Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.062
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal on Education Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan JISOSEPOL : Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik (JISOSEPOL)
Rismahayani, Rismahayani
Universitas Islam Kuantan Sangingi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI SMK N 3 TELUK KUANTAN: PKM Ita Iryanti; Aprinelita Aprinelita; Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Rismahayani Rismahayani; Halmadi Asmara
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 2 (2024): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2024
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3911

Abstract

Semakin maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan remaja di bawah umur bahkan anak-anak sebagai korban, Dengan kondisi ini maka kami dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi ingin utnuk berbagi ilmu tentang pelecehan seksual. Dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa pelecehan seksual termasuk tindak pidana dan pelaku bisa dihukum. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Dengan kondisi ini maka kami dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi ingin utnuk berbagi ilmu tentang pelecehan seksual. Dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa pelecehan seksual termasuk tindak pidana dan pelaku bisa dihukum dan membantu atau memberikan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi serta seni bagaimana dalam mencegah terhadap pelecehan seksual dikalangan remaja. Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum diuraikan adalah membantu atau memberikan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi serta seni bagaimana dalam mencegah terhadap pelecehan seksual dikalangan remaja.
PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM PIDANA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 TELUK KUANTAN Muhammad Iqbal; Aprinelita Aprinelita; Afrinald Rizhan; Ita Iryanti; shilvirichiyanti shilvirichiyanti; Rismahayani Rismahayani; Adilla Sandia Fitri; wahyudi Akbar
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 1 (2025): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2025
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v5i1.4359

Abstract

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptkan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Untuk dapat melindungi anak dari perbuatan-perbuatan negative atau yang bertentangan dengan norma, adat dan kebiasaan di Indonesia, maka di terbitkan lah peraturan/ hukum, khususnya dalam hukum pidana. Diantara nya perturan tersebut adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelum melakukan penegabdian, Tim melakukan berbabagai tahapan untuk terlakasanya kegiatan pengadian dengan baik, tahapan nya antara lain : Tahap Persiapan, Tahap Penjajakan , Tahap Persiapan Materi, Tahap Pelaksanaan Seminar, Pada pelaksanaan seminar atau pengadian, maka tim pengadian melakukan dengan menerapakan metode pemaparan materi / ceramah oleh narasumber, sebagai berikut : Peserta diberi materi mengenai perlindungan anak dalam hukum pidana, motivasi tentang pentingnya Pengetahuan tentang perlindungan anak dan sesi tanya jawab, Narasumber memberikan jawaban, pada sesi ini tinggi minat dan antusias siswa/I dalam bertanya berkaitan dengan pelindungan hukum terhadap anak, Diantara pertanya di ajukan antara lain bagaimana jika melihat kejadian atau peristiwa pembullyan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, serta bagaiaman pembuktian terhadap penganiayaan terhadap anak balita yang berumur kurang dari satu tahun . serta pertanyaan lain.
Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Teluk Kuantan: Prezzi Malta, Ita Iryanti, Rismahayani* Prezzi Malta; Ita Iryanti; Rismahayani
JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik Vol. 1 No. 2 (2023): JISOSEPOL : Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik
Publisher : Samudra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61787/tgvz2b57

Abstract

Perkawinan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pertimbangan Hakim tentang Putusan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pertimbangan Hakim tentang Putusan izin poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode Sosiologis yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum. Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Co-Authors A Admiral Abda Abda Adilla Sandia Fitri Admiral Admiral Afrinald Rizhan Aggraini, Tria Aprinelita Aprinelita Arlina, Sri Asmara, Halmadi DESI APRIANI, DESI F, Indira Novia Febrianto, Surizki Halmadi Asmara Halmadi Asmara Hamzah, Rosyidi Harviasantri, Selvi Heni Susanti Heni Susanti, Heni Iryanti, Ita Ita Iryanti Ita Iryanti Ita Iryanti M.Musa M.Musa M.Musa, M.Musa Moza Dela Fudika Moza Dela Fudika, Moza Dela Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Prasja, Teguh Rama Prezzi Malta Prezzi Malta Risvandi Risvandi Rosyidi Hamzah Sapridawati, Yeni Selvi Harviasantri Sepridawati, Yeni Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti Sri Arlina Surizki Febrianto Teguh Rama Prasja wahyudi Akbar Yeni Sapridawati