Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.067
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Jurnal Hukum Novelty Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL DOKTRIN DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Journal Analytica Islamica JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalitas: Jurnal Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Darma Agung ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum jurnal hukum das sollen Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Bulletin of Community Engagement Law Development Journal Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Khazanah Hukum
Triono Eddy
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 116 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 116 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Legal Liability of Electronic Money Corruption as a Crime of Origin of Money Laundering Crime Arifin Said Ritonga; Triono Eddy; Adi Mansar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6718

Abstract

Money is a very crucial aspect of human life. Changes in the way we use money are evolving rapidly, along with advances in technology and information. Both notes and coins have transformed into electronic money. The law, specifically Article 17 to Article 22 of the ITE Law, regulates electronic transactions, also known as e-commerce buying and selling contracts. Article 17 paragraph (2) of the ITE Law states that parties conducting electronic transactions as mentioned in paragraph (1) must act in good faith when interacting and/or exchanging electronic documents and electronic information during such transactions. Article 18 paragraph (2) states that the party conducting electronic transactions as mentioned in paragraph (1) This research is a normative legal research, namely a legal study that positions law as a structured system of norms. The type of normative legal research is law that is formulated based on norms or rules that apply in society and become a guideline for the behavior of each individual. Money laundering in general can be defined as an act or actions that transfer, use or perform other actions or the proceeds of a criminal act that is often carried out by crime organizations or individuals who commit acts of corruption, narcotics trafficking, and other criminal acts. The goal is to hide or obscure the origin of the illicit money so that it can be used as if it were legitimate money.
TINJAUAN YURIDIS PERAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Karo Karo, Ralo Rejeki; Eddy, Triono; Moertiono, Juli
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan implementasi fungsi Keimigrasian dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pihak terkait di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Imigrasi dilakukan melalui pengawasan ketat pada tahap permohonan paspor (hulu) dan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (hilir). Upaya pencegahan meliputi profiling pemohon, penangguhan permohonan paspor yang mencurigakan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Hambatan utama yang ditemukan meliputi modus operandi pelaku yang semakin canggih, kurangnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan personil pengawasan. Rekomendasi penelitian ini adalah penguatan kerja sama antarinstansi dan peningkatan kualitas SDM intelijen keimigrasian
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN TERLEBIH DAHULU DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN Marbun, Gus Irwan Selamat; Eddy, Triono; Moertiono, Juli
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1509

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, di mana pembuktian unsur “dengan sengaja dan direncanakan” menjadi aspek krusial, terutama pada kasus pembunuhan tidak langsung seperti melalui pembakaran. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj terkait kasus pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjerat pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan perencanaan dibuktikan melalui analisis niat batin pelaku, alat yang digunakan, serta adanya tenggang waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan aksi. Hakim dalam putusannya menegaskan bahwa tindakan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 340 KUHP, sehingga dijatuhi pidana berat berupa penjara seumur hidup dan 20 tahun penjara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akurasi pembuktian unsur subjektif sangat bergantung pada perpaduan teori hukum dan fakta persidangan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan
Tantangan Penegakan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia (Analisis Terhadap Ketimpangan Nilai Kerugian Negara) S, Abdu Fadli Ansor Dwiky; Eddy, Triono; Moertiono, Juli
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1510

Abstract

Penerapan Economic Analysis of Law (EAL) dalam hukum pidana ekonomi menawarkan pendekatan alternatif dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Pendekatan ini menempatkan hukum pidana tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi akibat tindak pidana. Namun demikian, penerapan EAL dalam sistem hukum pidana Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat normatif, struktural, filosofis, dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan penerapan teori EAL dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap reformasi regulasi pemidanaan, praktik peradilan, kelembagaan penegakan hukum, dan pemulihan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan EAL menuntut rekonstruksi paradigma pemidanaan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembaruan kebijakan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan efisiensi penegakan hukum
PERTANGGUNGJAWABAN PELANGGARAN PILKADA BERBASIS KEADILAN FINANSIAL Suhendri, Novel; Eddy, Triono; Moertiono, Juli
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1511

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia seringkali terbebani oleh tingginya biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dipicu oleh pelanggaran keterangan tidak benar oleh pasangan calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan kebijakan hukum pidana saat ini dalam memitigasi dampak ekonomi akibat pelanggaran data calon peserta Pilkada serta merumuskan model pertanggungjawaban berbasis keadilan finansial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Pilkada saat ini masih terjebak pada paradigma retributif yang membatasi sanksi denda pada nilai maksimal Rp72.000.000, sehingga menciptakan ketimpangan (gap) yang lebar dengan biaya operasional PSU yang mencapai miliaran rupiah. Kondisi ini menyebabkan negara harus menanggung beban finansial akibat kesalahan personal individu. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya pembaharuan kebijakan hukum melalui rekonstruksi sanksi denda proporsional yang dikaitkan dengan biaya pemulihan pemilihan (cost of election recovery) dan integrasi sistem verifikasi digital. Model keadilan finansial ini diproyeksikan dapat memberikan efek jera sekaligus menyelamatkan anggaran negara dari inefisiensi akibat maladministrasi elektoral
Management of Natural Resources Based on Local Wisdom by Traditional Law Communities Triono Eddy
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 2 No. 6 (2021): December 2021
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v2i6.190

Abstract

Natural resources are gifts and mandates given by Allah SWT to the Indonesian people as priceless wealth. The availability of natural resources, both biological and non-biological, is very limited. Therefore, these natural resources must be managed wisely so that they can be used in an efficient, effective and sustainable manner for the greatest prosperity of the people and can even continue to be enjoyed and felt by the present generation and for generations to come. This research was conducted with a normative research method. Normative research is a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic from the normative side. Recognition and respect for customary law communities and traditional communities can be realized in the form of protection and empowerment in accordance with their characteristics. This can be seen in the still scattered and scattered regulations regarding indigenous peoples in natural resource management which are sectoral in nature so that they have not accommodated the legal needs of indigenous peoples.
Constitutional and Jurisdictional Review of Natural Resource Eddy, Triono
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 1 (2022): February 2022
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i1.251

Abstract

The constitution mandates that natural resources should be used as much as possible to improve the welfare and prosperity of the people, but in practice they are over-exploited and their utilization is controlled in part by national and foreign investors/investors for business purposes. This research was conducted to determine the constitutional basis and juridical basis of natural resource management. This research is a normative research. The type of normative legal research is a series of activities carried out with the aim of getting a reference to a problem taken by using legal materials as an indicator. The constitutional basis for managing the environment and natural resources of Indonesia is the Preamble to Paragraph IV of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Improvement Of Clean Field With The Implementation Of Medan City Regional Regulation No. 3 Of 2014 Regarding A No-Smoke Area In Medan City Eddy, Triono
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 1 (2022): February 2022
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i1.282

Abstract

Currently, cigarettes are one of the products with a relatively high level of consumption in the community. The problem of smoking is also still a national problem and efforts to overcome it are prioritized because it involves various aspects of problems in life, namely economic, social and political aspects and especially health aspects. Data on the tobacco epidemic in the world according to the World Health Organization (WHO) shows that 1 death due to tobacco worldwide occurs every 6 seconds. Deaths due to tobacco in 2005 were recorded at 5.4 million people and during the 20th century, there were 100 million deaths due to tobacco. If this is allowed, there will be 8 million deaths in 2030 and it is estimated that 1 billion people will die from tobacco during the 21st century. By 2030, It is projected that 80% of tobacco-related deaths occur in developing countries. Medan City Government stipulates Medan City Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Smoking-Free Areas to support the creation of a smoke-free environment so that the City of Medan can be protected from the negative impacts of smoking. Therefore, this research focuses on the process of implementing the Medan City Regulation No. 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas in Medan City in several places by Article 7 to Article 15 of Medan City Regulation No. 3 of 2015. The aim is to see to what extent the Medan City Regulation No. 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas is implemented by the community, government, and law enforcement. The locations that were targeted as well as research locations were 3 schools in Medan, Amplas Terminal, Medan Mayor's Office, and Medan City DPRD. The research method used is descriptive qualitative by collecting primary and secondary data through interviews, direct observation, and recording documents. The data that has been obtained is then analyzed descriptively qualitatively.
Strengthening The Right To Freedom Of Opinion On The Fundamental And Constitutional Rights Of Social Media Users Based On Collaboration Of The 1945 Constitution And The Uu Ite In Indonesia Eddy, Triono; Medaline, Onny
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 5 (2022): October 2022
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i5.502

Abstract

Freedom of thought and expression is regulated in the fourth amendment to the 1945 Constitution Article 28 E paragraph (3) Everyone has the right to freedom of association, assembly, and expression. Freedom of expression, including freedom of opinion, is one of the most basic rights in the life of the state. At this time there has been a new law known as cyber law as the equivalent of cyber law, namely a law relating to the use of information technology called Cyber Law and Mayantara Law which is summarized in a statutory regulation, namely Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The problem of this research is the extent to which the clarity of the regulation of opinion contained in the legislation and then how the legal protection is applied to social media users in terms of expressing their opinions. This research approach is a descriptive normative juridical law research. This study uses materials that are in accordance with the research conducted which is the result of library research, from library research secondary data is collected which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analytical tool used is SWOT. This study aims to examine the right to freedom of expression for social media users in relation to the laws and regulations, namely the 1945 Constitution, the UU ITE, and several cases of violations of the laws and regulations that have occurred and are currently occurring in the community.
Ecological Crisis and Human Security: A Legal Analysis of the Exploitation of the Sei Ular River Triono Eddy; Agustina Agustina; Sagita Purnomo
Khazanah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v7i2.44891

Abstract

River empowerment for tourism and sustainable agriculture has a positive impact on environmental sustainability and community welfare. However, these positive benefits have not been fully felt by the community in Sei Ular River, North Sumatra. Increasingly rampant illegal mining activities have deprived the community of their social rights, especially for a good and healthy environment. Government policies and existing legal instruments have not been optimal in solving the problem due to inconsistencies in law enforcement, lack of coordination between authorities, and low public awareness to protect river ecosystems. The research conducted is normative juridical, namely analyzing written law, jurisprudence, and norms that live in society. The descriptive-analytical approach aims to retrieve data systematically, factually, and accurately on a problem based on applicable laws and legal norms. The results of this study indicate that regulations and legal protection for the community due to illegal mining in Sei Ular River have been regulated starting from laws, government regulations, to regional regulations, but these legal instruments have not been effective enough in protecting the community from the impact of illegal mining activities, as a result, there have been violations of fundamental rights that affect community welfare. Empowerment of the Sei Ular River for tourism and sustainable agriculture and its concrete benefits, namely, involving the community in the management of tourist destinations in the river area, building dams and irrigation channels for farmers, socialization, strict action (sanctions) against illegal mining actors, actively collaborating with various parties in conducting surveillance to protect the Sei Ular River ecosystem. In addition, the government also requires illegal mining actors who pollute the Sei Ular River to compensate affected communities and restore the environmental damage caused.
Co-Authors Abd. Rahim Adha, Mhd. Hendara Adi Mansar Afdal Junaidi Agustami Lubis Agustina Agustina Agustina Agustina Agustina Ahmad Ari Pandi Harahap AHMAD YASIR LUBIS Akalafikta Jaya Alfi Sahari Anna Loist Arifin Said Ritonga Ario Putranto Aris Wibowo Armalis Asrul Taufik Harahap Aulia Rosa Nasution Balqish Az-Zahra Shahnaz Berlin Sinaga Dewata, Mukti Fajar Nur Didik Miroharjo Dwi Putri, Dwi Edi Warman Ediwarman Ediwarman Elvina Azaria Elvina Azaria Erwin Asmadi Erwin Wijaya Siahaan Farid Wajdi Farid Wajdi Fathin Abdullah Fauzi, Ahmad Foni Mega Wahyuni Ghapa, Norhasliza binti Ghofur Hidayat Girsang, Cosman Oktaniel Heni Pujiastuti Herikson P. Siahaan Hery Widijanto Hubertus Manao IBRAHIM, NURIJAH Ida Hanifah Ida Nadirah Johanes M. Aritonang Juli Moertino Karo Karo, Ralo Rejeki Kencana, Galuh Nawang Khairur Rahman Nasution Khamozaro Waruwu Koto, Ismail Lilawati Ginting Limbong, Dayat M. Arief Kurniawan M. Rizqi Darmawan Mahmud Mulyadi Manao, Hubertus Marbun, Gus Irwan Selamat Marlina, Dr Marlina, Marlina Moertiono, Juli Muhammad Adli, Muhammad Muhammad Nursiq Mukhtar I Kadoli Mustafa Nasution Nadhirah, Ida Nadirah, Ida Nurijah Ibrahim Nurliana Ritonga Onny Medaline P. A. JUANDA PANJAITAN Pamilu Hamonangan Panjaitan, Dian Affandi Parningotan, Richard Nayer Pronika Julianti Manihuruk Purnomo, Sagita Purwoko, Agus Putri Raudhatul Zannah R. Juli Moertiono Raja Lubis, Mhd Ramlan Ramlan Ramlan, H. Richisandi Sibagariang Rika Susilawaty Rina Sry Nirwanan Tarigan Rinaldo Rinaldo Rinda Adida Sihotang Roy Parlaungan Simamora S, Abdu Fadli Ansor Dwiky Sagita Purnomo Sahari, Alpi Salman Siregar Sariani Silalahi, Hotmaria Sastro, Heru Prabowo Adi Sianturi, Senior Sihotang, Tumpak Mangasi Silalahi, Andre Simanjuntak, Adelina Pratiwi simon simon Sinaga, Miduk Siti Holija Harahap Suhendri, Novel Surya Perdana Surya Wahyu Danil Juni Harsya Dalimunthe Syaiful Bahri Tengku Erwinsyahbana Tito Alhafezt Togi P. O Verdinan Verdinan Verdinan Verdinan Wahyu Sabrudin Sabrudin Yazir, Isti Risa Sunia Yemi Mandagi Yusuf Hondawantri Naibaho