Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.622
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Kewarganegaraan Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Multidisplin JGuruku: Jurnal Penelitian Guru LamLaj Jurnal Serina Abdimas
Rasji
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Dalam Perspektif Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi Rasji; Christian Samuel Lodoe Haga; Ayi Meidyna Sany
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6151

Abstract

Abstrak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mengatur perihal rencana pemindahan Ibu Kota Negara disahkan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Banyak pihak menilai proses penyusunan UU IKN ini sangat terburu-buru. Sebagai konsekuensinya, UU IKN ini menuai kontroversi dan pro kontra di kalangan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memahami Politik Hukum Pembentukan UU IKN berdasarkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif, dimana artikel ini meneliti hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada diantara masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan UUD 1945. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini menitikberatkan pada penelitian deskriptif analitis dengan mengumpulkan dan menganalisa data kualitatif guna menghasilkan pembahasan dan kesimpulan terkait Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) berdasarkan Konstitusi. Hasil penelitian menggunakan ruang lingkup Politik Hukum menemukan bahwa UU IKN dari tahapan awal pembentukannya hingga implementasinya masih jauh dari kata baik. Bahkan dalam beberapa ruag lingkup Politik Hukum, UU IKN bertentangan dengan Konstitusi, atau yang seringkali disebut inkonstitusional. Hasil ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi dan tinjauan ulang terhadap UU IKN dengan meningkatkan keterlibatkan rakyat, sehingga arah Politik Hukum dapat dengan jelas terimplementasi sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang diamanatkan oleh Konstitusi. Kata Kunci: UU IKN, Ibu Kota Negara, UUD 1945, Konstitusi, Politik Hukum. Abstract Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) which regulates the plan to move the National Capital was passed in a very short period of time. Many parties consider the process of drafting the IKN Law to be very hasty. Consequently, the IKN Law has generated controversy and pros and cons among the public. This article aims to understand the legal politics of establishing the IKN Law based on the 1945 Constitution as the State Constitution. This research uses a normative juridical research type with a qualitative research type, where this article examines the laws contained in statutory regulations and norms that exist among society, namely Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) and 1945 Constitution. Based on its nature, this research focuses on analytical descriptive research by collecting and analyzing qualitative data in order to produce discussions and conclusions regarding the Legal Politics of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) based on the Constitution. The results of research using the scope of Legal Politics found that the IKN Law from the initial stages of its formation to its implementation was still far from good. Even in several areas of Political Law, the IKN Law is contrary to the Constitution, or what is often called unconstitutional. These results indicate that there is a need to evaluate and review the IKN Law by increasing people's involvement, so that the direction of Legal Politics can be clearly implemented in accordance with the goals of the Indonesian State as mandated by the Constitution. Keywords: UU IKN, National Capital, UUD 1945, Constitution, Legal Politics
SOLUSI PENCEGAHAN TINDAKAN PERUNDUNGAN PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN TANGERANG Rasji; R.M. Gatot P Soemartono; Michelle Audrey Serena; Shalom Inka Nauli Banjarnahor; Sandra Dewi Putri Pahlawan
Jurnal Serina Abdimas Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v3i2.34965

Abstract

Bullying is a series of aggressive acts or negative behaviors carried out by one individual or a group of individuals against another person who is weaker or less powerful repeatedly. Bullying can be done physically, verbally, or socially. The goal is to hurt, scare, or degrade the victim. Bullying often occurs in schools, especially in high schools in Tangerang Regency, which are generally carried out by senior students to junior students. Bullying has a serious impact on the psychological, emotional, and social well-being of the victim. High school students are a generation that is entering a transitional age from childhood to adulthood. This age encourages aggressive attitudes and behaviors of students to show their identity and abilities in the eyes of others. Many students are unable to control their transitional age, resulting in behavior that belittles and hurts fellow students. Bullying needs to be prevented so that it does not have a negative impact on school students. The problem is how to prevent bullying against school students? This problem is discussed using an empirical approach method, by interviewing school students. The solution is that efforts need to be made to prevent bullying in school students, through the defense of anti-bullying legal material by legal expert lecturers. This solution is carried out through a community service program, with target partners being high school students in Tangerang Regency. The result is that students gain knowledge of anti- bullying law and increase legal awareness of school students not to commit or become victims of bullying. ABSTRAK Perundungan merupakan serangkaian perbuatan agresif atau perilaku negatif yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain yang lebih lemah atau kurang berdaya secara berulang-ulang. Tindakan perundungan dapat dilakukan secara fisik, verbal, atau sosial. Tujuannya adalah untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau merendahkan derajat korban. Perundungan banyak terjadi di lingkungan sekolah, khususnya pada sekolah tingkat menengah atas di Kabupaten Tangerang, yang pada umumnya banyak dilakukan oleh siswa senior kepada siswa junior. Tindakan perundungan memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial korban. Para siswa sekolah menengah atas merupakan generasi yang memasuki usia peralihan dari usia anak- anak ke usia dewasa. Usia ini mendorong sikap dan perilaku siswa agresif untuk menunjukan jati diri dan kemampuannya di mata orang lain. Banyak siswa yang tidak mampu mengendalikan usia peralihannya, sehingga menimbulkan perilaku yang merendahkan dan menyakiti sesama siswa. Tindakan perundungan perlu dilakukan pencegahan agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada siswa sekolah. Permasalahannya adalah bagaimana solusi pencegahan tindak perundungan kepada siswa sekolah? Permasalahan ini dibahas dengan metode pendekatan empiris, dengan cara wawancara dengan para siswa sekolah. Solusinya adalah perlu dilakukan upaya pencegahan tindakan perundungan pada siswa sekolah, melalui pembelakan materi hukum anti perundungan oleh dosen ahli hukum. Solusi ini dilakukan dengan program pengabdian kepada masyarakat, dengan mitra sasaran siswa sekolah menengah atas Kabupaten Tangerang. Hasilnya adalah para siswa memperoleh bekal pengetahuan hukum anti perundungan dan meningkatnya kesadaran hukum para siswa sekolah untuk tidak melakukan atau menjadi korban tindakan perundungan.
THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN SUPREME COURT DECISION NO. 675 K/PDT.SUS-PHI/2025 FOR WORKERS Imanuela, Pricillia; Rasji
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1898

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Judicial Review as a substantive corrective legal remedy against Supreme Court cassation decisions that fail to grant the full scope of workers’ normative entitlements in cases of unilateral termination of employment, as well as to identify the critical barriers that limit workers’ access to such remedies. This research employs a normative juridical method with a statutory and case-study approach, focusing on a critical analysis of Supreme Court Decision No. 675 K/Pdt.Sus-PHI/2025. The findings conclude that Judicial Review holds significant potential as a safeguard for justice in correcting discrepancies in cassation decisions that grant only a minimal portion of workers’ rights. However, this potential is hindered by two layers of constraints: regulatory uncertainty due to the absence of specific provisions on Judicial Review within the Law on Industrial Relations Dispute Settlement, and practical obstacles arising from the Supreme Court’s restrictive judicial posture combined with the high financial and temporal burdens imposed on workers. It is recommended that the Supreme Court issue a Supreme Court Regulation easing the requirements for Judicial Review for workers based on the favor laboris principle, in order to realise substantive justice that is prompt, simple, and cost-efficient.
ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS ON PERPETRATORS OF HOMICIDE OFFENSES WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA Banjarnahor, Shalom Inka Nauli; Rasji
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1932

Abstract

A person suffering from a mental disorder cannot be held criminally responsible, as stipulated in Article 44 of the Indonesian Criminal Code. However, some judges still impose criminal sentences on defendants with mental disorders. One example is Supreme Court Decision Number 1675K/Pid/2024, which concerns a murder case committed by an individual diagnosed with Paranoid Schizophrenia. This study aims to examine the legal basis and juridical considerations used by judges in rendering their verdicts, as well as to analyze how Article 44 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code is applied to perpetrators of murder who suffer from Paranoid Schizophrenia. The author adopts a qualitative normative legal research method, focusing on legal norms contained in legislation, court decisions, and prevailing societal norms. Based on the findings, in Supreme Court Decision Number 1675K/Pid/2024, the panel of judges applied a strict interpretation of Article 44 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. Although the defendant was proven to suffer from Paranoid Schizophrenia, the judges concluded that the disorder did non entirely eliminate the defendant’s awareness or ability to be held responsible for his actions. Furthermore, the application of Article 44 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code to individuals with mental disorders requires careful evaluation of their mental condition based on expert psychiatric assessments. However, in judicial practice, disparities in interpretation and application of this article still occur.
LEGAL IMPLICATIONS OF THE ANNULMENT OF LAND GRANTS DEEDS AND THE LIABILITY OF THE LAND DEED OFFICIAL IN DEED EXECUTION Kartika, Yenni; Rasji
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1957

Abstract

The Deed of the Land Deed Official plays an essential role in guaranteeing legal certainty over the transfer of land rights. However, in practice, violations of formal requirements often occur, such as the failure to read the deed before the parties. This study aims to analyze the validity of a deed of grant that was not read in the presence of the parties, as well as the legal liability of the Land Deed Official for executing a deed that does not comply with the prescribed procedures. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and a case study analysis of Decision Number 298/Pdt.G/2021/PN Kpg. The results of the study indicate that a Land Deed Official’s deed that is not read before the parties constitutes a deed with a formal defect, causing it to lose its status as an authentic deed and, consequently, depriving it of full legal evidentiary strength. In addition, a Land Deed Official who neglects the obligation to read the deed may be held legally liable administratively, civilly, as well as ethically under professional conduct standards. In conclusion, the reading of the deed before the parties is not merely a procedural formality, but rather constitutes a form of legal protection and a moral responsibility of the Land Deed Official to ensure validity and fairness in every legal act concerning land affairs.
The Implementation of the Principles of Good Corporate Governance in the Merger Process of Public Companies Siregar, Yovanka Angela; Rasji
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 10 No. 2 (2025): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v10i2.254

Abstract

Global economic dynamics have encouraged public companies to engage in mergers as a corporate strategy to enhance competitiveness and operational efficiency. The merger between PT Indosat Tbk and PT Hutchison 3 Indonesia exemplifies a strategic action that requires comprehensive implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles to ensure transparency, accountability, and legal certainty for all stakeholders. This study aims to analyze the application of GCG principles in the merger process of public companies and evaluate their conformity with Indonesian legal regulations. The research applies a normative juridical method by examining primary and secondary legal materials, including Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and regulations issued by the Financial Services Authority. The findings indicate that the Indosat–Hutchison merger has implemented GCG principles through transparent disclosure, independent valuation, and protection of minority shareholders’ rights. The implementation strengthens investor confidence and highlights the essential role of legal and notarial professionals in ensuring corporate compliance during mergers.
Co-Authors Abdullah Zimah, Amelia Adre Wiradi, Dio Alexander Nainggolan, Matthew Apriza, Nathania Arya Salwa Aurel Aprilia Annisya Trisetya Aurelius Steven Beale Ayi Meidyna Sany Banjarnahor, Shalom Inka Nauli Bayu Prasetyo, Bayu Bravo, Antonio Christian Samuel Lodoe Haga Delicia, Nadya Frisca Desy Agatha Sari Eka Aprilia Ellen Juwita, Dhiny Farell David Trawocoadji Febriany Fernandha, Rizqy Dini Giovanni Cornelia Goldwen, Filshella Graciella Azzura Putri Ananda Harry Harmono Ida Kurnia Imanuela, Pricillia Inas Tsabitah, Talitha Jedyzha Azzariel Priliska Jusuf Habibie Hasta, Baharuddin Kartika, Yenni Louissa Nobel Tan Matheus, Juan Melia Metanoya, Finsri Michele Fedryca Michelle Audrey Serena Neshya Rusli, Vennia Noble Effendi, Kevin Octavia, Christine R. Rahaditya R.M. Gatot P Soemartono Rafliyansyah Rheina Aini Safa’at Sandra Dewi Putri Pahlawan Sebastian Matondang, Matthew Mikha Shalom Inka Nauli Banjarnahor Siregar, Yovanka Angela Sofian Syahril, Shintamy Nesyicha Syamsiar, Syamsiar Tabitha Roulina Anastasya Vera Tua Tobing Whisnu Aji P. S Yohanes Yuniati Zayyan Syafiqah Aggistri