Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.217
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum Lex Generalis Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Multidisplin JGuruku: Jurnal Penelitian Guru LamLaj Jurnal Serina Abdimas
Rasji
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektivitas Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Sektor Perpajakan: Studi Kasus Rafael Alun Trisambodo di Direktorat Jenderal Pajak Rasji; Ellen Juwita, Dhiny; Apriza, Nathania; Inas Tsabitah, Talitha
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i1.1020

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong pertumbuhan investasi daring, namun juga memunculkan berbagai bentuk penipuan investasi, termasuk binary option. Kasus Binomo menjadi perhatian publik karena banyak korban yang mengalami kerugian finansial akibat penipuan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban binary option dan peran regulator dalam mencegah praktik investasi ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum preskriptif untuk mengkaji regulasi perlindungan konsumen dan investasi yang diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa regulasi yang relevan, masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para penipu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dalam melindungi konsumen dari praktik investasi ilegal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban binary option masih perlu diperkuat, terutama terkait penegakan hukum dan pemberian ganti rugi kepada korban. Di sisi lain, peran OJK dalam mengawasi dan mengedukasi masyarakat dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan peningkatan efektivitas pengawasan sektor investasi di Indonesia.
UPAYA MEMBANGUN KELUARGA BAHAGIAN PADA MASYARAKAT DESA TUKDANA KEBUPATEN INDRAMAYU Rasji; Kurnia, Ida; R. Rahaditya
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v7i3.34686

Abstract

The people of Tukdana Village in Indramayu Regency have chosen the relationship of a man and a woman through marriage to become a family. A family consists of a husband and wife and can have children. Although there are still those who fail to maintain the integrity of their family, the people of Tukdana Village have tried to build a happy family. How are the efforts of the people of Tukdana Village in building a happy family? The TNI problem has been carried out by searching for data through empirical methods with technical interviews with community members during the implementation of community service. Based on the results of qualitative analysis, it is known that the people of Tukdana Village have created and implemented a happy family development program, through a movement to postpone the minimum age of marriage to 19 years, appealing to teenagers to finish school up to high school level, implementing an internship program for high school graduates, seeking the economic capacity of the community through opportunities to work as migrant workers abroad, conducting family development for young married couples, utilizing community service programs by lecturers and students to foster family couples to build eternal and happy families ABSTRAK Masyarakat Desa Tukdana di Kabupaten Indramayu telah memilih hubungan seorang pria dan wanita melalui perkawinan menjadi sebuah keluarga. Keluarga terdiri atas suami dan istri serta dapat anak-anak keturunannya. Meskipun masih ada yang gagal mempertahankan keutuhan keluarganya, namun masyarakat Desa Tukdana telah berusaha membangun keluarga bahagia. Bagaimana upaya masyarakat Desa Tukdana dalam membangun keluarga yang bahagia? Permasalahan tni telah dilakukan pencaian data melalui metode empirin dengan teknis wawancara terhadap warga masyararakat pada saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis kualitatif diketahui masyarakat Desa Tukdana telah membuat dan melaksanakan program pembangunan keluarga bahagia, melalui gerakan penundaan usia perkawinan minimal 19 tahun, menghimbau anak-anak remaja agar menyelesaikan sekolah sampai dengan tingkat sekolah menengah atas, menerapkan program magang kerja bagi anak-anak lulusan sekolah menengah atas, mengupayakan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peluang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri, melakukan pembinaan keluarga pasangan perkawinan muda, memanfaatkan program pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa untuk membina pasangan keluarga agar membangun keluarga kekal dan bahagia.
Settlement of Tax Disputes Through the Application of the Principle of Equity Rasji; Farell David Trawocoadji
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.209

Abstract

Tax is a mandatory financial contribution or obligation where individuals are required to allocate a portion of their wealth or income to the government. This process allows the government to access some of society's financial resources for the benefit of the country as a whole. In tax collection, the basic principle of equality is applied. This principle underlines that taxation must be applied impartially, without discrimination. People in similar circumstances should face the same tax rates, and there should be no deviation from applicable laws in tax collection. Fulfillment of this principle guarantees a tax system that prioritizes justice, and all forms of tax collection are carried out in accordance with legal limits, thus providing legal certainty for taxpayers. The research method used is a normative juridical approach, and the data collected in this research is secondary data.
Analisis Faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja pada Pekerja Smelter Louissa Nobel Tan; Rasji
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3196

Abstract

Pada dasarnya setiap pekerja mempunyai hak untuk perlindungan kerja dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja, dalam pelaksanaan kegiatan operasional di tempat kerja mereka, sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003, UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 1970, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Alangkah tetapi, pada pelaksanaannya di lapangan, kasus kecelakaan kerja di Indonesia masih relatif tinggi. Khususnya pada industri smelter yang ditandai memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keselamatan dan kesehatan kerja akibat kecelakaan kerja pada pekerja smelter. Peneliti menerapkan metode penelitian hukum empiris normatif, dengan mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dan melaksanakan studi kasus pada kecelakaan kerja yang terjadi pada PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut gagal memenuhi kewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman. Selain itu, perusahaan tidak melakukan langkah-langkah tersebut, yang dapat disimpulkan sebagai pelanggaran terhadap regulasi yang ada. Dalam rangka mengatasi dan mencegah kasus serupa dikemudian hari, perusahaan harus memperkuat komitmen manajemen terhadap keselamatan dengan menciptakan budaya K3 yang kuat di seluruh organisasi, menerapkan pelatihan rutin bagi seluruh pekerja, serta melaksanakan penilaian dan manajemen risiko K3
Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor yang Merugikan Kreditor Melalui Gugatan Actio Pauliana Menurut Hukum Perdata Noble Effendi, Kevin; Rasji
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3265

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep dan penerapan actio pauliana dalam hukum perdata Indonesia sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor. Perbuatan hukum yang merugikan ini biasanya dilakukan debitor ketika berada dalam kondisi pailit atau hampir pailit, yang secara sengaja atau tidak sengaja berpotensi mengurangi nilai aset yang dapat digunakan untuk pelunasan utang. Melalui tinjauan yuridis, penelitian ini mengeksplorasi syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan gugatan actio pauliana serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, termasuk pembuktian niat buruk dari debitor dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan yang berlaku dan studi kasus di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa actio pauliana memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak kreditor, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan actio pauliana secara efektif.
Tindakan Organisasi Papua Merdeka (Opm) Bedasarkan Undang - Undang No 34 Tahun 2004 Rasji; Whisnu Aji P. S
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3532

Abstract

Hingga saat ini kompleksitas permasalahan keamanan di Papua yang tidak hanya mencakup keanekaragaman etnis dan budaya, tetapi juga berbagai isu historis, geopolitik, dan ketidakadilan sosial. Meski Papua kaya akan sumber daya alam, ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat dan ancaman separatisme terus menjadi tantangan yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memberi kewenangan TNI untuk menangani ancaman separatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU TNI di Papua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan. Metode penelitian yang diimplementasikan pada penelitian ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TNI di Papua telah berkembang, terutama sejak era Reformasi. Meskipun pendekatan militeristik, seperti Operasi Nemangkawi, dianggap efektif dalam mengatasi kelompok separatis, pendekatan ini juga memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus bergeser pada pembangunan infrastruktur sebagai langkah untuk mengurangi ketegangan. Namun, penelitian ini menekankan bahwa pendekatan yang lebih seimbang antara kekuatan militer dan dialog serta diplomasi yang inklusif diperlukan untuk mencapai stabilitas yang berkelanjutan.
PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASSED LEARNING (PBL) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA KELAS IV SD NEGERI TIWULANDU 02 RASJI
JGuruku: Jurnal Penelitian Guru Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pada pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar masih berpusat pada guru sebagai pengajar dimana guru memberikan materi kepada siswa sehingga siswa hanya mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru, adapun sumber belajar Matematika hanya buku paket mata pelajaran saja, dimana kegiatan pembelajaran Matematika kurang memberikan pengalaman belajar kepada siswa seperti melaksanakan proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bangun datar. Pada kegiatan pembelajaran ini, guru masih belum menggunakan model pembelajaran yang tepat. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Matematika melalui penerapan model pembelajaran problem based learning. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV di SD Negeri Tiwulandu 02 sebanyak 18 siswa. Pengumpulan data menggunakan metode tes berbentuk pilihan ganda dengan jumlah soal sebanyak 10 butir. Data hasil belajar dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara mencari rata-rata nilai siswa dan ketuntasan belajar. Adapun data siklus I menunjukan rata-rata nilai hasil belajar mencapai 72 ketuntasan belajar mencapai 77% dengan kriteria baik. Kemudian pada siklus II menunjukan rata- rata nilai hasil belajar mencapai 89 dan ketuntasan belajar 94% dengan kriteria sangat baik. Maka, dapat disimpulkan penerapan model pembelajaran problem based learning sangat berpengaruh dan dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas IV di SD Negeri Tiwulandu 02. Adanya penerapan model pembelajaran problem based learning yaitu siswa berperan aktif memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, pengalaman langsung saat belajar, keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, pembelajaran bersifat konstruktivisme, peningkatkan daya ingat siswa dan pembelajaran berpusat pada siswa. Kata kunci: Hasil Belajar, Matematika, Problem Bassed Learning.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Pekerja Pada Perusahaan Adre Wiradi, Dio; Rasji
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2353

Abstract

Perlindungan hak-hak pekerja merupakan isu penting dalam ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelanggaran hak-hak pekerja oleh sebuah perusahaan sejak didirikan pada tahun 2023 hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah bahan-bahan hukum atau data sekunder sebagai sumber utama. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah perusahaan tersebut telah memenuhi hak normatif pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melanggar berbagai hak pekerja sejak pendiriannya pada tahun 2023. Hal ini terlihat dari kegagalannya memberikan jaminan sosial kepada para pekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, perusahaan juga tidak memberikan uang pesangon kepada karyawan yang telah di-PHK. Hal ini secara jelas menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja di perusahaan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
SOLUSI PENCEGAHAN TINDAKAN PERUNDUNGAN PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN TANGERANG Rasji; R.M. Gatot P Soemartono; Michelle Audrey Serena; Shalom Inka Nauli Banjarnahor; Sandra Dewi Putri Pahlawan
Jurnal Serina Abdimas Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v3i2.34965

Abstract

Bullying is a series of aggressive acts or negative behaviors carried out by one individual or a group of individuals against another person who is weaker or less powerful repeatedly. Bullying can be done physically, verbally, or socially. The goal is to hurt, scare, or degrade the victim. Bullying often occurs in schools, especially in high schools in Tangerang Regency, which are generally carried out by senior students to junior students. Bullying has a serious impact on the psychological, emotional, and social well-being of the victim. High school students are a generation that is entering a transitional age from childhood to adulthood. This age encourages aggressive attitudes and behaviors of students to show their identity and abilities in the eyes of others. Many students are unable to control their transitional age, resulting in behavior that belittles and hurts fellow students. Bullying needs to be prevented so that it does not have a negative impact on school students. The problem is how to prevent bullying against school students? This problem is discussed using an empirical approach method, by interviewing school students. The solution is that efforts need to be made to prevent bullying in school students, through the defense of anti-bullying legal material by legal expert lecturers. This solution is carried out through a community service program, with target partners being high school students in Tangerang Regency. The result is that students gain knowledge of anti- bullying law and increase legal awareness of school students not to commit or become victims of bullying. ABSTRAK Perundungan merupakan serangkaian perbuatan agresif atau perilaku negatif yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain yang lebih lemah atau kurang berdaya secara berulang-ulang. Tindakan perundungan dapat dilakukan secara fisik, verbal, atau sosial. Tujuannya adalah untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau merendahkan derajat korban. Perundungan banyak terjadi di lingkungan sekolah, khususnya pada sekolah tingkat menengah atas di Kabupaten Tangerang, yang pada umumnya banyak dilakukan oleh siswa senior kepada siswa junior. Tindakan perundungan memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial korban. Para siswa sekolah menengah atas merupakan generasi yang memasuki usia peralihan dari usia anak- anak ke usia dewasa. Usia ini mendorong sikap dan perilaku siswa agresif untuk menunjukan jati diri dan kemampuannya di mata orang lain. Banyak siswa yang tidak mampu mengendalikan usia peralihannya, sehingga menimbulkan perilaku yang merendahkan dan menyakiti sesama siswa. Tindakan perundungan perlu dilakukan pencegahan agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada siswa sekolah. Permasalahannya adalah bagaimana solusi pencegahan tindak perundungan kepada siswa sekolah? Permasalahan ini dibahas dengan metode pendekatan empiris, dengan cara wawancara dengan para siswa sekolah. Solusinya adalah perlu dilakukan upaya pencegahan tindakan perundungan pada siswa sekolah, melalui pembelakan materi hukum anti perundungan oleh dosen ahli hukum. Solusi ini dilakukan dengan program pengabdian kepada masyarakat, dengan mitra sasaran siswa sekolah menengah atas Kabupaten Tangerang. Hasilnya adalah para siswa memperoleh bekal pengetahuan hukum anti perundungan dan meningkatnya kesadaran hukum para siswa sekolah untuk tidak melakukan atau menjadi korban tindakan perundungan.
THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN SUPREME COURT DECISION NO. 675 K/PDT.SUS-PHI/2025 FOR WORKERS Imanuela, Pricillia; Rasji
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1898

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Judicial Review as a substantive corrective legal remedy against Supreme Court cassation decisions that fail to grant the full scope of workers’ normative entitlements in cases of unilateral termination of employment, as well as to identify the critical barriers that limit workers’ access to such remedies. This research employs a normative juridical method with a statutory and case-study approach, focusing on a critical analysis of Supreme Court Decision No. 675 K/Pdt.Sus-PHI/2025. The findings conclude that Judicial Review holds significant potential as a safeguard for justice in correcting discrepancies in cassation decisions that grant only a minimal portion of workers’ rights. However, this potential is hindered by two layers of constraints: regulatory uncertainty due to the absence of specific provisions on Judicial Review within the Law on Industrial Relations Dispute Settlement, and practical obstacles arising from the Supreme Court’s restrictive judicial posture combined with the high financial and temporal burdens imposed on workers. It is recommended that the Supreme Court issue a Supreme Court Regulation easing the requirements for Judicial Review for workers based on the favor laboris principle, in order to realise substantive justice that is prompt, simple, and cost-efficient.
Co-Authors Abdullah Zimah, Amelia Adre Wiradi, Dio Alexander Nainggolan, Matthew Apriza, Nathania Arya Salwa Aurel Aprilia Annisya Trisetya Aurelius Steven Beale Ayi Meidyna Sany Banjarnahor, Shalom Inka Nauli Bayu Prasetyo, Bayu Bravo, Antonio Christian Samuel Lodoe Haga Delicia, Nadya Frisca Desy Agatha Sari Eka Aprilia Ela Suryani Ellen Juwita, Dhiny Farell David Trawocoadji Farhan Muhammad Ramadhan Febriany Fernandha, Rizqy Dini Giovanni Cornelia Goldwen, Filshella Graciella Azzura Putri Ananda Harry Harmono Ida Kurnia Imanuela, Pricillia Inas Tsabitah, Talitha Jedyzha Azzariel Priliska Jusuf Habibie Hasta, Baharuddin Kartika, Yenni Louissa Nobel Tan Matheus, Juan Melia Metanoya, Finsri Michele Fedryca Michelle Audrey Serena Neshya Rusli, Vennia Noble Effendi, Kevin Octavia, Christine R. Rahaditya R.M. Gatot P Soemartono Rafliyansyah Rheina Aini Safa’at Sandra Dewi Putri Pahlawan Sebastian Matondang, Matthew Mikha Shalom Inka Nauli Banjarnahor Siregar, Yovanka Angela Sofian Syahril, Shintamy Nesyicha Syamsiar, Syamsiar Tabitha Roulina Anastasya Vera Tua Tobing Whisnu Aji P. S Yohanes Yuniati Zayyan Syafiqah Aggistri