Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.984
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Jurnal Hukum Novelty Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL DOKTRIN DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Journal Analytica Islamica JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Khazanah Hukum Legalitas: Jurnal Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Darma Agung ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum jurnal hukum das sollen International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Bulletin of Community Engagement Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)
Triono Eddy
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 104 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 104 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
ANALISA YURIDIS PENERAPAN UNSUR PERBUATAN BERLANJUT (STUDI TERHADAP PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA RUDIYANTO BIN CARTA YANG DI DAKWA MELANGGAR PASAL 374 JO. PASAL 64 KUHP PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA) Togi P. O; Triono Eddy; Alpi Sahari
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2386

Abstract

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitan normatif dengan metpde pendekatan berupa peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalu studi pustaka (library research). Hasil penelitian diketahui bahwa perbuatan berlanjut/perbarengan tindak pidana (jenis-jenis gabungan delik), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (Concursus Idealis), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut dan Pasal 65 s.d. Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (Concursus Realis). Penerapan pasal perbuatan berlanjut dalam surat dakwaan tidak tepat, karena tidak memenuhinya unsur perbuatan berlanjut tersebut, khususnya unsur “yang ada hubungannya sedemikan rupa”. Penuntut Umum dan tidak memasukkan unsur perbuatan berlanjut dalam amar putusan perkara tersebut, karena memang jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang tercantum dalam berkas perkara dan alat bukti, dan jika diteliti lebih dalam lagi perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih memenuhi unsur Concursus Realis (Pasal 65 KUHP) karena setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah selesai dan setiap uang yang digelapkan Terdakwa langsung dihabiskan atau dipakai Terdakwa bukan untuk “disimpan” atau “ditabung” untuk suatu tujuan dikemudian hari. perbuatan Terdakwa tidak tepat jika di juncto pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan berlanjut.
KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.LbP) P. A. JUANDA PANJAITAN; TRIONO EDDY; ALPI SAHARI
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2388

Abstract

Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masayarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelian bahwa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila. Pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana asusila perbuatan cabul dijerat Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Hakim dalam memutuskan perkara menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2011, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kebijakan Hukum Melindungi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila oleh Hakim Berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp. Adapun kebijakan hakim dalam pertimbangan hukum memutuskan perkara perkara anak berdasarkan faktor usia, terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pelaku, pembuktian, keyakinan hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, dan akibat yang diderita korban.
Actualization of criminal liability for personal data protection in the use of financial technology: a comparative study of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data Erwin Asmadi; Adi Mansar; Triono Eddy
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2023): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v8i2.15252

Abstract

Unlike Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection, the ITE Law does not stipulate criminal penalties for people who distribute personal data without the consent of the owner of the personal data. Misuse of personal data is an act that fulfills the elements of a criminal act such as the elements of the crime of theft and elements of the crime of fraud and other crimes both in terms of objective elements and subjective elements. With the fulfillment of these elements, administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions are not sufficient to accommodate the criminal act of misusing personal data which is actually a perfect form of crime. Article 67 of Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection outlines criminal threats for violating what has been regulated in Article 65. Meanwhile, the ITE Law does not regulate criminal responsibility for people who disseminate personal data, unless it is followed by a violation of decency. , gambling, insulting or defaming as well as extortion and threats
PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN Pamilu Hamonangan; Triono Eddy
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 1 (2023): Juni
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The emergency PPKM policy was extended through PPKM policies with different levels in each region, in order to reduce the second wave of Covid-19 that has occurred since June 2021. The purpose of this research is to examine the supporting and inhibiting factors of the National Police in enforcing the PPKM law in Cities Medan, then to examine the application of sanctions against violators in implementing PPKM in Medan City, as well as to examine the role of the National Police as the Covid 19 task force in enforcing PPKM law in Medan City. The type of research in this research is normative research. The resultsof the research show that the supporting factors for the Indonesian National Police in serving the community are the involvement of the Government, the inhibiting factors are the limited budget for carrying out socialization, and the lack of human resources. Covid 19 in PPKM law enforcement in Medan City is maintaining security and publication during PPKM, enforcing the law for PPKM violations
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU) Rinda Adida Sihotang; Triono Eddy
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 1 (2023): Juni
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The health protocol was formed with the aim that people can continue to carry out their activities safely and not endanger the security or health of others, by enforcing the law for violations of the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKMI). This study aims to analyze legal arrangements regarding the implementation of restrictions on community activities during the corona pandemic, to analyze law enforcement against violations of imposing restrictions on community activities during the corona pandemic and to analyze obstacles to law enforcement during the corona pandemic. This research method uses empirical research by conducting interviews at the Deli Serdang District Attorney's Office in Pancur Batu. Based on research resultsfrom 2020 to 2022 , Pancur Batu Cabjari handled 1 (one) PPKM violation committed by Hairos Waterpark, the handling mechanism was first Cabjari Deli Serdang in Pancur Batu received a file from the Medan Polrestabes regarding PPKM Prokes violations at Hairos Waterpark. After the file is declared complete, the file is transferred to the Lubuk Pakam District Court. The obstacles faced by the prosecutor at the Deli Serdang District Attorney's Office in Pancur Batu in enforcing the law during the corona  pandemic were the difficulty in summoning expert witnesses, and the absence of public witnesses who were present at the activities that violated PPKM carried out by"Hairos Waterpark". Information from experts and witnesses from the community who were present at the activity that violated PPKM was needed in proving related to health protocol violations
Pembakaran Lahan Dalam Regulasi Lingkungan Hidup Verdinan, Verdinan; Eddy, Triono
Widya Yuridika Vol 7, No 2 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i2.6073

Abstract

This research seeks to thoroughly investigate the deficiencies in the legal framework surrounding corporate criminal liability for the burning of plantation land and comprehensively discuss legal policies for handling land burning crimes that result in the destruction of forest ecosystems. This research is normative juridical in nature, utilizing a descriptive-analytical approach. It examines existing legal issues and symptoms, assessing them against established laws, regulations and legal norms. The findings of this article indicate that the enforcement of corporate criminal liability for plantation land burning remains significantly weak due to selective law enforcement process against corporations and the imperfection of formal legal arrangements regarding the mechanism of criminalizing corporations as perpetrators of crimes holistically. Legal policies in handling land burning crimes that result in the destruction of forest ecosystems are carried out through penal efforts (enforcing criminal provisions related to land burning in the Law on Environmental Protection and Management, the Forestry Law and the Plantation Law) and non-penal including education, increasing awareness and community participation, empowering information technology, compiling a framework to support transparency, accountability and corporate social responsibility to preserve the environment.
Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi Eddy, Triono; Agustina, Agustina; Purnomo, Sagita
Widya Yuridika Vol 6, No 3 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i3.4735

Abstract

This study aims to comprehensively discuss legal sanctions for construction accidents and building failures in construction services law, as well as discuss in depth efforts to overcome disparities and criminal law vacancies for building failures in construction services law. This type of research is normative juridical with a descriptive-analytical approach, discusses existing legal symptoms and problems and tests them aware of laws and legal norms. The results of this study show that legal sanctions for construction accidents and building failures in the construction services law are divided into two, namely administrative sanctions (written warnings, administrative fines, temporary suspension of construction service activities, inclusion in the blacklist, suspension of permits and/or revocation of permits) and civil sanctions (compensation), Meanwhile, criminal sanctions are regulated in laws outside construction services such as the Building Law and the Housing/Settlement Law, namely (imprisonment and fines). Efforts to overcome disparities and vacancies in criminal law for construction accidents and building failures are through codification or  legal reconstruction,  namely: rearranging criminal sanctions for building failure in the construction services law and establishing or combining several provisions of related laws in the field of construction, especially regulating building failures and construct accidents regulated in Law Number : 28 of 2002 concerning Building and Law Number : 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas.
ANALISIS HUKUM TINDAKAN MENYEBARKAN BERITA BOHONG YANG MENGAKIBATKAN KEONARAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:296/PID-SUS/2020/PN-SRH) Panjaitan, Dian Affandi; Eddy, Triono
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 2 (2023): Desember
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The criminal case of spreading false news through electronic media using the Facebook application, in the jurisdiction of the Sei Rampa District Court, the case has been examined in case Number: 296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, but the application of the law given is deemed inappropriate with the facts of the trial. The formulation of the problem is what the perspective of criminal law is regarding the act of spreading fake news which causes chaos through electronic media, and how criminal law is applied to perpetrators of spreading fake news, as well as how the judge considers perpetrators of spreading fake news. The research method used is normative legal research. The results of the discussion found that the act of spreading fake news which caused chaos through electronic media was regulated in Article 28 paragraphs (1) and (2) of the ITE Law, and the application of criminal law to perpetrators of spreading fake news in the decision by the Public Prosecutor using Article 14 paragraph 1 Law No. 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, in conjunction with Article 27 paragraph 3 of the ITE Law, but in his Demand Letter the Prosecutor applied Article 27 paragraph 3 of the ITE Law against the Defendant, but the Prosecutor did not apply Article 28 paragraph (2) of the ITE Law. as well as the judge's consideration of the perpetrator of spreading fake news which caused chaos through electronic media in Decision Number: 296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, which stated that the defendant was guilty of violating Article 27 paragraph 3, even though the defendant's actions tended to violate Article 14 paragraph 1 Law No. 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations. The criminal act of spreading fake news should be more comprehensively regulated in the ITE Law, so that there is no need to apply Law Number: 1 of 1946.
PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA (STUDI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI) Parningotan, Richard Nayer; Eddy, Triono
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 2 (2023): Desember
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The large number of narcotics cases that have been successfully uncovered by law enforcers, until the narcotics traffickers have been convicted, means that it is the duty of law enforcers to then destroy the narcotics evidence that has been confirmed by the Court. Formulation of the problem of how to organize the destruction of confiscated narcotics goods, and the authority of the Prosecutor in carrying out the destruction of confiscated narcotics goods, as well as the obstacles faced by the Serdang Bedagai District Prosecutor's Office in destroying narcotics evidence. Empirical juridical research methods. The results of his research regarding the implementation of the destruction of confiscated narcotics goods are in Article 13 PP No. 40 of 2013, that confiscated goods are managed which includes confiscation, sealing, setting aside, testing, storing, securing, monitoring and destroying. The authority of the Prosecutor in carrying out the destruction of confiscated narcotics goods is permitted based on the Determination of the Head of the local District Prosecutor's Office, and based on the Court Decision. The Serdang Bedagai District Prosecutor's Office, in carrying out the destruction of narcotics evidence, was based on the Court Decision, but experienced internal obstacles, namely the location for destruction, the time limit for destruction, and the budget for destruction. related to external obstacles, namely the very high volume of narcotics cases, the absence of relevant institutions, so the suggestion is that it would be best if narcotics evidence could have been destroyed since the first instance court decision, so there is no need to wait for an final decision, and there should be special facilities provided for destruction. evidence of narcotics, so that possible adverse effects from destruction do not impact the environment and public health.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI) Girsang, Cosman Oktaniel; Eddy, Triono
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 2 (2023): Desember
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UUSPPA), regulates the resolution of children's cases by prioritizing the principles of restorative justice, the aim of which is to resolve in order to achieve justice. The formulation of the problem is what the criminal law policy is for ABH in the crime of theft, and how restorative justice is arranged for ABH, as well as how the Serdang Bedagai District Attorney's efforts are to implement restorative justice against ABH. Empirical juridical research methods. The results of the research are ABH's criminal law policy in criminal acts of theft, namely that children under 12 years of age are only given back to their parents, and restorative justice arrangements. Article 1 paragraph 6 UUSPPA explains restorative justice as the resolution of criminal cases involving the perpetrator. victims, families, to find a just solution with reinstatement, as well as efforts by Prosecutor Sergei to implement restorative justice against ABH, Article 7 Paragraph (2) UUSPPA formulates that Diversion must be pursued at the level of Investigation, Prosecution and examination of children's cases at the District Court, efforts This is a diversion deliberation. As a suggestion, in the criminal law policy towards ABH, the government should make regulations that prevent children from repeating their mistakes, such as child-friendly social punishments, and the opportunity to carry out diversion deliberations should not be limited to 30 days, because this time is very short and As a result, law enforcers have difficulties and diversion deliberations do not run optimally, and every law enforcement agency office that will carry out diversion deliberations should have a child-friendly room.
Co-Authors Abd. Rahim Adha, Mhd. Hendara Adi Mansar Afdal Junaidi Agustami Lubis Agustina Agustina Agustina Akalafikta Jaya Alfi Sahari Anna Loist Ario Putranto Aris Wibowo Asrul Taufik Harahap Aulia Rosa Nasution Azaria, Elvina Azaria, Elvina Berlin Sinaga Dalimunthe, Surya Wahyu Danil Juni Harsya Dewata, Mukti Fajar Nur Didik Miroharjo Dwi Putri, Dwi Edi Warman Ediwarman Ediwarman EKA N.A.M SIHOMBING Erwin Asmadi Erwin Wijaya Siahaan Farid Wajdi Fathin Abdullah Fauzi, Ahmad Foni Mega Wahyuni Friandy, Bob Ghapa, Norhasliza binti Ghofur Hidayat Ginting, Lilawati Girsang, Cosman Oktaniel Harahap, Siti Holija Heni Pujiastuti Herikson P. Siahaan Hery Widijanto Hubertus Manao IBRAHIM, NURIJAH Ida Hanifah Johanes M. Aritonang Juli Moertino Kencana, Galuh Nawang Khairur Rahman Nasution Koto, Ismail Kurniawan, M. Arief Lilawati Ginting Limbong, Dayat LUBIS, AHMAD YASIR M. Arief Kurniawan M. Rizqi Darmawan Mahmud Mulyadi Manao, Hubertus Marlina, Dr Marlina, Marlina Moertiono, Juli Muhammad Adli, Muhammad Mukhtar I Kadoli Mustafa Nasution Nadhirah, Ida Nadirah, Ida Nurijah Ibrahim P. A. JUANDA PANJAITAN Pamilu Hamonangan Pandi Harahap, Ahmad Ari Panjaitan, Dian Affandi Parningotan, Richard Nayer Pronika Julianti Manihuruk Purnomo, Sagita Purwoko, Agus Putri Raudhatul Zannah Raja Lubis, Mhd Ramlan Ramlan Ramlan, H. Rika Susilawaty Rina Sry Nirwanan Tarigan Rinaldo Rinaldo Rinda Adida Sihotang Ritonga, Arifin Said Sabrudin, Wahyu Sabrudin Sahari, Alpi Sariani Silalahi, Hotmaria Sastro, Heru Prabowo Adi Siahaan, Herikson P. Sianturi, Senior Sihotang, Tumpak Mangasi Silalahi, Andre Simanjuntak, Adelina Pratiwi Simon Simon Sinaga, Miduk Siregar, Salman Surya Perdana Tengku Erwinsyahbana Tito Alhafezt Togi P. O Verdinan Verdinan Waruwu, Khamozaro Yazir, Isti Risa Sunia Yemi Mandagi Yusuf Hondawantri Naibaho