Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM A Heru Nuswanto; Wafda Vivid Izziyana
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.464

Abstract

Sistem pemilu menjadi penting dalam negara yang menganut demokrasi perwakilan karena memiliki konsekuensi terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu . Salah satu bentuk sengketa Pemilu adalah sengketa penghitungan suara,oleh karena itu tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dalam perspektif penegakan hukum. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena sangat berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap Pemerintahan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan berjalan dengan efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, peraturan ini memperkuat peran partai politik dalam perselisihan hasil pemilu. Indonesia pernah menggunakan dua skala sistem baik tertutup ataupun terbuka. Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD, sistem proporsional tertutup diganti dengan sistem proporsional terbuka dan tetap digunakan. Sistem proporsional Ada dua sistem yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup Sejak PMK No 2 Tahun 2018 dikeluarkan, penegakan hukum permasalahan PHPU status hukum calon anggota DPR dan DPRD perseorangan telah diberikan pada permasalahan PHPU.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pemilu, Penegakan Hukum
Kajian terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024: A Study on the Age Limit Requirement for Regional Head Candidates Following the Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024 Muhammad Naufal Syutan Firmansyah; Muhammad Junaidi; Albertus Heru Nuswanto
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 16 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v16i1.14506

Abstract

Regional Head Elections are key to carrying out the people's will in Indonesia’s democracy. Candidates must meet several requirements, including a minimum age. This study examines the legal basis for the age rule for regional head candidates, based on Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024, the judges' reasoning, and its implications for legal certainty in elections. The main question is whether candidates must meet the age requirement when registering or when taking office. Using a normative legal method, this study finds that the Constitutional Court decided the age requirement must be met when the General Election Commission sets the candidates. This strengthens legal certainty, maintains election rules, and protects democracy. The age rule is considered constitutional and fair if it has a clear legal basis. This decision gives clearer legal guidance to those organizing, joining, or making laws for future elections.   Abstrak Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia yang mensyaratkan terpenuhinya ketentuan administratif dan substantif bagi setiap calon kepala daerah, termasuk ketentuan mengenai batas usia minimum pencalonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum syarat usia calon kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, mengkaji pertimbangan hukum hakim konstitusi, serta menelaah implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini terletak pada penentuan titik waktu pemenuhan syarat usia calon kepala daerah, yakni apakah syarat tersebut harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon atau pada saat pelantikan calon terpilih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi putusan melalui analisis terhadap norma hukum, doktrin, serta ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan pemenuhan syarat usia minimum calon kepala daerah harus telah terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk penegasan asas kepastian hukum, keseragaman norma pencalonan, serta integritas proses demokrasi elektoral. Pembatasan usia tersebut dinilai sebagai pembatasan yang sah secara konstitusional dan tidak bertentangan dengan hak warga negara untuk dipilih sepanjang ditujukan untuk kepentingan hukum yang legitimate. Dengan demikian, putusan ini memperkuat konsistensi penafsiran norma hukum pemilu serta memberikan landasan yuridis yang lebih tegas bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilihan, dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan pencalonan kepala daerah di masa mendatang.
Legal Protection Of Customers Personal Data In Bank Financial Institutions Dhian Indah Astanti; Heru - Nuswanto; Sukimin - Sukimin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4013

Abstract

Since the legal connection between consumers and banks is one built on trust, legal protection for customers is crucial given that banks are financial entities whose operation cannot be divorced from the role of customers. Every individual has personal data, which is something that is intrinsic to them and has to be secured since everyone has the right to privacy, which is guaranteed by the Republic of Indonesia's 1945 Constitution and is a fundamental citizen right. The goal of this study is to identify the legal safeguards for the confidentiality of consumer information held by Bank Financial Institutions, as well as the legal actions that consumers may take in the event that their privacy is violated. This study employs a normative juridical research design, combining an analytical, historical, and legislative approach. The data type for the research specifications is secondary data, obtained through document/library research (Library Research), and the research standards call for analytical descriptive data. The research's data is organized logically and methodically, examined using qualitative analytic techniques, and then presented in a qualitative report. The study's findings indicate that state people have a constitutional right to privacy, which is the cornerstone of the legal protection of personal data. Both government control and self-regulation can be used to legally secure the personal data of customers. As of now, personal data is not legally based in any of Indonesia's laws or regulations. As a result, Indonesia lacks standards for the legal protection of personal data, making it unable to provide its residents with the best possible protection.  
Restorative Justice as Access to Justice for Child Victims of Criminal Acts in The Criminal Justice System Ani - Triwati; Kadi - Sukarna; Heru - Nuswanto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5214

Abstract

Restorative justice in resolving criminal cases requires justice with balance and peace. Balance obtains justice for perpetrators, victims, and affected communities. Peace aims to restore the situation or relationship that has been fractured between the perpetrator and the child victim and his family, including the recovery of the community affected by the criminal offense. Restorative justice is fundamental for child victims to obtain justice as part of recovery. The type of research used is normative juridical with descriptive-analytical research specifications and qualitative data analysis. Child victims of criminal acts require special protection and treatment to recover both physically and psychologically. Child victims obtain access to justice in a restorative justice approach with the fulfillment of elements including admission of guilt, forgiveness, and restoration of circumstances. For perpetrators of criminal acts, admission of guilt, forgiveness, and compensation are access to peace with the victim.
Jaringan Buzzer dan Implikasi Hukum dalam Opini Publik Pemilu 2029 Veronica Anggraini Suci Wulandari; Muhammad Junaidi; Albertus Heru Nuswanto; Arief Rizal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i3.13492

Abstract

This study aims to analyze the structure of buzzer communication networks, communication strategies, and their juridical implications in shaping public opinion ahead of the 2029 Election. Previous studies have tended to focus on the dimension of digital political communication without integrating buzzer network analysis with a juridical perspective, thus failing to explain the position of buzzers as legal subjects. This research adopts a qualitative approach using normative juridical analysis supported by analysis through literature review, media documentation, and regulatory analysis. The results show that buzzers operate within hierarchical and organized networks, with main strategies including hashtag amplification, offensive and defensive framing, as well as systematic message repetition that shapes public perception on a massive scale. These practices have the potential to be classified as covert campaigning, information manipulation, and violations of the principles of electoral honesty and fairness, especially when carried out in a structured, systematic, and massive manner. The theoretical contribution of this study lies in the development of a legal framework for digital political communication based on the integration of network and juridical analysis. Its practical contribution includes recommendations for strengthening regulations, enhancing digital oversight by Bawaslu, and improving public digital literacy.     Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur jaringan komunikasi buzzer, strategi komunikasi, serta implikasi yuridisnya dalam pembentukan opini publik menjelang Pemilu 2029. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada dimensi komunikasi politik digital tanpa mengintegrasikan analisis jaringan buzzer dengan perspektif yuridis, sehingga belum menjelaskan posisi buzzer sebagai subjek hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif yang didukung analisis melalui studi pustaka, dokumentasi media, dan analisis regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buzzer beroperasi dalam jaringan hierarkis dan terorganisasi dengan strategi utama berupa amplifikasi hashtag, framing ofensif dan defensif, serta repetisi pesan sistematis yang membentuk persepsi publik secara masif. Praktik ini berpotensi dikualifikasikan sebagai kampanye terselubung, manipulasi informasi, dan pelanggaran prinsip kejujuran serta keadilan pemilu, terutama jika dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah pengembangan kerangka hukum komunikasi politik digital berbasis integrasi analisis jaringan dan yuridis. Kontribusi praktisnya berupa rekomendasi penguatan regulasi, peningkatan pengawasan digital oleh Bawaslu, dan penguatan literasi digital masyarakat.
Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Sukimin Sukimin; Heru Nuswanto; Ani Triwati
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.5859

Abstract

The purpose of this writing is to analyze the position of Village Regulations in statutory regulations and to formulate a form of reviewing the constitutionality of Village Regulations in statutory regulations. The novelty of previous research is that this research does not only emphasize the position of village regulations but also examines the constitutionality of village regulations in a combined form. The Village Head and the Village Consultative Body have the authority and independence from village institutions to regulate life with the community through regulatory instruments in the form of village regulations. The existence or position of village regulations in the legal system in Indonesia is not listed in the hierarchy of statutory regulations, so that the form of reviewing the constitutionality of village regulations is unclear. Of course, this is interesting to study in more depth regarding how the position of village regulations is in statutory regulations and also how the form of testing the constitutionality of village regulations in statutory regulations. Through the method of research on doctrinal law or normative law, this research has the object of studying legal norms or rules as a building system related to a legal event. The position of village regulations also includes statutory regulations which are recognized juridically, while related to testing the constitutionality of village regulations, namely in the form of executive review by carrying out supervision which authority is given to the regent/mayor to supervise, besides that the regent/mayor can also cancel village regulations if they conflict with higher regulations and/public interest. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan serta merumuskan bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundangundangan. Kebaruan dari penelitian sebelumnya bawasanya penelitian ini tidak hanya menekankan pada kedudukan dari peraturan desa melainkan juga kepada pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam bentuk kombinasi. Kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dan kemandirian dari lembaga desa dapat mengatur kehidupan bersama masyarakat melalui instrumen aturan yang dalam bentuk peraturan desa. Keberadaan atau kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum di Indonesia tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa menjadi tidak jelas. Tentunya hal tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait bagaimana kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan. Melalui metode penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif, maka penelitian ini mempunyai objek kajian terhadap kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan system yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Kedudukan peraturan desa termasuk pula sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui secara yuridis keberadaaanya, Sedangkan terkait dengan pengujian konstitusionalitas peraturan desa yaitu dalam bentuk executive review dengan melakukan pengawasan yang kewenangan diberikan kepada bupati/walikota untuk mengawasi, selain itu pula bupati/walikota dapat pula membatalkan peraturan desa apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/kepentingan umum      
Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Muhammad Fakhrul Haq; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin; Muhammad Junaidi; Albertus Heru Nuswanto; Rati Riana
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11068

Abstract

This study aims to analyze the existence, legal standing, and implementation of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 on Job Creation following the issuance of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, which declared Law Number 11 of 2020 on Job Creation conditionally unconstitutional. The urgency of this research lies in the need for an in-depth juridical review of the legitimacy of the Perppu, which is deemed not to meet the “compelling urgency” requirements stipulated in Article 22 of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, as well as its implications for the rule of law and public participation in the legislative process. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and descriptive-analytical analysis of secondary data. The findings reveal that the Perppu’s legal standing is weak as it fails to meet all three criteria of compelling urgency, while its implementation encounters obstacles in terms of legal substance and legal culture, particularly regarding investor-oriented policies and the reduction of workers’ rights. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis combining Hans Kelsen’s hierarchy of norms theory, Lawrence M. Friedman’s legal system theory, and Gustav Radbruch’s legal purpose theory to assess the legitimacy and effectiveness of the Perppu. It is concluded that the Perppu does not fully fulfill the elements of legal justice and legal benefit for civil society, although it still provides legal certainty for the government to accelerate national strategic projects. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, kedudukan hukum, dan implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian yuridis mendalam terhadap legitimasi penerbitan Perppu yang dinilai tidak memenuhi syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis deskriptif-analitis terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis kedudukan Perppu Cipta Kerja lemah karena tidak memenuhi ketiga kriteria kegentingan yang memaksa, sementara implementasinya menghadapi hambatan pada aspek substansi hukum dan budaya hukum, khususnya terkait keberpihakan pada investor dan pengurangan hak-hak pekerja. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menggabungkan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk menilai legitimasi dan efektivitas Perppu Cipta Kerja. Disimpulkan bahwa Perppu ini belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sipil, meskipun masih memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam mempercepat proyek strategis nasional.  
Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum Lelang Negara Angreinni Angreinni; Zaenal Arifin; Albertus Heru Nuswanto; Muhammad Iftar Aryaputra; Putri Haliza Yuniar
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13474

Abstract

This study aims to analyze the role of the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) in ensuring fair auction implementation from regulatory, procedural, and stakeholder-protection perspectives. The research is motivated by the persistence of auction disputes, participant dissatisfaction, and negative perceptions regarding transparency and accountability in state auction practices. Previous studies have primarily examined auction procedures, transparency, or protection of specific parties in isolation, and therefore have not provided a comprehensive analysis of KPKNL as an institutional actor that integrates legal certainty, legal protection, and substantive fairness throughout the auction process. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by analysis of primary and secondary legal materials as well as secondary empirical data on auction practices. The findings indicate that KPKNL plays a strategic role as a technical regulator, process facilitator, and guarantor of compliance with transparency, accountability, and legal protection principles for all stakeholders. However, the effectiveness of these functions remains limited by challenges in public outreach, information technology utilization, and complaint-handling mechanisms. Academically, this study contributes to a more integrated understanding of KPKNL’s institutional function in ensuring auction fairness. Practically, it highlights the need to strengthen institutional capacity, enhance auction digitalization, and refine regulatory frameworks to improve governance quality and public trust in state auction systems.   Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam menjamin pelaksanaan lelang yang berkeadilan dari aspek regulasi, prosedur, dan perlindungan para pihak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya sengketa lelang, ketidakpuasan peserta, serta persepsi negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan lelang negara. Kajian terdahulu umumnya menelaah prosedur lelang, transparansi, atau perlindungan pihak tertentu secara parsial, sehingga belum memberikan analisis komprehensif mengenai peran KPKNL sebagai institusi yang mengintegrasikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan substantif dalam keseluruhan tahapan lelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis bahan hukum primer, sekunder, serta data empiris sekunder mengenai praktik pelaksanaan lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPKNL memiliki peran strategis sebagai regulator teknis, fasilitator proses, dan penjamin kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala pada aspek sosialisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan mekanisme pengaduan. Secara akademik, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai fungsi kelembagaan KPKNL dalam kerangka keadilan lelang yang terintegrasi. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi lelang, dan penyempurnaan regulasi guna meningkatkan kualitas tata kelola dan kepercayaan publik terhadap lelang negara.
Bantuan sosial Sebagai Instrumen Politik Uang Non-Tunai dalam Pemilu Indonesia Angreinni Angreinni; Muhammad Junaidi; Kukuh Sudarmanto; Albertus Heru Nuswanto; Suryani Angraini Fahmi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13655

Abstract

The purpose of this study is to analyze the potential transformation of social assistance (Bansos) into a non-cash vote-buying instrument in Indonesian elections and to identify regulatory and governance weaknesses that facilitate such practices. This research employs a juridical-normative approach supported by conceptual analysis and literature review of electoral laws and social assistance policies. The findings reveal a regulatory gap in the Election Law that fails to explicitly accommodate policy-based non-cash vote buying, alongside legal ambiguity in distinguishing legitimate public policy from electoral instruments, and governance failure reflected in weak transparency, accountability, and bureaucratic neutrality in Bansos distribution. Concrete indicators of politicization include pre-election distribution surges (electoral timing), program personalization, and biased beneficiary selection. The novelty of this study lies in formulating the concept of policy-based non-cash vote buying as an expansion of vote-buying categorization within electoral law, complemented by a typology of politicization mechanisms and monitoring indicators. This study contributes to advancing electoral law reform through an effect-based approach, strengthening institutional oversight, and improving transparent and accountable Bansos governance to uphold electoral integrity and fairness.     Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi transformasi bantuan sosial (Bansos) sebagai instrumen politik uang non-tunai dalam Pemilu Indonesia serta mengidentifikasi kelemahan regulasi dan tata kelola yang memfasilitasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan dukungan analisis konseptual dan studi literatur terhadap regulasi Pemilu dan kebijakan bansos. Hasil penelitian menunjukkan adanya regulatory gap dalam Undang-Undang Pemilu yang belum mengakomodasi politik uang non-tunai berbasis kebijakan publik, disertai legal ambiguity dalam batas antara kebijakan sosial dan instrumen elektoral, serta governance failure yang tercermin dari lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan netralitas birokrasi dalam distribusi Bansos. Indikator konkret politisasi Bansos meliputi peningkatan distribusi menjelang Pemilu (electoral timing), personalisasi program, dan bias dalam penentuan penerima. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep policy-based non-cash vote buying sebagai perluasan kategorisasi politik uang dalam hukum Pemilu, disertai tipologi mekanisme politisasi Bansos dan indikator pengawasannya. Kontribusi penelitian ini mendorong reformulasi hukum Pemilu berbasis pendekatan dampak, penguatan pengawasan kelembagaan, serta perbaikan tata kelola Bansos yang transparan dan akuntabel guna menjaga integritas dan keadilan elektoral.
Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discrecionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tri Mulyani; A Heru Nuswanto; Endah Pujiastuti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.067 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i1.1023

Abstract

Setiap negara hukum menuntut agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas yaitu ketentuan undang-undang, termasuk juga Indonesia. Namun dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan agar dapat memberikan dan menjaga kualitas pelayanan publik serta mengusahakan kesejahteraan, di samping memberikan jaminan dan perlindungan bagi warga negara, maka tidak bisa hanya berpegang pada asas legalitas, karena semakin hari, perkembangan tuntutan pelayanan publik semakin kompleks dan beragam. Permasalahan demi permasalahan muncul dimasyarakat, dan pada kondisi seperti inilah muncul prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan bebas melakukan tindakan/perbuatan tanpa harus terikat undang-undang yaitu discresionary power. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang pentingnya penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, spesifikasinya diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan akan dilakukan analisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan discresionary power bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur), agar di samping pemerintah dapat melindungi dan menjamin kepastian hukum warga negara, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi warga negara.Each legal state requires that in the administration of the government should be based on the legality principle of the provisions of the law, including Indonesia. However, in terms of carrying out the duties and obligations of government administration in order to provide and maintain the quality of public services and prosperity, in addition to providing guarantees and protection for citizens, it can not just stick to the principle of legality, because the day, the increasingly complex demands of public services and diverse. Problems after problems arise in the community, and in such conditions the principle that the government should not refuse to provide services to the public on the grounds there is no legislation that regulate it or not / no legislation on which the authority to do legal action . Therefore the government is given free authority to perform actions / deeds without having to be bound by legislation that is discretion. So in this study will be studied more deeply about the importance of the use of discretion for government officials in the administration. The research method used is normative juridical research type, with approach of legislation and concepts, analytical descriptive specification, data collection with literature study and will be analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the importance of discretionary power for government officials in the administration is an alternative to fill the shortcomings and weaknesses in the application of legality principle (wetmatigheid van bestuur), so that in addition to the government can protect and ensure legal certainty of citizens, the government can also provide public services and welfare for citizens.