Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.565
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Jurnal Hukum Novelty Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL DOKTRIN DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Journal Analytica Islamica JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Khazanah Hukum Legalitas: Jurnal Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Darma Agung ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum jurnal hukum das sollen International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Bulletin of Community Engagement
Triono Eddy
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 98 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
ANALISA YURIDIS PENERAPAN UNSUR PERBUATAN BERLANJUT (STUDI TERHADAP PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA RUDIYANTO BIN CARTA YANG DI DAKWA MELANGGAR PASAL 374 JO. PASAL 64 KUHP PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA) Togi P. O; Triono Eddy; Alpi Sahari
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2386

Abstract

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitan normatif dengan metpde pendekatan berupa peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalu studi pustaka (library research). Hasil penelitian diketahui bahwa perbuatan berlanjut/perbarengan tindak pidana (jenis-jenis gabungan delik), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (Concursus Idealis), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut dan Pasal 65 s.d. Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (Concursus Realis). Penerapan pasal perbuatan berlanjut dalam surat dakwaan tidak tepat, karena tidak memenuhinya unsur perbuatan berlanjut tersebut, khususnya unsur “yang ada hubungannya sedemikan rupa”. Penuntut Umum dan tidak memasukkan unsur perbuatan berlanjut dalam amar putusan perkara tersebut, karena memang jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang tercantum dalam berkas perkara dan alat bukti, dan jika diteliti lebih dalam lagi perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih memenuhi unsur Concursus Realis (Pasal 65 KUHP) karena setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah selesai dan setiap uang yang digelapkan Terdakwa langsung dihabiskan atau dipakai Terdakwa bukan untuk “disimpan” atau “ditabung” untuk suatu tujuan dikemudian hari. perbuatan Terdakwa tidak tepat jika di juncto pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan berlanjut.
KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.LbP) P. A. JUANDA PANJAITAN; TRIONO EDDY; ALPI SAHARI
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2388

Abstract

Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masayarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelian bahwa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila. Pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana asusila perbuatan cabul dijerat Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Hakim dalam memutuskan perkara menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2011, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kebijakan Hukum Melindungi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila oleh Hakim Berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp. Adapun kebijakan hakim dalam pertimbangan hukum memutuskan perkara perkara anak berdasarkan faktor usia, terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pelaku, pembuktian, keyakinan hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, dan akibat yang diderita korban.
Actualization of criminal liability for personal data protection in the use of financial technology: a comparative study of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data Erwin Asmadi; Adi Mansar; Triono Eddy
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2023): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v8i2.15252

Abstract

Unlike Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection, the ITE Law does not stipulate criminal penalties for people who distribute personal data without the consent of the owner of the personal data. Misuse of personal data is an act that fulfills the elements of a criminal act such as the elements of the crime of theft and elements of the crime of fraud and other crimes both in terms of objective elements and subjective elements. With the fulfillment of these elements, administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions are not sufficient to accommodate the criminal act of misusing personal data which is actually a perfect form of crime. Article 67 of Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection outlines criminal threats for violating what has been regulated in Article 65. Meanwhile, the ITE Law does not regulate criminal responsibility for people who disseminate personal data, unless it is followed by a violation of decency. , gambling, insulting or defaming as well as extortion and threats
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai) Galuh Nawang Kencana; Triono Eddy; Ida Nadirah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.828 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i2.11340

Abstract

Kejaksaan Negeri Binjai yang telah menerapkan restoraitive justice terhadap tindak pidana pencurian ringan yaitu pemberhentian penuntutan perkara Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial MF. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan, untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Binjai, dan untuk mengetahui hambatan bagi Kejaksaan Negeri Binjai dalam penerapan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengelolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan adalah Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat (1) wajib mengutamakan keadilan restoratif Surat Edaran Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Dilakukan oleh Orangtua Reni Astuti; Triono Eddy; Ida Nadirah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.2 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i3.11461

Abstract

Penganiayaan terhadap anak semakin tahun senakin meningkat,banyak pemberitaan penganiayaan terhadap anak semakin marak. Miris mendengar anak kecil dipukuli oleh bapaknya, disiksa atau disetrika oleh ibu tirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap pelaku penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap anak korban penganiayaan dan Bagaimana Upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pengaturan tentang penganiayaan anak terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 dan Undang-undang No.23 tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sangsi hukum pada orang tua pelaku penganiayaan anak juga terdapat dalam KUHP yaitu penganiayaaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355. Melindungi anak dari kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua semata, tetapi menjadi tanggung setiap orang Upaya Penanggulangan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan perumusan berbagai undang-undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap anak, diwujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang-undang yang sangat berkaitan dengan kepentingannya,oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap kekerasan pada anak merupakan slah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut.
PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN Pamilu Hamonangan; Triono Eddy
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 1 (2023): Juni
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The emergency PPKM policy was extended through PPKM policies with different levels in each region, in order to reduce the second wave of Covid-19 that has occurred since June 2021. The purpose of this research is to examine the supporting and inhibiting factors of the National Police in enforcing the PPKM law in Cities Medan, then to examine the application of sanctions against violators in implementing PPKM in Medan City, as well as to examine the role of the National Police as the Covid 19 task force in enforcing PPKM law in Medan City. The type of research in this research is normative research. The resultsof the research show that the supporting factors for the Indonesian National Police in serving the community are the involvement of the Government, the inhibiting factors are the limited budget for carrying out socialization, and the lack of human resources. Covid 19 in PPKM law enforcement in Medan City is maintaining security and publication during PPKM, enforcing the law for PPKM violations
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU) Rinda Adida Sihotang; Triono Eddy
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 1 (2023): Juni
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The health protocol was formed with the aim that people can continue to carry out their activities safely and not endanger the security or health of others, by enforcing the law for violations of the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKMI). This study aims to analyze legal arrangements regarding the implementation of restrictions on community activities during the corona pandemic, to analyze law enforcement against violations of imposing restrictions on community activities during the corona pandemic and to analyze obstacles to law enforcement during the corona pandemic. This research method uses empirical research by conducting interviews at the Deli Serdang District Attorney's Office in Pancur Batu. Based on research resultsfrom 2020 to 2022 , Pancur Batu Cabjari handled 1 (one) PPKM violation committed by Hairos Waterpark, the handling mechanism was first Cabjari Deli Serdang in Pancur Batu received a file from the Medan Polrestabes regarding PPKM Prokes violations at Hairos Waterpark. After the file is declared complete, the file is transferred to the Lubuk Pakam District Court. The obstacles faced by the prosecutor at the Deli Serdang District Attorney's Office in Pancur Batu in enforcing the law during the corona  pandemic were the difficulty in summoning expert witnesses, and the absence of public witnesses who were present at the activities that violated PPKM carried out by"Hairos Waterpark". Information from experts and witnesses from the community who were present at the activity that violated PPKM was needed in proving related to health protocol violations
Pembakaran Lahan Dalam Regulasi Lingkungan Hidup Verdinan, Verdinan; Eddy, Triono
Widya Yuridika Vol 7, No 2 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i2.6073

Abstract

This research seeks to thoroughly investigate the deficiencies in the legal framework surrounding corporate criminal liability for the burning of plantation land and comprehensively discuss legal policies for handling land burning crimes that result in the destruction of forest ecosystems. This research is normative juridical in nature, utilizing a descriptive-analytical approach. It examines existing legal issues and symptoms, assessing them against established laws, regulations and legal norms. The findings of this article indicate that the enforcement of corporate criminal liability for plantation land burning remains significantly weak due to selective law enforcement process against corporations and the imperfection of formal legal arrangements regarding the mechanism of criminalizing corporations as perpetrators of crimes holistically. Legal policies in handling land burning crimes that result in the destruction of forest ecosystems are carried out through penal efforts (enforcing criminal provisions related to land burning in the Law on Environmental Protection and Management, the Forestry Law and the Plantation Law) and non-penal including education, increasing awareness and community participation, empowering information technology, compiling a framework to support transparency, accountability and corporate social responsibility to preserve the environment.
Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi Eddy, Triono; Agustina, Agustina; Purnomo, Sagita
Widya Yuridika Vol 6, No 3 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i3.4735

Abstract

This study aims to comprehensively discuss legal sanctions for construction accidents and building failures in construction services law, as well as discuss in depth efforts to overcome disparities and criminal law vacancies for building failures in construction services law. This type of research is normative juridical with a descriptive-analytical approach, discusses existing legal symptoms and problems and tests them aware of laws and legal norms. The results of this study show that legal sanctions for construction accidents and building failures in the construction services law are divided into two, namely administrative sanctions (written warnings, administrative fines, temporary suspension of construction service activities, inclusion in the blacklist, suspension of permits and/or revocation of permits) and civil sanctions (compensation), Meanwhile, criminal sanctions are regulated in laws outside construction services such as the Building Law and the Housing/Settlement Law, namely (imprisonment and fines). Efforts to overcome disparities and vacancies in criminal law for construction accidents and building failures are through codification or  legal reconstruction,  namely: rearranging criminal sanctions for building failure in the construction services law and establishing or combining several provisions of related laws in the field of construction, especially regulating building failures and construct accidents regulated in Law Number : 28 of 2002 concerning Building and Law Number : 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas.
ANALISIS HUKUM TINDAKAN MENYEBARKAN BERITA BOHONG YANG MENGAKIBATKAN KEONARAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:296/PID-SUS/2020/PN-SRH) Panjaitan, Dian Affandi; Eddy, Triono
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 2 (2023): Desember
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The criminal case of spreading false news through electronic media using the Facebook application, in the jurisdiction of the Sei Rampa District Court, the case has been examined in case Number: 296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, but the application of the law given is deemed inappropriate with the facts of the trial. The formulation of the problem is what the perspective of criminal law is regarding the act of spreading fake news which causes chaos through electronic media, and how criminal law is applied to perpetrators of spreading fake news, as well as how the judge considers perpetrators of spreading fake news. The research method used is normative legal research. The results of the discussion found that the act of spreading fake news which caused chaos through electronic media was regulated in Article 28 paragraphs (1) and (2) of the ITE Law, and the application of criminal law to perpetrators of spreading fake news in the decision by the Public Prosecutor using Article 14 paragraph 1 Law No. 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, in conjunction with Article 27 paragraph 3 of the ITE Law, but in his Demand Letter the Prosecutor applied Article 27 paragraph 3 of the ITE Law against the Defendant, but the Prosecutor did not apply Article 28 paragraph (2) of the ITE Law. as well as the judge's consideration of the perpetrator of spreading fake news which caused chaos through electronic media in Decision Number: 296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, which stated that the defendant was guilty of violating Article 27 paragraph 3, even though the defendant's actions tended to violate Article 14 paragraph 1 Law No. 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations. The criminal act of spreading fake news should be more comprehensively regulated in the ITE Law, so that there is no need to apply Law Number: 1 of 1946.
Co-Authors Abd. Rahim Adha, Mhd. Hendara Adi Mansar Afdal Junaidi Agustami Lubis Agustina Agustina Agustina AHMAD YASIR LUBIS Akalafikta Jaya Alfi Sahari Ario Putranto Aris Wibowo Asrul Taufik Harahap Aulia Rosa Nasution Azaria, Elvina Azaria, Elvina Berlin Sinaga Dewata, Mukti Fajar Nur Didik Miroharjo Edi Warman Edi Warman Ediwarman Ediwarman Erwin Asmadi Erwin Wijaya Siahaan Farid Wajdi Farid Wajdi Fathin Abdullah Fauzi, Ahmad Foni Mega Wahyuni Galuh Nawang Kencana Ghapa, Norhasliza binti Ghofur Hidayat Girsang, Cosman Oktaniel Heni Pujiastuti Herikson P. Siahaan Hery Widijanto Hubertus Manao IBRAHIM, NURIJAH Ida Nadhirah Ida Nadirah Johanes M. Aritonang Khairur Rahman Nasution Khamozaro Waruwu Koto, Ismail Lilawati Ginting Limbong, Dayat M. Arief Kurniawan M. Rizqi Darmawan Mahmud Mulyadi Manao, Hubertus Marlina, Dr Marlina, Marlina Mhd Raja Lubis Miduk Sinaga Moertiono, Juli Muhammad Adli, Muhammad Mukhtar I Kadoli Mustafa Nasution Nurijah Ibrahim P. A. JUANDA PANJAITAN Pamilu Hamonangan Panjaitan, Dian Affandi Parningotan, Richard Nayer Pronika Julianti Manihuruk Purnomo, Sagita Purwoko, Agus Putri Raudhatul Zannah Ramlan Ramlan Ramlan, H. Reni Astuti Rika Susilawaty Rina Sry Nirwanan Tarigan Rinaldo Rinaldo Rinda Adida Sihotang Ritonga, Arifin Said Sabrudin, Wahyu Sabrudin Sahari, Alpi Sariani Silalahi, Hotmaria Sastro, Heru Prabowo Adi Sianturi, Senior Sihotang, Tumpak Mangasi Silalahi, Andre Simanjuntak, Adelina Pratiwi Simon Simon Siregar, Salman Siti Holija Harahap Surya Perdana Surya Wahyu Danil Juni Harsya Dalimunthe Tengku Erwinsyahbana Tito Alhafezt Togi P. O Verdinan Verdinan Yazir, Isti Risa Sunia Yemi Mandagi Yusuf Hondawantri Naibaho