Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

KAJIAN NORMATIF MENGENAI PENGGUNAAN DISCRECIONARY POWER BAGI PEJABAT PEMERINTAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Mulyani, Tri; Nuswanto, A Heru; Pujiastuti, Endah
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v19i2.991

Abstract

Each legal state requires that in the administration of the government should be based on the legality principle of the provisions of the law, including Indonesia. However, in terms of carrying out the duties and obligations of government administration in order to provide and maintain the quality of public services and prosperity, in addition to providing guarantees and protection for citizens, it can not just stick to the principle of legality, because the day, the increasingly complex demands of public services and diverse. Problems after problems arise in the community, and in such conditions the principle that the government should not refuse to provide services to the public on the grounds there is no legislation that regulate it or not / no legislation on which the authority to do legal action . Therefore the government is given free authority to perform actions / deeds without having to be bound by legislation that is discretion. So in this study will be studied more deeply about the importance of the use of discretion for government officials in the administration. The research method used is normative juridical research type, with approach of legislation and concepts, analytical descriptive specification, data collection with literature study and will be analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the importance of discretionary power for government officials in the administration is an alternative to fill the shortcomings and weaknesses in the application of legality principle (wetmatigheid van bestuur), so that in addition to the government can protect and ensure legal certainty of citizens, the government can also provide public services and welfare for citizens.
Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discrecionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Mulyani, Tri; Nuswanto, A Heru; Pujiastuti, Endah
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.998

Abstract

Setiap negara hukum menuntut agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas yaitu ketentuan undang-undang, termasuk juga Indonesia. Namun dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan agar dapat memberikan dan menjaga kualitas pelayanan publik serta mengusahakan kesejahteraan, di samping memberikan jaminan dan perlindungan bagi warga negara, maka tidak bisa hanya berpegang pada asas legalitas, karena semakin hari, perkembangan tuntutan pelayanan publik semakin kompleks dan beragam. Permasalahan demi permasalahan muncul dimasyarakat, dan pada kondisi seperti inilah muncul prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan bebas melakukan tindakan/perbuatan tanpa harus terikat undang-undang yaitu discresionary power. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang pentingnya penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, spesifikasinya diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan akan dilakukan analisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan discresionary power bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur), agar di samping pemerintah dapat melindungi dan menjamin kepastian hukum warga negara, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi warga negara.Each legal state requires that in the administration of the government should be based on the legality principle of the provisions of the law, including Indonesia. However, in terms of carrying out the duties and obligations of government administration in order to provide and maintain the quality of public services and prosperity, in addition to providing guarantees and protection for citizens, it can not just stick to the principle of legality, because the day, the increasingly complex demands of public services and diverse. Problems after problems arise in the community, and in such conditions the principle that the government should not refuse to provide services to the public on the grounds there is no legislation that regulate it or not / no legislation on which the authority to do legal action . Therefore the government is given free authority to perform actions / deeds without having to be bound by legislation that is discretion. So in this study will be studied more deeply about the importance of the use of discretion for government officials in the administration. The research method used is normative juridical research type, with approach of legislation and concepts, analytical descriptive specification, data collection with literature study and will be analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the importance of discretionary power for government officials in the administration is an alternative to fill the shortcomings and weaknesses in the application of legality principle (wetmatigheid van bestuur), so that in addition to the government can protect and ensure legal certainty of citizens, the government can also provide public services and welfare for citizens.
Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discrecionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Mulyani, Tri; Nuswanto, A Heru; Pujiastuti, Endah
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.998

Abstract

Setiap negara hukum menuntut agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas yaitu ketentuan undang-undang, termasuk juga Indonesia. Namun dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan agar dapat memberikan dan menjaga kualitas pelayanan publik serta mengusahakan kesejahteraan, di samping memberikan jaminan dan perlindungan bagi warga negara, maka tidak bisa hanya berpegang pada asas legalitas, karena semakin hari, perkembangan tuntutan pelayanan publik semakin kompleks dan beragam. Permasalahan demi permasalahan muncul dimasyarakat, dan pada kondisi seperti inilah muncul prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan bebas melakukan tindakan/perbuatan tanpa harus terikat undang-undang yaitu discresionary power. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang pentingnya penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, spesifikasinya diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan akan dilakukan analisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan discresionary power bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur), agar di samping pemerintah dapat melindungi dan menjamin kepastian hukum warga negara, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi warga negara.Each legal state requires that in the administration of the government should be based on the legality principle of the provisions of the law, including Indonesia. However, in terms of carrying out the duties and obligations of government administration in order to provide and maintain the quality of public services and prosperity, in addition to providing guarantees and protection for citizens, it can not just stick to the principle of legality, because the day, the increasingly complex demands of public services and diverse. Problems after problems arise in the community, and in such conditions the principle that the government should not refuse to provide services to the public on the grounds there is no legislation that regulate it or not / no legislation on which the authority to do legal action . Therefore the government is given free authority to perform actions / deeds without having to be bound by legislation that is discretion. So in this study will be studied more deeply about the importance of the use of discretion for government officials in the administration. The research method used is normative juridical research type, with approach of legislation and concepts, analytical descriptive specification, data collection with literature study and will be analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the importance of discretionary power for government officials in the administration is an alternative to fill the shortcomings and weaknesses in the application of legality principle (wetmatigheid van bestuur), so that in addition to the government can protect and ensure legal certainty of citizens, the government can also provide public services and welfare for citizens.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements Triasih, Dharu; Muryati, Dewi Tuti; Nuswanto, A Heru
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 7 No. 2 (2021): Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v7i2.732

Abstract

The rapid growth of information technology-based lending and borrowing service providers has apparently not been matched by adequate education to the public, resulting in various effects/risks that arise from the many types of online loans and there are still many companies that are unregistered or illegal as well as the potential for data leaks. the user's privacy that can be misused by the organizing company or other parties. Consumer protection is intended as all efforts that guarantee legal certainty to provide consumer protection, as in Article 1 point 1 UUPK. The existence of this UUPK is to guarantee legal certainty for consumer protection by fulfilling consumer rights. The problem that arises is how is the legal protection for consumers in online loan agreements? What steps have been set by the government in protecting consumers related to fintech / illegal online loans? The normative juridical approach method. Collecting data through interviews, questionnaires, literature study. The data collected includes primary data, secondary data. The research data, both primary and secondary data, will be analyzed qualitatively. The results of this study are legal protection for consumers by carrying out a fintech-based company supervision system that is closely related to consumer protection legal issues which are generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Because one of the keys so that consumers' rights can be protected is from the extent to which regulations related to supervision and supervision systems are carried out by the government (in this case OJK) regarding the fintech companies themselves. The step that must be taken by the government is that its implementation must be guided by the Regulation of the Financial Services Authority No. 77 /POJK.01/2016 concerning Information Technology Lending and Borrowing Services.
Pengawasan Dprd Kota Semarang Terhadap Penggunaan Anggaran Daerah Semarang Oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang Idris Setiawan; Heru Nuswanto; Ariyono Ariyono
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 5 No. 3 (2015): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.224 KB) | DOI: 10.26623/humani.v5i3.1437

Abstract

DPRD Mempunyai tugas diantaranya sebagai penganggaran dan pengawasan dalam pelaksanaan dana APBD untuk satu tahun kedepan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap penggunaan anggaran daerah Semarang oleh Pemerintah Daerah Semarang telah dilaksanakan dengan menggunakan hak DPRD namun belum optimal. Hak tersebut antara lain pengawasan melalui penggunaan hak DPRD meminta keterangan, pelaksanaan pengawasan melalui kunjungan kerja dan aspirasi, dan penggunaan hak DPRD    mengadakan    penyelidikan.    Faktor-faktor    yang    menjadi    kendala    dalam     pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap penggunaan anggaran daerah Semarang oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang adalah kendala teknis dan kendala kepentingan politik, ketersediaan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan faktor internal partai. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut telah mengupayakan pengoptimalan fungsi pengawasan DPRD, membangun kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi terhadap eksekutif agar tercipta transparansi yang sehat, menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan mendahulukan kepentingan    masyarakat    luas    tidak     kepentingan    kelompok    politiknya,    meminta    keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, dan meluruskan kebijakan dengan aturan-aturan yang ada  Having duties council among others as budgeting and supervision in the implementation of the apbd funds for one years.A method of approach that is used is juridical empirical to the source of primary and secondary data who then analyzed qualitatively.Based on the research done known supervision semarang city council on the use of regional budgets semarang by local governments semarang has been implemented the right use council but not yet optimal.The right these include surveillance by the use of the right council ask for information, the supervision through the working visit and aspirations, and the use of launch an inquiry into the right council. Factors that becomes obstacle in the supervision semarang city council on the use of regional budgets semarang by local governments the city of semarang is technical obstacles and obstacles political interests , the provision of facilities and infrastructure , public participation , and the internal factor party .To address any constraints has been seek pengoptimalan supervisory function council , establish cooperation and communication that better the executive from in order to have a healthy transparency , promote a feeling a big responsibility in implementing the tasks and give the interest of the broad not interests his political group,ask opennes the community in express their opinions,and straightens policy by rules that is.
SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA: STUDI PUTUSAN MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 Tri Mulyani; Albertus Heru Nuswanto; Sukimin Sukimin
Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i1.2133

Abstract

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim MK dalam Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem noken di Provinsi Papua, berserta implikasinya. Tujuan ini didasari kenyataan bahwa sistem pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan demokrasi Pancasila, dengan asas Luber-Jurdil, namun jika ada satu daerah yang melaksanakan berbeda dengan daerah lainnya, maka akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yaitu di Provinsi Papua, dengan menggunakan sistem noken, hingga berujung sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis data kualitatif. Hasil analisa menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan MK No 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem Noken Di Provinsi Papua merujuk pendapat Bagir Manan bahwa dalam setiap putusan, wajib mengandung unsur yuridis, sosiologis dan filosofis tidak terpenuhi, salah satunya adalah unsur yuridis, yaitu mengenai tata cara pelaksanaan pemilu dengan sistem Noken sebagai pengganti kotak suara dan pengambilan suara secara transparan dengan prosedur musyawarah dan kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, tidak sesuai dengan sistem pemilu nasional yang tata caranya didasarkan pada Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pemilu dilaksanakan secara Luber-Jurdil. Unsur sosiologis dapat terlihat pada kenyataan bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan penghormatan sebagai daerah istemewa dan memberikan legitimasi sistem noken. Secara filosofis tercermin pada saat Mahkamah Konstitusi mengesampingkan peraturan tertulis demi menegakkan keadilan bagi masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayah pegunungan. Adapun implikasinya bahwa putusan MK, adalah sah dan bersifat erga omnes, sehingga secara nasional, akan tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua.
Peningkatan Pemahaman Siswa MAN 1 Kota Semarang terhadap Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden ditinjau dari Konstitusi RI Mukharom Mukharom; A. Heru Nuswanto
AKM Vol 3 No 1 (2022): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v3i1.538

Abstract

Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden sedang hangat dibicarakan, ada yang pro dan juga kontra. Pro artinya setuju sedangkan kontra artinya menolak. Hal ini menjadikan masyarakat semakin bingung atas situasi dan kondisi ketata negaraan ini, jika tidak segera diatasi. Kemudian muncul pertanyaan, bagaiman kedudukan konstitusi negara Indonesia dalam mensikapi wacana tersebut?. Wawasan kebangsaan ini menjadi penting untuk disampaikan kepada generasi muda, tujuannya agar lebih mengetahi dan memahami persoalan bangsa yang terjadi, dengan tetap mengedepankan aturan yang berlaku, karena aturan dibuat untuk ditaati bukan sebaliknya dilanggar. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang akan menyelenggarakan kegiatan berupa penyuluhan kepada siswa MAN 1 Kota Semarang dengan tema tentaang pemahaman siswa terhadap Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden ditinjau dari Konstitusi RI. Tujuannya adalah siswa dapat bertambah wawasannya mengeni hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu, ceramah, tanya jawab dan pengisian kuisioner sebelum dan sesudah materi diberikan. Hasilnya menunjukan bahwa sebelum materi sosialisasi ini disampaikan, siswa belum mengetahui tentang persoalan, namun setelah dijelaskan pada forum ceramah dan tanya jawab, siswa sudah memahaminya. Kesimpulannya, dalam Pengabdian kepada Masyarakat yang dilasanakan di MAN 1 Kota Semarang, wawasan kebangsaan seharusnya terus dilakukan oleh pihak sekolah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi agar siswa mampu memahami mekanisme hukum ketatanegaraan di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan di PT Pharos Tbk Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anggun Famela Sari; Endah Pujiastuti; A.Heru Nuswanto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang penting di dalam suatu pembangunan. Pembangunan yang terus berkembang memberikan kesempatan pekerja perempuan untuk bekerja. Sebagai pekerja, perempuan memiliki hak-hak khusus untuk dipenuhi dan dilindungi haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan salah satunya di PT. Phapros Tbk semarang. Hal ini mendorong penulis untuk menakukan penelitian di PT. Phapros Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan tersebut serta upaya untuk mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sampel ditentukan dengan teknis purposive sampling, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, kepustakaan, dan obsevasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita di PT. Phapros Tbk belum semuannya teratasi dengan baik Upaya yang dilakukan untuk mengatasi dengan melalui mediasi agar dapat terjalin lebih baik antara pihak PT. Phapros Tbk dengan buruh/pekerja. Kata Kunci : Tenagakerja wanita, Hak-hak, PT. Phapros Tbk.
Peningkatan Pemahaman Siswa MA Nahdlatul Thullab Manggarwetan tentang Kewajiban Pelaporan Peristiwa Kependudukan Endah Pujiastuti; Subaidah Ratna Juita; Albertus Heru Nuswanto
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 8 No 2 (2024): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v8i2.11003

Abstract

Population event reporting is mandatory for all residents. Population event reporting aims to provide identity validity and legal certainty through population documents in every population event experienced by residents. In addition to being proof of the legality of various administrative matters, this reporting also plays an important role in the administration of the state. The obligation to report population events has not been properly understood by partners. This community service activity was carried out to overcome the partner's problem, namely the low understanding of MA Nahdlatut Thulab students about the obligation to report population events. The solution offered is to improve student understanding through legal counseling and measured discussions. This community service activity used lecture, discussion, and question-and-answer methods. As a result of the activity, students became more aware of population events, the obligation to report population events, how to report them, and the importance of reporting. There was an increase in student understanding before and after the activity was carried out.
Penyuluhan dan Pelatihan bagi Peserta Didik SMK Perdana Semarang tentang Peran Serta Generasi Muda dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sukmadewi, Yudhitiya D.; Triwati, Ani; Nuswanto, A. Heru; Utama, Kartika Widya
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 3 (2025): Januari
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/z0m2jz92

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan SMK Perdana Semarang dengan sasaran peserta didik di sekolah tersebut. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Mitra yaitu belum adanya pemahaman mitra mengenai peran serta generasi muda dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Selain itu, Mitra juga belum mengetahui upaya konkrit apa saja yang dapat dilakukan sebagai bentuk peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Guna menyelesaikan permasalaha tersebut, maka dilaksanakan kegiatan dengan metode penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan dilaksanakan sebagai transfer pengetahuan kepada mitra dan pelatihan dilaksanakan sebagai upaya praktek dari pengetahuan yang telah diberikan. Adapun metode kegiatan diawali dengan tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan terakhir tahap pelaporan. Adapun target luaran yang telah tercapai meliputi pertama, peningkatan pemahaman mitra mengenai urgensi peran serta generasi muda dalam upaya perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup; kedua yaitu peningkatan keterampilan mitra mengenai bentuk nyata peran serta generasi muda dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diwujudkan dalam bentuk kampanye lingkungan hidup melalui media sosial instagram.