Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.223
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Unes Law Review Jurnal Yustitia Media Iuris Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Jurnal Independent Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Law and Economics Rechtsvinding Binamulia Hukum
Soekorini, Noenik
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Parisuda, I Dewa Rai; Ucuk Suyono, Yoyok; Soekorini, Noenik
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2111

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam kasus korupsi di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Sistem ini menempatkan beban pembuktian pada terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, yang dalam praktiknya sering bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia terdakwa. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38 UU PTPK serta putusan pengadilan terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian perlu dilakukan dengan hati-hati dan selektif agar tidak menghilangkan hak-hak pokok terdakwa. Model teoretis pembalikan beban pembuktian “Balanced Probability of Principles” dari Oliver Stolpe dapat menjadi alternatif dalam membuktikan harta kekayaan terdakwa. Namun, pembalikan beban pembuktian yang langsung terkait dengan kesalahan terdakwa (schuld) masih sulit diterapkan tanpa mengorbankan prinsip praduga tak bersalah. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan perubahan kebijakan legislatif atau dirumuskan formula baru untuk ketentuan pembalikan beban pembuktian agar selaras dengan prinsip-prinsip umum hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia terdakwa.
Pengaruh Analisis Hukum Terhadap Operasional Apotek Tanpa Surat Izin Apotek (SIA) di Indonesia Femuz, Frederick; Cornelis , Vieta Imelda; Soekorini, Noenik; Sidarta, Dudik Djaja
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2116

Abstract

Fenomena operasional apotek tanpa Surat Izin Apotek (SIA) di Indonesia menjadi masalah serius yang mengancam keamanan kesehatan masyarakat dan menantang efektivitas penegakan hukum di sektor kefarmasian. Meskipun peraturan perundang-undangan seperti UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 51 Tahun 2009, dan Permenkes No. 9 Tahun 2017 telah mengatur secara tegas kewajiban perizinan, praktik di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma dan realitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum operasional apotek tanpa SIA, dan (2) mengidentifikasi langkah pencegahan serta penanggulangan keberadaan apotek ilegal. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan desain kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bekasi, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih 125 apotek sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 36% apotek beroperasi tanpa SIA, sebagian menjual obat keras tanpa resep. Faktor penyebab meliputi hambatan birokrasi, tingginya biaya perizinan, lemahnya pengawasan yang bersifat reaktif, keterbatasan personel pengawas, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Implementasi hukum belum efektif karena sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera, serta koordinasi antar lembaga pengawas masih lemah. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya reformasi tata kelola perizinan melalui digitalisasi OSS yang lebih adaptif, penguatan kapasitas pengawas, pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan edukasi hukum dan kesehatan publik. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan strategi penegakan hukum di sektor kesehatan dan mendorong kolaborasi multisektor dalam mengatasi peredaran obat ilegal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas penerapan teknologi pengawasan dan peran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran.
Juridical Review of the Crime of Transferring the Object of Fiduciary Guarantee Without the Consent of the Fiduciary Recipient Paulus, George Johanes; Soekorini, Noenik; Borman, M. Syahrul
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1337

Abstract

This study examines the criminal act of transferring fiduciary collateral objects without the prior written consent of the fiduciary recipient as regulated under Indonesian law. The rapid development of consumer financing practices has increased the use of fiduciary guarantees, particularly in credit agreements involving movable assets. However, in practice, debtors often transfer, pledge, or lease fiduciary objects to third parties without authorization, which constitutes a criminal offense under Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, analyzing primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials from legal literature and scholarly works. The study focuses on the regulation of such criminal acts and the form of criminal liability imposed on fiduciary grantors who violate fiduciary provisions. The findings indicate that the transfer of fiduciary collateral without the consent of the fiduciary recipient fulfills the elements of a criminal offense as stipulated in Article 36 of the Fiduciary Security Law. Criminal liability may be imposed if the perpetrator is proven to have acted unlawfully, intentionally or negligently, and without any justification or excuse that eliminates criminal responsibility. This research concludes that the existing legal framework provides legal certainty and protection for creditors, although stricter supervision and legal awareness are necessary to prevent recurring violations in fiduciary practices.
Handling Victims of Sexual Violence Against Children in the Criminal Justice System in Indonesia Sualang, Marlene; Soekorini, Noenik; Borman, Syahrul
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1338

Abstract

Sexual violence against children remains a serious and escalating problem in Indonesia, causing long-term physical, psychological, and social harm to victims. Children, as vulnerable individuals, often face difficulties in accessing justice due to fear, trauma, power imbalances, and inadequate institutional support. This study aims to analyze the handling of child victims of sexual violence within the Indonesian criminal justice system and to examine the forms of legal protection provided to them. This research employs a normative legal research method using a statutory and conceptual approach by examining relevant laws and regulations, including the Child Protection Law and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The results show that although the legal framework for protecting child victims has been strengthened, particularly through the enactment of the Sexual Violence Crimes Law, its implementation within the criminal justice system still faces significant challenges. These include limited victim-centered approaches, risks of re-victimization during legal proceedings, and insufficient coordination among law enforcement institutions. The study concludes that an effective handling of child victims of sexual violence requires an integrated, victim-oriented criminal justice system that prioritizes protection, recovery, and the best interests of the child.
Aspek Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Media Sosial Putri, Febrilia Ivana; Soekorini, Noenik; Taufik, Moh.
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i2.32704

Abstract

Perkembangan media sosial telah memfasilitasi penyebaran konten asusila, termasuk yang bermuatan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), sehingga memunculkan persoalan hukum terkait klasifikasi tindak pidana dan upaya pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek tindak pidana dari penyebaran konten asusila LGBT di media sosial serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten asusila LGBT dikategorikan sebagai tindak pidana bukan berdasarkan orientasi seksual, melainkan karena muatan asusila yang disebarluaskan ke publik. Pertanggungjawaban pidana dikenakan dengan melihat unsur kesengajaan pelaku, dan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1 Tahun 2024). Namun, efektivitas penegakan hukum masih mengalami kendala seperti ketidakjelasan norma, inkonsistensi aparat, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Simpulan penelitian menekankan pentingnya penegakan hukum yang objektif—berfokus pada perbuatan, bukan identitas—serta perlunya peningkatan kepastian hukum, profesionalisme penegak hukum, dan edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan penyebaran konten asusila di ruang digital.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI DARK WEB Ibrahim, Muhammad Habil Alif; Soekorini, Noenik; Aranggraeni, Renda
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.850

Abstract

Advances in information technology have created new challenges for law enforcement, one of which is the circulation of narcotics through the dark web, which is anonymous, cross-border, and difficult to trace. This study aims to analyze the reach of national law regarding perpetrators located outside Indonesia but conducting narcotics transactions with users in Indonesia, as well as to examine the application of the chain of custody and the validity of digital evidence for admissibility in court. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach, complemented by field studies through interviews with law enforcement officials. The results indicate that the application of the principle of extraterritoriality, as stipulated in Articles 4 and 5 of the Criminal Code, provides the legal basis for reaching perpetrators abroad, supported by international cooperation through Mutual Legal Assistance, Interpol Red Notices, and joint operations. However, obstacles remain if there is no extradition treaty or the principle of double criminality is not met. In terms of evidentiary aspects, digital evidence can be recognized as valid evidence under the ITE Law if its collection and management follow strict chain of custody procedures, in accordance with the ISO/IEC 27037:2012 standard, including data integrity verification using hash values. This study recommends strengthening international cooperation, increasing the capacity of law enforcement officials in the field of digital forensics, standardizing digital forensics laboratories with international accreditation, and updating regulations in the Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP) to be more responsive to technology-based cross-border crimes
DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS NARKOBA YANG MELIBATKAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Machbuby, Achmad Eric; Soekorini, Noenik; Aranggraeni, Renda
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.858

Abstract

The high number of narcotics crimes involving minors has created a dilemma between law enforcement and child protection. The problem addressed in this study is how diversion is applied in the settlement of child drug cases and the challenges faced in its implementation. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results show that although the RJ approach has been accommodated in the juvenile justice system in Indonesia through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, its implementation in drug cases still faces many obstacles. These obstacles include a lack of understanding of RJ principles among law enforcement officials, resistance from the community, and the absence of clear technical guidelines on the application of RJ to narcotics cases. In addition, the repressive nature of narcotics laws poses a normative obstacle to harmonizing the approaches of criminal punishment and restorative justice. This study recommends the synchronization of regulations and the improvement of legal resources so that the implementation of RJ for children involved in drug cases can be carried out optimally
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri (Studi Putusan No. 23/PID.SUS/2025/PN Prn) Porsiana, Rofika; Soekorini, Noenik; Ayuningtiyas, Fitri
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6233

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu krusial yang tidak hanya mencederai institusi perkawinan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat perempuan sebagai istri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Selatan yang mencapai 1.200 kasus pada periode Januari–September 2024, dengan kasus domestik sebagai bentuk kriminalitas yang dominan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kesenjangan antara ancaman pidana maksimal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) bentuk dan unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri menurut UU PKDRT, dan (2) pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam menjatuhkan pidana ditinjau dari prinsip proporsionalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus terhadap Putusan PN Paringin, serta pendekatan konseptual terkait teori pemidanaan dan keadilan. Bahan hukum primer meliputi UU PKDRT dan KUHAP, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT berupa kekerasan fisik dengan mendorong korban hingga kepalanya membentur tembok. Penjatuhan pidana 5 bulan penjara dinilai proporsional karena mempertimbangkan Visum Et Repertum yang mengkategorikan luka korban sebagai luka ringan, sehingga tercapai keseimbangan antara berat perbuatan, perlindungan martabat korban, efek jera, dan kepastian hukum
Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1172/Pid.Sus/2024/Pn.Sby) Mustofa, Achmad Al Arifil; Soekorini, Noenik; Aranggraeni, Renda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil serta ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dalam Putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN.Sby. Fokus permasalahan dalam penelitian ini terletak pada ketepatan kualifikasi tindak pidana yang diterapkan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Analisis ini menjadi penting mengingat tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap anak, merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap hak asasi manusia dan masa depan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan norma hukum dalam putusan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai lex specialis secara tepat dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 296 KUHP. Ratio decidendi hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik perdagangan orang terhadap anak, pertimbangan perlindungan terhadap korban, serta aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Namun demikian, dari perspektif akademik, pidana yang dijatuhkan dinilai relatif ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ancaman maksimal undang-undang, sehingga masih terbuka ruang evaluasi dalam aspek pemidanaan guna memperkuat efek jera dan optimalisasi perlindungan anak sebagai korban.
Pemberian Diversi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Eas, Adi Sylvia Intan Pramesti; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri; Cornelis, Vieta Imelda
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 5 No. 2 (2026): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Februari 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v5i2.5689

Abstract

Diversion for children with disabilities needs to be properly understood, considering that the implementation of diversion requires the perpetrator to meet and consult with the victim. Communication is key to successful diversion. Furthermore, understanding the perpetrator, namely the child with a disability, cannot be ignored. Investigations of crimes committed by children with special needs continue to refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and other relevant laws and regulations. However, adjustments and special attention to the conditions of children with special needs during the investigation process are necessary to ensure the fulfillment of their rights and the best interests of the child. While the principle of legal certainty remains the foundation, investigations of children with special needs who commit crimes must be conducted with attention to the child's special needs. Diversion is based on the principle of restorative justice, which emphasizes restoring relationships between the perpetrator, victim, and community. Implementation of Diversion for Children with Special Needs: Identifying Special Needs: It is important to identify the child's special needs, such as intellectual disabilities, physical disabilities, or other developmental disorders.
Co-Authors Abidin, Izzah Khalif Raihan Al Khasyi', Muchammad Akmal Anam, Hoiril Aranggraeni, Renda Arkha Rosyaria Badrus Ayuningtiyas, Fitri Ayuningtyas, Fitri Borman, M. Syahrul Borman, Syahrul Cornelis , Vieta Imelda Cornelis, Vieta Imelda Dayana, Puspita Sandra Dirgantoro, Balok Eas, Adi Sylvia Intan Pramesti Ebu, Cyrilus Paulinus Ernu Widodo, Ernu Farid Irfan Siddik Femuz, Frederick Hadawiyah, Robiatul Hamdani, Fathul Handayati, Nur Hartoyo Hartoyo Herdiman, Herdiman Ibrahim, Muhammad Habil Alif Idrina, Mustika Imelda Cornelis, Vieta Ingkiriwang, Frando Ismalia, Rudy Khumairok, Mar 'atul Koerniawan, Joenus Kurniawan, Yohan Dwi Machbuby, Achmad Eric Mannulusi, Andik MOH. TAUFIK Munasir, Aco Ardi Andi Mustofa, Achmad Al Arifil Nasoetion, Dedi Wardana Njoo, Walujo Ohoiwutun, Machita Mariane Pansariadi, Rafi Septia Budianto Parisuda, I Dewa Rai Paulus, George Johanes Porsiana, Rofika Putra, Milenio Januar Putri, Febrilia Ivana Putri, Sisy Julya Satriawan, Pri Agung Sholichah, Sayidati Siahaan, Luis Enrico Pratama Sidarta, Dudi Djaja Sidarta, Dudik Djaja Sidarta, Dudik Djaya Sigit Prasetyo, Tatag Siti Marwiyah Slamet SRI ASTUTIK Sualang, Marlene Subekti Subroto, Edwin Sulasdjono Sutopo Sutopo Sutrisno, Achmad Tarigan, Lidia Alvionita UCUK SUYONO, YOYOK Ummah, Kholifatul Wahyudi, Mohammad Arif Walujo, Christian Rico Wijaya, Radar Yudha Zakky, Firnanda Auliya Zamroh, Alifatul Renawati