Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN DEMAK Putri Diyan Nur Aini; A. Heru Nuswanto; Muhammad Junaidi; Dedi Suwandi
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8509

Abstract

This research aims to determine the role of the DPRD in forming regional revenue and expenditure budget planning in Demak Regency. The DPRD discussed the posture and structure of the APBD budget with TAPD through budget body meetings to check the suitability of the RPJMD and Demak Regency development policies through commission meetings in accordance with their duties and authority. By using a problem formulation, namely regarding, what is the role of the DPRD in forming the APBD draft in Demak Regency, and what factors become obstacles  forming the APBD draft in Demak Regency and how to resolve them. The research objectives include, to find out the role of the DPRD in forming the APBD draft in Demak Regency, and to find out the factors that become obstacles in the development of the APBD draft in Demak Regency and how to resolve them. Research specifications use descriptive analytical research, namely research that describes a condition or situation. Based on the results of research on the Role of the DPRD in Forming APBD Drafts in Demak Regency, the DPRD discussed the posture or structure of the APBD budget with TAPD through budget body meetings to check the RPJMD and development policies in Demak Regency in accordance with their duties and authority, which became the reference, namely Permendagri Number 15 of 2023 concerning Guidelines for Preparing the APBD for Fiscal Year 2024, and discusses the obstacle factors in conflicting APBD designs in Demak Regency and how to resolve them. According to Law. no. 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD, it is hoped that it can improve the performance of each representative institution in carrying out its functional duties based on the principle of mutual checks and balances, as well as creating a democratic, effective and accountable people's representative institution. AbstrakPenelitian  ini bertujuan untuk mengetahui Peran DPRD Dalam Pembentukan Rancanngan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Demak. DPRD membahas mengenai postur dan struktur anggaran APBD bersama TAPD melalui rapat badan anggaran untuk mengecek kesesuaian RPJMD dan kebijakan pembangunan Kabupaten Demak melalui rapat komisi sesuai tugas dan kewenangannya. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada peran DPRD dalam pembentukan rancangan APBD di Kabupaten Demak, kendala dan cara menyelesaikannya. Tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui peran DPRD dalam pembentukan rancangan APBD di Kabupaten Demak, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pembenturan rancangan APBD di Kabupaten demak dan cara menyelesaikannya. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian Peran DPRD dalam Pembentukan Rancangan APBD di Kabupaten Demak, DPRD membahas mengenai tentang postur atau struktur anggaran APBD bersama TAPD melalui rapat badan anggaran untuk mengecek RPJMD dan kebijakan pembangunan di kabupaten demak melalui kesesuaian dengan tugas dan kewenangannya, acuannya  yaitu permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dan membahas mengenai faktor kendala dalam pembenturan rancangan APBD di Kabupaten demak dan cara menyelesaikannya. Menurut UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, diharapkan dapat meningkatkan kinerja masing- masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas fungsinya berdasarkan check and balances.
ANALISIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 Rini Anggreani; Sukimin Sukimin; A. Heru Nuswanto
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8672

Abstract

The Village Head is a village government apparatus whose position was to organize the village government before the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Regulations regarding the Village Head's Term of Office are regulated through several regulations, namely Law Number 5 of 1979 concerning Village Government and Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government so that the Village Head's Term of Office in Indonesia has undergone several changes. The purpose of this research is to analyze changes in the term of office of village heads and to find out the implications of changes in the term of office of village heads in Indonesia. The method used is Normative Juridical research with data collection methods using secondary data while data analysis uses qualitative analysis. The results of the research show that the change in the Village Head's term of office, which was originally 8 years based on the Village Government Law, was changed to 5 years based on the Regional Government Law, then the Village Head's term of office is 6 years based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Village Head's term of office is to provide residents with the right to vote and be elected to create efficiency, increase accountability, prevent corruption, youth and regeneration. AbstrakKepala Desa merupakan perangkat pemerintahan desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tentang Masa Jabatan Kepala Desa diatur melalui beberapa peraturan yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sehingga Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa dan untuk mengetahui implikas atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian Yuridis Normatif dengan metode pengumpulan data mengdunakan data Sekunder sedangkan analisa datanya mengegunakan Analisis kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 8 Tahun berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Desa di ubah menjadi 5 Tahun berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah kemudian Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Adapun Implikasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa yaitu menberikan kesempatan kepada warga terhadap hak memilih dan dipilih untuk mewujudkan Efesiensi, peningkatan akuntabilitas, pencegahan KKN, pemuda dan regenerasi.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH Ridzky Wahyu Nugroho; A Heru Nuswanto; Sukimin Sukimin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12842

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas tentang Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi sorotan dalam dinamika politik Indonesia. Putusan tersebut memberikan perubahan krusial terhadap aturan ambang batas pencalonan kepala daerah, yang sebelumnya ditetapkan cukup tinggi.  Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 oleh MK tidak sekadar mengubah aturan teknis dalam pemilihan kepala daerah, tetapi mengisyaratkan perlunya kebangkitan paradigma baru dalam demokrasi lokal di Indonesia. Dengan tetap menjaga proporsionalitas dan memperhatikan kebutuhan partai-partai kecil, kebijakan ini diharapkan mampu menyokong prinsip-prinsip dasar demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan latar belakang, pertimbangan hakim, implikasi pengaturan tersebut, serta metode dan hasil penelitian terkait fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi kepustakaan dan analisis konten untuk memahami dampak dan respon terhadap pengalihan status tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dari delapan (8) hakim yang memutus perkara,terdapat satu (1) hakim berbeda pendapat dan satu (1) hakil berbeda alasan dimana isi putusan tersebut berupa penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah pada pilkada.Implikasi yang terjadi setelah adanya putusan tersebut adalah peningkatan kualiatas demokrasi dikarenakan akan banyaknya calon kepala daerah yang mencalonkan diri melalui partai-partai kecil tanpa harus terbelenggu pada partai besar karena harus berkoalisi.
Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni: Optimizing Village Government Role in Poverty Alleviation through Uninhabitable Housing Rehabilitation Program Implementation in Indonesia Irkham Saputra; Sukimin Sukimin; Amri Panahatan Sihotang; A. Heru Nuswanto
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.14024

Abstract

This study addresses the issue of the suboptimal implementation of the Uninhabitable House Rehabilitation Program (RTLH) in poverty alleviation, caused by limited budget allocation, bureaucratic complexity, and low community participation at the village level. The research aims to analyze the role of the Jatiharjo Village Government in implementing the RTLH program based on Grobogan Regent Regulation Number 44 of 2021, as well as to identify the obstacles and the efforts to overcome them. This study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing primary data obtained through interviews and secondary data derived from statutory regulations and relevant literature, analyzed qualitatively. The findings reveal that the Jatiharjo Village Government has effectively performed its administrative, coordinative, and technical functions in data collection, verification, prioritization, and program supervision, resulting in a positive impact on improving housing quality and community welfare. However, the program implementation remains suboptimal due to budget constraints, lengthy fund disbursement procedures, and intergovernmental bureaucratic barriers. Efforts to address these challenges include strengthening coordination with regional authorities, optimizing village fund utilization, and enhancing community participation through collective action. The novelty of this research lies in reinforcing the conceptual role of village government as the primary actor in housing-based social policy implementation, as well as integrating legal and empirical approaches to assess program effectiveness, leading to the conclusion that the success of poverty alleviation through this program depends on institutional synergy and good governance practices.   AbstrakPermasalahan dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam pengentasan kemiskinan akibat keterbatasan anggaran, kompleksitas birokrasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Jatiharjo dalam pelaksanaan program RTLH berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur relevan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jatiharjo telah menjalankan fungsi administratif, koordinatif, dan teknis secara efektif dalam pendataan, verifikasi, penetapan prioritas, serta pengawasan program, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan program belum optimal karena keterbatasan anggaran, panjangnya prosedur pencairan dana, serta hambatan birokrasi lintas pemerintahan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan dana desa, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui gotong royong. Kebaruan penelitian ini terletak pada penguatan konstruksi peran pemerintah desa sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan sosial berbasis perumahan serta integrasi pendekatan hukum dan empiris dalam menilai efektivitas program RTLH, yang menghasilkan kesimpulan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui program ini sangat bergantung pada sinergi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI ASPEK HUKUM BULLYING / PERUNDUNGAN DI KOMUNITAS PELANGI MUSLIMAH A Heru Nuswanto; Ariyono USM
TEMATIK Vol. 1 No. 1 (2021): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v1i1.2522

Abstract

Peningkatan pemahaman peserta melalui penyuluhan hukum khususnya di Komunitas Pelangi Muslimah Semarang dilakukan agar peserta paham mengenai bullying yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perundungan. Bullying adalah tindakan kekeragan dan intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Di rumah, lingkungan masyarakat dan sekolah.     Bullying lebih dikenal dengan istilah-istilah seperti digertak, ditekan, dan lain-lain. Bullying atau pelecehan ini dapat lewat kata-kata atau lewat tindakannya yang bertujuan membuat mental lawannya jatuh dan tertekan. Tujuan lainnya adalah mengendalikan seseorang baik lewat kata kata yang menghina, bernada tinggi dan ancaman atau tindakan kekerasan. Hal ini bisa sangat mungkin terjadi di berbagai lingkungan masyarakat, tidak terlepas di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat dan sekolah, termasuk bisa terjadi di Komunitas Pelangi Muslimah Semarang,   yang dikarenakan kekurang pahaman  Peserta terhadap bullying dan askpek hukumnya.  Untuk   itulah pengabdian ini   dilakukan  dalam   rangka upaya meningkatkan pemahaman terhadap bullying dan askpek hukumnya. Dalam kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah dengan model penyuluhan dengan kuesioner melalui pre test sebelum dan post test sesudah sosialisasi dan dialog interaktif yang memberikan informasi  tentang   pemahaman  sosialisasi  bullying  sebagai  upaya  preventif  terjadinya tindak pidana kekerasan khususnya di keluarga-keluarga Komunitas Pelangi Muslimah Semarang, terbukti dengan hasil peningkatan pemahaman adalah 45%. Tim pengabdian menyimpulkan     bahwa    Pengabdian    kepada     Masyarakat    kepada    Komunitas    Pelangi Muslimah ini cukup berhasil, sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan di Komunitas Pelangi Muslimah Semarang dan atau keluarganya. Hal ini dapat juga dilakukan di setiap rumah, lingkungan masyarakat dan atau organisasi masyarakat lainnya dengan melibatkan stakeholders yang terkaitKata kunci : hukum, bullying, anak.
Peningkatan Pemahaman Mengenai Akibat Kenakalan Remaja Bagi Peserta Didik SMA Negeri 16 Semarang tri mulyani; A. Heru Nuswanto; Rati Riana; Muhammad Iftar Aryaputra
TEMATIK Vol. 5 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tematik.v5i2.12380

Abstract

Remaja adalah masa peralihan dari kanak kanak ke dewasa. Pada masa ini di dalam diri para remaja terjadi pertentangan yang disebut expolosive bipolarity karena anak merasa berdiri dengan sebelah kaki di lingkungan keluarga (ketergantungan) dan sebelah kakinya yang lain berada di luar keluarga (terlepas dari ketergantungan). Kenyataan seperti itu sebenarnya menempatkan para remaja pada kondisi yang sangat membutuhkan bimbingan, baik dari orang tua maupun dari guru-gurunya di sekolah. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti maraknya kenakalan remaja berupa kasus kekerasan di sekolah yang terjadi hingga September 2024 tercatat ada 293 kasus kekerasan di sekolah. Untuk di Kota Semarang, kenakalan remaja marak di Tahun 2024 adalah tawuran antar kelompok atau Gangster. Berdasarkan data dari Polrestabes Semarang selama periode Januari-September 2024 tercatat 83 kasus tawuran di mana 73 pelaku harus menjalani pidana, sementara sekitar 200 pelaku lainnya menjalani pembinaan di Kepolisian. Kenakalan ini menimbulkan akibat yang sangat merugikan masa depan untuk menggapai cita-cita dari peserta didik umumnya dan khususnya peserta didik di SMA Negeri 16 Semarang. Bertitik tolak dari sinilah, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan merumuskan permasalahan yaitu kurangnya pemahaman peserta didik SMA Negeri 16 Semarang mengenai akibat kenakalan remaja. Adapun kontribusi mendasar pada khalayak sasaran diharapkan adanya peningkatan pemahaman mengenai akibat kenalan remaja, sehingga setiap peserta didik  mempunyai kesadaran hukum, dapat terwujud ketertiban, keadilan sehingga dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum yang dapat merusak cita-cita di masa depan. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab secara langsung, dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil penyebaran kuesioner pree-test dan post-test peningkatan pemahaman siswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman akibat kenakalan remaja bagi Peserta Didik SMAN 16 Semarang, menunjukkan adanya peningkatan 61,2%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari Peserta Didik SMAN 16 Semarang mengenai akibat kenakalan remaja.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Krandon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024: Community Participation in the Formation of Village Regulations in Krandon Village under Law Number 3 of 2024 Muhammad Feri Setiawan; Sukimin Sukimin; A. Heru Nuswanto
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.15580

Abstract

Community participation is a fundamental principle in the formation of Village Regulations, aimed at promoting democratic, transparent, and accountable village governance. However, its implementation in Krandon Village, Guntur Subdistrict, Demak Regency, has not yet been fully optimized, despite being regulated under Law Number 3 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study aims to analyze the implementation of community participation in the formation of Village Regulations and identify the factors that support and hinder its realization. The study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Primary data are collected through interviews and observations, while secondary data are obtained from relevant legislation and literature. The findings indicate that the legal framework provides an adequate basis for community participation. However, its implementation remains constrained by limited public understanding and awareness, insufficient opportunities for participation, and the suboptimal institutional capacity of the Village Consultative Body. Therefore, stronger public outreach, improved institutional capacity, and more inclusive participation mechanisms are needed to ensure that Village Regulations are more representative of community aspirations and responsive to local needs.   Abstrak Partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan Peraturan Desa yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, belum sepenuhnya optimal meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar yang memadai bagi pelaksanaan partisipasi masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, terbatasnya ruang partisipasi, serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyediaan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif agar pembentukan Peraturan Desa dapat lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.