Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.933
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Kewarganegaraan Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Multidisplin JGuruku: Jurnal Penelitian Guru Jurnal Serina Abdimas
Rasji
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tumpang Tindih Wewenang dan Tugas antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Rasji; Sebastian Matondang, Matthew Mikha; Metanoya, Finsri; Prasetyo, Bayu
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i1.825

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatakan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah dua kelompok besar yang dapat membuat undang-undang dan peraturan. DPR adalah badan pemerintahan yang tugasnya adalah membuat dan menyetujui undang-undang. Presiden, sebagai kepala negara, bertugas menetapkan kebijakan dan membuat peraturan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, kedua lembaga ini memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam proses legislasi. Sejarah kewenangan DPR mengalami berbagai perubahan sejak era kolonial hingga masa reformasi, yang kemudian diperkuat melalui sistem check and balances dengan mekanisme multi-partai serta independensi dari eksekutif. DPR punya tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, serta pengawasan, yang kewenangannya diatur dalam UU MD3, UU PPP, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dan pengelolaan keuangan negara. Presiden, di sisi lain, bertugas membuat kebijakan ekonomi, politik, dan sosial untuk seluruh negara. Ini termasuk mengangkat dan memberhentikan menteri, membuat peraturan pemerintah, dan menangani hubungan dengan negara lain. DPR memiliki kekuasaan legislatif, tetapi Presiden masih dapat mengajukan, membahas, dan menandatangani rancangan undang-undang. Ini berarti eksekutif dapat terlibat dalam proses legislasi. Dalam gagasannya mengenai trias politika, Montesquieu menekankan perlunya cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memiliki kekuasaan yang terpisah. Namun dalam kenyataannya, DPR dan Presiden sering berbagi area kekuasaan yang sama dalam hal proses legislasi. Undang-undang dapat diusulkan oleh Presiden, dan dia juga memiliki suara dalam bagaimana undang-undang tersebut dibicarakan hingga ditandatangani menjadi undang-undang. Pada konteks ini, hal ini menunjukkan pemerintah mempunyai suara yang besar dalam bagaimana aturan dibuat di Indonesia. Karena itu, keseimbangan kekuasaan antara DPR dan Presiden sangat penting untuk membuat undang-undang dan aturan yang adil dan demi kepentingan terbaik masyarakat.
Tantangan Demokrasi sebagai Suatu Sistem yang Dinamis di Era Digital: Analisis Pengaruh Media Sosial terhadap Proses Politik Nasional Rasji; Bravo, Antonio; Jusuf Habibie Hasta, Baharuddin; Alexander Nainggolan, Matthew
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i1.832

Abstract

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat. Di Indonesia, demokrasi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap berbagai perubahan zaman, termasuk dalam era digital yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia dalam konteks digitalisasi, dengan fokus pada pengaruh media sosial terhadap proses politik nasional.Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, berdiskusi, serta berpartisipasi secara aktif dalam isu-isu politik dan kenegaraan. Fenomena ini menciptakan peluang besar bagi perluasan partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda, namun juga menghadirkan tantangan serius seperti disinformasi, polarisasi, dan manipulasi opini publik melalui buzzer politik dan algoritma digital.Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi dengan membuka akses terhadap informasi dan partisipasi politik, namun penggunaannya yang tidak terkontrol juga berpotensi merusak tatanan demokrasi dengan menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, dan membentuk “ruang gema” yang menghambat dialog antar pandangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia akan terus bertahan dan berkembang jika mampu mengelola dinamika media sosial secara bijak dan inklusif sebagai bagian integral dari sistem demokrasi yang dinamis.
Inkonsistensi Hasil Putusan Hakim terhadap Kasus Ferdy Sambo dalam Perealisasian Hukum Rasji; Abdullah Zimah, Amelia; Febriany; Neshya Rusli, Vennia
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i1.845

Abstract

Kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo menjadi perhatian publik yang luas karena adanya perubahan putusan secara signifikan dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi putusan hakim, serta bagaimana asas-asas hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum diterapkan dalam perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk inkonsistensi dalam putusan kasus Ferdy Sambo serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan di setiap tingkat peradilan, khususnya dalam perubahan sanksi dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup, telah menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Selain itu, adanya dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan antar hakim merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun, hal ini tetap perlu dikaji secara objektif agar tidak mengaburkan prinsip keadilan.
Efektivitas Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Sektor Perpajakan: Studi Kasus Rafael Alun Trisambodo di Direktorat Jenderal Pajak Rasji; Ellen Juwita, Dhiny; Apriza, Nathania; Inas Tsabitah, Talitha
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i1.1020

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong pertumbuhan investasi daring, namun juga memunculkan berbagai bentuk penipuan investasi, termasuk binary option. Kasus Binomo menjadi perhatian publik karena banyak korban yang mengalami kerugian finansial akibat penipuan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban binary option dan peran regulator dalam mencegah praktik investasi ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum preskriptif untuk mengkaji regulasi perlindungan konsumen dan investasi yang diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa regulasi yang relevan, masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para penipu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dalam melindungi konsumen dari praktik investasi ilegal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban binary option masih perlu diperkuat, terutama terkait penegakan hukum dan pemberian ganti rugi kepada korban. Di sisi lain, peran OJK dalam mengawasi dan mengedukasi masyarakat dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan peningkatan efektivitas pengawasan sektor investasi di Indonesia.
Penerapan Teori Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia Permatasari, Yofi; Rasji
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.867

Abstract

This research aims to find out the concept of legal positivism theory in the Indonesian legal system along with its application in bankruptcy cases in Indonesia. The research method used is a literature study with the nature of descriptive research and the type of data used is secondary data through qualitative analysis. The results of the study show that legal certainty is able to provide guarantees to the community of the rights they have in order to realize a fair and proportionate law. In bankruptcy, there is the influence of positivism through Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations has applied several principles, namely the principle of balance, the principle of business continuity, the principle of justice and the principle of integrity.
Filsafat Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Pencucian Uang: Analisis Kepastian Hukum dan Implementasi di Indonesia Rasji; Ngabut, Rupertus Arvinci
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.870

Abstract

Money laundering is a criminal act that has serious implications for a country's economic stability and financial system. In its eradication efforts, the positivism legal approach emphasizes the importance of legal certainty through strict regulations and rigid law enforcement in accordance with norms established by the competent authorities. Law No. 8 of 2010 serves as the primary legal foundation for preventing and combating money laundering. However, its implementation often faces challenges due to the rigidity of positivism, which fails to accommodate the evolving nature of financial crimes. Therefore, synergy between legal positivism and a more progressive approach is necessary to ensure the effectiveness of law enforcement against money laundering in Indonesia.
UPAYA MEMBANGUN KELUARGA BAHAGIAN PADA MASYARAKAT DESA TUKDANA KEBUPATEN INDRAMAYU Rasji; Kurnia, Ida; R. Rahaditya
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v7i3.34686

Abstract

The people of Tukdana Village in Indramayu Regency have chosen the relationship of a man and a woman through marriage to become a family. A family consists of a husband and wife and can have children. Although there are still those who fail to maintain the integrity of their family, the people of Tukdana Village have tried to build a happy family. How are the efforts of the people of Tukdana Village in building a happy family? The TNI problem has been carried out by searching for data through empirical methods with technical interviews with community members during the implementation of community service. Based on the results of qualitative analysis, it is known that the people of Tukdana Village have created and implemented a happy family development program, through a movement to postpone the minimum age of marriage to 19 years, appealing to teenagers to finish school up to high school level, implementing an internship program for high school graduates, seeking the economic capacity of the community through opportunities to work as migrant workers abroad, conducting family development for young married couples, utilizing community service programs by lecturers and students to foster family couples to build eternal and happy families ABSTRAK Masyarakat Desa Tukdana di Kabupaten Indramayu telah memilih hubungan seorang pria dan wanita melalui perkawinan menjadi sebuah keluarga. Keluarga terdiri atas suami dan istri serta dapat anak-anak keturunannya. Meskipun masih ada yang gagal mempertahankan keutuhan keluarganya, namun masyarakat Desa Tukdana telah berusaha membangun keluarga bahagia. Bagaimana upaya masyarakat Desa Tukdana dalam membangun keluarga yang bahagia? Permasalahan tni telah dilakukan pencaian data melalui metode empirin dengan teknis wawancara terhadap warga masyararakat pada saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis kualitatif diketahui masyarakat Desa Tukdana telah membuat dan melaksanakan program pembangunan keluarga bahagia, melalui gerakan penundaan usia perkawinan minimal 19 tahun, menghimbau anak-anak remaja agar menyelesaikan sekolah sampai dengan tingkat sekolah menengah atas, menerapkan program magang kerja bagi anak-anak lulusan sekolah menengah atas, mengupayakan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peluang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri, melakukan pembinaan keluarga pasangan perkawinan muda, memanfaatkan program pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa untuk membina pasangan keluarga agar membangun keluarga kekal dan bahagia.
Settlement of Tax Disputes Through the Application of the Principle of Equity Rasji; Farell David Trawocoadji
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.209

Abstract

Tax is a mandatory financial contribution or obligation where individuals are required to allocate a portion of their wealth or income to the government. This process allows the government to access some of society's financial resources for the benefit of the country as a whole. In tax collection, the basic principle of equality is applied. This principle underlines that taxation must be applied impartially, without discrimination. People in similar circumstances should face the same tax rates, and there should be no deviation from applicable laws in tax collection. Fulfillment of this principle guarantees a tax system that prioritizes justice, and all forms of tax collection are carried out in accordance with legal limits, thus providing legal certainty for taxpayers. The research method used is a normative juridical approach, and the data collected in this research is secondary data.
Analisis Faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja pada Pekerja Smelter Louissa Nobel Tan; Rasji
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3196

Abstract

Pada dasarnya setiap pekerja mempunyai hak untuk perlindungan kerja dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja, dalam pelaksanaan kegiatan operasional di tempat kerja mereka, sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003, UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 1970, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Alangkah tetapi, pada pelaksanaannya di lapangan, kasus kecelakaan kerja di Indonesia masih relatif tinggi. Khususnya pada industri smelter yang ditandai memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keselamatan dan kesehatan kerja akibat kecelakaan kerja pada pekerja smelter. Peneliti menerapkan metode penelitian hukum empiris normatif, dengan mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dan melaksanakan studi kasus pada kecelakaan kerja yang terjadi pada PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut gagal memenuhi kewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman. Selain itu, perusahaan tidak melakukan langkah-langkah tersebut, yang dapat disimpulkan sebagai pelanggaran terhadap regulasi yang ada. Dalam rangka mengatasi dan mencegah kasus serupa dikemudian hari, perusahaan harus memperkuat komitmen manajemen terhadap keselamatan dengan menciptakan budaya K3 yang kuat di seluruh organisasi, menerapkan pelatihan rutin bagi seluruh pekerja, serta melaksanakan penilaian dan manajemen risiko K3
Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor yang Merugikan Kreditor Melalui Gugatan Actio Pauliana Menurut Hukum Perdata Noble Effendi, Kevin; Rasji
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3265

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep dan penerapan actio pauliana dalam hukum perdata Indonesia sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor. Perbuatan hukum yang merugikan ini biasanya dilakukan debitor ketika berada dalam kondisi pailit atau hampir pailit, yang secara sengaja atau tidak sengaja berpotensi mengurangi nilai aset yang dapat digunakan untuk pelunasan utang. Melalui tinjauan yuridis, penelitian ini mengeksplorasi syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan gugatan actio pauliana serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, termasuk pembuktian niat buruk dari debitor dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan yang berlaku dan studi kasus di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa actio pauliana memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak kreditor, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan actio pauliana secara efektif.
Co-Authors Abdullah Zimah, Amelia Aditya Pradana, Yudha Adre Wiradi, Dio Akhirudin Alexander Nainggolan, Matthew Apriza, Nathania Aurelius Steven Beale Ayi Meidyna Sany Banjarnahor, Shalom Inka Nauli Bayu Prasetyo, Bayu Bravo, Antonio Candra, Destiana Vani Christian Samuel Lodoe Haga Darmansyah, Erick Delicia, Nadya Frisca Desy Agatha Sari Djaja, Rafael Christian Eka Aprilia Ela Suryani Ellen Juwita, Dhiny Evelyn, Silvia Farell David Trawocoadji Febriany Fernandha, Rizqy Dini Geraldi, Kaniko Dyon Giovanni Cornelia Goldwen, Filshella Graciella Azzura Putri Ananda Gunawan, Devika Graciella Hafendi, Doni Hamonangan, Marcellius Kirana Harmono, Harry Ichsandi, Muhammad Wildan Ida Kurnia Imanuela, Pricillia Inas Tsabitah, Talitha Jedyzha Azzariel Priliska Jusuf Habibie Hasta, Baharuddin Lie, Sherley Louissa Nobel Tan Matheus, Juan Melia Metanoya, Finsri Michele Fedryca Michelle Audrey Serena Nadilatasya, Putri Meilika Neshya Rusli, Vennia Ngabut, Rupertus Arvinci Noble Effendi, Kevin Nuzan, Namira Diffany Octavia, Christine Permatasari, Yofi Priyono, Muhammad Yogi Septiyan R. Rahaditya R.M. Gatot P Soemartono Rafliyansyah Rheina Aini Safa’at Salwa, Arya Sandra Dewi Putri Pahlawan Sebastian Matondang, Matthew Mikha Shalom Inka Nauli Banjarnahor Simarmata, Michael Kalep Sofian Syafiqah Aggistri, Zayyan Syahril, Shintamy Nesyicha Tabitha Roulina Anastasya Tansir, Charisse Evania Trisetya, Aurel Aprilia Annisya Vera Tua Tobing Veronica, Shindy Whisnu Aji P. S William Chandra Yanuar Putra Erwin Yohanes Yuniati