lemah akibat ketiadaan aturan teknis yang detail. Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi, penyusunan aturan teknis pelaksanaan Qanun LKS, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar konversi bank dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak.
Pencegahan Bullyiang dan Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan Melalui Sosialisasi di Madrasah Ulumul Qur’an Masthura, Natasya; Hayati, Vivi; Hasmiyati, Cut; Yuana, Adella
Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service Vol 4, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/lokseva.v4i2.13629

Abstract

This community service activity was carried out at Madrasah Ulumul Qur’an with the aim of providing students with an understanding of the importance of preventing bullying and sexual harassment. The materials presented covered the basic concepts of bullying and sexual harassment, their causes, and the impact on victims and the educational environment. The results of the activity showed that the students were able to understand how to prevent bullying and sexual harassment. Prevention efforts are crucial and were promoted through legal literacy and socialization during this activity to help reduce the number of bullying and sexual harassment cases in educational settings. The activity was conducted through presentations and discussions, accompanied by case studies and problem-solving strategies related to bullying and sexual harassment experienced by madrasah students. This initiative is expected to serve as an initial step in fostering awareness among students to enhance their understanding of bullying and sexual harassment, as well as the values of Islamic teachings in daily life.
PELATIHAN CONTRACT DRAFTING KERJASAMA PERIKANAN: STRATEGI PENCEGAHAN SENGKETA DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN NELAYAN Suriyani, Meta; Hayati, Vivi; Anwar, Saiful; Mirfa, Enny
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 5 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i5.34194

Abstract

Abstrak: Urgensi PKM dilakukan karena masyarakat nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut, yang selama ini kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dilakukan secara lisan. Perjanjian lisan ini sering menjadi penyebab sengketa karena jumlah tangkapan dan bagi hasil yang tidak sesuai setelah kembalinya nelayan melaot. Ketika terjadi sengketa sulit untuk diselesaikan karena salah satu pihak menyangkal telah berjanji sesuatu diawal kegiatan. Tujuan PKM membangun kelompok masyarakat nelayan yang mandiri secara hukum dan sosial agar mampu membuat contract drafting kerjasama perikanan..….. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan menetapkan mitra kegiatan yaitu Nelayan, Geuchik Desa Seuneubok Rambong, Panglima Laot Lhok Idi Rayeuk, Dinas Perikanan Aceh Timur, dan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan dilakukan dengan cara menginventarisasi masalah dilapangan, menentukan program, pembinaan dan pelatihan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yaitu peningkatan pemahaman masyarakat berkaitan contract drafting dan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat laot kelembagaan panglima laot maupun peradilan umum. Dari 20 orang nelayan, 18 orang dengan presentasi 90% menyatakan bahwa contrak drafting kerjasama bagi hasil bidang perikanan sangat penting sebagai dasar kepastian hukum pembuktian hokum perdata dan penyelesaian sengketanya.Abstract: The urgency of implementing the Community Service Program (PKM) arises from the fact that fishermen have traditionally engaged in fishing partnerships based on verbal agreements regarding capital provision and profit sharing. These oral agreements often lead to disputes due to disagreements over the amount of catch and how profits are divided after the fishing trips. When conflicts arise, they are difficult to resolve because one party may deny having made any promises at the start of the activity. The objective of this PKM is to establish a legally and socially independent fishing community capable of drafting formal contracts for fisheries cooperation. The implementation method involves identifying the target group – in this case, fishermen – followed by inventorying field problems, designing programs, and conducting training and mentoring sessions. The outcomes of this activity include increased community understanding of contract drafting and dispute resolution through traditional maritime (adat laot) courts under the Panglima Laot institution, as well as through general courts. Of the 20 fishermen involved, 18 (or 90%) stated that contract drafting for profit-sharing in the fisheries sector is crucial as a legal foundation for civil law evidence and dispute resolution.