Articles
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai) ]]>
<![CDATA[Kencana, Galuh Nawang]]>;
<![CDATA[Eddy, Triono]]>;
<![CDATA[Nadirah, Ida]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.828 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i2.11340
<![CDATA[Kejaksaan Negeri Binjai yang telah menerapkan restoraitive justice terhadap tindak pidana pencurian ringan yaitu pemberhentian penuntutan perkara Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial MF. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan, untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Binjai, dan untuk mengetahui hambatan bagi Kejaksaan Negeri Binjai dalam penerapan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengelolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan adalah Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat (1) wajib mengutamakan keadilan restoratif Surat Edaran Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Dilakukan oleh Orangtua ]]>
<![CDATA[Astuti, Reni]]>;
<![CDATA[Eddy, Triono]]>;
<![CDATA[Nadirah, Ida]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.2 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i3.11461
<![CDATA[Penganiayaan terhadap anak semakin tahun senakin meningkat,banyak pemberitaan penganiayaan terhadap anak semakin marak. Miris mendengar anak kecil dipukuli oleh bapaknya, disiksa atau disetrika oleh ibu tirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap pelaku penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap anak korban penganiayaan dan Bagaimana Upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pengaturan tentang penganiayaan anak terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 dan Undang-undang No.23 tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sangsi hukum pada orang tua pelaku penganiayaan anak juga terdapat dalam KUHP yaitu penganiayaaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355. Melindungi anak dari kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua semata, tetapi menjadi tanggung setiap orang Upaya Penanggulangan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan perumusan berbagai undang-undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap anak, diwujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang-undang yang sangat berkaitan dengan kepentingannya,oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap kekerasan pada anak merupakan slah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian ]]>
<![CDATA[Putri, Dwi]]>;
<![CDATA[Eddy, Triono]]>;
<![CDATA[Nadirah, Ida]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (386.924 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i3.11462
<![CDATA[Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology) berjalan seiring dengan peradaban manusia, demikian juga bahaya (hazards) yang ditimbulkan. Industrialisasi, telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, tetapi dengan modus operandi yang begitu kompleks dapat menjadi ancaman penyebab terjadinya bencana (disaster), kecelakaan (accident), dan berbagai penyakit (gemeenschap) akibat kurang/tidak dikelola (manage) dengan baik. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Bersadarkan penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan Hukum terhadap kecelakaan kerja Memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dimana pertimbangan yuridis tersebut berdasarkan pada surat dakwaan, alat bukti yang sah, dan juga berdasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang berdasarkan pada fakta yang terungkap. Pertanggungjawaban hukum pidanaa pimpinan proyek terhadap kecelakan kerja adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari sescorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai- nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Hambatan Dalam Penyelesaian Masalah Kecelakaan Kerja, kurang nya komunikasi yang baik antara pimpinan proyek dengan bahawan nya terkait kcelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian (culpa).]]>
<![CDATA[Analisis Penetapan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun) ]]>
<![CDATA[Sariani Silalahi, Hotmaria]]>;
<![CDATA[Eddy, Triono]]>;
<![CDATA[Limbong, Dayat]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2150
<![CDATA[Land acquisition for public development purposes is an important issue that requires special attention in legal aspects and implementation. This research aims to examine legal regulations, the role of the National Land Agency (BPN), and the determination of compensation values in the context of the construction of the Indrapura-Kisaran toll road. The background to this research is based on the importance of legal certainty and justice in the land acquisition process, especially in ensuring that the community is not harmed. The research method used is normative juridical research with a statutory and regulatory approach, coupled with open interviews at the Simalungun Regency Land Office. Secondary data was obtained from legal documents, agrarian law literature, and other relevant sources. This research also involves field studies to obtain empirical data that supports normative analysis. The results of the research show that legal regulations in land acquisition are in accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 148 of 2015 which amends Presidential Regulation Number 71 of 2012. The land procurement committee and land price assessment team have carried out their duties by considering various legal, physical and financial constraints. , which produces the principles of humanity, justice and openness. The role of BPN, through the formation of task forces in affected areas, has helped expedite the land acquisition process. Determination of the amount of compensation is carried out fairly and appropriately, involving an assessment from an independent team and taking into account the rights of the land owner. This research provides theoretical contributions in the fields of state administrative law and agrarian law, as well as providing practical recommendations for improving the land acquisition process in the future. It is hoped that the results of this research can prevent agrarian conflicts and help form more effective and fair laws and regulations.]]>
<![CDATA[Analisis Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Melalui Sertipikasi Di Kota Tanjungbalai (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai) ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Adelina Pratiwi]]>;
<![CDATA[Eddy, Triono]]>;
<![CDATA[Limbong, Dayat]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2151
<![CDATA[The safeguarding of assets belonging to the Tanjungbalai city government through land certification. So on the plot of land it can be known with certainty the location of the land, the boundaries of the land, the area of the land, the buildings and the types of plants that are on it. Local governments in implementing their regional autonomy system will create good governance by making fundamental changes in the management and optimization of their resources. So that various affairs to the regional government which have been delegated the authority can be carried out optimally, one of which is the management of assets belonging to the local government of Tanjungbalai City. The problem in this study is to find out how to manage Tanjungbalai City government assets in the perspective of Law No. 1 of 2004 and Government Regulation No. 6 of 2006 and the efforts made by the Tajungbalai City government in securing land assets belonging to the region as well as the obstacles experienced by the City government. and the Tanjungbalai City Land Office. Based on research conducted at the Land Office of Tanjungbalai City and Tanjungbalai City Government, it was found that there was land that did not have rights as a result of the non-optimal work of the local government so that it gave positive changes to the assets of the Tanjungbalai city government.]]>
<![CDATA[Legal Reconstruction of Land Ownership Restrictions on Business Use Rights to Plantation Companies Reviewed from the Perspective of Social Justice ]]>
<![CDATA[Rahim, Abd.]]>;
<![CDATA[Eddy, Triono]]>;
<![CDATA[Nadhirah, Ida]]>
<![CDATA[ JURNAL AKTA Vol 11, No 3 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v11i3.39198
<![CDATA[This study discusses the legal reconstruction related to the restriction of land ownership of the Right to Use (HGU) by plantation companies from the perspective of social justice. The concentration of land ownership by large corporations often results in injustice for local communities and small farmers. The study aims to identify key issues in current HGU regulation and propose legal measures that can support a more equitable distribution of land as well as the recognition of the rights of indigenous and local peoples. The research method used is a normative study with a legislative approach and public policy analysis. The data used includes laws and regulations, academic literature, and reports from various related institutions. The results of the study show that it is necessary to limit the maximum area of HGU that can be owned by plantation companies, accelerate the agrarian reform program, and increase transparency and public participation in the process of granting HGU. In addition, stricter supervision and effective law enforcement are also very important to prevent abuse of business use rights. This study concludes that legal reconstruction that prioritizes the principle of social justice can reduce the land ownership gap and improve community welfare. The recommendations submitted are expected to be the basis for policymakers in formulating fairer and more sustainable regulations in the agrarian sector.Keywords: Land; Ulayat; Use; Effort.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Tidak Sesuai Antara Agenda Rapat dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan: (Studi Kasus Putusan Nomor: 389/Pdt.G/2019/Pn Bdg) ]]>
<![CDATA[Anna Loist]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Juli Moertino]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset dan Inovasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.6933
<![CDATA[This study aims to analyze the legal status of the Deed of Decision of the Foundation's Board of Trustees Meeting which was made not in accordance with the meeting agenda, identify legal problems arising from procedural defects, and examine the legal responsibility of notaries and foundation trustees as reflected in the Decision of the Bandung District Court Number 389/Pdt.G/2019/PN Bdg. The method used is normative juridical with a case approach and statute approach. Primary data was obtained from the court decision, while secondary data came from Law Number 28 of 2004 concerning Foundations, its implementing regulations, and related legal literature. The results of the study indicate that the deed of decision of the board of trustees meeting which was not in accordance with the meeting agenda in this case was declared invalid and not binding because it contained procedural defects and was contrary to the principle of justice. As a result, various legal problems arose, such as unlawful acts, flawed meeting decisions, notarial deeds that lost their force, and potential sanctions for notaries. Legal responsibility in this case rests with both the notary and the foundation's trustees, who can be held civilly liable for damages and immaterial losses.]]>
<![CDATA[Batas Usia Pencalonan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024) ]]>
<![CDATA[Friandy, Bob]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Eka N.A.M Sihombing]]>
<![CDATA[ Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 5 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55102/alyasini.v10i5.7051
<![CDATA[The academic concern of this research arises from the legal debate and uncertainty caused by Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024, which altered the interpretation of Article 4 paragraph (1) letter d of KPU Regulation Number 9 of 2020 regarding the age requirement for regional head candidates. The decision stipulates that the minimum age is calculated at the time of inauguration rather than at the determination of candidate pairs, potentially creating inconsistencies in electoral law. This research aims to: (1) analyze the regulatory framework for regional head elections in Indonesia; (2) examine the legal provisions on age requirements for regional head candidates; and (3) assess the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 in relation to the principle of legal certainty. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through a literature review of primary legal sources, including the 1945 Constitution and relevant legislation, as well as secondary and tertiary legal materials. The results show that the decision significantly affects legal certainty and has disrupted the stability of established electoral norms previously upheld by the General Elections Commission (KPU) and the public. In conclusion, regulatory harmonization is required to ensure consistency and legal certainty in future regional head elections.]]>
<![CDATA[Sustainable Development Legal Policies In The Implementation Of Sustainable Construction At Indonesia ]]>
<![CDATA[Agustina Agustina]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v22i3.3477
<![CDATA[construction in Indonesia, and comprehensively discuss legal policies in overcoming the challenges and obstacles of sustainable construction. This type of research is normative juridical with a descriptive-analytical approach to discuss existing legal symptoms and problems and test them based on legislation and legal norms. The results of this research show that the legal regulation of sustainable development and construction is regulated in: the environmental protection and management law, the construction services law, the Presidential Regulation on the implementation of achieving sustainable development goals, and the PUPR ministerial regulation on guidelines for implementing sustainable construction in conjunction with the PUPR ministerial regulation on assessing the performance of green buildings. Legal policies in facing challenges and obstacles to sustainable development and construction are carried out through penal policies, namely strengthening regulations as guidelines for sustainable development and construction, the obligation to make strategic environmental studies in every government program and policy, non-penal by involving community participation in development, education, improving the quality of human resources and mastering green construction technology.]]>
<![CDATA[Konsepsi Ganti Kerugian Bagi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Nilai Keadilan ]]>
<![CDATA[M. Arief Kurniawan]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Adi Mansar]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v22i1.4192
<![CDATA[Children are a gift from God that is inseparable from the survival of a nation, so their existence must be protected from everything that can damage them physically or mentally. Children who are victims of criminal acts of human trafficking should be treated like victims who should be protected by the government through existing laws and regulations so that child victims are no longer victims in a legal process with its various dynamics. Compensation for child victims in criminal acts of human trafficking based on the value of justice is realized through compensation. Compensation from the state is given in the event that the perpetrator of the crime of trafficking in persons is unable to pay restitution and the victim is a child, then the restitution can be replaced by providing compensation from the state to the child victim. Furthermore, with the concept of compensation in the form of compensation for child victims, reconstruction of article 48 of Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, namely the addition of paragraph 8 (eight) in article 48 which states: "In the event that the perpetrator of the criminal act of human trafficking is unable to pay restitution while the victim is a child, the restitution can be replaced by providing compensation from the state towards the victim's children or their heirs]]>
